PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Langkah Pak Harto 12 Maret 1966 - 1989

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,
Sabtu, 12 maret 1966

Pagi ini di Jakarta berlangsung pameran kekuatan (show offorce) yang diikuti oleh prajurit RPKAD dan Kujang dari Divisi Siliwangi. Pameran kekuatan yang diadakan dalam rangka menyambut lahirnya Supersemar itu mendapat sambutan yang luas dari mahasiswa dan masyrakat. Jakarta pada umumnya. Dari pagi hingga siang hari deretan tank, panser dan kendaraan pengangkut militer berarak mengelilingi kota Jakarta. Arak-arakan itu “diserbu” oleh para mahasiswa dan pelajar yang tidak segan-segan menaiki kendaraan-kendaraan lapis baja, sehingga pameran kekuatan itu benar-benar menjadi pestapora kemenangan Orde Baru.
Kegembiraan masyarakat tambah meluap ketika pada siang hari itu Letjen. Soeharto selaku Pangkopkamtib mengumumkan pembubaran PKI dan organisasi massanya, melalui RRI. Pembubaran PKI dan organisasi-organisasi massanya ini dilakukan oleh Presiden Soekarno dalan Supersemar. Surat keputusan pembubaran PK tersebut dapat dilihat dalam lampiran 11.

Setelah mengetahui tentang pembubaran PKI dan organisasi-organisasi massanya, Presiden Soekarno segera mengadakan pembicaraan dengan Presidium Kabinet dan Pangal/Pangak di Istana Bogor, Presiden Soekarno mempersoalkan bahwa walaupun menggunakan Supersemar, Letjen Soeharto tidak berweang untuk mengambil tindakan demikian. Menurut Presiden, langkah itu hanya boleh digunakan dalam bidang keamanan saja.

Markas Badan Pusat Intelejen (BPI) pimpinan Dr. subandrio yang terletak dijalan Madiun, Jakarta, pagi ini disergap oleh kesatuan tentara. Sempat terjadi tembak-menembak selama beberapa menit dengan anggota-anggota BPI ang berusaha mengadakan perlawanan, sebelum gedung itu dapat dikuasai TNI. Selama ini BPI telah menjadi pusat intrik yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Subandrio dan PKI, terutama untuk menghantam pihak-pihak yang menentang rezim Soekarno dan PKI.
Letjen. Soeharto sebagai Pemegang Supersemar, meminta kepada para pengusaha, khususnya pengusaha nasional, agar supaya membantu pengamanan dan penertiban kelancaran ekonomi, minimal menghindarkan rakyat dari kesulitan ekonomi. Hal ini terungkap dari pengumuman No. 2 yang dikeluarkan oleh Letjen. Soeharto yang ditujukan kepada para pengusaha hari ini



Minggu, 12 Maret 1967

Komisi  A MPRS  telah  berhasil   membuat  Rancangan  ketetapan  mengenai  Pencabutan  kekuasaan  Pemerintahan  Negara dari Presiden Soekarno  dan mengangkat Jenderal Soeharto  sebagai pejabat presiden. alasan yang mendasari rancangan ketetapan itu adalah, bahwa presiden tidak dapat memenuhi tanggungjawab konstitusional ,dan bahwabpresiden tidak dapat menajalankan haluan Negara  dan keputusan MPRS.

MPRS menerima dan Mensyahkan  Rancangan Ketetapan MPRS  No. XX III /MPRS/ 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan  dari Presiden Soekarno. Isi lengkap ketetapanntersebut  dapat dilihat dalam Lampiran XI.

Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden RI. Pelantikan ini merupakan pelaksanaan  dari ketetapan MPRS  No. XXXIII /1967 yang menetapkan  mencabut kekuasaan  pemerintahan  Negara dari Presiden Soekarno  dan menarik kembali mandat MPRS  dari Presiden Soekarno ketetapan ini selanjutnya  menetapkan mengangkat   Pemegang Ketetapan MPRS  No. IX/ 1966,  Jenderal Soeharto,  sebagai Pejabat Presiden  sampai dipilhnya Presiden  oleh MPR  hasil pemilihann Umum.
Sementara itu,  dalam pidato sambutanya setelah menjadi  Pejabat presiden,  jenderal Soeharto mengatakan bahwa apa yang telah dicapai  melalui sidang Istimewa MPRS  adalah kemapuan mengembalikan  kedaulatan ketangan rakyat yang dilaksanakan oleh  MPRS sebagai penyelenggara  tertinggi penjelmaan rakyat dan pemegang kedaulatan rakyat.  Diharapkan pula perlu melaksanakan ketentuan-ketentun UUD  1945  untuk mencegah  kesewang-wenangan  penguasa rakyat.

Ketua presidium Kami ,  Cosmos Batubara, dala Apel bersama KAPPI dan KAMI  di halaman Fakultas Kedokteran UI, Jakarta,  mengatakan bahwa  dalam menghadapi pemerintah  di bawah pimpinan Jenderal Soeahrto,  KAMI akan tetap menjalankan Kontrol Sosialnya.

Rabu, 12 maret 1969

Pagi-pagi sekali hari ini  presiden  dan Ibu Soeharto  berangkat menuju Kecamatan Binong  di Kabupaten Subang  Jawa Barat. Ini adalah dalam rangka  peninjauan teradap pelaksanaan proyek  Dimas  gotong-royong  Ciba. Pada kesempatan itu  presiden dan Ibu tien turut panen disawah  yang sudah di –bimas-kan . di  Desa itu pula, baik presiden dan maupun Ibu Tein  mewawacarai para petani  yang sawanya termasuk  dalam proyek  Bimas gotongroyong Ciba  tersebut. Disamping memyambut gembira usaha bimas ini,  mereka jugan minta agar presiden  langsung turun tangan  dalam modernisasi pertanian,  yaitu dengan menyediakan traktor kesil dan penyemprot hama. Menanggapi permintaan para petani tersebut, presiden soeharto menganjurkan  agar alat-alat yang dibutuhkan itu  di usahakan secara kolektif oleh tiap –tiap desa. Presdien juga menyarankan agar para petani menggunakan  huller  untuk menggiling padi mereka.



Kamis, 12 Maret 1970

Pagi ini presdien beserta Ibu Soeharto meresmikan  pabrik deterjen pertama indonesia, yang di bangun oleh PT Unilever  di jakarta.  dalam amanatnya, presiden antara lain memperingatkan agar  intesifikasi modal  jangan sampai memprbanyak pengangguran. Dalam hubungan ini  presiden mengharapkan  bahwa  walaupun PT Unilever  mempekerjakan banyak tenaga kerja akan tetapi, dengan memamfaatkan  jasa-jasa perusahaan lainnya, dapat meningkatkan kegiatan Industri  dan perluasan lapangan kerja  secara tidak langsung.

Pukul 19,00 malam ini bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto  menerima kunjungan kehormataan Pangeran Bernhard  dari negeri Benda. Dalam pertemuan  yang berlangsung selama setengah jam itu, di bicarakan berbagai masalah ringan, dari soal permainan  Golf  sampai perlindungan terhadap binatang buas. Pangeran Benhard  adalah anggota kerajaan Belanda  pertama  yang mengunjungi  Indonesia setelah 25 tahun kita Merdeka.

Senin, 12 Maret 1973

Sidang Umum MPR dimulai hari ini. Dalam sidangnya kali ini, MPR mempunyai empat acara; yaitu1) Menetapkan GBHN; 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden; 3) membahas perubahan dan ketetapan-ketetapan MPR; dan 4) Menetapkan ketetapan-ketetapan baru MPR.
Sidang kali ini dihadiri oleh 920 anggota MPR yang terdiri dari 392 anggota dari Fraksi Karya Pembangunan, 230 anggota Fraksi ABRI, 130 angota Fraksi Utusan Daerah, 126 anggota Fraksi Persatuan Pembangunan, dan 42 anggota Fraksi Demokrasi Indonesia.

Pada pembukaan sidang hari Presiden Soeharto menyampaikan pidato pertanggungjawabannya. Dalam pidatonya Presiden mengatakan bahwa usaha-usaha stabilisasi ekonomi dan pembangunan merupakan langkah yang sangat penting untuk memberi isi kepada kemerdekaan nasional. Isi trsebut antara lain ialah kesejahteraan umum yang maju dan kehidupan bangsa yang cerdas dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa stabilisasi ekonomi bukan saja merupakan landasan bagi suksesnya pelaksanaan Repelita, tetapi Repelita itu sendiri juga mempunyai fungsi lebih memantapkan stabilitas ekonomi.

Presiden, dalam laporannya, telah pula mengemukakan strategi dan sasaran pokok yang dikembangkan dan dilaksanakan secara serasi dan dinamis. Ketiga hal tersebut adalah meliputi:
1.    Penertiban dan penyehatan keuangan negara yang serba kalut. Untuk itu antara lain dilakukan anggaran berimbang, diadakan penghematn pada seluruh kantor pemerinta, penghentian proyek-proyek pembangunan yang tidak ekonomis.
2.    Penggarapan urusan dan dunia perbankan. Untuk penggarapan ini diambil langkah-langkah untuk menghentikan pemberian kredit yang tidak terarah dan tanpa pertimbangan ekonomis. Pemberian kredit ini kemudian ditunjukan pada usaha-usaha yang produktif, dan diutamakan pada sektor pangan, ekspor, prasaranan dan industri. Peningkatan ekpor terus didorong dengan menyederhanakan prosedur ekspor, meniadakan/ mengurangi beban dan ongkos yang tidak perlu. Selain itu menyesuaikan kurs valuta asing dengan rupiah.
3.    Memperluas  keterlibatan masyarakat  dalam kegiatan ekonomi. Haluan  ekonomi baru yang  digariskan  dalam ketetapan  MPRS  No.  XXIII  memberi  arah pelurusan  kembali pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan cara  pemberian  tempat dan peranan  yang wajar  dan serasi  pada sektor-sektor  pemeintah  dam nasyarakat.
Presiden soeharto  mengatakan pula  ada tiga hal utama yang  menyebabkan para dan seriusnya kerusakan yang dialami  aparatur negara  yang telah  bertahun-tahun  menderita  salah urus di bawah rezim Orde  Lama. Hal  utaama  tersebut  ialah;
1.    Aparatur  negara  telah  menjadi  pengabdi kepentingan kelompok politik  akibat  proses  perpolitikan. Berubahnya  fungsi  aparatur  negara  menyebabkan bidang  aparatur negara  menjadi  arena  perebutan kepentingan golongan dan partai. Hal ini mengakibatkan segenap  tugas  dan kewajiban dilaksnakan tanpa menghindarkan  asas  obyektifitas  dan kepentinggan umum.
2.    Akibat  lumpuhnya  proe  pengawasan  dalam aparatur  negara menyebabkan  terjadinya kekaburan  antara tugass-tugas  eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan  keadaan seperti ini, usaha untuk menegakan hukum  tidak dapat diselenggarakan.
3.    Ketidakmampuan aparatur  negara  untuk mengolah dana dak kekayaan  negara. hal ini telah menjeruuskan  negara dalam kancah kemerosotan ekonomi yang hebat.
Presiden juga mengatakan bahwa  kesempatan kerja  merupakan masalah yang cukup berat di tahun  1966 dan 1967 , pemecahannya  ialah dengan menciptakan  kerja  yang seluas-luasny, tetapi  hal ini tidak dapat  dilaksanakan dalam  waktu yang pendek. Namun  demikian  dalam Repelita  I telah dilakukan berbagai usaha  jangka pendek  di bidang  ini. Usaha  tersebut  meliputi penciptaan kesmpatan kerja,  pembinaan dan penyediaan  tenaga kerja  yang cukup  keahlian dan yang sesuai  dengan  perkembangan. Selain  itu diadakan pula peningkatan  dan perbaikan hubungan perburuhan besrta jaminan sosialnya.
Sementara  itu,  melonjaknya  harga  beras  pada buan  november  dan Desember  1972  yang lalu telah menyebabkan inflasi  pada  tahun ini meningkat  menjadi 25,7 %. Selanjutnya  dikatakan  bahwa  naiknya  harga beras  tersebut antara lain disebabkan oleh karena panen  beras  yang gagal sebagai akibat musim kemarau  yang paanjang. Namun  begitu untuk mengatasi  hal ini dan mencapai  target  persediaan beras  menjelang  lebaran dan hari  raya  telah  diimpor  beras  dari luar  negeri dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan.
Dalam pada itu  presiden soeharto  menyerukan agar partai  politik yng ada  membuka ointu lebar-lebar  bagi setiap  warganenagara  untuk  menjadi anggotanya  tanpa  mengadakan  perbedaan-perbedaan . dikatakan  pula  bahwa tugas  terpokok  dari partai politik di Indoensia  adalah menjadikan dirinya  wadah masyarrakat  untuk  membina  kesadaran  politik dalam artim kesadaran  atas tanggungjawabnya”  terhadap  masalah-masalah  pembangunan  bangsa  dalam arti yang luas. Dengan cara ini , partai-partai  politik akan benar-benar  dapat  merupakan unsur yang menyatukan  seluruh bangsa  Indonesia.
Mengenai  penyederhanaan partai  politik  dan organisasi  kakryaan  sehingga  menghasilkan dua partai  dan satu  organisasi  karya.  Di gambarkan  oleh presidn  sebagai suatu kemajuan  yang sangat  penting  dalam kehidupan politik Indonesia , karena , bukan  saja kepartaian  menjadi  lebih serhana  dan efektif, tetapi  juga akan memperkuat  stabilitas  politik. Dalam  pemilihan umum yang akan  hanya ada tiga gambar  saja yang akan dipilih rakyat.
Mengenai  ABRI  dikatakan oleh presiden  bahwa ABRI  tidak menghendaki  kekuasaa, tetapi  hanya menginginkan  terwujudnya  masyarakat  adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila , seprti yang dicita-citakan  oleh perjuangan  bangsa  Indonesia. Dikemukakannya  pula  bahwa  ia sangat  menyayangkan  adanya  suara-suara  sumbang  yang mengambarkan  seolah-olah  penilaian  pemerintah  tentang  masih adanya  ancaman sisa-sisa  PKI  dan ancaman subversi hanyalah  sekedar  dalil  ABRI  untuk  tetap  berkuasa.  Hal ini   adalah  keliru, dan  sama juga  dengan  suara PKI atau  terpengaruh oleh PKI. Namun  suara-suara  yang demikian  justru merupakan tantangan  untuk lebih membersihkan diri, untuk meningkatkan pengabdian ABRI  kepada perjuangan bangsa.
Dijelaskan  pula  oleh presiden bahwa kegiatan sisa-sisa  G-30- S/PKI   pada tahun 1972  ini secara  umum ditujukan pada usaha-usaha  pengacauan antara lain berupa sabotase  terhadap  proyek-proyek  vital  pemerintah, serta pusat-pusat kegiatan  ekonomi masyarakat. Disamping  itu penyebarluasan pamlet-pamlet  yang  dibuat  dan diedarkan  secara lokal,  terutama  di daerah  Kalimantan  Barat, yang mengadakan  penyusupan  ke dalam  masyarakat  antara lain  pada golongan  agama, pegawai negeri, ABRI, dan operasi teritorial  dan intelijen, maka  dalam rangka  pengamanan  proyek-proyek  vital, proyek-proyek prasarana  yang  strategis  dalam tahun 1972. Mendapat  perhatian khusus  dari alat negara, karena seringnya terjadi ke celakaan yang disengaja.

