Rabu, 26 Juli 1967
Pejabat Presiden mengatakan di hadapan para peserta musyawarah kerja tara pemerintah pusat dan para pejabat daerah bahwa pemerintah menyadari bahwa kebutuhan daerah sangatlah besar, dan sejauh mungkin akan memenuhinya. NamUn pemerintah menyadari pula masih terdapat kecenderungan di kalangan pengusaha di daerah untuk terlalu banyak campur tangan dalam pembagian macam kegiatan , sehingga tidak sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat. Dalam hubungan ini Pejabat Presiden mengingatkan bahwa kita sekarang ini berada dalam fase konsolidasi dengan sasaran antara lain, pertama, intergritas kepemimpinan nasional harus dapat di capai dan . , membentuk secara optimal dari aparatur negara, khususnya administrasi negara. Ketiga, mengembangkan apa yang telah di capai dengan Panca Tertib. Keempat, terciptanya kristalisasi kekuatan sosial Orde . Kelima, embina dan mengarahkan orientasi kekuatan oke muatan sosial orde baru ke arah satu sikap dan pandangan.
Sabtu, 26 Juli 1969
Dalam amanat tertulis pada upacara wisuda perwira-perwira remaja AURI di Yokyakarta hati ini, Presiden Soeharto mengatakan bahwa perubahan apapun yang terjadi, ada satu dasar yang mutlah yang tidak boleh berubah, yaitu semangat perjuangan dan kepribadian yang lahir bersama dengan kemerdekaan pada tahun 1945. Juga ditegaskannya, bahwa sikap ABRI adalah tegas dalam mempertahankan dan membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Kesetiaan yang mhtlah kepada Pancasila dan UUD 1945 dan tekadanya yang bulat tampa kenal menyerah kepada musuh adalah hakekat kepribadian ABRI.
Presiden Soeharto mengatakan bahwa dalang merupakan salah satu mediang penting dalam menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat kepada pihak penguwasa. Selain , dalang juga merupakan media untuk memberikan penjelasan kepada rakyat benar-benar ikut mengambil bagian penting di dalamnya. Lebih jauh di dikatakannya bahwa dalang mempunyai peranan dalam membina budi perkerti yang luhur dan landasan hidup yang baik dalam masyarakat. Demikian dikatan Presiden Soeharto zketika menerima 162 dalang dari seluruh Indonesia hari ini di Istana Merdeka.
Senin, 26 Juli 1976
Pada pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto membuka rapat kerja MUI bertempat di Istana Negara. Dalam amanagnya kepada lebih kurang 80 peserta rapat kerja itu, Kepala Negara antara lain mengemukakan bahwa Pemerintah telah mulai merintis konsultasi – konsultasi antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Dalam hubungan ini ia mengajak MUI untuk mengambil peranan aktif di dalamnya. Dimintanya Pula agar dalam Konsultasi – konsultasi yang demikian jangan dianggap ada golongan yang dimenangkan dan dikalahkan. Dikatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan kepada masyarakat dengan tidak ada kecuali nya.
Selasa, 26 Juli 1977
Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja hari ini menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha untuk melaporkan hasil Konferensi Hukum Laut di New York. Dalam penjelasan Menteri Kehakiman menerangkan bahwa Wawasan Nusantara telah maju setahap dengan pengakuan de doctor dari negara- negara Timur. Formalnya akan di tuangkan dalam satu Konvensi pada sidang berikutnya di Jenewa tanggal 28 Maret 1978.
Menteri kehakima selanjutnya menyampaikan bahwa dalam sidang konferensi itu Indonesia bersama-sama dengan Fiji, Panama, Papua Nugini, dan Filipina. Namun Filipina masih belum puas dengan rumusan yang ada dalam beberapa pasal. Papua Nugini mangajak Indonesia untuk mengadakan perundingan mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif 200mil. Malaysia yang merupakan negara tetangganya mengembangkan zone ini, dan Indonesia sebagai negara tetangganya bersikap mendukung. Jadi masalah Wawasan Nusantara itu telah mendapat dukungan luas dan tidak ada negara yang tidak mendukung.
Rabu, 26 Juli 1978
Presiden Soeharto mengatakan bahwa selama melaksanakan pembangunan dalam beberapa tahun ini sapai akhir Repelita II Indonesia telah membangun 52.000SD baru, dan tambahan ruangan belajar pada sekolah-sekolah yang telah ada yang ribuan jumbelahnya, lengkap dengan peralatan dan buku-bukunya. Sehubungan dengan itu telah diangkat guru-guru baru sebanyak lebih kurang 295.000 orang, termasuk di dalamnya guru-guru agama. Kesemua ini memungkinkan kenaikan daya tampung anak-anak kelompok umur -7 sampai 12 tahun- sebanyak 20%. Meskipun demikian baru 85% dari jumlah seluruh anak – anak kelompok umur sekolah yang dapat tertampung dalam sekolah – sekolah dasar yang ada itu.
Demikian dikatakan Presiden Soeharto ketika membuka Kongres Guru Sedunia ke-27 di Balai Sidang, Senayan, Jakarta, pagi ini. Kongres yang di selenggarakan oleh PGRI itu di hadiri oleh para perutusan, peninjauan dan tamu-tamu dari 57 negara.
Ditambahkan oleh Kepala Negara bahwa pembangunan sekolah – sekolah dasar itu akan dilanjutkan, sehingga pada akhirnya Repelita III di tahun 1984, diharapkan semua anak tergolong pada kelompok umur 7-12 tahun, yang di perkirakan berjumlah 25 juta anak, akan dapat ditampung. Dengan demikian akan terciptalah persamaan dan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak kelompu umur sekolah dasar. Selain itu akan di ambil langkah -langkah untuk menampung dan memungkinkan perluasan ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian Presiden.
Kamis, 26 Juli 1979
Pukul 09.00 pagi ini, Presiden Soeharto menerima Walikota Perdana Menteri Kuba, Flavio Bravo Pardo, di Bina Graha. Dalam pertemuan tersebut berbagai masalah menyangkut penyelenggaraan KTT Non-Blom di Havana. Pada kesempatan ini Presiden telah menjelaskan posisi Indonesia dalam menghadapi KTT tersebut. Ditegaskan oleh Presiden bahwa KTT tersebut harus dapat menjamin trpeliharanya kemurnian prinsip-perinsip gerakan non-blok. Presiden juga mengemukakan bahwa Indonesia akan meningkatkan peranannya dalam forum internasional, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, yaitu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Senin, 26 Juli 1982
Presiden dan Ibu Soeharto melakukan shalat Ied di Masjid Istiqlal, Jakarta, bersama-sama umat Islam lainnya. Tampak menyamput Kepala Negara dan Ibu Soeharto di masjid antar lain Menteri Agama dan Ibu Alamsyah, dan sejumlah pejabat Departemen Agama serta Ketua Panitia penyelenggaraan Shalat Ied.
Selasa,26 Juli 1983
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima delegasi Parlemen Australia di Bina Graha. Delegasi tersebut terdiri atas tiga anggota parlemen, masing-masing WJ Morrison, JD Dobie, dan MD Bross, serta dua senator yaitu DJ Mac Gibbon dan CD Mc Intosh. Setelah di terima Presiden Soeharto ketua delegasi, Morrison, mengemukakan bahwa pihaknya kini lebih menerima persoalan integrasi Timor Timur kedalam RI, yaitu setelah menerima penjelasan Kepala Negara pagi ini. Dikatakannya bahwa delegrasi telah mendapatkan penjelasan yang elengkap-lengkapnya tentang Integrasi Timor-Timur yang dilakukan agas kehendak rakyat daerah itu sendirian sebagai proses dekolonisasi dari penjajahan Portugis.
Menteri Keuangan Radius Prawiro, menghadap Presiden Soeharto Pagi ini di Graha. Usai menghadap, ia mengatakan bahwa Presiden telah memberikan instruksi agar departemen ya secepat mungkin menyempurnakan undnag-undang perpajakan. Selain itu Departemen Keuangan diperintahkan pula untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi aparatur yang mengelola penerimaan Negara. Melalui kedua tindakan itu, Presiden mengharapkan pengambilan dan dalam negara untu biaya pembangunan lebih intensif. Perbaikan dan penyempurnaan antara lain menyangkut pajak pendapatan, pajak penjualan, dan pajak perseroan itu di harapkan Presiden Soeharto telah dapat di laksanakan sebelum pelaksanaan Pita IV NANTI.
Jum'at, 26 Juli 1985
Para peserta Musyawarah Nasional Asosiasi Panel Kayu Indonesia ( Apkindo) menghadap Kepala Negara pagi ini di Bina Graha. Peserta yang berjumlah sekitar 160 orang itu datang dalam rangka penutupan musyawarah mereka.
Kepada para peserta musyawarah tersebut, Presiden antar lain mengatakan bahwa tanggung jawab kemajuan bangsa hendaknya menjadi landasan moral dan etika bagi dunia usaha kita. Dunia usaha bukanlah suatu yang berdiri sendiri terlepas dari masyarakatnya. Diingatkannya bahwa tanpa masyarakat dunia usaha pun akan tidak ada artinya. Hanya dalam masyarakat yang maju, dunia usahapun akan dapat maju. Hanya dalam ekonomi yang kuat dan setabil, dunia usaha akan tumbuh kuat dan sehat. Oleh sebab itu, Presiden Soeharto mengingatkan gar dunia usaha juga ikut menjaga stabilitas ekonomi kita, ikut menumbuhkan secara sehat ekonomi kita, dan ikut menggerakan secara aktif pembangunan kita.
Selasa, 26 Juli 1988
Dalam upacara Prasetnya Perwira ABRI tahun 1988 yang berlangsung di halaman Istana Merdeka pagi ini, Presiden Soeharto melatih 1255 perwira remaja ABRI. Perwira remaja tersebut terdiri atas dua angkatan, yaitu pola pendidikan empat dan tiga tahun. Perwira remaja tersebut adalah lulusan Akademik Militer (540 perwira) Akademik Angkatan Laut (183 Perwira), Akademik Angkatan Udara (136 perwira) dan Akademik Kepolisian (396 perwira).
Dalam amanatnya, Kepala Negara antara lain mengatakan pada saat bangsa kita bertekad untuk lebih menegaskan disiplin nasional, ABRI hendaknya menjadi contoh dalam menghayati hidup disiplin nasional. Ditegaskan oleh Presiden bahwa disiplin nasional adalah suatu keharusan kalau kita ingin berhasil dalam pembangunan . penegakan disiplin nasional tentu saja harus kita imbanvin dengan penumbuhan kereativitas. Pembangunan tidak mungkin berhasil bila bangsa kita tidak kereativ dan produktiv. ABRI hendaknya menjadi teladan bagaimana menghayati hidup berdisiplin dengan tetap mendorong kereativitas.
Rabu, 26 Juli 1989
Pemerintah membekukan sementara permohonan baru HPH mulai tanggal 1 Agustus yang akan datang. Kebijakan sanaan ini ditempuh mengingat permohonan yang belum diperoses hingga kini masih bayak, sementara areal hutan yang boleh di HPH-kan hampir habis terbagi. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah diminta untuk tidak lagi memberi rekomendasi bagi pengajuan permohonan baru HPH. Demikian di katakan Menteri Kehutanan Hasjar Harahap setelah Menghadap Kepala Negara di Bina Graha pagi ini.
Pejabat Presiden mengatakan di hadapan para peserta musyawarah kerja tara pemerintah pusat dan para pejabat daerah bahwa pemerintah menyadari bahwa kebutuhan daerah sangatlah besar, dan sejauh mungkin akan memenuhinya. NamUn pemerintah menyadari pula masih terdapat kecenderungan di kalangan pengusaha di daerah untuk terlalu banyak campur tangan dalam pembagian macam kegiatan , sehingga tidak sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat. Dalam hubungan ini Pejabat Presiden mengingatkan bahwa kita sekarang ini berada dalam fase konsolidasi dengan sasaran antara lain, pertama, intergritas kepemimpinan nasional harus dapat di capai dan . , membentuk secara optimal dari aparatur negara, khususnya administrasi negara. Ketiga, mengembangkan apa yang telah di capai dengan Panca Tertib. Keempat, terciptanya kristalisasi kekuatan sosial Orde . Kelima, embina dan mengarahkan orientasi kekuatan oke muatan sosial orde baru ke arah satu sikap dan pandangan.
Sabtu, 26 Juli 1969
Dalam amanat tertulis pada upacara wisuda perwira-perwira remaja AURI di Yokyakarta hati ini, Presiden Soeharto mengatakan bahwa perubahan apapun yang terjadi, ada satu dasar yang mutlah yang tidak boleh berubah, yaitu semangat perjuangan dan kepribadian yang lahir bersama dengan kemerdekaan pada tahun 1945. Juga ditegaskannya, bahwa sikap ABRI adalah tegas dalam mempertahankan dan membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Kesetiaan yang mhtlah kepada Pancasila dan UUD 1945 dan tekadanya yang bulat tampa kenal menyerah kepada musuh adalah hakekat kepribadian ABRI.
Presiden Soeharto mengatakan bahwa dalang merupakan salah satu mediang penting dalam menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat kepada pihak penguwasa. Selain , dalang juga merupakan media untuk memberikan penjelasan kepada rakyat benar-benar ikut mengambil bagian penting di dalamnya. Lebih jauh di dikatakannya bahwa dalang mempunyai peranan dalam membina budi perkerti yang luhur dan landasan hidup yang baik dalam masyarakat. Demikian dikatan Presiden Soeharto zketika menerima 162 dalang dari seluruh Indonesia hari ini di Istana Merdeka.
Senin, 26 Juli 1976
Pada pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto membuka rapat kerja MUI bertempat di Istana Negara. Dalam amanagnya kepada lebih kurang 80 peserta rapat kerja itu, Kepala Negara antara lain mengemukakan bahwa Pemerintah telah mulai merintis konsultasi – konsultasi antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Dalam hubungan ini ia mengajak MUI untuk mengambil peranan aktif di dalamnya. Dimintanya Pula agar dalam Konsultasi – konsultasi yang demikian jangan dianggap ada golongan yang dimenangkan dan dikalahkan. Dikatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan kepada masyarakat dengan tidak ada kecuali nya.
Selasa, 26 Juli 1977
Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja hari ini menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha untuk melaporkan hasil Konferensi Hukum Laut di New York. Dalam penjelasan Menteri Kehakiman menerangkan bahwa Wawasan Nusantara telah maju setahap dengan pengakuan de doctor dari negara- negara Timur. Formalnya akan di tuangkan dalam satu Konvensi pada sidang berikutnya di Jenewa tanggal 28 Maret 1978.
Menteri kehakima selanjutnya menyampaikan bahwa dalam sidang konferensi itu Indonesia bersama-sama dengan Fiji, Panama, Papua Nugini, dan Filipina. Namun Filipina masih belum puas dengan rumusan yang ada dalam beberapa pasal. Papua Nugini mangajak Indonesia untuk mengadakan perundingan mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif 200mil. Malaysia yang merupakan negara tetangganya mengembangkan zone ini, dan Indonesia sebagai negara tetangganya bersikap mendukung. Jadi masalah Wawasan Nusantara itu telah mendapat dukungan luas dan tidak ada negara yang tidak mendukung.
Rabu, 26 Juli 1978
Presiden Soeharto mengatakan bahwa selama melaksanakan pembangunan dalam beberapa tahun ini sapai akhir Repelita II Indonesia telah membangun 52.000SD baru, dan tambahan ruangan belajar pada sekolah-sekolah yang telah ada yang ribuan jumbelahnya, lengkap dengan peralatan dan buku-bukunya. Sehubungan dengan itu telah diangkat guru-guru baru sebanyak lebih kurang 295.000 orang, termasuk di dalamnya guru-guru agama. Kesemua ini memungkinkan kenaikan daya tampung anak-anak kelompok umur -7 sampai 12 tahun- sebanyak 20%. Meskipun demikian baru 85% dari jumlah seluruh anak – anak kelompok umur sekolah yang dapat tertampung dalam sekolah – sekolah dasar yang ada itu.
Demikian dikatakan Presiden Soeharto ketika membuka Kongres Guru Sedunia ke-27 di Balai Sidang, Senayan, Jakarta, pagi ini. Kongres yang di selenggarakan oleh PGRI itu di hadiri oleh para perutusan, peninjauan dan tamu-tamu dari 57 negara.
Ditambahkan oleh Kepala Negara bahwa pembangunan sekolah – sekolah dasar itu akan dilanjutkan, sehingga pada akhirnya Repelita III di tahun 1984, diharapkan semua anak tergolong pada kelompok umur 7-12 tahun, yang di perkirakan berjumlah 25 juta anak, akan dapat ditampung. Dengan demikian akan terciptalah persamaan dan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak kelompu umur sekolah dasar. Selain itu akan di ambil langkah -langkah untuk menampung dan memungkinkan perluasan ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian Presiden.
Kamis, 26 Juli 1979
Pukul 09.00 pagi ini, Presiden Soeharto menerima Walikota Perdana Menteri Kuba, Flavio Bravo Pardo, di Bina Graha. Dalam pertemuan tersebut berbagai masalah menyangkut penyelenggaraan KTT Non-Blom di Havana. Pada kesempatan ini Presiden telah menjelaskan posisi Indonesia dalam menghadapi KTT tersebut. Ditegaskan oleh Presiden bahwa KTT tersebut harus dapat menjamin trpeliharanya kemurnian prinsip-perinsip gerakan non-blok. Presiden juga mengemukakan bahwa Indonesia akan meningkatkan peranannya dalam forum internasional, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, yaitu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Senin, 26 Juli 1982
Presiden dan Ibu Soeharto melakukan shalat Ied di Masjid Istiqlal, Jakarta, bersama-sama umat Islam lainnya. Tampak menyamput Kepala Negara dan Ibu Soeharto di masjid antar lain Menteri Agama dan Ibu Alamsyah, dan sejumlah pejabat Departemen Agama serta Ketua Panitia penyelenggaraan Shalat Ied.
Selasa,26 Juli 1983
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima delegasi Parlemen Australia di Bina Graha. Delegasi tersebut terdiri atas tiga anggota parlemen, masing-masing WJ Morrison, JD Dobie, dan MD Bross, serta dua senator yaitu DJ Mac Gibbon dan CD Mc Intosh. Setelah di terima Presiden Soeharto ketua delegasi, Morrison, mengemukakan bahwa pihaknya kini lebih menerima persoalan integrasi Timor Timur kedalam RI, yaitu setelah menerima penjelasan Kepala Negara pagi ini. Dikatakannya bahwa delegrasi telah mendapatkan penjelasan yang elengkap-lengkapnya tentang Integrasi Timor-Timur yang dilakukan agas kehendak rakyat daerah itu sendirian sebagai proses dekolonisasi dari penjajahan Portugis.
Menteri Keuangan Radius Prawiro, menghadap Presiden Soeharto Pagi ini di Graha. Usai menghadap, ia mengatakan bahwa Presiden telah memberikan instruksi agar departemen ya secepat mungkin menyempurnakan undnag-undang perpajakan. Selain itu Departemen Keuangan diperintahkan pula untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi aparatur yang mengelola penerimaan Negara. Melalui kedua tindakan itu, Presiden mengharapkan pengambilan dan dalam negara untu biaya pembangunan lebih intensif. Perbaikan dan penyempurnaan antara lain menyangkut pajak pendapatan, pajak penjualan, dan pajak perseroan itu di harapkan Presiden Soeharto telah dapat di laksanakan sebelum pelaksanaan Pita IV NANTI.
Jum'at, 26 Juli 1985
Para peserta Musyawarah Nasional Asosiasi Panel Kayu Indonesia ( Apkindo) menghadap Kepala Negara pagi ini di Bina Graha. Peserta yang berjumlah sekitar 160 orang itu datang dalam rangka penutupan musyawarah mereka.
Kepada para peserta musyawarah tersebut, Presiden antar lain mengatakan bahwa tanggung jawab kemajuan bangsa hendaknya menjadi landasan moral dan etika bagi dunia usaha kita. Dunia usaha bukanlah suatu yang berdiri sendiri terlepas dari masyarakatnya. Diingatkannya bahwa tanpa masyarakat dunia usaha pun akan tidak ada artinya. Hanya dalam masyarakat yang maju, dunia usahapun akan dapat maju. Hanya dalam ekonomi yang kuat dan setabil, dunia usaha akan tumbuh kuat dan sehat. Oleh sebab itu, Presiden Soeharto mengingatkan gar dunia usaha juga ikut menjaga stabilitas ekonomi kita, ikut menumbuhkan secara sehat ekonomi kita, dan ikut menggerakan secara aktif pembangunan kita.
Selasa, 26 Juli 1988
Dalam upacara Prasetnya Perwira ABRI tahun 1988 yang berlangsung di halaman Istana Merdeka pagi ini, Presiden Soeharto melatih 1255 perwira remaja ABRI. Perwira remaja tersebut terdiri atas dua angkatan, yaitu pola pendidikan empat dan tiga tahun. Perwira remaja tersebut adalah lulusan Akademik Militer (540 perwira) Akademik Angkatan Laut (183 Perwira), Akademik Angkatan Udara (136 perwira) dan Akademik Kepolisian (396 perwira).
Dalam amanatnya, Kepala Negara antara lain mengatakan pada saat bangsa kita bertekad untuk lebih menegaskan disiplin nasional, ABRI hendaknya menjadi contoh dalam menghayati hidup disiplin nasional. Ditegaskan oleh Presiden bahwa disiplin nasional adalah suatu keharusan kalau kita ingin berhasil dalam pembangunan . penegakan disiplin nasional tentu saja harus kita imbanvin dengan penumbuhan kereativitas. Pembangunan tidak mungkin berhasil bila bangsa kita tidak kereativ dan produktiv. ABRI hendaknya menjadi teladan bagaimana menghayati hidup berdisiplin dengan tetap mendorong kereativitas.
Rabu, 26 Juli 1989
Pemerintah membekukan sementara permohonan baru HPH mulai tanggal 1 Agustus yang akan datang. Kebijakan sanaan ini ditempuh mengingat permohonan yang belum diperoses hingga kini masih bayak, sementara areal hutan yang boleh di HPH-kan hampir habis terbagi. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah diminta untuk tidak lagi memberi rekomendasi bagi pengajuan permohonan baru HPH. Demikian di katakan Menteri Kehutanan Hasjar Harahap setelah Menghadap Kepala Negara di Bina Graha pagi ini.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Publikasi : Rayvan Lesilolo
