50 Inisiatif Pak Harto. Mengakhiri Dualisme Kepemimpinan (6)

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,

”Maka tidak ada satu golongan pun yang menang terhadap yang lain. Sebab yang menang adalah kita bersama. Yang menang adalah kepentingan rakyat, yang menang adalah keadilan dan kebenaran, yang menang adalah kita semua dalam menegakkan kembali UUD 1945. Yang menang adalah Orde Baru.” 

Pak Harto tentang pengangkatannya sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967, dalam Otobiografi “Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya”, 1989.

PASCA TRAGEDI G30S/PKI, situasi dan kondisi Indonesia tak lalu surut dari gonjang-ganjing. Ketidakpuasan masyarakat dan mahasiswa terhadap kepemimpinan Bung Karno mewujud dalam bentuk demonstrasi dan tuntutan bernama Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S/PKI, dan turunkan harga. Inilah artikulasi pesan yang terus menekan Bung Karno sebagai presiden saat itu.

Dinamika kebangsaan ini melahirkan dualisme kepemimpinan yang tidak kalah rumitnya. Bung Karno masih diakui formal sebagai presiden, tapi telah mengalami deteriorisasi. Aksesibilitas terhadap menteri-menterinya sudah tidak leluasa lagi, karena ada Presidium Kabinet yang harus dilibatkan dalam berbagai pengambilan kebijakan. Sementara Pak Harto sebagai Ketua Presidum Kabinet menjadi figur kepemimpinan baru yang mulai menjadi tumpuan harapan masyarakat.

Dualisme kepemimpinan itu berakhir ketika Presiden Soekarno pada 20 Februari 1967 mengeluarkan pengumuman Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI tentang penyerahan kekuasaan pemerintahan yang didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV tahun 1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, maka pemegang Surat Perintah 11 Maret memegang jabatan Presiden. Tanggal 22 Februari 1967 diserahkanlah kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada pengemban ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, Jenderal Soeharto. 

Akhirnya, Sidang Istimewa MPRS di Jakarta pada 7-12 Maret 1967 menuntaskan dualisme kepemimpinan ini. Sidang menghasilkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 yang memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali mandat MPRS dari Presien Seokarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945, serta mengangkat pengemban ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Jenderal Soeharto, sebagai pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum. Pada hari terakhir Sidang istimewa, 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.***



Penulis : Mahfudi

Selengkapnya

50 Inisiatif Pak Harto. Mengaktifkan Kembali Indonesia di PBB (5)

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,

“Saya masih melihat juga ketidakmampuan PBB menangani masalah serta tantangan baru dengan tuntas. Janganlah kita lupa bahwa pada hakikatnya adalah rakyat di seluruh dunia dan bukannya pemerintah-pemerintah yang merupakan warga PBB. Dan dari mereka itulah, warga setiap negara, diperlukan pembaktian yang lebih mendalam kepada cita-cita yang terkandung dalam piagam PBB, agar pemerintahan mereka masing-masing dapat melibatkan diri secara positif dalam segala pekerjaan PBB.”

Pak Harto tentang pentingnya peran PBB mewujudkan perdamaian dunia dalam Otobiografi “

Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya”, 1989.

PERINTAH Presiden Soekarno agar Indonesia keluar dari PBB yang dikeluarkan dalam rapat umum Anti Pangkalan Militer Asing di Jakarta, 7 Januari 1965, membuat Indonesia terisolasi dalam dari pergaulan dunia. Situasi pelik yang dihadapi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan internasional ini merupakan buntut dari politik konfrontasi terhadap Malaysia yang digelorakan Bung Karno. Terlebih ketika Malaysia sedang berusaha masuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.

Situasi politik mulai berubah pasca Sidang Umum MPRS IV dan Presiden Soekarno membentuk Kabinet Ampera. Letjen Soeharto (Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan) sebagai Ketua Presidum Kabinet Ampera memandang penting bagi Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari pergaulan warga dunia. Maka, Pak Harto mengaktifkan kembali Indonesia di PBB dengan mengirimkan delegasi ke Sidang Umum PBB. Setelah melalui jalan berliku, pada 28 September 1966 Indonesia kembali aktif di PBB dan turut serta dalam Sidang Majelis Umum.***

Penulis : Mahfudi

Selengkapnya

50 Inisiatif Pak Harto. Membubarkan PKI dan Melarang Komunisme

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,

“Surat Perintah 11 Maret itu mulamula, dan nampak dalam kurun waktu –membuat mereka bertempik sorak kesenangan–. Dikiranya SP 11 Maret adalah penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority. Padahal tidak! SP 11 Maret adalah suatu perintah pengamanan, perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Demikian kataku waktu melantik kabinet. Kecuali itu, perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal itu.” 

Bung Karno 

dalam Pidatonya “Jangan Sekali-Sekali Melupakan Sejarah”, 17 Agustus 1966

INDONESIA berada dalam kemelut nasional pascakudeta gagal Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat (AD) dibunuh orang-orang PKI secara keji. Jasad mereka dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya, di pinggiran timur Jakarta. Mayjen Soeharto menjadi 􀏐igur sentral yang berhasil mematahkan usaha-usaha PKI untuk mengganti kepemimpinan nasional.

Dengan inisiatifnya, ia melakukan konsolidasi terhadap TNI AD yang masih setia terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan secara cepat menghancurkan usaha-usaha PKI untuk menguasai negara melalui kudeta penuh darah. Inisiatif yang diambil Pak Harto guna mematahkan G30S/PKI sesungguhnya memperoleh kewenangan legal dari Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi pada masa itu. Kala kemelut kian memuncak, 

Bung Karno pun mempercayakan pemulihan ketertiban dan keamanan kepada Pak Harto. Berbekal Surat Perintah 11 Maret 1996 (Supersemar), yakni surat perintah yang dikeluarkan Bung Karno untuk Pak Harto, Letjen Soeharto segera mengambil inisiatif membubarkan PKI. Supersemar praktis hanya digunakan Pak Harto untuk melakukan dua hal : membubarkan PKI beserta underbouw-nya dan memproses hukum menteri-menteri yang terindikasi terlibat G30S/PKI. Sidang Umum MPRS IV tanggal 20 Juni 1966 kemudian menguatkan Supersemar sebagai payung hukum. 

Dengan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, maka pembubaran PKI yang dilakukan dengan Supersemar, juga dikukuhkan menjadi produk hukum. TAP itu pun melarang kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham dan ajaran Komunisme-Marxisme-Leninisme di Indonesia. Bung Karno menyebut penetapan Supersemar oleh MPRS sebagai “Plong yang ketiga” dari suasana hati dirinya saat itu.***


Penulis : Mahfudi

Selengkapnya

50 Inisiatif Pak Harto. Memulihkan Hubungan Baik Pasca DWIKORA

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

Abdul Razak kepada Pak Harto. Ia menyambut baik undangan itu, mereka bertemu di Kesultanan Pahang, Malaysia, dalam suasana penuh persahabatan. Rupanya Tun Razak ingin membalas kebaikan hati Pak Harto yang telah mengantarnya selama di Surakarta beberapa waktu silam. Saya yakin hubungan baik yang kembali tersambung antara Indonesia dan Malaysia pasca Dwikora, salah satunya disebabkan hubungan personal yang bagus di antara kedua tokoh ini.” 

Des Alwi tentang Hubungan antara Pak Harto dan Tun Abdul Razak 

dalam “Pak Harto The Untold Stories”, 2009.

DUA saudara serumpun, Indonesia dan Malaysia, dipantik konflik. Maka, diserukan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada 3 Mei 1964 oleh Bung Karno di muka apel besar sukarelawan di Jakarta. Isinya : ganyang Malaysia. Lalu, 16 Mei 1964, dibentuk Komando Gabungan bernama Komando Siaga yang kemudian disempurnakan menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Mencoba mengulang strategi Operasi Trikora, Kolaga melakukan serangkaian infiltrasi ke wilayah Kalimantan Utara dan Malaysia barat. Namun hasilnya tak segemilang Operasi. 

Mandala di Irian Barat. Bahkan kon􀏐lik kian memanas dipicu peristiwa Usman dan Harun, dua prajurit KKO yang tertangkap saat melakukan penyusupan dan dihukum gantung di Singapura. Tak ingin larut dalam konfrontasi berkepanjangan, 

Pak Harto yang tampil menjadi Pejabat Presiden berinisiatif menyelesaikan konflik dengan cara memulihkan hubungan baik. Tanggal 2 Juni 1966, Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. 

Dibalas Pemerintah Singapura dengan mengirimkan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan perundingan di Bangkok, 29 Mei-1 Juni 1966. Hasilnya, 

Perjanjian Bangkok yang berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk menghentikan tindak permusuhan dan memulihkan hubungan diplomatik serta penegasan kembali masyarakat Sabah yang telah memutuskan bergabung dengan Federasi Malaysia. Persetujuan atas hasil perundingan Bangkok ditandatangani di Jakarta, 11 Agustus 1966, oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Rajak (Malaysia) disaksikan langsung Ketua Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto. Namun hal menarik, 

Pak Harto ternyata cukup bersahabat dengan Tun Abdul Razak. Dan ketika keduanya sama-sama menempati pucuk kepemimpinan di negaranya masing-masing, mereka memanfaatkan persahabatan itu sebagai dasar inisiatif dalam pemulihan hubungan antarbangsa serumpun itu.***

Penulis : Mahfudi

Selengkapnya

50 Inisiatif Pak Harto. Menghormati Para Pahlawan TRIKORA dengan Beasiswa

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

“Pada waktu saya menjadi Panglima Mandala, banyak prajurit yang gugur. Anak mereka menjadi yatim. Yang tinggal adalah ibu-ibu mereka. Siapa yang bertanggung jawab atas anak-anak yatim itu? Benar, tugas negara. Tetapi saya, sebagai komandannya, terpanggil untuk menempatkan diri sebagai ganti ayah-ayah mereka itu. Maka saya mendirikan sebuah yayasan, Yayasan Trikora namanya.” 

Pak Harto tentang Pembentukan Yayasan Trikora 

dalam Otobiografi “Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya”, 1989.

KEENGGANAN Belanda mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia dijawab Presiden Soekarno dengan seruan Tri Komando Rakyat (Trikora) dalam sebuah rapat raksasa di Yogyakarta, 19 Desember 1961. Trikora memuncaki usaha gigih Indonesia menyatukan seluruh wilayah NKRI pasca Konferensi Meja Bundar (KMB), Desember 1949.

Pemerintah lalu membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962. Mayor Jenderal Soeharto menjadi Panglima Komandonya. Operasi Mandala adalah operasi besar militer pertama yang memadukan kekuatan Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, bahkan warga sipil yang tergabung dalam kelompok-kelompok sukarelawan. Targetnya, paling lambat tanggal 17 Agustus 1962 bendera Merah Putih sudah harus berkibar di Irian Barat.

Kepemimpinan dan keahlian strategi Pak Harto diperlihatkan dalam Operasi Mandala. Ia mengembangkan tiga tahap operasi militer : infiltrasi, eksploitasi, konsolidasi. Tapi sebelum fase eksploitasi bersandi Operasi Jayawijaya terlaksana, Mayjen Soeharto menerima perintah penghentian tembak menembak pada 18 Agustus 1962. Pasalnya, perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda di Markas PBB tanggal 15 Agustus 1962 berhasil mencapai sejumlah kesepakatan. Penyelesaian Irian Barat dilakukan mengikuti Persetujuan New York itu.

Menandai keberhasilan membebaskan Irian Barat, Presiden Soekarno menggagas pembuatan Tugu Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng, Jakarta. Sementara Pak Harto bersama sejumlah tokoh Trikora berinisiatif mendirikan Yayasan Trikora tanggal 2 Mei 1963, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Modal awal yayasan diperoleh dari bantuan Bung Karno sebesar Rp 30 Juta.

Sejak tahun 1963 hingga 1993, tidak kurang dari 326 anak telah dibantu Yayasan Trikora menyelesaikan pendidikannya, mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Bahkan dalam perkembangannya, penerima beasiswa bukan saja putera-puteri kusuma bangsa yang gugur dalam Operasi Trikora, tapi juga Operasi Seroja di Timor Timur serta operasi militer di Aceh. Inilah inisiatif Pak Harto dalam menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa.***

Penulis : Mahfudi

Selengkapnya

50 Inisiatif Pak Harto. Membuka Mata Dunia

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,

“Seketika itu saya berpikir, ‘bahan apa yang akan digunakan Palar, Wakil RI di PBB, untuk menjawab pernyataan pihak Belanda itu? Maka muncullah keputusan dalam pikiran saya : Kita harus melakukan serangan pada siang hari, supaya bisa menunjukkan pada dunia kebohongan si Belanda itu’.”

Pak Harto tentang Serangan Oemoem 1 Maret 1949 dalam Otobiografi “Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya”, 1989.

SERANGAN Oemoem (SO) 1 Maret 1949 dilancarkan pasukan TNI dengan dukungan penuh rakyat Yogyakarta dan mendapat restu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dipimpin Komandan Wehrkreise (Wilayah pertempuran) III Letkol Soeharto, serangan bersifat pendadakan yang dimulai pukul 06.00 pagi itu berhasil menguasai Kota Yogyakarta selama 6 jam. Para pejuang baru keluar dari Kota Yogyakarta dan meninggalkan basis pasukan Belanda yang porak poranda pada pukul 13.00.

Sebagai Komandan Wehrkreise III, selain mengkonsolidasikan kekuatan perjuangan yang tersebar di penjuru Kota Yogyakarta dan sekitarnya, Letkol Soeharto juga diberi kekuasaan untuk mengambil inisiatif sesuai keadaan dan kemampuan masing-masing. Tercatat empat kali pasukannya menyerang pos-pos militer Belanda kala malam hari. Tapi, hasilnya kurang signi􀏐ikan dalam strategi perjuangan menyeluruh bangsa Indonesia, sehinga perlu strategi baru yang lebih berdampak psikologis maupun politis.

Letkol Soeharto yang dijuluki Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai “Bunga Pertempuran” lalu menggelar serangan lebih besar dan lebih signi􀏐ikan di siang hari dengan melibatkan ribuan pejuang dan rakyat bertanda janur kuning terikat di lengan. Inilah jawaban atas pernyataan dusta Belanda dalam perdebatan di PBB yang menyebutkan agresi militer kedua mereka yang disebut Aksi Polisionil bersandi Operatie Kraai (Operasi Gagak) pada 19 Desember 1948 berhasil menguasai ibukota RI di Yogyakarta. Para pemimpin RI ditawan, lalu diasingkan keluar Yogyakarta. Belanda mengklaim, Republik Indonesia yang baru berdiri seumur jagung telah tamat usianya.

SO 1 Maret 1949 adalah strategi public relations yang amat efektif. Moral perjuangan rakyat dan tentara Indonesia bangkit lagi. Dunia internasional kembali menaruh perhatian terhadap perjuangan Indonesia. Dan akhirnya memaksa Belanda untuk datang ke meja perundingan. Secara marathon, perjanjian perdamaian ditandatangani, mulai Perjanjian Roem-Roiyen pada Mei 1949, Konferensi Meja Bundar (KMB) Agustus 1949, dan berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949.***

Penulis : Mahfudi

Selengkapnya

50 Inisiatif Pak Harto, Peradaban Indonesia

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,

Para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) telah merumuskan sebuah formulasi peradaban macam apakah yang hendak diwujudkan setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Rumusan tersebut tertuang dalam Preambule dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pada intinya adalah Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Setiap anak bangsa senantiasa terpanggil untuk berkontribusi terhadap terwujudnya bangunan peradaban Indonesia ini. Demikian pula Pak Harto –panggilan akrab Jenderal Besar HM Soeharto (1921-2008) Presiden Kedua RI (1967-1998)– berkontribusi dengan serangkaian inisiatif yang diyakini sebagai ikhtiar peradaban. Inisiatif–inisiatif tersebut terangkai sebagai Paradigma Pembangunan Nasional yang terencana, bertahap, dan berjangka panjang. Pak Harto mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, dan atas kinerjanya yang luar biasa ini MPR menobatkannya sebagai Bapak Pembangunan. Dan hasilnya, ketika merayakan setengah abad usia kemerdekaannya pada 1995 Indonesia mulai menjelma sebagai Negara Macan Baru di Asia.

Penulis : Mahfudi

Selengkapnya

Tentang 50 Inisiatif Pak Harto untuk Indonesia dan Dunia

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,

Kata Inisiatif berasal dari kata bahasa Inggris, Inititiative, yang ternyata memiliki arti kompleks. The Free Dictionary menyatakan bahwa initiative is the power or ability to begin or to follow through energetically without prompting or direction from others; on one’s own (kekuatan atau kemampuan untuk memulai atau meneruskan suatu perbuatan dengan penuh energi tanpa petunjuk dari yang lain; atau atas kehendak sendiri). 

Cambridges Dictionary menyatakan bahwa Initiative is a new plan or process to achieve something or solve a problem (sebuah rencana atau proses baru untuk mencapai sesuatu atau untuk memecahkan suatu masalah). 

Dengan demikian, inisiatif tidaklah sama dengan gagasan baru yang muncul dari seseorang, inisiatif berhubungan dengan kemampuan menghadirkan suatu terobosan yang didalamnya mengandung tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu masalah.

Dalam pengertian inilah, inisiatif Pak Harto diartikan sebagai kemampuan Pak Harto menghadirkan dan memastikan gagasan, pemikiran, bahkan tindakan yang mengandung konsekuensi atau tanggungjawab, dapat diwujudkan dengan maksud untuk meraih suatu pencapaian tertentu atau mengatasi masalah tertentu (utamanya masalah kehidupan berbangsa dan bernegara).

Penulis : Mahfudi

Selengkapnya