PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Langkah Pak Harto 3 Oktober 1965 - 3 Oktober 1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,


Minggu, 3 Oktober 1965
Pada pukul 1.30 dini hari, Presiden Soekarno mengeluarka keputusan yang memerintahkan  agar pasukan Batalyon 454/Diponegoro menyerah kepada Kostrad. Melalui keputusan itu pula dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban  (Kopkamtib) dengan Pangkostrad Mayjen. Soeharto sebagai pangliamanya. Tampaknya keputusan ini telah dikeluarkan karena pertimbangan bahwa kota Jakarta berada dalam situasi tegang, sementara kutukan dari rakyat terhadap Gerakan Tigapuluh September mulai terdengar dimana-mana. Dalam keadaan demikian, pertumpahan darah terasa mengancam disetiap saat.
Sementara operasi pembersihan terhadap pemberontakan berjalan terus, Jenderal Soeharto juga tanpa henti mencari keterangan tentang nasib enam perwira tinggi dan satu perwira pertama AD yang diculik. berkat bantuan Agen Polisi Tinggkat II Sukitman, yang ditangkap oleh pasukan pemberontak, dan rakyat sekitar Lubang Buaya, Jakarta, ditemukanlah sumur tua tempat tubuh para perwira tersebut disembunyikan PKI.

Senin, 3 Oktober 1977
Bantuan Presiden Soeharto sebesar Rp 57 juta kepada para transmigran di kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, telah disalurkan dalam usaha pengadaan bibit unggul tanaman jangka pendek, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, termasuk biaya survei dan penelitian penanaman bibit. Bantuan tersebut disalurkan melalui Gubernur Sulawesi Selatan dan pelaksanaan kegiatannya diserahkan kepada instansi-instansi yang ada sangkut pautnya dalam pengadaan bibit unggul, sesuai pelaksanaan musim tanam dan kondisi daerah setempat. Demikian penjelasan Kakanwil Transmigrasi Sulawesi Selatan, Hartono Padmowiryono.
Menteri Pertanian Thojib Hadiwidjaja hari ini telah melaporkan hasil peninjauannya dari udara di daerah pertanian di Pulau Jawa dan Madura kepada Presiden Soeharto di Bina Graha. Dalam laporannya dikemukakan bahwa telah terlihat kekeringan dibeberapa daerah di Pulau Jawa dan Madura. Kekeringan yang paling hebat melanda bagian selatan Pulau Jawa, mulai dari daerah Cilacap, Kebumen sampai ke daerah Purwokerto. Oleh karena itu daerah yang mengalami kekeringan tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Dalam rangka ini Pemerintah sudah mempersiapkan pengadaan proyek padat karya di daerah-daerah kekeringan tersebut. Dikatakannya pula bahwa maslah kekurangan pangan di beberapa kecamatan daerah Karawang juga telah dilaporkan kepada Presiden Soeharto.

Rabu, 3 Oktober 1979
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto memimpin  sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang berlangsung di Bina Graha. Sidang hari ini antara lain telah membahas masalah pengadaan pangan. Sidang antara lain memutuskan untuk menaikkan harga dasar pembelian gabah keringgiling dari para petani mulai panen yang akan datang. Kenaikkan itu adalah sebesar sepuluh rupiah untuk setiap kilogram, yaitu dari Rp95,- menjadi Rp105,-. Maksud Pemerintah dengan menaikkan harga gabah ini adalah agar para petani dapat menikmati harga yang lebih baik.

Sabtu, 3 Oktober 1981
Bertempat di Bina Graha, pukul 10.30 pagi ini Presiden Soeharto menerima Menteri Agama, Alamsyah Ratu Perwiranegara. Menteri Alamsyah melaporkan kepada Presiden bahwa jumlah jamaah haji Indonesia tahun 1981 adalah 66.767 orang dan yang meninggal dunia hingga kemarin adalah 442 orang.

Senin, 3 Oktober 1983
Menteri Perindustrian, Hartarto, dan Menteri Tenaga Kerja, Sudomo, menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini. Selesai menghadap, Menteri Hartarto mengatakan bahwa Kepala Negara menginginkan agar kemampuan pabrik mesin tenun yang ada di Jawa Tengah dimanfaatkan secara nasional. Selain itu diminta juga oleh Presiden agar Departemen Perindustrian memperhatikan mutu pelayanan purna-jual dan teknologi mesin tenun yang dihasilkan. Mengenai hal yang terakhir itu, Presiden menganjurkan pihak pengusaha agar terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga mesin-mesin tekstil yang mereka produksi dapat setiap perkembangan di bidang pertenunan.
Ditempat yang sama siang ini Presiden menerima Menteri Muda Peningkatan Produksi Perikanan dan peternakan, Prof JH Hutasoit, dan Direktur Jenderal Perikanan, Abdul Rachman. Mereka menghadap Kepala Negara untuk melaporkan keberangkatan mereka ke Roma guna menghadiri sidang komite perikanan yang diselenggarakan FAO. Kepala Negara berpesan agar dalam sidang itu Indonesia tidak terjebak dengan hal-hal yang berada diluar kepentingan Indonesia.

Rabu, 3 Oktober 1984
Stelah memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin, siang ini Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan IV. Tampak menghadiri pertemuan yang berlangsung di Bina Graha itu, Menko Ekuin Ali Wardhana, Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas JB Sumarlin, Menteri Perhubungan Rusmin Nuryadin, dan Menteri Perindustrian Hartarto.
Pertemuan penting ini secara khusus telah membahas masalah sarana perhubungan, terutama menyangkut perkembangan dan pembangunan galangan kapal di Indonesia.

Jum,at, 3 Oktober 1986
Menteri Perdagangan Rachmat Saleh, Menteri Keuangan ad interim JB Sumarlin dan Gubernur Bank Indonesia Arifin Siregar hari ini secara bersama-sama  mengeluarkan tiga Surat Keputusan. Ketiga Surat Keputusan itu adalah No. 273/Kpb/X/86, No. 829/KMK.01/1986, dan No. 19/16/KEP/6BI. Secara keseluruhan ketiga surat keputusan itu menetapkan kebijaksanaan baru yang menghapuskan pemeriksaan pabean terhadap semua barang ekspor. Kebijaksanaan ini dikeluarkan dalam rangka usaha pemerintah untuk lebih mendorong dan meningkatkan ekspor non-migas.

Sabtu, 3 Oktober 1987
Indonesia akan tetap menggunakan jasa Amerika Serikat bagi peluncuran satelit Palapa B-2R setelah Bank Exim AS berjanji untuk memenuhi semua permintaan Indonesia bagi peluncuran tersebut. Demikian dikatakan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Achmad Tahir, setelah menghadap Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha. Lebih jauh dikemukakan oleh Achmad Tahir bahwa permintaan Indonesia itu mencakup keseluruhan biaya peluncuran Palapa B-2R. