Senin, 15 November 1965
Letjen. Soeharto, atas nama Presiden/Panglima tertinggi ABRI/KOTI mengeluarkan instruksi No 22/KOTI/1965. Melalui instruksi ini, kompratemen-kompratemen, departemen- depertemen, Badan-badan/lembaga-lembaga pemerintah di instruksikan untuk melaksanakan penertiban/pembersihan personil sipil lingkungan masing-masing dari oknum-oknum dan unsur-unsur “Gerakan 30 September “, termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah lahirnya gerakan tersebut. Dalam instruksi ini dimuat secara terperinci klasifikasi bagi yang terlibat G-30-S/PKI dan cara-cara penindakanya serta alat-alat pertimbanganya.
NU, PSII, IPKI, Parakindo, Perti, Partai Katolik, dan Muhamadmadiyah mengeluarkan pernyataan menolak Menteri/Sekjen Front Nasional, yang mengharuskan setiap aksi penggayangan G-30-S/PKI beserta antek-anteknya dan dalang-dalangnya baik pusat maupun didaerah untuk dikordinasikan dan disatukan dalam rangka Front Nasional. Menrut mereka, badan yang resmi itu harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari unsur-unsur G-30-S/PKI.
Selasa, 15 November 1966
Menutama Hankam Jenderal Soeharto, dalam amanatnya pada hari ulang tahun ke-21 KKO-AL yang dipusatkan di Lampung, menegaskan bahwa patriot yang selama 21 tahun melaksanakan tugas konfortasi fisik yang dihadapkan oleh musuh-musuh revolusi, maka KKO menyadari adanya musuh-musuh revolusi baik yang berupa subversif dari luar maupun kontra-revolusi dari dalam. Oleh sebab itu, Jenderal Soeharto mengharapkan agar KKO senantiasa berusaha menempatkan diri dari konfrontasi yang satu ke konfrontasi lain.
Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya pada Kongres I Kespekri di Sukabumi, Jawa Barat, Ketua Presidium Kabinet Jenderal Soeharto telah menyinggung tentang masalah molaritas dalam kehidupan berpolitik. Menurut Jenderal Soeharto, dalam berpolitik untuk Pancasila haruslah dipergunakan cara-cara Pancasila.
Front Pancasila hari ini memprotes Instruksi Presidium Kabinet agar menteri-menteri melaksanakan dengan konsekuen Penpres No. 2/1959 tentang “Larangan bagi Pegawai Negeri golongan F untuk menjadi anggota partai Politik.” Dalam hubungan ini Front Pancasila mendesak Presedium Kabinet mencabut Penpres No. 2/1959 dan Instruksi tersebut. Pencabutan itu perlu, demikian front Pancasila, memngingat untuk mengatasi rintangan-rintangan terhadap stabilitas politik dan ekonomi juga dibutuhkan partisipasi semua unsur pejuang. Orde Baru, termasuk anggota partai politik. Proses Front Pancasila ini tersimpul di dalam penyataan yang dikeluarkan hari ini ditandatangani oleh HM Subchan ZE dan Harry Tjan Silalahi SH, masing-masing sebagai Ketua dan Sekertaris Badan Pekerja.
Jum’at, 15 November 1968
Tidak ada satu golonganpun, dan angkatanpun, terlebih-lebih satu korpspun yang berhak merasa dirinya berjasa dalam menyelesaikan tugas-tugas nasional kita, karena tidak ada satu golongan di Indonesia yang dapat mencapai hasil-hasil perjuangan nasional secara sendiri-sendiri saja. Hanya dengan persatuan, kita dapat menyelesaikan tugas-tugas besar masih menunggu didepan kita. Demikian dikatakan Presiden Soeharto dalam amanat tertulis menyambut ulang tahun XXIII KKO-AL.
Kamis, 15 November 1973
Pameran Uang dibuka oleh Presiden Soeharto pagi ini di gedung Pola, Jakarta. Pameran ini diselenggarakan oleh Departemen Keuangan, dan secara keseluruhan menampilkan sejarah mata uang Indonesia, dari masa lalu hingga masa kini. Kepala Negara membuka pameran dengan memukul gong,
Yang kemudian dengan pengguntingan pita oleh Ibu Soeharto.
Sabtu, 15 November 1975
Presiden Soeharto bertolak ke Medan pagi ini untuk kunjungan kerja selama dua hari. Siang ini di Lumbanjulu, Tapanuli Utara, Kepala Negara menghadiri Pekan Penghijauan Nasional yang ikut juga
dihadiri oleh PM Malaysia, Tun Abdul Razak. Dalam sambutanya pada acara ini, Presiden mengatakan bahwa kesuburan tanah harus dipelihara, begitu pula dengan hutan. Ia mengatakan bahwa kita tidak boleh menebang kayu semau kita, walaupun kayu itu diperlukan untuk merenggakan pembangunan yang semakin meningkat. Dikemukakanya penghijauan yang merupakan usaha pokok untuk menyelamatkan tanah air, bertujuan untuk memelihara kelestarian tanah sebaga unsur produksi pertanian, pengaturan tata air dan perlindungan alam lingkungan.
Letjen. Soeharto, atas nama Presiden/Panglima tertinggi ABRI/KOTI mengeluarkan instruksi No 22/KOTI/1965. Melalui instruksi ini, kompratemen-kompratemen, departemen- depertemen, Badan-badan/lembaga-lembaga pemerintah di instruksikan untuk melaksanakan penertiban/pembersihan personil sipil lingkungan masing-masing dari oknum-oknum dan unsur-unsur “Gerakan 30 September “, termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah lahirnya gerakan tersebut. Dalam instruksi ini dimuat secara terperinci klasifikasi bagi yang terlibat G-30-S/PKI dan cara-cara penindakanya serta alat-alat pertimbanganya.
NU, PSII, IPKI, Parakindo, Perti, Partai Katolik, dan Muhamadmadiyah mengeluarkan pernyataan menolak Menteri/Sekjen Front Nasional, yang mengharuskan setiap aksi penggayangan G-30-S/PKI beserta antek-anteknya dan dalang-dalangnya baik pusat maupun didaerah untuk dikordinasikan dan disatukan dalam rangka Front Nasional. Menrut mereka, badan yang resmi itu harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari unsur-unsur G-30-S/PKI.
Selasa, 15 November 1966
Menutama Hankam Jenderal Soeharto, dalam amanatnya pada hari ulang tahun ke-21 KKO-AL yang dipusatkan di Lampung, menegaskan bahwa patriot yang selama 21 tahun melaksanakan tugas konfortasi fisik yang dihadapkan oleh musuh-musuh revolusi, maka KKO menyadari adanya musuh-musuh revolusi baik yang berupa subversif dari luar maupun kontra-revolusi dari dalam. Oleh sebab itu, Jenderal Soeharto mengharapkan agar KKO senantiasa berusaha menempatkan diri dari konfrontasi yang satu ke konfrontasi lain.
Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya pada Kongres I Kespekri di Sukabumi, Jawa Barat, Ketua Presidium Kabinet Jenderal Soeharto telah menyinggung tentang masalah molaritas dalam kehidupan berpolitik. Menurut Jenderal Soeharto, dalam berpolitik untuk Pancasila haruslah dipergunakan cara-cara Pancasila.
Front Pancasila hari ini memprotes Instruksi Presidium Kabinet agar menteri-menteri melaksanakan dengan konsekuen Penpres No. 2/1959 tentang “Larangan bagi Pegawai Negeri golongan F untuk menjadi anggota partai Politik.” Dalam hubungan ini Front Pancasila mendesak Presedium Kabinet mencabut Penpres No. 2/1959 dan Instruksi tersebut. Pencabutan itu perlu, demikian front Pancasila, memngingat untuk mengatasi rintangan-rintangan terhadap stabilitas politik dan ekonomi juga dibutuhkan partisipasi semua unsur pejuang. Orde Baru, termasuk anggota partai politik. Proses Front Pancasila ini tersimpul di dalam penyataan yang dikeluarkan hari ini ditandatangani oleh HM Subchan ZE dan Harry Tjan Silalahi SH, masing-masing sebagai Ketua dan Sekertaris Badan Pekerja.
Jum’at, 15 November 1968
Tidak ada satu golonganpun, dan angkatanpun, terlebih-lebih satu korpspun yang berhak merasa dirinya berjasa dalam menyelesaikan tugas-tugas nasional kita, karena tidak ada satu golongan di Indonesia yang dapat mencapai hasil-hasil perjuangan nasional secara sendiri-sendiri saja. Hanya dengan persatuan, kita dapat menyelesaikan tugas-tugas besar masih menunggu didepan kita. Demikian dikatakan Presiden Soeharto dalam amanat tertulis menyambut ulang tahun XXIII KKO-AL.
Kamis, 15 November 1973
Pameran Uang dibuka oleh Presiden Soeharto pagi ini di gedung Pola, Jakarta. Pameran ini diselenggarakan oleh Departemen Keuangan, dan secara keseluruhan menampilkan sejarah mata uang Indonesia, dari masa lalu hingga masa kini. Kepala Negara membuka pameran dengan memukul gong,
Yang kemudian dengan pengguntingan pita oleh Ibu Soeharto.
Sabtu, 15 November 1975
Presiden Soeharto bertolak ke Medan pagi ini untuk kunjungan kerja selama dua hari. Siang ini di Lumbanjulu, Tapanuli Utara, Kepala Negara menghadiri Pekan Penghijauan Nasional yang ikut juga
dihadiri oleh PM Malaysia, Tun Abdul Razak. Dalam sambutanya pada acara ini, Presiden mengatakan bahwa kesuburan tanah harus dipelihara, begitu pula dengan hutan. Ia mengatakan bahwa kita tidak boleh menebang kayu semau kita, walaupun kayu itu diperlukan untuk merenggakan pembangunan yang semakin meningkat. Dikemukakanya penghijauan yang merupakan usaha pokok untuk menyelamatkan tanah air, bertujuan untuk memelihara kelestarian tanah sebaga unsur produksi pertanian, pengaturan tata air dan perlindungan alam lingkungan.
Selasa, 15 November 1977
Presiden Soeharto hari ini menerima Gubernur Kalimantan Barat. Sudjiman, di Bina Graha, yang melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai Gubernur kalimantan Barat sejak bulan September yang lalu. Dalam pertemuan itu Presiden soeharto telah menyampaikan beberapa petunjuk antara lain tentang pengembangan pertanian campuran, persawahan pasang surut di Provinsi itu. Selain itu Presiden mengingatkan perlunya perhubungan baik dari pusat pemerintahan ke daerah perbataan dengan Serawak, Malaysia.
Presiden Soeharto melalui Dinas Angkutan Jalan Raya DI Yogyakarta telah memberikan bantuan 3 buah mobil tangki pengangkut air minum untuk daerah pengangkut Gunung Kidul yang sekarang dilanda kesulitan air. Dengan demikian daerah tersebut sekarang terdapat enam buah mobil tangki air bantuan Presiden, dua buah bantuan Dinas PU dan satu milik swasta , yang secara terus menerus beroperasi melayani penduduk.
Rabu, 15 November 1978
Pukul 08.30 pagi ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto membuka Penataran Pegawai Republik Indonesia Tingkat Nasional Angkatan Pertama. Penataran ini diikuti oleh penjabat-penjabat tinggi pemerintahan, sejumlah besar gubernur/kepala daerah dan rektor universitas.
Dalam sambutanya Prsiden, mengatakan bahwa sebagai bangsa yang telah mengalami krisis dan kemelut pergolakan politik di masa lampau, kita harus mencegah terulangya kembali kejadian-kejadian dekstruktif yang mendatangkan penderitaan kepada rakyat banyak kejadian yang menyedihkan itu mungkin timbul, apa bila kita lupa atau alpa dalam menghayati dan meramalkan gagasan-gagasan dasar yang telah kita terima dan kita miliki bersama. Dan gagasan-gagasan dasar itu, demikian ditegaskanya, tidak lain adalah apa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
Selanjutnya dikatakan Kepala Negara sejak kita melaksanakan UUD 1945 secara semestinya selama belasan tahun sekarang ini dengan segala kekurangan-kekuranganya kita telah mampu meciptakan stabilitas dinamis. Dengan demikian kita dapat melaksanakan pembangunan ini dengan hasil-hasil yang memadai, seperti yang kita saksikan bersama sekarang ini. Menurut Presiden, semuanya itu menambah keyakinan klita bahwa dengan landasan falsafah Pancasila dengan dasar-dasar “ aturan permainan” yang terkandung dalam UUD 1945, kita dapat menggerakan masyarakat dan pembangunan secara tertib dan teratur menurut saran-saran yang ditetapkan oleh rakyat sendiri ialah, sesuai dengan GBHN. Demikian Presiden.
Bertempat di Bina Graha, pukul 10.00 pagi ini Presiden soeharto memimpin sidang terbatas bidang Polkam. Setelah istirahat, sidang ini dilanjutkan dengan sidang kabinet lengkap, yaitu merupakan gabungan bidang-bidang Ekuin, Kesra, dan Polkam.
Usai sidang, Menko Ekuin widjojo Nitisastro, Menteri keuangan Ali Wardana, Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro, dan Menteri Penerangan menjelaskan kepada pers bahwa pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk mengembangakan secara terkendali kurs rupiah terhadap beberapa mata uang asing dan melepas kaitanya dengan dolar Amerika Serikat sejak hari kamis.
Sehubungan dengan itu, mulai hari ini Bank Indonesia memberlakukan kurs tengah baru terhadap mata uang asing berikut ini.
U$S1 = Rp 625,-
DMI = Rp 310,-
Y100 = Rp 331,-
S$1 = Rp 285,-
Franc 1 = Rp 144,-
A$1 = Rp 719,-
Pound = Rp1.232,-
Dikatakan pula bahwa sejalan dengan ini, Pemerintah mengambil serangkangan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut diambil untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia memasuki pelita III.
Ditegaskan bahwa kebijaksanaan lalu lintas devisa tidak berubah. Pemasukan devisa ke dan pengeluaran devisa dari Indonesia adalah sepenuhnya bebas. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan dapat lebih mendorong lagi kegiatan produksi dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, pemasukan bahan baku dari luar negeri diberikan keringanan bea masuk.
Kamis, 15 November 1979
Presiden Soeharto hari ini menerima Gubernur Kalimantan Barat. Sudjiman, di Bina Graha, yang melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai Gubernur kalimantan Barat sejak bulan September yang lalu. Dalam pertemuan itu Presiden soeharto telah menyampaikan beberapa petunjuk antara lain tentang pengembangan pertanian campuran, persawahan pasang surut di Provinsi itu. Selain itu Presiden mengingatkan perlunya perhubungan baik dari pusat pemerintahan ke daerah perbataan dengan Serawak, Malaysia.
Presiden Soeharto melalui Dinas Angkutan Jalan Raya DI Yogyakarta telah memberikan bantuan 3 buah mobil tangki pengangkut air minum untuk daerah pengangkut Gunung Kidul yang sekarang dilanda kesulitan air. Dengan demikian daerah tersebut sekarang terdapat enam buah mobil tangki air bantuan Presiden, dua buah bantuan Dinas PU dan satu milik swasta , yang secara terus menerus beroperasi melayani penduduk.
Rabu, 15 November 1978
Pukul 08.30 pagi ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto membuka Penataran Pegawai Republik Indonesia Tingkat Nasional Angkatan Pertama. Penataran ini diikuti oleh penjabat-penjabat tinggi pemerintahan, sejumlah besar gubernur/kepala daerah dan rektor universitas.
Dalam sambutanya Prsiden, mengatakan bahwa sebagai bangsa yang telah mengalami krisis dan kemelut pergolakan politik di masa lampau, kita harus mencegah terulangya kembali kejadian-kejadian dekstruktif yang mendatangkan penderitaan kepada rakyat banyak kejadian yang menyedihkan itu mungkin timbul, apa bila kita lupa atau alpa dalam menghayati dan meramalkan gagasan-gagasan dasar yang telah kita terima dan kita miliki bersama. Dan gagasan-gagasan dasar itu, demikian ditegaskanya, tidak lain adalah apa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
Selanjutnya dikatakan Kepala Negara sejak kita melaksanakan UUD 1945 secara semestinya selama belasan tahun sekarang ini dengan segala kekurangan-kekuranganya kita telah mampu meciptakan stabilitas dinamis. Dengan demikian kita dapat melaksanakan pembangunan ini dengan hasil-hasil yang memadai, seperti yang kita saksikan bersama sekarang ini. Menurut Presiden, semuanya itu menambah keyakinan klita bahwa dengan landasan falsafah Pancasila dengan dasar-dasar “ aturan permainan” yang terkandung dalam UUD 1945, kita dapat menggerakan masyarakat dan pembangunan secara tertib dan teratur menurut saran-saran yang ditetapkan oleh rakyat sendiri ialah, sesuai dengan GBHN. Demikian Presiden.
Bertempat di Bina Graha, pukul 10.00 pagi ini Presiden soeharto memimpin sidang terbatas bidang Polkam. Setelah istirahat, sidang ini dilanjutkan dengan sidang kabinet lengkap, yaitu merupakan gabungan bidang-bidang Ekuin, Kesra, dan Polkam.
Usai sidang, Menko Ekuin widjojo Nitisastro, Menteri keuangan Ali Wardana, Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro, dan Menteri Penerangan menjelaskan kepada pers bahwa pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk mengembangakan secara terkendali kurs rupiah terhadap beberapa mata uang asing dan melepas kaitanya dengan dolar Amerika Serikat sejak hari kamis.
Sehubungan dengan itu, mulai hari ini Bank Indonesia memberlakukan kurs tengah baru terhadap mata uang asing berikut ini.
U$S1 = Rp 625,-
DMI = Rp 310,-
Y100 = Rp 331,-
S$1 = Rp 285,-
Franc 1 = Rp 144,-
A$1 = Rp 719,-
Pound = Rp1.232,-
Dikatakan pula bahwa sejalan dengan ini, Pemerintah mengambil serangkangan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut diambil untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia memasuki pelita III.
Ditegaskan bahwa kebijaksanaan lalu lintas devisa tidak berubah. Pemasukan devisa ke dan pengeluaran devisa dari Indonesia adalah sepenuhnya bebas. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan dapat lebih mendorong lagi kegiatan produksi dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, pemasukan bahan baku dari luar negeri diberikan keringanan bea masuk.
Kamis, 15 November 1979
Malam ini Presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan balasan untuk Ratu Elizabeth dan Duke of Edinburgh di Hotel Claudges. Jamuan malam ini juga di hadiri oleh Ibu Suri Ratu, Pangeran Charles dan anggota keluarga Ratu Inggris lainya, serta PM margareth Thatcher. Jamuan malam ini benar-benar menghadirkan suasana indonesia di tengah-tengah kota London, karena disajikan adalah makanan dan minuman Indonesia, seperti soto Madura dan kopi Medan, di lengkapi tari-tarian indonesia.
Sabtu, 15 November 1980
Dengan di dampingi oleh Kepala Pusat Cadangan Nasional, Brigjen. J Hinuhili dan Panglima Kowilham II, Letjen.Widjojo Sujono, Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha Hari ini. Dalam pertemuan dengan 23 pimpinan organisasi itu, Kepala negara menyerukan agar produktifitas perguruan-perguruan tinggi untuk menciptakan tenaga-tenaga ahli yang di perlukan bangsa dan negara dapat lebih dipertinggi. Bila tidak demikian, maka indonesia akan ketinggalan jauh terutama dalam melahirkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang teknologi. Pada saat ini tenaga ahli Indonesia dalam bidang teknologi masih langkah, sehingga dalam banyak proyek raksasa, seperti hydrocracker, kita terpaksa menggunakan tenaga-tenaga asing.
Kepala negara menilai masalah tersebut sebagai salah satu tantangan nasional. Dikatakannya bahwa kita akan tergantung terus kepada orang asing. Kalau produktifitas perguruan tinggi tidak mencukupi.
Senin, 15 November 1982
Pukul 10.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Team penentu Harga Dasar Gabah. Team ini terdiri atas Ali Wardhana, Widjojo Nitisastro, Sudarsono Hadisaputro, Bustanil Arifin, Radius Prawiro, S Daryono (Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri), dan Ir, Sapuan.
Pertemuan tersebut mengambil kebijaksanaan untuk menaikan harga dasar gabah kering mulai tanggal 1 Februari 1983. Ditetapkan bahwa harga dasar gabah kering giling yang di jual petani ke KUD dinaikkan dari Rp135,- menjadi Rp145,- per kilogram. Berkaitan dengan hal itu pula, ditetapkan untuk menaikan harga sarana produksi padi, seperti pupuk pestisida, yang mulai berlaku pada tanggal 15 November ini. Kenaikan yang terakhir ini adalah dalam rangka mengurangi subsidi Pemerintah.
Kamis, 15 November 1984
Selama hampir 1 jam, pagi ini Wakil Perdana Menteri Singapura, Dr Goh Keng Swee, mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soeharto di Bina Graha. Dalam pembicaraan itu Kepala Negara didampingi oleh Pangab/Pangkopkamtib, Jendela LB Murdani.
Pukul 12.00 siang ini Presiden Soeharto menerima pimpinan DPR di Bina Graha. Usai pertemuan, Ketua DPR H Amirmachmud mengatakan maksud pertemuan itu adalah untuk konsultasi dengan Kepala Negara. Adapun hal-hal yang dikonsultasikan itu antara lain menyangkut kegiatan dewan dalam masa sidang kedua 1984/1985 yang di fokuskan pada pembahasan RUU bidang politik yaitu RUU Pemilu, serta susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pada kesempatan itu pimpinan DPR juga memberitahukan kepada presiden mengenai kedatangan perutusan parlemen Prancis ke Indonesia pada awal Januari dan rencana sidang Organisasi Antar Parlemen ASEAN (AIPO) bulan September 1985 di Jakarta.
Sabtu, 15 November 1986
Pagi ini Presiden Soeharto meninjau dan menyaksikan panen udang di proyek Tambak Inti Rakyat di desa Pusakajaya Utara, Karawang, Jawa Barat. Proyek TIR ini mempunyai areal tambak seluas 200 hektar, tetapi belum seluruhnya dioperasikan. Dalam peninjauan ini, Presiden ikut menimbang udang yang di tangkap, meninjau coldstorage dan gusang pakan udang. Presiden sempat juga menandatangani kotak kemas udang yang sudah siap untuk di pasarkan. Selain itu Kepala Negara juga melihat-lihat perumahan para petani tambak, dan mengadakan dialog dengan mereka.
Selasa, 15 November 1988
Pukul 11.40 pagi ini, Presiden menerima Kepala Bulog, Bustanil Arifin, di Bina Graha. Dalam pertemuan itu Kepala Negara menganjurkan kepada Kepala Bulog agar pengadaan beras mulai dilakukan pada bulan Januari mendatang. Dengn demikian stock beras pada akhir Maret nanti bisa lebih besar dari yang diperkirakan. Untuk itu Presiden meminta supaya Bulog membelipadi dari petani secara intensif sejak panen mendatang.
Sehubungan dengan pengadaan beras, Bustanil mengatakan bahwa stock beras ini cukup memadai, yaitu sebanyak 900,000 ton. Menurut Bustanil Arifin stock beras lama berjumlah 750 ribu ton dan stock baru nanti akan berjumlah 700-800 ribu ton. Stock tersebut akan mencukupi sebagai stock nasional untuk tahun depan.
Rabu, 15 November 1989
Hari ini, di Istana Merdeka, secara berturut-turut Presiden Soeharto menerima surat kepercayaan dari Duta Besar negara sahabat. Mereka adalah Duta Besar Ingrid Mariaane Hall dari Kanada dan Abdul Malik Mohamed Abdul Wasead Al-Tayeyeb dari Yaman.
Keteika menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Hall. Kepala Negara menyatakan penghargaanya atas kerjasma dan bantuan yang diberikan Kanada bagi Pembangunan di Indonesia. Dikatakanya bahwa bantuan dan kerjasama tersebut merupakan sumbangan yang berarti bagi Pembangunan Indonesia. Presiden juga mengungkapkan bahwa kerjasama antara kedua negara di dalam forum-forum Internasional pun sangat erat.
Sementara itu, sewaktu menerima surat kepercayaan dari Duta besar Yaman, Presiden mengajak Duta Besar Al-Tayyeb untuk meningkatkan hubungan antara kedua bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita pembangunan masing-masing. Dalam hubungan ini Presiden mengajak Pemerintah Yaman untuk memanfaatkan momentum peredaan ketenangan dunia dewasa ini untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi regional secara nyata.
Kamis, 15 November 1990
Presiden Soeharto hari ini mengadakan pembicaraan empat mata dengan PM Li Peng di Wisma Negara, Beijing. Pokok pembicaraan meliputi usaha bagi peningkatan kerjasama bilateral dan penyelesaian krisis Teluk.
Bersamaan pembicaraan tingkat tinggi itu, Menko Ekuin Radius Prawiro mengadakan pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri RRC, Zheng Tao Bin, yang antara lain mengenai kemungkinan Indonesia menggunakan satelit Long March milik RRC. Sementara itu pembicaraan juga berlangsung antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas dengan Menteri Luar Negeri Qian Qicien. Dalam Pertemuan itu keduanya menyambut gembira hasil konfrensi Paris tentang Kamboja.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Penyusun : Oval Andrianto
