♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara

Pak Harto Membangun Dunia Pendidikan

 Oleh : Bakarudin

I. Pengantar

“Presiden Soeharto memiliki konsep universal tentang dunia pendidikan, karena mampu memaparkan secara rinci kendala yang dihadapi bangsanya, sekaligus memiliki konsep penanggulangannya.”

Kalimat di atas diucapkan Direktur Jenderal UNESCO Prof. Federico Mayor ketika pertama kali berkunjung ke Jakarta dan bertemu Presiden Soeharto. Kemudian pada tanggal 19 Juni 1993 UNESCO memberikan penghargaan Avicenna Medals (Medali Ibn Sena) kepada Pak Harto sebagai Tokoh Pendidikan Internasional. Avicenna Medals memiliki peringkat tertinggi bagi UNESCO. Dan Pak Harto adalah Presiden pertama penerima Avicenna Medals.

Avicenna Medals diberikan kepada seseorang yang mampu mengembangkan seluruh misi UNESCO, yaitu mengembangkan kemajuan pendidikan dan kebudayaan masyarakat dalam arti luas. Istilah Avicenna sendiri mengacu dari nama cendekiawan muslim yang berprofesi sebagai dokter, pendidik maupun juru dakwah. Semasa hidupnya (980-1037 M) Avicenna yang nama aslinya Abu Ali al-Hussain Ibn Abdullah Ibn Sina banyak menyumbangkan pikiran sebagai peneliti ilmu kedokteran maupun keagamaan yang dituangkan dalam bentuk buku.

Prestasi Presiden Soeharto dalam pembangunan pengembangan pendidikan terlihat dari kondisi partisipasi anak usia 6 sampai dengan 12 tahun yang menikmati pendidikan mencapai 97 persen. Bentuk lembaga pendidikan dasar tersebut bukan hanya SD Negeri atau swasta saja, melainkan melalui lembaga atau organisasi keagamaan dan kebudayaan, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Taman Siswa dan pesantren anak-anak. Yang mendapat banyak perhatian dari UNESCO adalah komitmen Presiden Soeharto dengan program Pemberantasan Tiga Buta. Yakni : buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia, serta buta pendidikan dasar.

Porsi anggaran pendidikan dalam APBN sendiri semakin meningkat. Presiden Soeharto mengatakan pendidikan menduduki posisi yang sangat penting untuk membangkitkan potensi manusia Indonesia, sehingga menjadi kekuatan pembangunan. Secara bertahap setelah program pendidikan dasar diimplementasikan, Presiden Soeharto terlihat berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan ciri kehidupan Indonesia. Pada saat menerima Avicenna Medals, Presiden Soeharto mengatakan, penghargaan tersebut diberikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kendati demikian dalam pandangan Presiden Soeharto pembangunan pendidikan harus terus digalakkan dan ditingkatkan.

Tentu sangat tidak mudah mendorong masyarakat untuk mau mengikuti pendidikan, mengingat masyarakat desa dan juga kota-kota tentu disibukkan dengan kegiatan mencari nafkah. Tetapi, pemerintah berhasil membangkitkan kesadaran bahwa pendidikan itu penting. Bisa membaca dan berhitung itu menjadi modal dalam mengarungi kehidupan. Dengan demikian, melek huruf, melek angka, dan melek bahasa Indonesia berhasil menembus hutan rimba seperti di Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya (kini Papua). Sungguh prestasi luar biasa bagi pemerintahan Presiden Soeharto pada masa tersebut.

II. Implementasi Nilai Jati Diri Bangsa dalam Era Orde Baru

Penerapan nilai jati diri bangsa pada era Orde Baru dalam membangun karakter untuk memperkuat bangsa adalah berpedoman kepada nilai jati diri bangsa yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Grand konsepnya yang terkenal adalah kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Artinya semua pandangan, pemahaman, sikap dan perilaku bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus berlandaskan kepada nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 Proklamasi. Pandangan dalam perspektif bangsa merdeka, bangsa pejuang, bangsa religius dan bangsa pancasilais didasarkan pada parameter Pancasila dan UUD 1945 Proklamasi.

Untuk memperkuat pandangan dan pemahaman serta penerapan nilai jatidiri bangsa yang pancasilais, Presiden Soeharto membentuk sebuah badan negara non departemen yang memiliki tugas khusus untuk membangun karakter bangsa yang merdeka, pejuang, religius dan Pancasilais yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 Proklamasi. Badan tersebut diberi nama BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)yang memiliki cabang tersebar hingga ke seluruh daerah tingkat Kabupaten/Kota. Sasaran masyarakat yang dilakukan pembinaan P-4 nya menggapai seluruh lapisan tanpa kecuali. Lapisan masyarakat (strata sosial) meliputi institusi pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, orsospol, pelajar dari semua tingkatan (SD, SMP, SLTA, PT). Masyarakat yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri (Kedubes RI). Internalisasi nilai jati diri bangsa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nilai kemerdekaan, kejuangan, keagamaan dan pancasilais terpatri dalam dada dan hati nurani rakyat seluruh bangsa Indonesia. Implikasinya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang gandrung akan gotong royong, setia kawan, saling tolong menolong, toleransi dalam kerukunan hidup beragama. Hormat, taat dan tertib dalam semua aspek kehidupan.

Nilai jatidiri asing (western) yang masuk di Indonesia pada era ini mengalami kesulitan “akut“ untuk dapat masuk mempengaruhi pengetahun, pemahaman dan tindakan bangsa menurut nilai barat atau nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, seperti nilai komunisme dari Eropa Timur dan nilai free fight liberalism dari Eropa barat . Demikian juga dengan penggunaan bahasa asing diganti dengan bahasa Indonesia dalam reklame, media massa dibatasi jumlah dan dilakukan kontrol yang ketat terhadap isinya (content) nya.

Penerapan nilai jati diri bangsa merdeka semua diarahkan sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945 Proklamasi. Kebebasan boleh terjadi pada setiap warga negara namun tetap dalam koridor kebebasan yang bertanggungjawab. Demonstrasi boleh asal tidak mengganggu stabilitas pembangunan. Kebebasan boleh tapi tidak boleh menganggu ketenteraman umum, dan seterusnya. Kehidupan beragama berjalan rukun tampa ada konflik yang dapat mengorbankan jiwa dan raga seperti sekarang. Nilai jati diri bangsa pejuang berlangsung sangat hidmat. Terlihat dari penghormatan terhadap para pahlawan, simbol –simbol kenegaraan, upacara –upacara berlangsung sangat tertib di semua aspek kehidupan. Penghormatan terhadap jasa-jasa orangtua, pemimpin, guru serta dosen dalam mendidik generasi sangat mengharukan serta membanggakan. Tentu tak ada gading yang tak retak.

 III. Mendorong Pencerdasan Bangsa

Lebih dari itu, Presiden Soeharto menyadari bahwa biaya pendidikan cukup mahal bagi banyak masyarakat Indonesia. Sebab itu, kemudian Pak Harto membentuk Yayasan Supersemar dengan tugas memberikan beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi. Pada tanggal 16 Mei 1974, Pak Harto mendirikan Yayasan Supersemar. Anak-anak Indonesia yang tidak mampu namun berprestasi tersebut merupakan potensi dan menjadi aset negara, yang kelak akan memberikan sumbangan besar kepada kemakmuran Indonesia.

Pada tahun 1985, misalnya, Yayasan Supersemar sudah mampu memberikan beasiswa kepada sebanyak 6.000 mahasiswa. Sementara lulusan perguruan tinggi yang pernah mendapat beasiswa sudah sebesar 5.000 orang. Keberhasilan Yayasan Supersemar memberikan beasiswa tidak terlepas dari kepiawaian pengelolaan dana yang dimiliki. Kini, setelah Pak Harto wafat, Yayasan Supersemar tetap berdiri tegak dan masih meneruskan memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa. Bahkan, terdapat ribuan mahasiswa S1, S2, dan S3 yang menerima beasiswa.

Selain Yayasan Supersemar, Pak Harto juga mendirikan Yayasan Trikora dan Yayasan Damandiri. Yayasan Trikora dimaksudkan untuk menyantuni pendidikan bagi anak dan janda para pejuang yang gugur dalam operasi Pembebasan Irian Barat (sekarang disebut Papua). Yayasan Trikora berdiri sebelum Pak Harto menjadi Presiden, yakni, berdiri pada tahun 1963. Dalam buku Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto ditulis—“Korban-korban itu, prajurit-prajurit yang gugur, meninggal di medan tugas. Walaupun gugurnya di medan tugas tapi perintahnya dari saya, saya merasa bertanggung jawab. Saya menempatkan diri sebagai pengganti ayah bagi anak-anak prajurit yang gugur itu. Sebab siapa yang akan mengurusi anak-anak itu. Ayahnya sudah gugur, lantas pensiun pada waktu itu pensiunnya hanya berapa?”

Begitulah kebajikan Pak Harto yang merasa harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak para prajurit yang gugur karena membela kedaulatan NKRI. Pak Harto merasa memiliki tanggung jawab moral atas kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak-anak pahlawan. Padahal, Pak Harto pada saat itu bukanlah seorang menteri pendidikan apalagi seorang Presiden. Perhatian Pak Harto juga diberikan kepada keluarga dari para pejuang yang gugur dalam Operasi Seroja di Timor Timur. Pak Harto membentuk Yayasan Seroja. Dilandasi dengan pemikiran yang welas-asih, Yayasan Seroja menyantuni anak-anak, janda, dan mereka yang cacat akibat ikut bertempur di Timor Timur.

Sayangnya, di masa reformasi pengorbanan para pejuang tersebut sia-sia, karena Presiden BJ Habibie yang memberikan kebijakan jajak-pendapat untuk memilih Indonesia atau merdeka. Pada tahun 1999 ditengarai dicampuri oleh sejumlah negara asing—terutama Australia dan Amerika Serikat—jajak pendapat dimenangkan kelompok yang antiintegrasi. Kini, Timor Timur telah menjadi sebuah negara sendiri dengan nama Republik Timor Leste. Sungguh bangsa Indonesia tentu sangat kehilangan, lantaran Timor Timur sudah menjadi bagian integral bagi NKRI di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Peningkatan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, adalah sisi penting yang harus dilakukan manusia untuk mengoptimalkan makna kehadiran manusia baik secara individual maupun kolektif. Sebuah bangsa yang dibangun melalui dasar-dasar kokoh di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan akan membuat bangsa itu menjadi bangsa yang kuat dan maju dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah merealisasikannya dengan membangun sekolah-sekolah sampai pelosok desa.

Kawasan-kawasan yang masih terisolir pun tidak luput dari jangkauan pendidikan. Kita tentu masih mengingat SD Inpres, guru masuk desa, pemberantasan buta huruf, buta angka dan buta bahasa Indonesia yang secara konsisten dan simultan dilakukan. Pemberantasan buta huruf tidak hanya ditujukan kepada anak-anak usia sekolah, melainkan menjangkau pula orang dewasa dan orangtua. Sehingga menjadi pemandangan unik pada kisaran tahun 1980-an dan 1990-an, kerap muncul di layar televisi maupun di media cetak, orangtua-orangtua tengah belajar membaca.

Indonesia memang harus terus membangun dunia pendidikannya. Kemajuan sebuah negara antara lain dapat dilihat dari kemajuan tingkat pendidikan masyarakatnya. Untuk itu, Pak Harto selalu mengingatkan pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia jika ingin mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan, menjadi amanat Konstitusi, bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara.

Penulis adalah anggota diskusi di Yayasan Kajian Citra Bangsa