Jejak Langkah Pak Harto 31 Mei 1975-1989

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

SABTU, 31 MEI 1975

Pukul 10.00 pagi ini di Cendana berlangsung pertemuan Presiden Soeharto dengan Menteri Keuangan Ali Wardhana, Menteri PAN Sumarlin, dan Gubernur Bank Sentral Rachmat Saleh. Pembicaraan pagi ini menyangkut pembangunan beberapa proyek yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran 1975/1976 yang pembiayaannya berasal dari kredit ekspor atau pinjaman jangka menengah. Proyek-proyek itu meliputi pembangkit tenaga listrik, pabrik gula, kapal keruk, dan perbaikan jembatan. Dana tersebut antara lain akan dipergunakan untuk membangun enam pabrik gula di Luar Jawa, dan merehabilitasi 20 pabrik gula di Jawa.

SENIN, 31 MEI 1976

Deputi Menteri Luar Negeri Yugoslavia, Lazar Majsov, menemui Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan KTT Non-Blok di Colombo, Sri Lanka, pada bulan Agustus yang akan datang. Pada kesempatan itu Kepala Negara memberitahukan bahwa ia tidak akan dapat menghadiri KTT tersebut karena bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan. Namun demikian Presiden mengharapkan agar KTT itu dapat mempererat persatuan dan kerjasama didalam Gerakan Non-Blok.

SELASA, 31 MEI 1983

Bertempat di Dukuh Saguling, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Presiden Soeharto pagi ini meletekkan batu abadi sebagai tanda peresmian dimulainya pembangunan bendungan utama PLTA Saguling. Menurut rencana PLTA ini nanti, kalau sudah selesai pembangunannya, akan dapat menghasilkan 700 megawat listrik. Kapasitas ini adalah lima kali kapasitas PLTA Jatiluhur.

Dari Saguling Presiden dan rombongan meneruskan perjalanan ke Bandung untuk meresmikan penggunaan kompleks kantor dan laboratoria Lembaga Elektronika Nasional LIPL.

RABU, 31 MEI 1989

Pada jam 09.45 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka Presiden Soeharto menerima penyerahan surat kepercayaan oleh Duta Besar Baru AS untuk Indonesia, John Cameron Monjo. Ketika menyambut surat kepercayaan itu Kepala Negara antara lain menyatakan kegembiraannya karena AS memberikan arti yang penting kepada hubungan antara kedua negara, sepert yang diperlihatkan oleh kunjungan Wakil Presiden Dan Quayle ke Indonesia baru-baru ini. Presiden juga merasa gembira karena Presiden George Bush tidak akan menganut kebijaksanaan proteksionisme. Dalam hubungan ini Kepala Negara menegaskan bahwa proteksionisme memang akan membawa dampak yang negatif bagi usaha-usaha pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang.

Sebelumnya, ditempat yang sama, Kepala Negara juga menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Qatar, Ateq Nasser Sultan Al-Badr. Kepala Duta Besar Al-Badr, Presiden mengatakan bahwa sebagai sesama negara yang sedang giat membangun dan anggota Gerakan Non-Blok serta bersama-sama aktif dalam OKI, kedua negara perlu meningkatkan kerjasama bagi kemajuan bangsa masing-masing maupun untuk ikut memberikan sumbangan bagi terwujudnya perdamaian dunia dan peningkatn kesejahteraan umat manusia.

Penyusun Intarti, S.Pd

Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 30 Mei 1966-1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

SENIN, 30 MEI 1966

Waperdam Letjen. Soeharto hari ini menghadiri pembukaan Kongres XI dari Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Gedung Wanita, Jakarta. dalam sambutannya Jenderal. Soeharto mengatakan bahwa pada hakekatnya wanita mempunyai semangat, kemampuan, dan kecakapan yang tidak kalah dengan kaum pria. Jenderal Soeharto secara terus terang mengakui bahwa peran kaum wanita tidak dapat diabaikan. Dalam hubungan ini, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa wanita selalu memegang peranan penting dalam perkembangan sejarah, dan peranan serta tempat wanita dalam tata pergaulan hidup manusia berhubungan erat dengan masalah masyarakat di bidang material dan spritual.

SELASA, 30 MEI 1967

Tigapuluh anggota DPR-GR  dari berbagai golongan hari ini mengajukan interpelasi kepada Pejabat Presiden Jenderal Soeharto mengenai Keppres No. 62/1967 tentang ketentuan perlakuan terhadap Bung Karno sehubungan dengan berlakunya Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967. Usul interpelasi ini menyatakan bahwa berhubung Bung Karno telah diganti oleh Jenderal Soeharto selaku Pejabat Presiden, maka Bung Karno tidak lagi menjabat Presiden RI. Oleh sebab itu, para anggota DPR-GR tersebut bertanya, dapatkah dibenarkan Pejabat Presiden mengeluarkan Keppres RI No. 62/1967 itu? Keppres No. 62/1967 memberi kesan bahwa Pejabat Presiden berpendirian bahwa pemikiran yang terkandung dalam Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 itu sekadar pe-non-aktif-an Bung Karno sebagai Presiden; berpendirian mana setidak-tidaknya memberikan kepada Soekarno status presiden kehormatan. Kesan ini dapat disimpulkan dari perlakuan terhadap Bung Karno sebagai Presiden yang tidak mempunyai kekuasaan dan wewenang politik, pemerintahan dan kenegaraan.

SABTU, 30 MEI 1970

Hari ini Presiden Soeharto menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meninjau segala fasilitas bendungan dan pembangkit listrik yang ada di Tennessee. Presiden Soeharto tampak sangat terkesan akan peraturan yang dijalankan oleh Tennessee Valley Authority (TVA), sehingga merencanakan untuk mengirim peninjau-peninjau Indonesia ke proyek raksasa ini dalam waktu dekat.

SELASA, 30 MEI 1972

Dalam sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi hari ini di Bina Graha, Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian untuk memberantas terus hama sexava di daerah kepulauan Sangir-Talaud. Sidang ini juga memutuskan bahwa mulai tanggal 31 Mei 1972, pemerintah menurunkan kembali suku bunga kredit dan deposito/pinjaman.

RABU, 30 MEI 1973

Presiden Soeharto menegaskan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus benasr-benar menjadi forum koordinasi yang dapat menangani semua masalah penanaman modal, baik asing maupun domestik, sevara integral dan menyeluruh dalam waktu yang cepat. Dikatakannya, BKPM harus menjadi sumber informasi bagi calon investor mengenai segala sesuatu yang menyangkut penanaman modal. Tugas penting BKPM lainnya, menurut Presiden, adalah melakukan pengawasan serta pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Presiden, dengan bekerjasama dengan instansi yang membawahi bidang usaha yang bersangkutan.

Hal ini dikatakan oleh Presiden ketika melantik pimpinan BKPM di Istana Negara jam 10.00 pagi ini. Seperti diketahui, BKPM dibentuk oleh Presiden Soeharto dengan Keppres No. 70 Tahun 1973 tanggal 29 Mei 1973. Ketua BKPM adalah Drs. Barli Halim.

KAMIS, 30 MEI 1974

Pembicaraan tidak resmi antara Presiden Soeharto dengan Presiden Marcos berlangsung lagi hari ini. Dalam pertemuan yang berakhir pada siang hari, kedua pemimpin telah membahas berbagai bilateral, kedua pemimpin berhasil mencapai kata sepakat mengenai perlunya peninjauan kembali persetujuan lintas batas antara kedua negara, yang selama ini telah ada, untuk lebih disesuaikan dengan perkembangan kedua bangsa. Dalam kerangka hubungan bilateral ini, disepakat pula perlunya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan.

Mengenai hubungan regional, kedua negara sepakat untuk menegaskan kembali pentingnya ASEAN sebagai wadah yang perlu dikembangkan secara efektif demi tercapainya perdamaian, kemajuan, dan kestabilan di kawasan ini. Dalam hubungan ini Presiden Marcos telah pula menjelaskan kepada Presiden Soeharto kebijaksanaan yang akan ditempuh pemerintahnya di Filipina Selatan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

SENIN 30 MEI 1977

Kakanwil Direktorat Jenderal Transmigrasi Kalimantan Selatan menerangkan bahwa proyek-proyek transmigrasi di daerahnya dalam tahun 1977/1978 akan mendapat bantuan sebanyak Rp100 juta dari Presiden Soeharto guna pengadaan bibit tanaman keras, seperti bibit cengkeh, kelapa, kopi, karet, dan lada.

Presiden Soeharto dengan keras memperingati pihak-pihak yang secara sadar maupun tidak berusaha mengecilkan arti pemilihan umum 1977. Misalnya usaha-usaha untuk menghambat pengumpulan dan penghitungan suara yang secara resmi sedang berlangsung. Peringatan Presiden itu dikeluarkan siang ini setengah tiga jam lebih mengadakan pertemuan dengan pimpinan teras Hankam di Bina Graha.

Menteri/Sekretari Negara Sudharmono mengatakan bahwa peringatan Presiden itu dikeluarkan berhubungan adanya tuntunan yang keras bagi penandatanganan Formulir CAI, beberapa hari sebelum hari pemungutan suara tanggal 2 Mei, dan adanya penarikan wakil satu kontestan dan larangan untuk menandatangani berita acara. Presiden Soeharto mengajak semua kekuatan sosial politik dan peserta pemilihan umum serta seluruh rakyat Indonesia untuk melihat ke depan, dengan jalan saling memaafkan dan bertobat serta meminta ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekhilafannya dan tersinggungnya satu pihak oleh pihak lain selama masa, menjelang dan setelah pemilihan umum.

Presiden Soeharto juga mendengarkan laporan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketiga kontestan di daerah serta keamanan di wilayah masing-masing dari para Panglima Komando Wilayah Pertahanan dan Panglima Daerah Militer. Setelah mendengarkan laporan-laporan tersebut, Presiden menyimpulkan bahwa stabilitas keamanan baik menjelang maupun sesudah pemilihan umum tetap dapat dikendalikan.

Menteri Muda Luar Negeri Singapura Lee Koon Choy yang sedang melakukan kunjungan ke Indonesia diterima oleh Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta, hari ini. Dalam pertemuan itu telah diadakan tukar menukar pendapat dalam masalah-masalah yang menyangkut dengan persoalan bersama dan ASEAN.

RABU, 30 MEI 1984


Pukul 09.00 pagi ini Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri upacara pengambilan sumpah Ketua Mahkama Agung serta pelantikan Menteri Kehakiman Jaksa Agung yang berlangsung di Istana Negara. dalam upacara tersebut, Letjen. (Purn.) Ali Said SH diambil sumpahnya sebagai Ketua Mahkamah Agung, ia menggantikan almarhum Mudjono SH. Yang dilantik sebagai Menteri Kehakiman, menggantikan Ali Said SH adalah, Letjen (Purn.) Ismail Saleh SH. Sementara itu Mayjen (Purn.) Hari Suharto SH dilantik sebagai Jaksa Agung menggantikan Ismail Saleh.

Memberikan sambutannya pada upacara tersebut, Kepala Negara menegaskan kembali bahwa kita tetap menjunjung tinggi ketentuan UUD bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan mrdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Namun ini tidak berarti ditutupnya kerjasama yang erat antara kekuasaan kehakiman dengan pemerintah beserta alat-alat penegak hukumnya. Dikatakannya bahwa dengan masing-masing tetap berdiri tegak pada tempatnya, dengan masing-masing tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya, kerjasama itu justru akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi tegaknya hukum. Demikian Presiden.

Presiden Soeharto menghimbau kepada emua pihak agar mengendalikan diri dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyangkut tenaga kerja wanita Indonesia (TKWI) di luar negeri, supaya tidak merusak hubungan baik Indonesia dengan negara lain. Diharapkan pula kepada masyarakat agar menghubungi Departemen Tenaga Kerja secara langsung apabila ada masalah yang menyangkut TKWI. Diingatkannya masalah TKWI di luar negeri merupakan suatu hal yang sensitif karena menyangkut kepentingan dan nama baik negara lain, sehingga lebih baik kita menahan diri dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat merusak hubungan kita dengan negara tersebut.

Demikian dikatakan oleh Menteri Tenaga Kerja Sudomo setalah menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini. Dikatakannya pula bahwa Kepala Negara bergembira atas terwujudnya penertian yang mendalam antara Menteri Tenaga Kerja dengan MUI dalam suatu pertemuan untuk membahas masalah TKWI ini.

KAMIS, 30 MEI 1991

Pukul 09.15 pagi ini, Presiden Soeharto menerima Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudohusodo di Bina Graha. Usai pertemuan itu, Siswono mengatakan bahwa Presiden Soeharto meminta kepada para pengusaha nasional untuk bekerja keras dan tidak menjadi mitra pasif pengusaha asing hanya ciri khas dari sebuah bangsa modern adalah keinginan untuk bekerja keras. Karena itu, bekerja keras haruslah menjadi budaya bangsa, jangan hanya mau menikmati kenyamanan hidup tanpa mau bekerja keras dan ulet.

SABTU, 30 MEI 1992

Presiden dan Ibu Soeharto hari ini berada di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dalam rangka peresmian beberapa proyek pembangunan. proyek-proyek yang diresmikan itu adalah jalan antarnegara sepanjang 94,8 kilometer di Tanjung Entikong, yang berbatasan dengan Serawak (Malaysia), dan dua buah pabrik minyak kepala sawit yang masing-masingnya terletak di Kabupaten Panjangat dan Kabupaten Sanggau. Selain itu juga diresmikan Rumah Sakit Pt Perkebunan VII yang berlokasi di Parindu, Kabupaten Sanggau.

Penyusun Intarti, S.Pd

  

Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 29 Mei 1967-1989

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

SENIN, 29 MEI 1967

Hari ini Menpangad Jenderal Soeharto melantik Letjen. M Panggabean dan Letjen. Wirahadikusumah, masing-masing sebagai Pejabat Pangad dan Wapangad. Dalam sambutannya pada pelantikan kedua pejabat teras AD itu, Jenderal Soeharto menekankan pentingnya konsolidasi aparatur negara sekarang ini bagi suksesnya pelaksanaan Orde Baru sendiri. Konsolidasi ini menurut Jenderal Soeharto, bukan sekadar dalam arti ketentuan-ketentuan struktural organisasi dan personalia formalnya, akan tetapi lebih daripada itu-dalam arti kerjasama baik secara vertikal maupun horisontal guna meningkatkan potensi TNI-AD.

JUMAT, 29 MEI 1970

Sebelum meninggalkan New York menuju Tennessee, Presiden Soeharto dalam suatu konferensi pers menjamin bahwa Indonesia pasti akan membayar kembali semua utang luar negerinya, baik yang lama maupun yang baru. Selain itu, Presiden juga menjamin bahwa tidak akan ada militerisme di Indonesia.

RABU, 29 MEI 1974

Presiden Ferdinand Marcos, Kepala Negara Filipina, tiba di Manado hari ini. Presiden Marcos mengadakan kunjungan tidak resmi sampai besok di kota ini, guna mengadakan pembicaraan tidak resmi dengan Presiden Soeharto.

KAMIS, 29 MEI 1974

Dalam tahap pembangunan sekarang ini seluruh skala prioritas nasional pembangunan ekonomi Indonesia diletakkan pada tempat teratas. Oleh karena itu dengan pembangunan ekonomi kita berusaha untuk segera memperbaiki tingkat kehidupan rakyat banyak dan secara bersamaan kita meletakkan landasan yang kokoh bagi tahap pembangunan berikutnya. Demikian dikatakan Presiden Soeharto dalam amanat yang dibacakan oleh Irjenbang Mayjen. Sudjono Humardani itu, Kepala Negara mengatakan bahwa pembangunan ekonomi ini harus diletakkan juga dalam kerangka besar pembangunan nasional dalam arti luas, yaitu termasuk juga sebagai pembangunan seluruh masyarakat. Demikian Presiden.

MINGGU, 29 MEI 1977

Pemimpin Majalah Newsweek edisi internasional,Robert C Christoper, dalam pertemuannya dengan Menteri Penerangan Mashuri pagi ini di Jakarta telah mengulangi kembali rasa penyesalannya yang sedalam-dalamnya atas tulisan tentang Indonesia dalam majalah itu edisi 8 November 1976. Ia mengatakan bahwa kunjungannya ke Indonesia adalah dalam rangka mencari penyelesaian masalah itu dan sekalis untuk membuktikan rasa penyesalannya.

SENIN, 29 MEI 1978

Presiden Soeharto memberikan petunjuk bahwa pengusaha hutan haruslah semaksimal mungkin. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita harus memotong hutan sebanyak-banyaknya, melainkan dengan mendapatkan harga yang sebaik-baiknya. Selain menekankan pada aspek pelestarian hutan, Presiden juga mengharapkan agar perusahaan kayu memberikan manfaat bagi pembangunan dan rakyat. Demikian dikatakan oleh Direktur Jenderal Kehutanan, Sudjarwo, setelah mengharap Presiden Soeharto di Bina Graha siang ini.

JUMAT, 29 MEI 1981

Pukul 09.30 pagi ini Presiden Soeharto membuka Sidang Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-9 di Istana Negara . Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa apa yang sekarang didengungkan mengenai kerjasama teknik diantara negara-negara yang sedang membangun itu, sesungguhnya telah kita laksanakan dalam wadah ASEAN. Dikatakannya lebih lanjut bahwa segala langkah kita bersama dalam ASEAN mencerminkan dengan jelas tekad kita kita untuk memperkuat kepercayaan pada diri sendiri dan kemampuan sendiri yang merupakan sendi-sendi penting bagi terciptanya dunia yang lebih tenteram dan sejahtera.

Lebih jauh dikatakan Presiden Soeharto bahwa ASEAN telah banyak bekerja. Namun ASEAN masih harus lebih banyak lagi bekerja. Untuk itu kita tidak akan henti-hentinya berusaha memperkuat perhimpunan kita ini.  

SENIN, 29 MEI 1989

Pukul 12.00 siang ini Presiden Soeharto menerima sembilan orang pimpinan Muhammadiyah di Istana Merdeka. Diantara lain hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Umum KH AR Fachruddin dan Wakil Ketua Ismail Suny. Mereka menghadap Kepala Negara untuk menyampaikan ucapan syukur dan bangga karena Presiden Soeharto akan menerima penghargaan PBB di bidang kependudukan. Kesempatan itu dimanfaatkan guna melaporkan perkembangan pembangunan kantor Pusat Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta.

Kepada para tokoh-tokoh Muhammadiyah itu Kepala Negara menegaskan bahwa pengajuan RUU Peradilan Agama oleh pemerintah kepada DPR merupakan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, dan tidak ada hubungannya dengan Piagam Jakarta. penegasan tersebut dikemukakan Presiden sehubungan dengan adanya suara-suara yang menyebutkan bahwa pengajuan RUU Peradilan Agama merupakan pelaksanaan Piagam Jakarta. Presiden mengingatkan bahwa berdasarkan UUD 1945, negara menjamin setiap negaranya untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Penyusun Intarti, S.Pd

Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 28 Mei 1967-1988

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

MINGGU, 28 MEI 1967


Pejabat Presiden Jenderal Soeharto, dalam amanat tertulisnya pada peresmian IIP di Malang, mengemukakan bahwa pengalaman telah memberikan pelajaran kepada kita, bahwa betapapun “ahli” nya seseorang petugas, betapapun “pintar”nya seorang pejabat, namun apabila tidak disertai moralitas yang tinggi dan mental pengabdian yang kuat, maka keahlian dan kepintarannya itu dapat diselewengkan untuk kepentingan atau golongan.





RABU, 28 MEI 1969


Bertempat di Wisma Tamu Istana Merdeka jam 10.00 pagi ini Presiden mengadakan rapat dengan Panitia Penggunaan Uang Zakat, yang dibentuk berdasarkan Keppres tanggal 21 Mei 1969, dan diketuai oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat Idham Chalid. Rapat tersebut telah membahas usaha untuk lebih meningkatkan pemasukan uang zakat dan cara-cara penggunaannya agar sesuai dengan ajaran Islam. Presiden meminta kepada panitia ini suatu rumusan tentang pedoman penggunaan uang zakat, misalnya yang mana harus lebih didahulukan apakah pembangunan rumah sakit, madrasah, atau untuk fakir miskin. Pada kesempatan itu ia mengatakan bahwa saat ini ataupun di masa-masa mendatang ia tidak akan mengambil hak amilnya berupa seperdelapan dari hasil zakat.






KAMIS, 28 MEI 1970


Hari ini sebelum mengakhiri kunjungan resminya di Washington dan berangkat menuju New York, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan kedua kalinya dengan Presiden Nixon di Gedung Putih. Tidak ada sesuatu komunike bersama yang dikeluarkan pada akhir kunjungan resmi Presiden Soeharto di Washington.

Tiba di New York siang ini, Presiden dan Ibu Tien Soeharto disambut Sekjen PBB, U Thant, di pintu gerbang gedung PBB. Di Perserikatan Bangsa-bangsa ini Presiden Soeharto memberikan amanat di depan para wakil tetap negara-negara Asia-Afrika. Presiden Soeharto mengatakan bahwa Indonesia tetap menjungjung tinggi Dasasila Bandung, disamping menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan non-blok.






SELASA, 28 MEI 1974


Dalam kunjungannya di Kabupaten SangirTalaud hari ini, Presiden Soeharto menganjurkan agar rakyat disini dan di daerah-daerah lain di luar Jawa membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Menurutnya dengan adanya badan-badan seperti itu, maka rakyat akan tercegah dari penghisapan yang dilakukan oleh para tengkulak dengan sistem ijonnya. Kepala Negara juga menasehatkan rakyat setempat agar menghindarkan diri dari cara-cara hidup yang boros; dianjurkannya agar mereka menabung melalui Tabanas dan Taska.

Hari iniKepala Negara juga mengunjungi Pulau Siau yang baru saja tertimpa bencana letusan gunung berapi. Di Pulau ini yaitu di desa Ulu Siau, Presiden meminta rakyat setempat untuk tetap meningkatkan produksi kelapa, meskipun daerah tersebut berada dalam kawasan gempa bumi dan gunung berapi.





SABTU, 28 MEI 1977


Presiden Soeharto mengingatkan bahwa untuk kepentingan dan keselamatan kita masa kini, maka teknologi yang terutama kita perlukan adalah teknologi yang dapat menciptakan tehnik-tehnik produksi dimana efesiensi dan penggunaan tenaga kerja berada dalam pertimbangan yang seoptimal mungkin. Sebab itu kata Presiden lebih lanjut perkembangan teknologi harus kita beri arah kepada pertumbuhan kegiatan-kegiatan yang akan menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Presiden mengemukakan lima persyaratan yang diperlukan terhadap teknologi yang harus diterapkan di Indonesia. Pertama, ia harus tetap membuat kesempatan kerja yang banyak hingga dapat mengurangi jumlah pengangguran atau setengah pengangguran. Kedua, ia harus meningkatkan produktivitas daripada tenaga-tenaga kerja yang ada, sehingga dapat menggunakan secara lebih efisien kekuatan-kekuatan pembangunan yang masih langka kita miliki seperti modal dan keterampilan. Ketiga, teknologi harus menggunakan alat atau bahan yang sebanyak mungkin dapat kita hasilkan sendiri dan mampu kita pelihara sendiri. Keempat, teknologi harus dapat mendukung tercapainya sasaran dalam setiap tahap pembangunan. kelima, ia harus mempertinggi keterampilan kita untuk bersip-siap menggunakan teknologi yang lebih maju dikemudian hari.

Hal ini disampaikan oleh Presiden pada sambutan pembukaan konferensi Persatuan Insinyur Indonesia yang dihadiri oleh 200 peserta dari seluruh Indonesia hari ini di Istana Negara.

Presiden Soeharto selaku Mandataris MPR yang bertanggungjawab antara lain terhadap pelaksanaan pemilihan umum, menilai bahwa pemilihan umum 1977 telah berjalan dengan baik, dilakukan dengan asas langung, bebas, rahasia. Karena itu pemilihan umum 1977 itu dan hasilnya adalah sah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Penerangan Mashuri Sabtu pagi di Istana Merdeka. Presiden sebagai Mandataris MPR telah melaksanakan pemilihan umum sebagai salah satu dari Sapta Krida, sesuai dengan peraturan perundingan yang berlaku. Karena itu, jika ada pihak yang berusaha untuk menganulir hasil pemilihan umum itu, maka itikad baiknya diragukan.





SENIN, 28 MEI 1979


Di Istana Merdeka pagi ini Presiden Soeharto dikunjungi oleh Vidoje Zarkovic, Anggota Presidium Sosialis Federasi Yugoslavia. Dalam kunjungan itu telah dibicarakan uasaha-usaha untuk menjaga kemurnian gerakan Non Blok, disamping masalah-masalah bilateral kedua negara.

Pada jam 11.00 pagi ini, usai menerima tamu dari Yugoslavia, di tempat yang sama Presiden telah pula menerima Menteri Komunikasi Pakistan, Mohyuddin Boluch, yang datang sebagai utusan khusus Presiden Pakistan, Zia UI Haq untuk Presiden Soeharto.






RABU, 28 MEI 1980


Presiden Soeharto memberikan bantuan 50 buah traktor kepada para petani Jawa Barat. Sumbangan tersebut hari ini diserahkan oleh Sesdalopbang, Solihin GP, kepada Gubernur Jawa Barat di Bandung.






SABTU, 28 MEI 1983


Presiden Soeharto di Bali sore ini meresmikan pembukaan Hotel Nusa Dua Beach. Hotel yang dibangun dengan arsitektur Bali ini memiliki 450 kamar. Pembangunannya dimulai sejak bulan September `1980 dan menghabiskan biaya sebesar US$35 juta.

Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa kita memang perlu meningkatkan pembangunan sarana kepariwisataan untuk memudakan wisatawan memasuki negara kita. Dikatakannya bahwa bidang ini merupakan bidang yang mendapat prioritas tinggi dalam keseluruhan pembangunan kita, karena kita menyadari bahwa bidang ini merupakan sarana penting untuk memperkenalkan negeri kita kepada dunia luar dan dapat memberikan manfaat sosial ekonomi yang tidak kecil.

Namun demikian, Presiden mengharapkan masyarakat menjaga agar kedatangan para wisatawan asing kemari tidak akan menggoyahkan nilai-nilai yang kita anggap luhur dan terpeliharanya kebudayaan-kebudayaan dearah. Sebaliknya, Pemerintah sendiri tidak akan mengorbankan unsur kerohanian masyarakat untuk tujuan-tujuan jangka pendek dan yang akhirnya akan mengurangi makna kehidupan kita sendiri yang luhur. Lagi pula, dengan demikian Presiden, keaslian dan ketinggian mutu kesenian itulah yang menarik orang datang dari jauh kemari.

Dalam pada itu, pagi ini Presiden telah melakukan peninjauan di Nusa Penida yang tandus itu dan beramahtamah dengan masyarakat setempat. Presiden menganjurkan agar masyarakat Nusa Penida tidak merasa khawatir atau rendah diri dengan ketandusan tanah mereka.






SENIN, 28 MEI 1984


Bertempat di Bina Graha, pada jam 10.30 pagi ini Presiden Soeharto menerima Pengurus Besar PGRI. Mereka menghadap Kepala Negara dalam rangka penyelenggaraan kongres PGRI pada tanggal 16-21 Juli yang akan datang. Kongres yang berlangsung di Jakarta itu mengambil tema “Meningkatkan peranan PGRI menyukseskan Repelita IV dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan melaksanakan wajib belajar dan pembinaan masyarakat belajar”.

Pada kesempatan itu Presiden mengemukakan bahwa selama ini pemerintah menaruh perhatian yang besar kepada guru-guru, mengingat fungsi dan peranannya penting dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional mencerdaskan bangsa. Kehidupan keluarga guru-guru di desa-desa dan di daerah terpencil terus menerus mendapat perhatian, misalnya dengan pemberian beasiswa dari pemerintah atau dari Yayasan Supersemar bagi anak-anak guru di daerah terpencil.

Kepada pimpinan PGRI, Presiden memintaagar organisasi profesi para guru ini berjuang terus menegakkan dan mengamankan Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa secara murni dan konsekuen. Juga dikatakan ole Presiden bahwa martabat dan wibawa guru tergantung kepada pribadi guru, sekalipun dalam kebudayaan kita, guru sangat dihormati. Diingatkannya bahwa guru adalah orang yang pertama dihormati setelah Tuhan Yang Maha Esa, dan Orang tua masing-masing.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Basuni Suryamihardja, didampingi para pengurus lainnya, Prof. Amran Halim, Dra M Wahyudi, Drs Sudarmadji, Drs WDF Rindorindo, dan AT Sianipar SH. Selain mereka, hadir pula Ketua Penyelenggara Kongres, Achmad Djunaedi.






SABTU, 28 MEI 1988


Selama setengah jam mulai pukul 10.10, pagi ini Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan utusan PLO, Farouk Khadoumi, di Bina Graha. Utusan PLO itu berada di Indonesia selama tiga hari atas undangan Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka serta hak untuk menentukan nasibnya sendiri.



Penyusun Intarti, S.Pd

Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 27 Mei 1966-1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

JUMAT, 27 MEI 1966

Tokoh-tokoh DPP PNI hari ini mengadakan pertemuan dengan Waperdam Hankam Letjen. Soeharto. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai masalah baik yang bersangkutan dengan perjuangan untuk menyelesaikan revolusi maupun persoalan-persoalan lain yang dihadapi bangsa Indonesia. Menurut Ketua III DPP PNI/FM, Mh. Isnaeni, Letjen. Soeharto dalam kedudukannya sebagai Menpangad telah mengambil inisiatif yang sangat baik untuk mempersatukan tubuh PNI/FM yang sudah sekian lama dilanda oleh perpecahan.

SABTU, 27 MEI 1967

Menpangad Jenderal Soeharto hari ini menyaksikan upacara serah-terima Jabatan Panglima Kostrad dan Komandan Pasukan Khusus/RPKAD di lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta. Jabatan Panglima Kostrad diserahkan oleh Letjen. Umar Wirahadikusumah kepada Mayjen. Kemal Idris, sedangkan jabatan Komandan Pasukan Pasukan Khusus AD diserahkan oleh Brigjen. Sarwo Edhie kepada Kolonel Widjojo Sujono. Dalam amanatnya, Jenderal Soeharto menandaskan bahwa sekarang ini kampanye makin diarahkan kepada ABRI, terutama kepada korps “baju hijau”/TNI-AD. Dalam menghadapi kampanye anti-Angkatan Darat tersebut, harus dijaga agar jangan sampai kita kehilangan kepercayaan rakyat.

Sementara itu dalam amanat tertulisnya pada malam peringatan ulang tahun ke-21 Lemhannas, Pejabat Presiden menegaskan bahwa setiap usaha pemerintah dan rakyat harus diarahkan dan dikonsentrasikan kepada tugas dan program Kabinet Ampera, yang telah ditetapkan sendiri oleh rakyat. Mewujudkan ketahanan nasional, demikian Jenderal Soeharto, pada hakekatnya adalah dengan mewujudkan ketahanan bangsa di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, militer dan sebagainya, dan ketahanan terhadap segala bentuk bahaya yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup rakyat, bangsa dan negara, baik dari luar maupun dari dalam.

SELASA, 27 MEI 1969

Presiden soeharto pada jam 10.00 pagi ini memimpin sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi di Istana Merdeka. Pada kesempatan itu Presiden menekankan perlunya kelancaran dropping Anggaran Pembangunan, khususnya bagi daerah-daerah, lebih ditingkatkan meskipun pada saat ini sudah lebih lancar bila dibandingkan dengan bulan lalu.

SENIN, 27 MEI 1974

Siang ini Presiden Soeharto tiba di Manado dalam rangka kunjungan kerja selama empat hari di Sulawesi Utara. Di Manado, sore ini Kepala Negara meresmikan proyek listrik, air minum, dan pertokoan. Selain Manado, ia juga mengunjungi Kabupaten Sangir Talaud adalah Tahuna, ibukota Kabupaten Sangir Talaud, selain kota kecil Melonguane di Pulau Karangkelong, dan Pulau Siau. Di Pulau Siau, Presiden akan meninjau akibat letusan gunung berapi belum lama ini, sedangkan di Sangir Talaud ia akan melihat hasil pemberantasan hama sexava. Pada hari ketiga kunjungannya di Sulawesi Utara, menurut rencana Presiden Soeharto akan menerima kunjungan Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina.

SELASA, 27 MEI 1975

Selama satu jam, mulai pukul 08.45 pagi ini di Istana Merdeka berlangsung pertemuan empat mata antara Presiden Soeharto dengan Presiden Fakhruddin Ali Ahmed. Dalam pertemuan itu kedua pimpinan telah bertukar pikiran mengenai pelbagai masalah bilateral, regional, dan internaional. Kedua Kepala Negara bersepakat untuk meningkatkan hubungan dan saling pengertian antara kedua negara. pada kesempatan itu pula Presiden Ali Ahmed telah mengundang Presiden Soeharto untuk mengunjungi India dalam waktu dekat. Undangan ini disambut dengan baik oleh Presiden Soeharto.

Presiden dan Nyonya Ali Ahmed tiba di Jakarta kemarin sore, dan akan berada di Indonesia sampai tanggal 31 Mei. Selama di Jakarta tamu negara itu antara lain akan mengunjungi Taman Mini dan Kilang Minyak Arjuna di lepas pantai Jakarta.

Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang Kesra di Bina Graha. Sidang telah mendengarkan laporan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, Subroto dan Menteri Agama, Mukti Ali. Menteri Subroto melaporkan tentang pengiriman 20.00 orang tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja pada perusahaan-perusahaan kapal di Amerika Serikat selama satu tahun.

Menteri Mukti Ali telah melaporkan tentang masjid yang memiliki nilai sejarah tetapi dalam keadaan rusak, seperti yang terdapat di Cirebon, Kudus, Demak Surabaya dan Pontianak. Dalam hubungan ini Kepala Negara menginstruksikan Departemen Agama untuk merehabilitasi masjid-masjid itu dengan menggunakan dana sosial dan kerohanian yang ada pada departemen tersebut. Mengenai pelaksanaan Inpres madrasah-madrasah, Presiden memerintahkan dibentuknya sebuah team yang dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan belum lama ini. Rehabilitasi itu supaya ditujukan terutama kepada madrasah-madrasah negeri, sementara untuk swasta agar dipilih madrasah-madrasah yang layak saja. Demikian petunjuk Kepala Negara.

KAMIS, 27 MEI 1976

Bertempat di Pertamina Cottage, Pantai Kuta, Bali, Presiden Soeharto secara resmi membuka sidang menteri-menteri perminyakan negara-negara OPEC. Dalam amanatnya Kepala Negara mengatakan bahwa negara-negara OPEC mempunyai hak yang sah untuk memperoleh harga yang layak dan adil bagi hasil minyak mereka. Namun demikian, Presiden mengingatkan agar dalam memperjuangkan harga minyak, OPEC harus menyadari tanggungjawabnya terhadap kesejahteraan dunia dan nasib negara-negara lain yang sedang membangun.

JUMAT, 27 MEI 1977

Presiden Soeharto telah menyetujui lima buah proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dengan rencana investasi sebesar US$15,62 juta. Investasi modal asing ini meliputi dua proyek industri barang logam, satu proyek perkayuan, dan dua proyek industri kimia.

SELASA, 27 MEI 1980 

Perdana Menteri Selandia Baru dan Nyonya Muldoon pagi ini tiba di Indonesia. Presiden dan Ibu Soeharto menyambut kedatangan tamu negara ini di lapangan terbang internasional Halim Perdanakusuma dalam suatu upacara militer.

Untuk menghormati kunjungan Perdana Menteri dan Nyonya Robert Muldoon, pukul 20.00 malam ini Presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan santap malam di Istana Negara. kemudian kepada tamu negara ini disuguhkan acara kesenian yang berlangsung hingga jam 23.00.

Dalam kata sambutannya Presiden mengatakan bahwa jurang yang memisahkan negara industri maju dan negara-negara yang sedang membangun juga merupakan sumber keresahan dan kegelisahan dunia yang apabila tidak segera diatasi secara memuaskan akan dapat membuat bangsa-bangsa saling berhadap-hadapan, mungkin dalam pertarungan yang sukar untuk diselesaikan. Oleh karena itu dalam masa-masa yang akan datang persoalan umat manusia yang terbesar adalah bagaimana semua negara bertanggungjawab dan mengambil langkah-langkah nyata untuk mempersempit jurang pemisah tersebut. Presiden mengemukakan keyakinannya bahwa Dasa Sila Bandung merupakan landasan pedoman yang ampuh untuk menghindarkan konflik-konflik yang gawat.

Presiden Soeharto pada kesempatan itu menyampaikan penghargaannya kepada PM Robert Muldoon atas perhatiannya kepada Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Presiden juga menyatakan penghargaannya atas bantuan Selaindia Baru terhadap berbagai usaha pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu Presiden Soeharto mengharapkan bahwa pembicaraan-pembicaraan yang akan dilakukannya dengan PM Muldoon akan membawa manfaat yang besar bagi pengembangan hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara.

SENIN, 27 MEI 1985

Wakil Perdana Menteri Cekoslovakia, Dr Rudolf Rohlicek, diterima Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Ia tiba pada tanggal 24 Mei yang lalu dan akan berada disini sampai besok, untuk mengadakan serangkaian pembicaraan dengan pejabat-pejabat tinggi Indonesia, dalam rangka kunjungan resmi.

Setelah menerima Wakil PM Rohlicek, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Menko Ekuin Ali Wardhana, Menteri Pertambangan dan Energi Subroto, Menteri Keuangan Radius Prawiro, Menteri Penerangan Rahmat Saleh, Menteri PAN/Wakil Ketua Bappenas Saleh Afif  dan Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono. Dalam pertemuan itu dibahas pelaksanaan dan peranan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 dalam bidang perminyakan.

Kemudian sesuai pertemuan, Menteri Subroto menjelaskan kepada pers bahwa tata cara impor barang-barang keperluan operasi perminyakan yang dilakukan oleh kontraktor asing akan disesuaikan dengan Inpres No.   4 Tahun 1985 dengan harapan dapat memperlancar dan mempertinggi kegiatan serta frekuensi pencarian minyak di Indonesia. Dikatakannya bahwa selama ini barang-barang kebutuhan operasi perminyakan yang diimpor harus terlebih dahulu diperiksa oleh Bea dan Cukai sehingga mengakibatkan terjadi kelambatan didalam pengeluaran barang-barang tersebut dari pelabuhan.

JUMAT, 27 MEI 1988

Hari ini Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 yang memberikan perlindungan hukum terhadap rekaman lagu barat yang diproduksi oleh negara-negara MEE. Perlindungan hukum yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni mendatang itu diberikan sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

SABTU, 27 MEI 1989

Kepala Negara pagi ini menegaskan kembali bahwa hutan yang ada di Pulau Jawa sekarang tidak boleh lagi dikurangi atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain, melainkan harus dipertahankan dan bahkan harus diperluas. Kalau hutan itu hendak dimanfaatkan untuk kepentingan lain, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden. demikian dikemukakan Menteri Kehutanan Hajrul Harahap selesai diterima Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha.

SENIN, 27 MEI 1991

Bertempat di Desa Subanjeriji, Muara Enim, Sumatera Selatan, Presiden Soeharto pagi ini menghadiri upacara penanaman perdana pembangunan HTI dan meresmikan berbagai proyek pembangunan di Sumatera Selatan. Proyek pembangunan yang diresmikan itu adalah proyek jalan dan jembatan, satuan transmisi televisi Pagar Alam dan perluasan Kilang Purified Terepthalic Acid (PTA) yang terletak di Plaju.

Menyambut kehadiran proyek-proyek baru tersebut, Presiden antara lain mengatakan bahwa tugas belumlah selesai dengan upacara peresmian ini. Tugas-tugas baru malahan baru dimulai. Yang harus kita lakukan setelah peresmian ini adalah memanfaatkan proyek-proyek itu sehingga memberi kemajuan dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Namun ada hal yang lebih penting lagi, yaitu usaha untuk lebih mendorong dan lebih membangkitkan gairah rakyat untuk meningkatkan pembangunan. rakyat harus didorong untuk menjadi dirinya.

RABU, 27 MEI 1992

Presiden dan Ibu Soeharto hari ini melakukan kunjungan kerja sehari di daerah istimewa Aceh setiba di Banda Aceh, Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri upacara peresmian berbagai proyek pembangunan yang diadakan di desa Lamgugup. Proyek-proyek yang diresmikan itu adalah proyek pengendalian sungai Krueng, Aceh, bendungan irigasi, Beuracan, sembilan unti PLTD, dan proyek listrik masuk desa untuk 708 desa Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Keseluruhan proyek itu bernilai Rp 270,3 miliar.

Kemudian Kepala Negara melakukan temuwicara dengan para petani setempat. Presiden antara lain membantah bahwa masyarakat Aceh pernah di anak-tiri-kan. Dikatakannya bahwa kemampuan negara saat itu belum mencukupi, sehingga belum mampu membangun Aceh secara keseluruhan. Kita mengumpulkan kemampuan dulu, baru kemudian membangun. Jadi bukan berarti bahwa pemerintah pusat hanya mengeruk kekayaan alam Aceh.

Dalam kunjungan di Aceh kali ini, Presiden Soeharto menghadiahkan sepuluh ribu kaset berisi rekaman lagu-lagu perjuangan kepada semua pesantren di Daerah Istimewa Aceh. Pita kaset yang khusus diberikan untuk Aceh itu pada sampulnya tertulis pesan Kepala Negara: “Teruntuk Saudaraku Tercinta, sebangsa dan setanah air Indonesia di Propinsi Aceh”, pesan yang tertulis di dalamnya antara lain adalah; “Bangsa yang besar adalah bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta menghargai jasa-jasa pahlawannya, mencintai tanah air, dan bangsanya, Indonesia”. Pesan tersebut didahului dengan kalimat “Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh” dan diakhiri dengan “Tertanda Haji Muhammad Soeharto”.

Pada cara yang sama, Ibu Tien Soeharto, selaku ketua Yayasan Dana Gotongroyong Kemanusiaan, menyerahkan bantuan sebesar Rp 58 juta untuk korban bencana alam gelombang pasang yang terjadi pada tanggal 11 Mei yang lalu di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat.

Penyusun Intarti, S.Pd

Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 26 Mei 1966-1988

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

KAMIS, 26 MEI 1966

Dalam rangka serah terima jabatan di lingkungan Departemen Angkatan Darat hari ini, Letjen. Soeharto mengatakan bahwa menghadapi situasi dewasa ini, kekompakan, kesatuan di lingkungan kita sendiri harus lebih diintensifikan. Hal ini diperlukan untuk menjadikannya suatu benteng yang kuat untuk menanggulangi segala kemungkinan, baik rongrongan dari sisa kaum G-30-S/PKI maupun dari musuh-musuh yang sengaja hendak memecah-belah. Sementara itu ketika menjawab pertanyaan wartawan sekitar tidak dapatnya sidang MPRS diselanggarakan pada tanggal 1 Juni 1966. Jenderal Soeharto mengatakan bahwa MPRS dapat saja bersidang setiap saat. Akan tetapi, diingatkannya, apakah  sidang MPRS yang diselenggarakan secara tergesa-gesa itu dapat dijamin berlangsung dengan baik. Letjen. Soeharto mengingatkan pula bahwa mendatangkan para anggota MPRS ke ibukota tidaklah mudah sebab sebab tempat tinggal mereka tersebar si seluruh pelosok nusantara. Disamping itu para anggota MPRS tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk mempelajari bahan-bahan sidang, sedangkan dari segi keamanan juga dibutuhkan waktu untuk menyiapkan pengamanan jalannya persidangan.

JUMAT, 26 MEI 1967

Perjuangan mewujudkan Orde Baru merupakan suatu proses yang harus berkembang kearah kemajuan, dan ruang lingkupnya meliputi seluruh peri kehidupan negara dan bangsa. Agar proses kemajuan itu terarah, maka harus ada konsensus mengenai pengertian-pengertian pokok serta sasaran-sasaran yang harus dicapai. Oleh karena itu masalah pokok kita dewasa ini adalah penegasan aspek-aspek konsepsionalnya dan perincian pelaksanaan-pelaksanaan operasionalnya. Dalam hubungan ini ada beberapa sasaran yang harus dicapai Orde Baru. Pertama, dipertahannya Pancasila dan UUD 1945. Kedua, terciptanya stabilitas nasional, terutama dalam bidang politik dan ekonomi; stabilitas ini merupakan stabilitas yang dinamis sehingga dapat menjadi prasyarat tahap pembangunan selanjutnya. Ketiga, suksesnya pemilihan umum yang akan datang, dimana hasilnya mencerminkan representasi kekuatan Orde Baru. Demikian dikatan Pejabat Presiden Jenderal Soeharto dalam sambutan tertulisnya pada dies natalis PMKRI di Surabaya.

SELASA, 26 MEI 1970

Presiden dan Ibu Tien Soeharto kemarin tiba di Williamburg, Virginia, kurang lebih 230 kilometer dari Washington. Pagi ini Presiden Soeharto dan rombongan dijemput dengan helikopter kepresidenan menuju Washington dan selanjutnya disambut secara resmi oleh Presiden Niso di halaman Gedung Putih. Dalam upacara penyambutan itu Presiden Soeharto mengatakan bahwa persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah lama terjalin itu tidaklah didasarkan pada perhitungan untung atau rugi, melainkan persahabatan yang berlandaskan pada kesamaan orientasi dan keserasian dalam tujuan-tujuan pokok. Meskipun demikian tidak berarti bahwa di antara kedua negara tidak ada perbedaan pandangan terhadap berbagai masalah dunia. lebih jauh dikatakan oleh Presiden bahwa saat kunjungannya ini bertepatan dengan semakin mendesaknya kebutuhan akan usaha-usaha yang sungguh-sungguh serta realistis ke arah perdamaian dunia, khususnya di Asia Tenggara. Dalam hubungan ini dikatakan oleh Presiden bahwa stabilitas di Asia tidak saja memerlukan usaha bersama dari negara-negara di luarnya, karena kita semua bertanggungjawab untuk perdamaian dunia.

Sementara itu dalam pidato selamat datangnya, Presiden Nixon mengatakan bahwa ia menyambut baik kedatangan Presiden Soeharto di Washington karena Presiden Soeharto dan pemerintahannya telah memainkan peranan penting untuk mencari perdamaian di Pasifik. Selain itu juga karena peranannya didalam penciptaan kemajuan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dirasakan oleh para pemimpinnya saja. Kepala Negara AS juga menggambarkan bahwa konferensi 11 menteri luar negeri yang diadakan di Jakarta baru-baru ini atas inisiatif Presiden Soeharto merupakan suatu teladan yang baik bagi negara-negara Asia untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri. 

Selesai acara penyambutan resmi, kedua kepala negara mengadakan pembicaraan resmi yang pertama, dari dua kali pembicaraan resmi yang dijadwalkan dalam kunjungan Presiden Soeharto di Amerika Serikat.

Dalam pertemuan pagi ini Presiden Nixon mengharapkan agar Indonesia tetap menjaga sikap netralnya dalam Perang Vietnam. Ia menyatakan menyambut baik gagasan Presiden Soeharto, yang disampaikan dalam konferensi para menlu di Jakarta baru-baru ini, untuk mencari penyelesaian diplomatik atas konflik tersebut.

Pada kesempatan itu Presiden Soeharto menegaskan sikap Indonesia yang menentang persekutuan militer di Asia Tenggara. Menurut Presiden, maslah Asia Tenggara adalah masalah subversi dan bukan masalah agresi, sehingga masalahnya dapat diatasi dengan memperkokoh kerjasama ekonomi, bukan persekutuan militer.

Siang ini Presiden dan Ibu Tien Soeharto dijamu makan siang oleh Wakil Presiden AS, Spiro Agnew, di Departemen Luar Negeri. sore harinya Presiden Soeharto menuju makam pahlawan Arlington dan meletakkan karangan bungan di dana. Malam harinya Presiden Nixon mengadakan jamuan makan malam di Gedung Putih untuk menghormati kunjungan Presiden dan Ibu Tien Soeharto di Amerika Serikat.

SENIN, 26 MEI 1975

Philp Habib, Pembantu Menteri Luar Negeri AS dan Penasihat Utama Urusan Pasifik, Asia Timur dan Asia Tenggara, diterima oleh Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha. Dalam pertemuan itu telah dibicarakan berbagai masalah internasional, termasuk rencana pertemuan Presiden Soeharto dengan Presiden Gerald Ford.

RABU, 26 MEI 1976

Di Bali hari ini Presiden Soeharto meresmikan proyek air minum yang terletak di Belusung, Denpasar. Dalam sambutannya, Presiden membenarkan bahwa wujud kesejahteraan yang kita cita-citakan masih jauh. Akan tetapi ditandaskannya, jangan kita menyangka bahwa pembangunan yang kita kerjakan sampai sekarang ini tidak membawa kemajuan apa-apa. Lebih-lebih jangan dikira bahwa pembangunan kita telah gagal atau malahan membuat rakyat lebih melarat. Sangkalan seperti itu sungguh berbahaya, karena tidak berdasarkan kenyataan. Demikian Presiden.

Bicara tentang proyek ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan yang sedang berlangsung bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Diungkapkannya bahwa disampin proyek ini, sedang disiapkan pula pembangunan proyek-proyek air minum dipelbagai tempat di Bali.

Proyek air yang pembangunannya dimulai pada tahun 1971 ini dibangun dengan dana yang berasal dari hibah Australia dalam rangka Colombo Plan. Mempunyai kapasitas 450 liter/detik, proyek ini menghabiskan biaya A$4,5 juta dari Pemerintah Australia dan Rp 600 juta dari Pemerintah Indonesia.

Setelah meresmikan proyek air minum itu, secara berturut-turut siang ini Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan Menteri Perminyakan dari empat negara anggota OPEC. Mereka adalah Menteri Perminyakan Iran, Yahmshidt Amuzegar, Menteri Perminyakan Kuwait, Abdul Muthalib al Khazami, Menteri Perminyakan Venezuela, A Costa, dan Menteri Perminyakan Arab Saudi, Sheikh Ahmed Zaki Yamani. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Kepala Negara didampingi oleh Menteri Pertambangan Mohammad Sadli dan Direktur Utama Pertamina, Piet Haryono.

KAMIS, 26 MEI 1977

Pengurus Besar PWRI telah mengirim kawat kepada Presiden Soeharto sehubungan dengan adanya sisa anggaran sebesar Rp5,5 milyar dalam APBN tahun 1976/1977. Dalam kawat tersebut PWRI memohon kepada Presiden untuk mempertimbangkan agar tunjangan para penerima pensiun yang berusia 70 tahun keatas disesuaikan sehingga dapat memperoleh penyesuaian pensiunan sesuai dengan perbaikan gaji baru tahun 1977, sebagaimana yang telah dinikmati oleh para pensiunan yang berusia 80 tahun keatas.

Hari ini Presiden membuka Rapat Kerja Departemen Sosial di Bina Graha. Dalam sambutannya, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pembangunan yang dikerjakan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ia juga mengatakan bahwa cita-cita yang besar itu bukan impian, akan tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan agar lambat laun menjadi kenyataan. Perjuangan itu tentu akan panjang, mungkin sangat panjang, dan mungkin juga berat. Ia menjelaskan bahwa setiap tahap pembangunan harus selalu mencapai tujuan kembar, yaitu memperbaiki taraf kehidupan lahir batin rakyat dan meletakkan dasar yang kokoh untuk melanjutkan tahap pembangunan berikutnya. Lebih jauh dikatakan bahwa pembangunan hanyaakan berhasil apabila seluruh lapisan masyrakat, semua golongan dan segenap kekuatan bangsa Indonesia iktu berperan didalamnya.

Kepala Negara mengakui bahwa kita memang masih menghadapi masalah-masalah sosial yang besar, dan memang kita telah berusaha untuk menanggulangi masalah-masalah sosial itu, namun kemampuan kita masih membatasi hasil yang kita capai. Presiden Soeharto berpendapat bahwa telah tiba saatnya bagi warga negara yang bekerja di Indonesia untuk memperoleh santunan pensiun dan jaminan hari tua, baik pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta atau penjual rokok yang berada di kaki lima. Presiden Soeharto juga menjelaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi kita untuk mulai memikirkan tentang jaminan sosial.

Pemerintah mempersiapkan pelaksanaan tataniaga cengkeh yang akan memberikan penghasilan yang lebih baik kepada petani cengkeh. Hal ini dikatakan oleh Menteri Perdagangan Radius Prawiro setela ia diterima Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta. pelaksanaan ini sesuai dengan SK Presiden No. 50/1976. Untuk itu Pemerintah telah menginstruksikan semua daerah penghasil cengkeh untuk menyiapkan BUUD sehingga mampu menampung cengkeh hasil petani.

JUMAT, 26 MEI 1978

Presiden Soeharto memutuskan untuk memberikan bantuan selama enam bulan kepada rakyat Aceh Barat yang dilanda banjir baru-baru ini. Bantuan tersebut terutama berupa pangan dan obat-obatan. Dalam hubungan ini Presiden telah menugaskan Bulog untuk melakukan dropping beras didaerah itu, sementara Departemen Pertanian diperintahkan untuk dengan segera menyediakan bibit padi. Dalam pada itu Departemen Pertambangan telah diinstruksikan Kepala Negara untuk mengerahkan sejumlah helikopter Pertamina guna memberikan pertolongan.

Demikian diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Purnomosidi Hajisarosa, setelah menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Ia menghadap Kepala Negara untuk melaporkan hasil peninjauannya di Aceh Barat yang diamuk banjir.

SENIN, 26 MEI 1980

Presiden Soeharto menyatakan bahwa tidak ada orang yang sempurna dan bebas dari kekhilafan danmerupakan kewajiban semua pihak untuk saling mengisi dan mengkokohkan, saling mengingatkan dan membenarkan.  Hal tersebut dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya pada pembukaan Musyarawah Nasional ke-2 MUI di Istana Negaranya hari ini.

Labih jauh dikatakan oleh Presiden bahwa para ulama mempunyai peranan penting dalam masyarakat bangsa Indonesia yang kuat rasa keagamaannya. Oleh karena para ulama merupakan pemuka masyarakat, maka mereka mempunyai peranan dan pengaruh yang tidak kecil dalam pembinaan umat dan bangsa.

Setelah membuka masyarakat nasional MUI, pagi ini selama setengah jam, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan Datuk Haji Mohamed bi Nasir, Menteri tanpa portofolio yang diperbantukan pada kantor Perdana Menteri Malaysia. Dalam pertemuan itu, Kepala Negara menjelaskan tentang perkembangan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta masalah-masalah yang dihadapinya.

SELASA, 26 MEI 1981

Melalui Kepala Biro Proyek-proyek Bantuan Presiden, Kepala Negara hari ini menyerahkan bantuan 300 sepeda motor kepada Kepolisian Republik Indonesia, dan 14 organisasi pemuda dan mahasiswa tingkat pusat. Dalam penyerahan yang berlangsung di Bina Graha itu, bantuan untuk Kepolisian Republik Indonesia telah diterima oleh Wakil Asisten Logistik Kapolri, Brigjen. (Pol.) H Budi Juwono, sedangkan untuk organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan diterima oleh Sekretaris Menteri Muda Urusan Pemuda, Drs. Sunaryo MSc.

RABU, 26 JUNI 1982

Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard hari ini memulai kunjungan mereka di Indonesia. Kedua tamu negara akan berada di Jakarta sampai tanggal 30 Mei, dan selanjutnya akan mengunjungi Surakarta. Pukul 13.30 siang ini Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden dan Ibu Soeharto di Istana Merdeka.

Untuk menghormati kunjungan Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard di Indonesia, Presiden dan Ibu Soeharto malam ini menyelenggarakan jamuan santap malam di Istana Negara. acara ini kemudian dilanjutkan dengan malam kesenian.

SABTU, 26 MEI 1984

Bertempat di Istana Merdeka, pagi ini Presiden Soeharto menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Inggris, Alan Ewen Donald CMG. Menyambut pidato Duta Besar Donald ketika menyerahkan surat kepercayaannya, Kepala Negara menyatakan kegembiraannya terhadap makin bertambah eratnya hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua bangsa dan negara.  Presiden juga menyatakan kegembiraannya atas perhatian dan pengertian yang diberikan Inggris khususnya dan negara-negara MEE umumnya terhadap perkembangan ASEAN. Dikatakannya bahwa baik secara bilateral  maupun melalui MEE, Inggris selama ini telah banyak memberikan sumbangan dalam menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara ASEAN dan MEE.

Dalam rangka penutupan Rapat Kerja Departemen Transmigrasi, Presiden dan Ibu Soeharto menerima para peserta rapat kerja tersebut di Istana Negara pagi ini. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh isteri para peserta rapat kerja itu, Menteri Transmigrasi Martono telah menyerahkan laporan hasil rapat kerja.

Menyambut hasil-hasil tersebut, Kepala Negara meminta perhatian aparat Departemen Transmigrasi terhadap beberapa unsur pokok dalam pelaksanaan program transmigrasi. Unsur-unsur pokok tersebut adalah; pertama, adalah agar daerah penempatan transmigran disiapkan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pemilihan lahan yang tepat, status tanah yang jelas, prasarana, sarana-sarana minimal bagi kehidupan masyarakat setempat. Ditekankan oleh Presiden bahwa masalah lahan ini adalah penting, karena menyangkut harapan hidup setiap transmigran.

Kedua, agar pelaksanaan transmigrasi dapat menunjang pembangunan daerah baru dengan terciptanya lapangan kerja, tambahan tenaga kerja dan pertumbuhan produksi. Dan keitga ialah agar di daerah baru itu para transmigran benar-benar merasakan kehidupan baru yang lebih baik untuk hari depan mereka.

Dikatakan oleh Presiden, jika para transmigran benar-benar dapat hidup lebih ditempat yang baru, maka di satu pihak, tidak akan ada transmigran yang kembali ke daerah asal. Di lain pihak, daerah itu akan berkembang. Daerah- daerah transmigrasi yang berkembang pada gilirannya akan mengembangkan ekonomi daerah. Perkembangan seperti ini jelas akan menarik transimgrasi swakarsa. Demikian antara lain dikatakan Kepala Negara.

KAMIS, 26 MEI 1988

Selama hampir tiga jam, sore ini Presiden Soeharto dan Ibu Soeharto menyaksikan Pameran Industri Kerajinan Indonesia 1988 yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta. Pameran yang diadakan atas prakarsa Yayasan Tiara Indah yang dipimpin oleh Ny. Siti Hardiyanti Indra Rukmana itu dibagi atas empat kelompok, yakni Kelompok Bapak-Anak Angkat, Kelompok Pelaksanaan Konsep Bapak-Anak Angkat, Kelompok Hasil Rancangan Interior, dan Kelompok Kontak Dagang/Jual Beli Barang Kerajinan. Tepat pada pukul 15.00, pamern itu dibuka oleh Presiden.

Dalam sambutannya Kepala Negara mengatakan bahwa industri besar, industri sedang dan industri kecil serta industri kerajinan harus merupakan kekuatan-kekuatan yang saling berkaitan dan saling menunjang, sehingga merupakan kesatuan yang kuat dari seluruh kekuatan industri nasional kita. Demikian juga, harus ada kaitan yang erat dan saling menunjang antara industri hulu dan industri hilir. Selanjutnya, ia mengingatkan agar pembangunan industri juga harus memperhatikan arah yang ditunjukkan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Penyusun Intarti, S.Pd

Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 25 Mei 1966-1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

RABU, 25 MEI 1966

Di depan sidang pleno terbuka DPR-GR hari ini, Letjen. Soeharto menegaskan bahwa masalah jiwa Supersemar 1966 tidaklah sempit. Dikatakan bahwa Supersemar itu tidak hanya menyangkut bidang hankam saja, melainkan meliputi pula masalah-masalah pemerintahan dan revolusi, masalah kehidupan dalam hubungannya sebagai media perwujudan cita-cita hukum terutama hukum dasar negara.



SABTU, 25 MEI 1968

Pagi ini Presiden Soeharto beramah-tamah dengan 142 orang mahasiswa dari Universitas/Institut Negeri di seluruh Indonesia. Mereka adalah pimpinan Dewan-dewan Mahasiswa yang baru saja mengikuti diskusi besar yang diselenggarakan di Universita Indonesia.




SELASA, 25 MEI 1971

Dalam sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi pagi ini di Bina Graha, Jakarta, Presiden Soeharto mendengarkan laporan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Menteri Keuangan melaporkan usaha-usaha yang telah dan akan diambil oleh pemerintah rangka meningkatkan penerimaan negara khususnya terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri. sementara itu Menteri Perdagangan melaporkan tentang masuknya Inggris kedalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Hal ini menurutnya akan mempengaruhi pasaran bersama Eropa, dan karena itu dapat pula mempengaruhi hubungan ekonomi Indonesia dengan Inggris dan juga negara-negara Eropa lainnya.

Untuk mengatasi masalah yang dilaporkan Menteri Keuangan, Presiden Soeharto menginstruksikan agar usaha penertiban impor barang-barang tersebut dilakukan bersama-sama secara terkoordinasi antara Departemen Keuangan dengan departemen-departemen lainnya. Penertiban itu juga harus ditujukan tidak untuk kepentingan penerimaan keuangan negara saja, tetapi juga untuk peningkatan produksi dalam negeri. menanggapi masalah masuknya Inggris dalam Pasaran Bersama Eropa,

Presiden Soeharto meminta Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan secara bersama-sama mempelajari perkembangan Pasaran Bersama Eropa, baik dari sudut ekonomi maupun politik, bagi kepentingan Indonesia, agar Indonesia dapat mengambil sikap yang benar-benar menguntungkan.





JUMAT, 25 MEI 1973

Sore ini telah berlangsung pembicaraan empat mata antara Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, di Istana Merdeka. Pertemuan yang berlangsung setelah acara tukar menukar cinderamataitu telah mengungkapkan jalan pikiran kedua pemimpin dan masalah yang dihadapi kedua negara. selepas pertemuan itu, dalam konferensi persnya, PM Lee Kuan Yew menjelaskan bahwa pembicaraannya dengan Presiden Soeharto telah membawa hubungan kedua negara lebih dekat lagi dan memungkinkan saling pengertian. Ia menyatakan keyakinannya bahwa dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia akan terus mencapai kemajuan. Juga diungkapkannya bahwa Presiden Soeharto menilai pembicaraan mereka sebagai suatu yang sangat bermanfaat bagi eratnya persahabatan dan kerjasama antara kedua bangsa.

Perdana Menteri dan Nyonya Lee Kuan Yew tiba dan disambut oleh Presiden dan Ibu Soeharto di Kemayoran pada pukul 09.00 pagi tadi. Kedua tamu negara itu akan berada di Indonesia selama tiga hari.

Presiden dan Ibu Soeharto malam ini di Itana Negara menyelenggarakan jamuan makan kenegaraan untuk menghormat kunjungan Perdana Menteri dan Nyonya Lee Kuan Yew. Dalam pidato sambutantannya, Presiden Soeharto mengatakan bahwa kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Tenggara bukanlah suatu keinginan, melainkan suatu keharusan. Lebih jauh dikatakannya bahwa ASEAN sebenarnya mencerminkan semangat dan masa depan Asia Tenggara yang baru.


SELASA, 25 MEI 1976

Pukul 14.00 siang ini,Presiden Soeharto berangkat ke Surabaya dan selanjutnya Bali, dalam rangka kunjungan kerja selama dua hari. Siang ini di Surabaya, Kepala Negara membuka Musyawarah Besar Nasional ke-5 Angkatan 45. Dalam kata sambutannya, Presiden meminta agar Angkatan 45 ikut membantu mengadakan pengawasan agar kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah berjalan sebaik-baiknya sesuai dengan semangat dan tujuannya. Tetapi ia mengingatkan bahwa tujuan daripada pengawasan ini adalah untuk perbaikan, bukan untuk propaganda pemilihan umum.

Sebelumnya, pada awal pidato, Presiden mengajak para peserta musyawarah untuk bersama-sama mendalami arah pembangunan kita apakah telah bergerak kearah yang tepat. Hal ini dianggap perlu oleh Presiden, karena akhir-akhir ini ada suara sumbang yang mengatakan bahwa pembangunan ini malahan telah membuat rakyat bertambah sengsara dan melarat. Menanggapi suara demikian, Kepala Negara menegaskan lagi bahwa pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan sekarang ini merupakan alat yang mutlak untuk memperbaiki kesejahteraan umum. Memaksakan keadilan dalam suasana ekonomi yang terbelakang tidak lain berarti meratakan kemiskinan belaka, demikian Presiden.



RABU, 25 MEI 1977

Indonesia bersedia membantu Pemerintah Belanda jika diminta, dalam rangka menyelesaikan kericuhan-kericuhan yang dilakukan  oleh gerombolan anggota RMS yang menyandera anak-anak sekolah dan penumpang kereta api hari Senin yang lalu. Ini dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri a.i jenderal Panggabean setelah diterima Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha. Bantuan itu akan diberikan dengan batas-batas ketentuan yang berlaku sesuai dengan kemampuan.

Pompa air hadia Presiden Soeharto untuk masyarakat Kabupaten Bandung dalam waktu dekat akan segera dimanfaatkan. Kepala Pelaksana Proyek Pompanisasi mengatakan bahwa pompa tersebut berukuran 85 pk dan dapat mengairi sawah seluas 200 hektar. Untuk pemasangannya diperlukan biaya Rp 5 juta. Pompa ini ditempatkan di daerah Buahbatu.




KAMIS, 25 MEI 1978

Presiden Soeharto mengatakan bahwa banyak masalah yang telah dapat kita selesaikan, tetapi diantara masalah-masalah itu terdapat pula hal-hal yang mungkin belum dapat kita selesaikan sampai saat ini, antara lain perluasan kesempatan kerja dan perluasan penduduk yang lebih seimbang. Masalah-masalah besar ini merupakan tantangan yang harus kita tundukkan untuk menciptakan syarat-syarat dasar bagi terwujudnya kesejahteraan umum dan tercapainya keadilan sosial yang makin terasa. Demikian antara lain dikatakan Presiden ketika membuka rapat kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertempat di Bina Graha pagi ini.




SABTU, 25 MEI 1985

Pagi ini pada jam 09.00 Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan Menteri Kerjasana Pembangunan Belanda/Ketua IGGI, Ny. EM Schoo. Dalam kunjungan itu ia didampingi oleh Menko Ekuin, Ali Wardhana, Menteri PAN/Ketua Bappenas, Saleh Afif, dan Duta Besar Belanda, Frans van Dongen.

Dalam pertemuan itu Presiden Soeharto telah menjelaskan mengenai pelaksanaan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan, sementara Ketua IGGI itu menyampaikan kepada Presiden hasil kunjungannya kebeberapa daerah di Indonesia untuk melihat perkembangan pembangunan yang mendapat bantuan IGGI.




MINGGU, 25 MEI 1986

Pukul 20.15 malam ini, Presiden Soeharto menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta. dalam amanatnya Kepala Negara mengatakan bahwa kita harus mampu membedakan hal-hal yang pokok dan hal-hal sampingan. Kita harus mampu membedakan kepentingan jangka panjang dan kepentingan jangka pendek.

Dikatakannya bahwa jangka panjang kita tetap bertekad untuk membangun masyarakat Pancasila, dengan melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Al Qur’an menegaskan bahwa apabila kita sudah mantap dengan pilihan kita, kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan, kita berusaha sekeras-kerasnya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan.




SENIN, 25 MEI 1987

Presiden Soeharto pagi ini memanggil “Team Sembilan” untuk menghadapnya di Bina Graha. Sebagaimana diketahui “Team Sembilan” ini adalah team yang menyusun penyelesaian akhir bahan-bahan sidang Umum MPR berdasarkan bahan-bahan yang telah dipersiapkan oleh Wanhankamnas. Team Sembilan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1987 ini diketuai oleh Menteri Muda/Sekretaris Negara Moerdiono. Anggota-anggotanya terdiri atas Menteri Negara Perumahan Rakyat, Cosmas Batubara, Menteri Muda UP3DN, Ginandjar Kartasasmita, Sekretaris Jenderal Wanhankamnas, Machmud Subarkah, Wakil Ketua DPR GH Mantik, Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Letjen. Soegiarto, Dr Astrid Soesanto, Dr Adrianus Mooy, dan Dr Soeryanto.




SABTU, 25 MEI 1991

Hari Presiden Soeharto dan PM Panyarachun mengadakan pembicaraan resmi di Istana Merdeka. Dalam pembicaraan itu telah dibahas masalah bilateral, regional, dan internasional. Menyangkut masalah internasional, kedua pemimpin antara lain telah membicarakan soal sikap bersama untuk menghadapi pertemuan ASEAN dengan ME, karena diperkirakan ME akan mempersalahkan masalah pelestarian lingkungan dan pelaksanaan hak asasi manusia.

Pelaksanaan tentang masalah bilateral dikembangkan lebih lanjut dalam pertemuan tingkat menteri. Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Arsa Sarasin membahas masalah politik, sementara masalah ekonomi dibicarakan oleh Menteri Keuangan JB Sumarlin dengan Menteri Keuangan Suthee Singhasane.



SENIN, 25 MEI 1992

Di Cilegon, Jawa Barat, Presiden Soeharto meresmikan 22 pabrik kelompok industri kimia dasar. Pada saat itu sekaligus pula dikukuhkan pendirian 594 koperasi karyawan industri se-Jawa Barat. Acara peremian itu dipusatkan di lokasi PT Tri Polyta Indonesia yang memproduksi Polypropylene, bahan baku untuk pembuatan plastik.

Dalam amanatnya Kepala Negara mengatakan bahwa membangun masyarakat Indonesia sama sekali tidak hanya membangun pabrik-pabrik. Tidak ada gunanya jika kita memiliki banyak pabrik apabila pabrik-pabrik itu dibangun oleh tenaga asing. Membangun masyarakat industri berarti membangun sikap, kebiasaan dan budaya yang benar-benar mampu membangun industri dengan kemandirian.
Diingatkan juga oleh Presiden bahwa pembangunan industri yang pesat, selain mempercepat laju pembangunan, juga dapat menimbulkan berbagai masalah. Salah satu diantaranya adalah kesenjangan antara kekuatan-kekuatan yang sudah dapat memanfaatkan peluang yang terbuka dengan mereka yang belum dapat memanfaatkannya. Namun Kepala Negara yakin, bahwa dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita pasti berhasil mengatasi tantangan pembangunan yang berada di hadapan kita.


Penyusun Intarti S.Pd

Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 24 Mei 1966-1991

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

SELASA, 24 MEI 1966

Letjen. Soeharto dalam menyambut “delegasi besar” mahasiswa dan pelajar dari KAMI dan KAPPI di depan gedung Staf AB di Jakarta, menyerukan agar massa jangan kuatir tentang ditundanya sidang MPRS, sebab telah ditetapkan bahwa MPRS akan bersidang pada bulan juni, selambat-lambatnya tanggal 5 Juni. Menanggapi resolusi para mahasisw dan pelajar tentang penurunan harga, Letjen. Soeharto menandaskan bahwa memperbaiki keadaan ekonomi tidaklah semudah seperti yang diperkirakan.

SABTU, 24 MEI 1969

Pagi ini di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima pimpinan Gerakan Pemuda Ansor yang melaporkan tentang hasil-hasil kongres besarnya di Blitar pada bulan April yang lalu. Dalam kesempatan ini Presiden Soeharto meminta GP Ansor untuk ikut memelihara stabilitas nasional. Selain itu ia juga mengharapkan agar GP Ansor turut berpartisipasi dalam Pelita, karena Pelita adalah satu-satunya landasan pembangunan yang telah disetujui rakyat. Presiden juga menegaskan bahwa pertentangan antara golongan-golongan agama harus dicegah; untuk itu diminta kepada golongan agama agar mengadakan pembicaraan jika terjadi perselisihan di antara mereka.

Sebelumnya di tempat yang sama, Presiden Soeharto menerima delegasi DPP-IPKI yang melaporkan mengenai akan dilangsungkannya musyawarah besar IPKI pada bulan Agustus mendatang di Jakarta.

MINGGU, 24 MEI 1970

Petang ini Presiden dan Ibu Tien Soeharto beserta rombongan meninggalkan tanah air menuju Amerika Serikat dalam rangka kunjungan kenegaraan selama delapan hari.

JUMAT, 24 MEI 1974

Secara berturut-turut pagi ini Gubernur Bank Sentral, Rachmat Saleh dan Mneteri Perdagangan Radius Prawiro, menghadap Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Rachmat Saleh antara lain melaporkan soal kemacetan dalam realisasi pemberian kredit kepada pengusaha pribumi. Dalam hubungan ini Kepala Negara menginstruksikan agar Bank Indonesia sejauh mungkin dapat mempercepat pelaksanaan kredit tersebut.

Sementara itu Menteri Perdagangan Radius telah diminta oleh Presiden untuk meningkatkan persediaan barang di daerah-daerah yang sedang melaksanakan pembangunan fisik. Hal ini karena di daerah-daerah tersebut sedang terjadi peningkatan peredaran uang dan pendapatan masyarakat, sehingga perlu ada keseimbangan antara persediaan uang dan barang.

SABTU, 24 MEI 1975

Pimpinan Pusat Dewan Kemakmuran Masjid Seluruh Indonesia, yang terdiri atas H Soedirman, KH MS Rahardjodikromo, KH M Hasyim Adnan BA, KH Hasan Basri, Abdul Karim Rasjid, dan H Soetjipto, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pukul 11.15 pagi ini. Mereka menghadap untuk melaporkan tentang perkembangan dan kegiatan organisasi mereka serta hasil musyawarah mereka yang telah menghasilkan pola manajemen masjid, bentuk masjid, pendidikan agama, perpustakaan masjid dan lain-lain.

Menyambut laporan tersebut, Kepala Negara mengatakan bahwa disamping adanya organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan masjid, perlu pula adanya suatu badan yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sosial Islam. Dengan demikian, pembinaan mental umat Islam dapat turut memperkuat ketahanan nasional. Hal ini diminta oleh Kepala Negara agar dikoordinasikan oleh MUI baik pada tingkat pusat maupun daerah.

SELASA, 24 MEI 1977

Tatacara penanaman modal baik PMDN maupun PMA akan lebih disederhanakan lagi, sehingga BKPM benar-benar merupakan satu-satunya penanganan penanaman modal dan fasilitas yang diberikan bagi penanaman modal. Pokok penyederhanaan tersebut dibahas dan disetujui oleh Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional di Bina Graha pagi ini. Kepada pers, Menteri Penerangan Mashuri menjelaskan bahwa dengan demikian BKPM merupakan badan tunggal untuk mengurus dan menyesuaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aplikasi penanaman modal, fasilitas yang diberikan bagi penanaman modal, serta izin usahanya.

SABTU, 24 MEI 1980

Presiden Soeharto menyetujui rencana pembangunan karantina ternak sapi di Pulau Sabang, Aceh. Demikian dikatakan Gubernur Aceh, Prof. Madjid Ibrahim, setelah menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha hari ini. Dikatakannya pula bahwa 685 ekor sapi bantuan Presiden akan tiba di Banda Aceh pada pertengahan bulan depan. Sapi-sapi yang akan dibagikan kepada para petani itu terdiri dari 575 ekor betina dan 110 ekor pejantan.

SENIN, 24 MEI 1982

Presiden dan Ibu Soeharto pagi ini meresmikan Gedung DPA dalam suatu upacara yang berlangsung di halaman depan gedung tersebut. Setelah Kepala Negara menyatakan bahwa gedung tersebut resmi digunakan, kemudian Ibu Tien Soeharto melakukan pengguntingan pita. Selanjutnya Presiden dan Ibu Soeharto beserta para undangan lainnya meninjau beberapa lantai dari bangunan utama Gedung DPA.

Dalam kata sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa walaupun pembangunan ekonomi sebagai kunci untuk memajukan kesejahteraan rakyat mendapat prioritas kita yang besar, namun pembangunan politik itu, kita merasa bahagia, karena untuk ketiga kalinya dalam masa Orde Baru ini kita telah membuat karya nasional yang besar, yaitu melaksanakan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum yang baru lalu telah menunjukkan bahwa kesadaran politik rakyat sangat tinggi.

Lebih jauh dikatakannya bahwa sejakan dengan usaha kita untuk terus meningkatkan kesadaran politik rakyat, kita juga terus berusaha agar kehidupan konstitusional kita bertambah mantap. Dalam rangka ini sangat penting artinya fungsi dan bekerjanya lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara seperti yang dikehendaki oleh UUD. Semuanya itu jelas telah merupakan unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengembangkan stabilitas nasional yang dinamis serta mengembangkan kehidupan berkonstitusi. Demikian atara lain dikatakan Kepala Negara.

SELASA, 24 MEI 1983

Masih berada berada di Sumatera Barat, Presiden Soeharto pagi ini di Pauh Limo meresmikan PLTG Pauh Limo, Gardu Induk Pauh Limo, Gardu Induk Indarung, Gardu Induk Lubuk Alung, Jaringan Transmisi Maninjau-Padang, dan Jaringan Distribusi di Sumatera Barat. Dalam kata sambutannya Presiden mengatakan bahwa dalam keadaan sulit seperti sekarang ini kita harus melanjutkan pembangunan dengan sikap yang realistis, hati-hati dan penuh kewaspadaan, sebab penduduk kita besar jumlahnya, yang ini berarti merupakan pasaran sangat luas bagi produksi dalam negeri sendiri. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa rakyat kita juga telah membuktikan dirinya sebagai rakyat yang tahan uji, memiliki semangat bekerja yang tinggi dan cepat menyesuaikan diri dengan keterampilan-keterampilan baru. Demikian antara lain dikatakan Kepala Negara.

KAMIS, 24 MEI 1984

Disertai Ibu Soeharto, hari ini Presiden melakukan kunjungan kerja sehari ke Provinsi Riau dalam rangka peresmian dua buah proyek pembangunan di Kabupaten Kampar, Proyek-proyek tersebut adalah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Beringin Jaya milik PNP V dan Pabrik Pulp milik PT Indah Kiat Pulp dan Paper Corporation. Selain itu Presiden juga melakukan penyerahan sertifikat tanah kepada para petani setempat.

Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa pembangunan industri harus kita tingkatkan dalam Repelita IV dan Repelita-repelita selanjutnya. Industri yang mengolah hasil perkebunan dan kehutanan perlu kita beri perhatian yang besar, sebab, disamping kita memiliki kekayaan alam yang besar, juga karena industri bidang pertanian dan kehutanan ini menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Setelah acara peresmian kedua pabrik tersebut, Presiden mengadakan temu wicara dengan para petani peserta proyek perkebunan inti rakyat yang meliputi 1.663 kepala keluarga. Pada kesempatan itu Kepala Negara antara lain mengingatkan agar didalam melaksanakan pembangunan, rakyat Indonesia hendaknya tidak berfikir terkotak-kotak atau kedaerahan, karena yang dibangun adalah seluruh daerah Indonesia.

Ketika mendengar bahwa kehidupan penduduk asli daerah itu dan para transmigran berlangsung secara rukun, bahkan penduduk setempat banyak belajar dari para transmigran mengenai cara bercocok tanam dan beternak yang baik, secara spontan Presiden menyatakan kegembiraannya. Dalam hubungan ini Presiden menjelaskan bahwa program transmigrasi yang memindahkan penduduk dari Jawa ke daerah-daerah, perludilaksanakan mengingat Pulau Jawa yang walaupun terkecil dari kelima pulau utama kita, namun Pulau Jawa mempunyai penduduk yang padat.

Selanjutnya Presiden Soeharto mengingatkan agar setiap desa di Indonesia mempunyai KUD, dan setiap warga desa menjadi anggota KUD. Dikatakannya bahwa kalau KUD berjalan baik, maka pemasaran hasil produksi adalah masalah pengangkutan dapat berjalan dengan baik pula. Baik tidaknya KUD tergantung pada partisipasi semua anggota, bukan semata-mata tergantung pada Kakanwil Koperasi.

SELASA, 24 MEI 1988

Pukul 20.45 malam ini, bertempat di Istana Merdeka, Presiden dan Ibu Soeharto menerima kunjungan perpisahan PM Gonzalez. Setelah beramah-tamah sebentar, kemudian Presiden dan Ibu Soeharto melepas keberangkatan tamu negara di halaman Istana Merdeka.

Sebelum mengadakan kunjungan perpisahan kepada Presiden Soeharto, tadi siang PM Gonzalez dan rombongan mengunjungi IPTN di Bandung ditemani Menteri Riset dan Teknologi/Direktur Utama IPTN, BJ Habibie. Sekembali dari Bandung, sore ini ia mengadakan pertemuan dengan sejumlah duta besar asing, dan konferensi pers. Dalam konferensi pers ini Perdana Menteri Spanyol itu banyak memuji keberhasilan Indonesia dalam membangun. 

RABU, 24 MEI 1989

Pada jam 10.00 pagi ini Presiden Soeharto membuka Konferensi Menteri-menteri Penerangan ASEAN I di Bina Graha. Dalam kata sambutannya Kepala Negara mengingatkan kembali bahwa negara-negara ASEAN hingga sekarang masih dibanjiri oleh berita-berita yang di satu pihak hanya menguntungkan negara-negara maju dan di lain pihak merusak citra negara-negara yang sedang membangun. Presiden menandaskan bahwa hal ini jelas tidak adil dan perlu diubah.

Akan tetapi ia mengingatkan pula bahwa perjuangan untuk mengubah ketimpangan di bidang informasi dan komunikasi ini juga merupakan bagian penting dari perjuangan untuk mewujudkan Tata Dunia Baru di bidang politik dan ekonomi yang lebih adil. Bagi ASEAN, demikian ditegaskan Presiden, perjuangan ini merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral.

JUMAT, 24 MEI 1991

Siang ini Perdana Menteri Thailand, Anand Panyarachun, tiba di Jakarta dalam rangka kunjungan resmi di Indonesia untuk memenuhi undangan Presiden Soeharto. Ia akan berada di Jakarta sampai besok siang. Guna menghormat kunjungannya, mulai pukul 19.45 malam ini, Presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan santap malam di Istana Negara.

Dalam pidatonya Presiden Soeharto mengatakan kedua bangsa memiliki persamaan-persamaan yang mendasar mengenai cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat masing-masing. Kedua negara sama-sama ikut memperjuangkan terwujudnya dunia yang damai, adil dan menentramkan hati. Kedua Negara juga sama-sama menganggap penting hubungan persahabatan dan kerjasama antar bangsa-bangsa yang sedang membangun.

Penyusun Intarti, S.Pd 

  

Selengkapnya