Sementara  itu  tentang  tahanan G-30-S-/PKI dikatakan oleh presiden   bahwa  pemerintah berusaha keras untuk dapat  menyelesaikan dan membebaskan para tahanan  tersebut. Untuk  itu landasan  dan pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah adalah keselamatan bangsa dan negara, penyelesaian hukum, dan perlakuan wajar ang sesuai dengan kebesaran  Pancasila. Berdasarkan tiga hal pokok itu. Maka diadakan  penggolongan yerhadap  mereka. Golongan  A ialah mereka yang terlibat langsung dengan pemberontakan  G-30-S/PKI,mtetapi dalam pemeriksaan sulit  didapat cukup bukti menurut  hukum diajukan ke pengadilan. Golongan B ialah mereka yang menurut  penilaian umum  terlibat langsung dengan  pemberontakan  G-30- s/PKI  tetapi  dalam pemeriksaan  sulit didapatkan bukti menurut  hukum untuk diajukan ke pengadilan. Golongan C ialah  mereka  yang setelah  diadakan pemeriksaan nyata-nyata  tidak bersalah dan  ternyata hanya ikit-ikutan menjadi anggota PKI atau organisasi  yang bernaung di bawah PKI.

Menyingggung soal  hubungan internasional dan politik  luar negeri, presiden  mengemukakan  bahwa  Ketetapan  MPRS  No. XII/ 1966  telah  memberikan garis-garis pengarahan  yang harus di tempuh  oleh pemerintah. Inilah  yang dijadikan  landasan politik  luar negeri  oleh pemerintah dalam mengadakan hubungan  anak bangsa demi mengejar cita-cita nasional; masyrakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan turut menciptakan dunia  yang adil, damai,  dan sejatera. Selanjutnya  disimpulkan  pula  bahwa  dasar pokok politik  luar negeri  Indonesia  meliputi:
1.    Menurunkan kembali pelksanaan politik  luar negeri  yang bebas  dan aktif, dan  tetap  anti-imperialisme  dan kolonisme  dalam segala  manifestasinya.
2.    Poltik luar negeri  yang diabdikan  untuk kepenntingan  nasional, khususnya  pembangunan;
3.    Turut  ambil bangian  dalam  usaha  mewujudkan  perdamaian  dunia, khususnya  stabilitas Asia Tenggara,  tanpa mengurangi kemampuan  kita  untuk melaksanakan pembangunan nasional.
Sedangkan  politik  mercusuar, konfrontasi  dan poros-poros  yang  membawa  dampak  negatif, dan  menjauhkan  Indoneisa  dari sahabat- sahabat  dan negara-negara tetangganya, serta telah  mempersempit ruang geraknya  di dunia internasional  tidak akan  dilaksanakan lagi,  Langkah-langkah  ang diambil  pada tingkat  pertama  untuk mengembalikan kepercayaan dunia  di luar terhadap Indonesia, menurut  presiden,  ialah dilakukannya kegiatan-kegiatan yang terutama  dipusatkan pada usaha-usaha  untuk meletakan dasar  saling pengertian, saling percaya  memprcayai  dan kerjasama  baru di Asia Tenggara. Hal ini  sesuai dengan  Ketetapan  MPRS No. XII/1966,  yag antara  lain memberi  petunjuk  agar  masalah  Asia  dibangun kerjasama  regional.
Masuknya  Indonesia  kembali  ke PBB  pada pertengahan  tahun 1966,  bukan saja  memberi kesempatan  bagi Indonesia  untuk menyeleggarakan untuk menjelaskan  sikap   dan tujuan  Indonesia dalam  menyelenggarakan  hubungan  antar-bangsa setelah timbulnya  Orde Baru, tetapi  juga dapat  digunakan untuk menguntung kan kembali hubungan dan pendekatan kembali  yang saling menguntungkan  yang bermanfaat bagi pelaksanaan stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan  di Indonesia. Terbentuknya  forum-forum  multilateral, seperti  IGGI dan paris Club  dengan tujuan  untuk mengadakan  perundingan-perundingan guna menghasilkan kesepakatan  mengenai bantuan dan kerja  sama ekonomi antara negara-negara Barat khusnya  dengan  Indonesia  yang sedang  melaksanakan stabilisasi dan pembangunan  ekonomi, merupakan hasil langsung dari besarnya perhatian, keperayaan negara-negara  tersebut  kepada Indonesia.
Dalam hal hubungan dengan RRC, presiden Soeharto mengatakan bahwa  ia tidak mengenyampikan  kemungkinan  dinormalisasikannya kembali hubungan antara Indonesia  dan RRC yang  terputus  selama  beberapa waktu belakangan ini, sebagai akibat  ikutsertanya  RRC  dalam membant pemberontakan  G-30-S/PKI  di tahun  1965. Dijelaskan pula bahwa  kita tetap bersahabat  dengan negara-negara  yang berlandaskan  komunisme, tetapi tentunya  dengan saling  hormat-menghormati  dan tidak mencampuri  urusan  dalam negeri masing-masing. Demikian di hadapan Sidang Umum  MPR.
•    Ketua  Fraksi  pembangunan, Sugiharto, menilai pidato pertangggungjawaban  presiden  sebagai lengkap  dan patut  dihargai.  Menurutnya, fraksi dapat  menerima segenap isi pidato  tersebut. Sementara  itu ketua Fraksi Persatuan  pembangunan, Drs. Chalik Ali, mengatakan  bahwa fraksinya belum  membicarakan hal tersebut, tetapi  jelas bahwa pertanggungjawaban presiden  itu patut  dihargai. Menanggapi  hal yang sama, Ketua Fraksi  Demokrasi  Indonesia  mengemukkan  bahwa  pidato  tersebut  “cukup wajar dan mengungkapkan  apa adanya  serta menggambarkan  baik kekurangan maupun hasil-hasil yang sudah  dicapai”  tanpa  mengabaikan  pelaksanaan Pelita I yang belum seluruhnya selesai, karena pelaksanaan Pelita ini masih satu  tahun lagi.

Selasa, 12 Maret 1974

Dewan  stabilisasi  politik dan keamanan  Nsional  kembali bersidang jam 10.00  pagi ini di Bina Grha  yang dipimpin oleh presiden Soeharto  itu telah mengambil beberapa  keputusan. Pertama, mulai  tanggal 1 April 1974, pemerintah akan memberikan sumbangan kepada partai politik dan Golongan Karya  masing-masing sebesar Rp 2,500,000,-per bulan. Kedua,  membantu pembiyaan  kongres PPP dan PDI  masing-masing Rp 30,000,000 sebagaimana  yang pernah diberikan kepada  Golongan karya tahun lalu. Ketiga, sehubungan dengan refungsinonalisasi  aparatur pemerintahan, maka  fungsi-fungsi pemerintahan yang hingga  sekarang  ini masih ditangani oleh Kopkamtib diserhkan  kepada departemen/lembaga  yang bersangkutan rangka melaksanakan asas  tut wuri handayani

Rabu, 12 Maret 1975

Siang ini di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima 33 buah sepeda merk Turangga buatan pabrik seperda milik koperasi pegawai nrgeri seluruh Indonesia yang berlokasi di Tanggerang, Jawa Barat. Ketika penyerahan sepeda-sepeda tersebut kepada kepala Negara, pimpinan IKPN di dampingi oleh direktur jenderal koperasi, Ir. Ibnu Soejono, dan Direltur Jenderal Perindustrian ringan, Soegiri Soemod Darsono. Setelah mencoba sepeda yang diperagakan di halaman  depan Bina Graha itu, Kepala Negara berpesan agar produksi pabrik sepeda ini kiranya dapat disesuaikan dengan permintaan pasar. Ia menganjurkan agar sepeda dapat dijadikan alat penghubung didaerah pedesaan.


Jum,at 12 Maret 1976

Presiden Soeharto  menyatakan  keyakinannya bahwa  kerjasama  antar umat  beragama bukanlah  sesuatu  yang mustahil, apabila  kita semua menerimanya  dengan  jiwa   besar. Diungkapkanya  bahwa keyakinan itu  berdasarkan  pada kenyataan  adanya  kegiatan-kegiatan  dialog  antar  umat beragama  yang telah  berlangsung  di daerah –daerah  selama ini. Dalam  rangka itulah  perlu  dibentuk  suatu  wadah konsultasi  antar umat beragama  guna membicarakan hal-hal  yang dihadapi untuk beragama, badan  itu juga  berguna  untuk meningkatkan  keikutsertaan umat beragama  dalam proses  pembangunan, memberikan  sumbangan  yang  lebih besar  kepada pembinaan stabilitas  nasional,  srta pemantapan persatuan dan kesatuan  bangsa.

Lebih jauh presiden  menguraikan  makna  kerukunan  yang dimaksudkannya, yaitu suatu krukunan  yang tidak hanya didasarkan  pada prinsip hidup  berdampingan  secara damai yang bersifat  pasif,  melainkan juga mengarah  pada kerjasama  atas  dasar  saling percaya mempercayai  dan hormat menghormati. Oleh karena itu, diharapkanya  bahwa  didalam  pembentukan  wadah konsultasi  antar  umat  beragama  tersebut  jangan ada umat yang merasa dikalahkan  dan dimenangkan.

Demikian  dikatakan Kepala Negara  dalam sambutanya  pada acara Maulid  Nabi Muhammad  SAW  yang diadakan  di Istana Negara malam ini. Uraian  hikmahMaulid pada  acara  tersebut  telah disampaikan  oleh Drs.  Marsekan Fatwi, pejabat  Rektor  IAIN  Suan Ampel, Surabaya.

Sabtu,12  Maret 1977

Menteri  Kesehatan  Prof. Dr.  GA  Siwabessy  hari ini  meresmikan pemakaian  bangsal “semar”  di  Rumah sakit  saint Carolus, Jakarta. Bangsal Semar yang merupakan  hadiah  presiden Soeharto  kepada rumah sakit itu terletak di Lantai II dan III gedung  baru, Pembangunnya  menelan  biaya Rp 156.135.000,- sesuai dengan  anggaran  yang ditentukan dalam Keputusan presiden no. 12 Tahun  1976.

Senin, 12 Maret 1979

Jam 09,00 pagi ini presiden Soeharto  menandatangani  UU APBN  1979/1980  dalam  suatu  upacara  di Istana  Merdeka. Upacara  penandatanganan  ini dihadiri  oleh pimpinan  MPR/ DPR, Bapeka, DPA, MA,  para menteri  dan pejabat-pejabat  tinggi  laiinya, serta pimpinan fraksi dan panitia anggaran DPR.

Menyambut  penandatanganan  itu, presiden mengatakan  bahwa betapun besarnya wewenang  konstitusional yang dipercayakan di pundaknya, namun pelaksanaan pembangunan  akan sangat ditentukan  oleh kemampun  bekerja seluruh aparatur  negara  dan peranan dari seluruh  rakyat. Oleh sebab  itu ia  meminta agar  semua aparatur  negara  bekerja   tekun dalam bidang maing-masing, dengan satu tujuan  mengabdi kepada rakyat. Sementara  itu kepada seluruh rakyat  diajaknya  untuk juga bekerja dalam bidang  masing-masing , dengan mengembangkan segala  kreativitas  dan swakarya.

Bertempat  di Bina Graha , pukul 10,00 pagi ini presiden Soeharto  membuka Widyakarya  Nasional Teknologi  pedesaan  yang diselengarakan  oleh  LIPI. Memberikan  sambutan pada acara  pembukaan widyakarya  ini, presiden mengingatkan bahwa penanganan  dan penggunaan teknologi  presiden harus dilakukan oleh masyarakat  pedesaan sendiri dengan bantuan para ilmuwan. Dengan  demikian motivasi  dan kreativitas  masyarakat  pedesaan dapat tumbuh dan  berkembang, sehingga  dapat  dihindarkan  penerapan teknologi nyang tidak sesuai dengan kebutuhn kehidupan masyarakat  pedesaan
.
Oleh karena itu  kepala Negara  menganjurkan adanya  strategi  teknologi pedesaan yang  merupakan bagian  dari keseluruhan   strategi  pembangunan  kita. Lebih jauh , ia mengingatkan agar  dalam strategi pembanguna pedesaan  harus tampak  jelas;  usaha  penerapan  teknoogi  yang sesuai  dengan lingkunganya, yang dapat diterima oleh masyarakat  setempat, yang  meningkatkan produktivitas  tenaga  kerja, yang memperbesar kesempatan  kerja dan yang memenuhi kebutuhan pokok pedesaan. Demikian antara lain dikatakan presiden.
   
Jum,at, 12 Maret 1982

Di Istana  Negara, pagi ini presiden Soeharto menerima  Anggota DPP KNPI, Dewan Pertimbangan pemuda dan tokoh-tokoh pemuda, yang kesemuanya  berjumlah  lebih kurang 150 orang. Pada kesempatan ini presiden mengatakan bahwa untuk dapat berperan secara tepat  dalam pembangunan, maka generasi muda harus tahu  sifat pembangunan yang kita kerjakan, kearah mana pembangunan akan bergerak,apa saja yang arus  kita kerjakan dan apa yang kita capai. Kita malahan juga harus tahu apa yang belum mungkin  kita kerjakan dan apa yang belum mungkin kita capai sekarang ini. Kesadaran  ini penting, agar kita jangan patah semangat karena lamunan muluk  dan harapan-harapan kosong. Demikian presiden.

Senin, 12 Maret 1984

Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana  Merdeka, presiden Soeharto menerima kunjungan Menteri Luar negeri  Vietnan, Nguyen Co Thach. Dalam kunjungan  tersebut ia didampingi oleh menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja.

Kepada kepala  Negara, Co Thach menyampaikan  penjelasan  mengenai  perkembangan  terakhir  masalah  Kamboja,  sejauh  masalah  itu  berkaitan dengan  Vietnam. Kemudian  selesai menghadap presiden  kepada  pers ia mengatakan  bahwa  Vietnam akan menarik pasukannya  dari Kamboja  jikalau  tidak ada lagi  ancaman  RRC terhadap negeri itu, dan wilayah  Thailand  tidak menjadi tempat  persembunyian pasukan  yang menentang   rezim Phonm Penh.

Sesudah  menerima  Menteri  Negara Vietnam. Pada  jam 10.00  kepala Negara membuka  pekan Orientasi  dan  rapat kerja Departemen  sosial di Istana Negara. dalam amanatnya  di hadapan  170  peserta  rapat  kerja  dan undangan  lain. Presiden  soeharto  menggariskan  agar  dalam usaha meningkatkan  kualitas  anggota  masyarakat  yang kurang  beruntung,  departemen sosial hendaknya  memberikan  perhatian  yang   besar pada usaha-usaha  yang bersifat  pencegahan. Tanpa  mengendurkan  usaha-usaha  rehabilitasi  dan pemberian bantuan sosial. Untuk itu penting sekali usaha  untuk terus meningkatkan  peranan organisasi-organisasi  sosial, selain terus membangkitkan kesadaran dan kegairahan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.

Disamping  itu, demikian ditambahkan oleh Kepela Negara, hendaknya  dilakukan  pula usaha-usaha  untuk  menumbuhkan harga diri  dan sikap  percaya  pada kemampuan  sendiri kepada para penyandang masalah sosial. Dengan  demikian,sifat ketergantungan dan sifat mengharap  bantuan dari orang lain  dari para penyandang masalah sosial akan dapat dihilangkan.

Khusus kepada  pegawai  Departemen  sosial, presiden mengharapkan agar mereka mampu menampilkan kesederhanaan dalam sikap dan perilaku  dalam memberikan pelayanan kesejateraan sosial, sebab, sikap yang demikian itu akan membantu mempermudah dan mempercepat proses penanganan masalah sosial, sehingga para penyandang masalah sosial merasa  diperlakukan  secara  lebih  manusiawi.

Bertempat  di Istana  Merdeka, pada jam  12,00 siang , presiden dan Ibu  Soeharto  menerima  kunjungan  wakil  perdana  Menteri  Thailand  dan Nyonya  Charoye Rattskul. Selain  sejumlah pejabat  Thailand, termasuk  Duta Besar  Rongphet  Sucharitkul dan isteri, dalam pertemuan  tersebut  hadir pula  Menteri  koordinator  bidang  Kesra  dan Nyonya Alamsyah,  serta  Menteri  Luar Negeri  Mochtar Kusumaatmadja.

Selasa, 12 Maret  1985

Presiden  menginstruksikan  kepada  Bulog  untuk menyediakan  bahan makanan ternak secara  teratur  dan lebih lancar, sehingga  harganya  menjadi  lebih murah. Instuksi  ini diungkapkan  oleh menteri  Koperasi/ Kepala Bulog, Bustanil Arifin, setelah  ia  dan  Menteri  perdagangan, Rachmat  Saleh, diterima oleh presdien Soeharto di Bina Graha pagi ini.

Setelah diterima presiden  di Bina Graha  pagi ini, Menteri sekertaris Negara, sudharmono, mengatakan  bahwa  presiden telah  menugaskan duta besar RI  di Moskow, RM Mohammad Husein, untuk  mewakili Pemerintah dalam upacara  pemakaman  presiden uni Soviet,  Konstantin Chernenko. Dikatakannya  pula bahwa  presiden soeharto telah juga  menyampaikan  ucapan belasungkawa  atas  meninggalnya presiden Chernenko.


Kamis, 12 Maret 1987

Pagi ini  di Istana  Merdeka Presiden Soeharto  menerima kunjungan kehormatan  para menteri  dan Pejabat  tinggi ASEAN  yang membidangi  masalah  energi.pada kesempatan itu kepala Negara  berseru  aagar negara-negara  ASEAN  dapat  mengembangkan  sumberr-sumber  energi  baru bagi wilayah  ini di luar  minyaak bumi  merupakan  energi  yang terbatas  persediaanya  dan tidak  diperbaharui, sementara  kebutuhan akan energi sendiri  terus  meningkat  seiring dengan makin  meningkatnya  kegiatan ekonomi.

Menurut kepala  Negara,  untuk  mengembangkan  sumber  energi  di  luar minyak  di kawasan  ASEAN  ini sebetulnya  bisa sekli. Karena  meskipun tidaak merata, umumnyaa  negaara-negara di kawasan  ASEAN ini mempunyai sumber-sumber  energi  di luar minyak, misalnya  batu bara,  tenaga air,  tenaga panas bumi, ataupun  gambut, disamping  itu, ada pula  sumber  energi terbesar, yakni  tenaga matahari.

Menteri  Transmigrasi  Martono, usai  diterima  presiden  Soeharto  di  Istana  Merdeka  pagi ini, mengatakan  bahwa  pemerintah  akan terus  meningkatkan  transmigrasi  swakarsa  (spontan) dengan  menyerahkan  pelaksanaanya  kepada  pihak swasta. Untuk  tahap  pertama,  badan swasta  penyelenggara  transmigrasi  swakarsaini mungkin  masih bersifat  semi pemerintah, dalam arti struktural tetapi  dibawah pengaturan Departemen  Transmigrasi.

Mulai jam  15.30  sampai  dengan jam 18.00  sore ini, presiden Soeharto  dn Ibu Soeharto mengadakan  acara minum teh  bersama  secara  santai  dengan 70 seniman  di Istana Negara. kepala Negara  pada kesempatan ini  berbicara mengenai  masalah ketahanan  sosial budaya. Dikatakannya  bahwa ketahanan sosial  budaya tidak kalah  pentingnya  daripada  ketaahanan  militer ataupun ketahanan ideologi  dan ketahanan  ekonomi; semua aspek  ketaahanan itu memperkuat ketahanan nsional. Diingatkannya  bahwa  ketahanan sosial budaya  yang kuat adalah sangat penting  untuk menghadap  ancaman-ancaman budaya yang tidak sesuai dengan  kepribadian  bangsa Indonesia.

Dalam acara tatap muka ini Presiden Soeharto menjelaskan   secara  singkatt hasil pebangunan  yang telah  dicapai di bidang  pendidikan.  Tantangan  yang dihadapi  sekarang  adalah bagaimana mengatasi  masalah anak-anak lulusan SD  yang ttidak dapat  melanjutkan sekolah mereka. Disisnilah  para  seniman dapat ikut berperan  untuk mengambil bagian  dalam memberikan latihan-latihan keteramplan  kepada  anak-anak  lulusan SD  yang tidak  dapat meneruskan sekolah  dan masih belum boleh  bekerja sebelum berusia 15  tahun,
Diantara seniman yang hadir  antara lain tampak  Bagong  Kusudiardjo, Affandi, HB  Yassin, sampan Hismanto, Adidharma,  Gesang , dan Asrul  Sani.

Minggu, 12 Maret 1989

Pagi ini di Tapos Presiden Soeharto menerima para peserta rapat Kerja Bank Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Bank Sentral tersebut, adrianus Mooy. Dihadapan 56 orang pejabat Bank Indonesia itu, Kepala Negara menjelaskan mengapa selama ini pemerintah tidak mengijinkan penanaman modal membuka usaha peternakan secara besar-besaran di Indonesia. Menurut Presiden, alasannya tidak lain agar petani kita yang hanya memiliki lahan sempit kurang dari seperempat hektar itu mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan memelihara ternak.

Dijelaskan oleh Presiden bahwa kalau dilihat semata-mata dari sudut ekonomi, maka peternakan besar akan segera dapat menyediakan secara cukup protein hewani yang diperlukan rakyat. Namun bila dilihat dari segi keadilan, maka hal itu tidak cocok. Lebih-lebih kalau kita ingin meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itulah pemerintah mengusahakan supaya usaha peternakan diserahkan kepada petani-petani kecil, sehingga mereka dapat menjalankan  mix farming, tidak hanya mono-culture (pertanian satu jenis).

Diungkapkannya bahwa perusahaan susu PT Nestle pernah mengajukan permohonan untuk mengembangkan perternakan sapi perah secara besar-besaran, 300 sampai 400 ribu ekor, untuk kepentingan pabrik susu bubuknya di Indonesia. Namun secara tegas pemerintah tidak mengizinkan, kerena hal itu akan menutup pemesaran hasil ternak petani kecil. Tetapi untuk mengatasi masalah bahan baku yang dihadapi oleh perusahaa tersebut, pemerintah menganjurkan untuk menjalin kerjasama dengan para petani peternak melalui system “ babak angka” , yaitu PT Nestle menjadi inti dan para peternKn menjadi plasmanya. Usaha itu kemudian dilaksanakan di Jawa Timur.

Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH