PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1966 - 1990

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,
Senin, 21 Maret 1966

Parkindo menyatakan bahwa Supersemar merupakan suatu produk yang politis revolusioner-historis. Selanjutnya  dikatakan, Presiden Soekarno selaku pemberi perintah senantiasa harus mendapat laporan pelaksanaan  dari penerima perintah,  yang dalam  hal ini menpangad  Letjen Soeharto.

Letjen. Soeharto , seusai  berkonsultasi  dengan  Bamunas,  mengeluarkan  Pengumuman  No.2  yang menyerukan agar  harga-harga  diturunkan  secara  serentak Sementara itu  itu  beberapa  pengusaha  telah  membentuk  suatu  badan yang disebut  kesatuan  Aksi Murah Sandang –Pangan  Indonesia (KAMSPI), yang berusaha  ikut  menurunkan harga, terutama  bahan  pangan  dan sandang  di pasaran bebas, agar terjangkau oleh  daya  beli rakyat. Usaha ini sesuai dengan tuntutan Ampera.

Indonesia  mengambilalih perusahaan-perusahaan  minyak  asing, Menteri  Minyak dan Gas  Bumi, Mayjen  Ibnu Sutowo, menyatakan  bahwa tindakan Indonesia mengambilalih  perusahaan minyak asing akan  mengetuk hati rakyat  dan pemerintah  di negara-negara  Asia- Afrika  yang menghasilkan minyak, sehingga  tindakan itu akan diikuti oleh  negara-negara  tersebut.

Kamis, 21 Maret 1968

Pejabat Presiden hari ini menyampaikan laporan pertanggungjawab kepada Sidang  Umum V MPRS. Tanggapan yang diberikan  oleh beberapa tokoh partai politik (anggota MPRS) tentang  isi  laporan tersebut pada umumnya  adalah sama, sebab semuanya  mengatakan  menyambut dengan  baik.

Sabtu, 21 Maret 1970

Setelah mengikuti berbagai  acara yang padat  pada  siang  hari, malam ini Presiden  dan Ibu Soeharto mengadakan jamuan makanmalam di Grand Palace untuk menghormati raja dan ratu Bangkok untuk beramah tamah dengan masyarakat  Indonesia di sana.

Berbagai kalangan masyarakat  Islam  di Indonesia, presiden Soeharto  yang telah mengizinkan kapal Gambela memulangkan jemaah haji  indonesia dari Penang, malaysia.  DPP Pemuda  Islam misalnya, menyatakan bahwa kebijaksanaan itu mencerminkan  kebesaran jiwa Presiden  Soeharto sebagai Bapak Rakyat Indonesia, 

Selasa, 21 Maret 1972

Di Bina Graha  hari ini Presiden  Soeharto menerima Menteri  Luar Negeri Korea  Selatan  Kim Yong-Shok. Pada  kesempatan  itu keduanya membahas  usaha peningkatan kerjasama  antara kedua negara di bidang perdagangan, termasuk penanaman modal. Presiden  menyambut baik kerjasama di bidang ekonomi, karena  bidang ini mempunyai  pengaruh dalam rangka ketahanan nasional.

Dengan surat  keputusan No. 21 tahun 1972  yang dikeluarkan  hari ini, Presiden Soeharto mensahkan  persetujuan antara pemerintah RI dengan Muangthai tentang  garis batas landas kontinen antara kedua negara. Garis  batas landas  ini terletak di bagian utara Selat  Malaka serta Laut Andaman, dan merupakan persetujuan yang dicapai  kedua  pemerintah pada tanggal 17 Desember 1971. Batas –batas  landas  kontinen  di bagian utara  Selat  Malaka  dal Laut  Andaman  adalah garis klurus  ditarik  dari suatu  titik yang kordinatnya adalah 6,21’8” LU, 97”54’0” BT menuju  ke arah barat ke suatu  titik yang kordinatnya  7’5’8” LU, 96’36’5” BT.

Selasa, 21 Maret 1978

Jenderal  TNI (Purn)  Soeharto  hari  ini menyatakan  kesediaanya  untuk dicalonkan kembali  sebagai Presiden republik Indonesia untuk masa jabatan  lima tahun mendatang. Hal ini  dikatakannya kepada Pimpinan MPR  yang  menemuinya di Istana  merdeka. Selanjutnya  kepada pimpinan MPR  ia juga mengatakan sanggup  bekerja  sama  dengan calon wakil Presiden Adam Malik.

Sementara  itu Adam  Malik menjelaskan  bahwa pada  Pelantikan presiden nanti ia sendiri  masih ikut melantik  dalam kedudukannya  sebagai  Ketua MPR/ DPR, kedudukannya  ini secara otomatis akan gugur  pada saat ia dilantik sebagai  Wakil  Presiden. Secara  lisan ia telah  mengajukan  permohonan untuk berhenti sebagai  Ketua majelis dan secara  tertulis akan disusulkan kemudian.

Rabu, 21 Maret 1979

Sidang kabinet  terbatas  bidang  polkam berlangsung  pagi inin di Bina Graha. Sidang  yan dipimpin oleh Presiden  Soeharto  itu telah membahas masalah keamanan  nasional tahun ini  dan  kondisi sosial  ekonomi  setelah  dikeluarkannya  Kebijaksanaan  15 November  tahun lalu oleh Pemerintah. Disimpulkan  oleh sidang  bahwa keamanan  dalam tahun ini  adalah  lebih  daripada  tahun sebelumnya. Hal ini antara lain berkat usaha-usaha  yang dilakukan Menhamkam/pangad  dan seluruh aparat penanggungjawab keamanan yang dipimpinnya  dalam melaksanakan  konsep “ manunggalnya  ABRI  dengan rakyat “, didalam  tangggungjawab keamanan  nasional. Demikian  dikatakan oleh Menteri  penerangan Ali Murtopo  seusai sidang  siang ini.

Sabtu, 21 Maret 1981

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Harun Zain, bersama Sekretaris Jenderal Urip Widodo menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini. Mereka datang untuk memberikan laporan kepada Kepala Negara mengenai masalah perburuhan di Jakarta., terutama yang berkaitan dengan masalah brurh/karyawan Kasino, yang menurut peraturan harus ditutup.Sehubungan dengan itu, Presiden Soeharto menghimbau agar pengusaha kasino memberikan pesangon yang wajar kepada karyawannya, sehingga masalah dapat diselesaikan. Menurut Presiden pemberian pesangon itu adalah wajar , mengingat pengusaha-pengusaha kasino telah memperoleh keuntungan selama ini. Tetapi Kepala Negara juga menghimbau para buruh/karyawan agar tidak menuntut secara berlebihan.
 

Kamis, 21 Maret 1985

Presiden Soeharto  pagi ini di bina Graha   menerima Edward L Hennesey Jr, ketua Dewan Komisaris Allied AR Ramly, yang disertai  beberapa orang pejabat terasnya, dan didampingi   AR Ramly, Direktur Utama Pertamina. Seusai Pertemuan. Ia menjelaskan mendorong  perusahaan asing untuk ikut serta dalam pembangunan sumber alam, teknologi maju dan perkembangan  kesempatan bagi warga negara  Indonesia. Lebih jauh dikatakannya  bahwa presiden merasa sangat puas dengan  adanya kerjasama antara Allied Corporation dan Pertamina.

Ditempat yang sama, pagi ini Presiden Soeharto juga menerima Menteri Perhubungan Rusmin Nuryadin, Panglima Jenderal ABRI LB Murdani, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, JE Habibie. Dalam pertemuan itu Presiden menginstruksikan kepada Pangab/Pangkopkamtib untuk mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan baru pemerintah di bidang kepelabuhan yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

Menteri Perhubungan mengatakan bahwa adanya kebijaksanaan baru pemerintah itu mempengaruhi organisasi yang selama ini memanfaatkan kelemahan dari kebijaksanaan sebelumnya. Menteri juga mengharapkan agar kebijaksanaan yang baru tersebu dapat pula dilaksanakan di Pelabuhan-pelabuhan udara. 

Sementara itu, hari ini Presiden telah memerintahkan BKPM agar berusaha membantu mencciptakan iklim penanaman modal yang lebih cerah denan meningkatkan efesiensi kerja Badan itu, termasuk melancarkan perijinan dan palayanan bagi infestor. Instruksi ini disampaikan Presiden Soeharto kepada Ginanjar Kartasasmita, selaku pejabat Semetara Ketua BKPM, dalam pertemuan yang berlangsung siang ini di Bina Graha. Hadir pula dalam pertemuan itu, Menteri/Sekertaris negara, Sudarmono, SH.

Jumat, 21 Maret 1986

Presiden Soeharto dan Ibu Tien pagi ini melepas keberangkatan PM David Lange dan Nyonya Naomi yang mengakhiri kunjungan resmi lima harinya di Indonesia. Kedua tamu negara itu dilepas dengan upacara kebesaran militer di halaman Istana Merdeka, karena mereka akan meninggalkan Jakarta dengan pesawat komersial, melalui bandar udara Soekarno-Hatta. Usai upacara, Presiden dan Ibu Soeharto mengantarkan kedua tamu mereka sampai ditangga Pesawat.

Sabtu, 21 Maret 1987

Pagi ini Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri peresmian pemugaran masjid agung Demak di Demak, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, kepala Negara mengajak masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut untuk bersyukur dengan diresmikannya pemugaran masjid Demak yang mempunyai banyak arti bagi bangsa indonesia. Karena masjid ini sekaligus mencermikan corak kepribadian dan keagamaan. Masjid ini juga tetap megah berdiri setelah dibangun 500 tahu yang lalu sebagai salah satu cagar budaya yang memiliki nilai historis dan arkeologis yang penting. Dijelakan oleh Presiden bahwa bangunan Masjid Demak ini mempunyai nilai arsitektur trdisional yang mencermikan ciri khas masjid-masjid kuno di Indonesia. Malahan menurut para ahli, bangunan ini juga merupakan bangunan islam dengan arsitektur penting baik di asia tenggara khususnya maupun di dunia islam pada umumnya. Karena itu masjid ini merupakan monumen islam tertua yang masih ada sebagai warisan sejarah dalam pengembangan agama islam di tanah air. 

Senin, 21 Maret 1988

Di Istana Merdeka, tepat ada pukul 19.30 malam ini, Presiden Soeharto mengumumkan susunan lengkap Kabinet Pembangunan V. kabinet tersebut terdiri atas 38 menteri dan tiga pejabat setingkat menteri negara yang memimpin departemen, tiga menteri negaa sebagai menteri koordinator, delapan menteri negara yang menangani bidang tertentu, enam menteri negara dengan sebutan menteri muda, dan tiga pejabat setingkat menteri. dari personalita-personalita tersebut, 22 orang diantaranya merupakan wajah-wajah baru.

didalam pidato pengantarnya, presiden Soeharto telah menjelaskan tentang tugas pokok dan sasaran (panca Krida) kabinet pembangunan V sebagai berikut; Pertama, melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasia yang bertumpu ada trilogi pembangunan dan ketahanan nasional. Kedua, meningkatkan disiplin nasional yang di pelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketiga, membudayakan ideologi pancasila, demokrasi pancasila dan P4 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. keempat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. kelima, melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam tahun 1992.

pada kesempatan itu Kepala Negara  juga mengatakan  bahwa  susunan  personalia dan organisasi kabinet  baru itu mencerminkan  kesinambungan, penyegaran, dan pengkaderan. selain itu Presiden juga memberi  penjelasan  tentang  tugas  yang dilimpahkan  kepada  Wakil  Presiden  Sudharmono. dalam hubungan ini,  wakil presiden diberi  tugas untuk mengadakan  koordinasi dalam perencanaan pengawasan  dan pelaksanaan pengawasan.

Ditegaskan oleh presiden bahwa pengawasan  ini harus makin  ditingkatkan dalam  Repelita V,  baik pengawasan  dari  dalam maupun dari luar, pengawasan  dari dalam  dilakukan  oleh Menko  Ekuin/ Pengawasan pembangunan, BPK,BPKP, para inspektur  jendral dan  inspektur di departemen-departemen, serta pejabat-pejabat  pengawasan  di kantor  para menteri dan lembagapemerintah  non-departemen.Selain  itu, untuk  berfungsinya pengawasan  dari luar, kantor wakil presiden  akan menampung  segala  informasi  dari masyarakat luas  dan selanjutnya  akan mengelola serta menggunakannya sebagai bahan untuk yang diperlukan.
susunan lengkap  personalia  Kabinet  Pembangunan V dapat  dilihat didalam Lampiran.

Selasa, 21 Maret 1989

Pagi ini Presiden Soeharto meresmikan 192 pabrik tekstil dan produk tekstil di kawasan Brikat Nusantara, Cakung, Jakarta Utara. Pabrik-pabrik tersebut tersear di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Riau. 
Memberikan sambutan pada acara tersebut, kepala negara mengatakan bahwa kemajuan-kemajuan yang kita capai di bidang industri tekstil ini memang sangat mengambirakan. Industri tekstil kita ternyata dapat terus berkembang secara meyakinkan, kendati menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang tidak ringan. Menurut kepala negara, dengan dibangunnya industri hulu yang menghasilkan bahan baku untuk serat sintetis poliester dan rayon maka struktur industri kecil nasional kita makin kuat lagi. 

Rabu, 21 Maret 1990

Presiden dan Ibu Soeharto hari ini melakukan kunjungan kerja sehari di Kalimantan Timur dalam rangka peresmian kilang pencairan gas bumi Train E di Bontang. Proyek yang mampu menghasilkan 2,3 juta ton LNG dan 104 ribu ton LPG/tahun ini dibiayai dengan dari sumber-sumber di jepang dan AS. Sebagian dari produksi LNG, yaitu sebanyak 1,5juta ton/tahun diekspor ke Taiwan dengan masa kontrak selama 20 tahun. Setelah acara peresmian, kepala negara dan ibu soeharto meninjau pusat pengendalian operasi Train E, dan selanjutnya menuju drmaga 1 untuk melepas ekspor perdanan LNG ke Taiwan. Dalam amanatny, Presiden antara lain mengatakan bahwa dimasa depan masalah energi akan menjadi lebih peka, karena makin ketatnya keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan. Karena itu kita perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola gas bumi sebagai sumber kekayaan yang amat berharga. Untuk itu pemerintah menggariskan beberapa pokok kebijaksanaan pengolahan gas bumi. 

Pertama, mengingat kebutuhan energi dalam negeri yang makin meningkat, maka kita harus mencadangkan gas bumi kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sejauh mungkin kedepan. Untuk itu sumber-sumber gas bumi yang berada di sekitar pusat-pusat konsumsi seperti Pulau Jawa, sebaiknya dicadangkan untuk kebutuhan dalam negeri. 

kedua, gas alam dalam rangka dipersifikasi energi perlu terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Salah satu yang harus menjadi sasaran adalah mengkonversikan gas menjadi BBM.

Ketiga,  kita juga harus mendorong ditemukannya cadangan-cadangan gas bumi yang baru, disamping cadangan-cadangan minyak bumi lama, karena cadangan gas yang ada masih kurang mencukupi untuk kebutuhan jangka panjang. Keempat, dalam pembangunan berbagai proyek untuk memanfaatkan gas bumi, kita harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. khususnya dalam membangun kilang-kilang LNG selanjutnya, kita harus sudah menggunakan kemampuan nasional utuk membangunnya. Tetapi hal itu tidak berarti kita tidak boleh memanfaatkan teknologi dan peralatan dari luar yang belum kita kuasai sepenuhnya atau belum mamu kita buat sendiri.  

Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH.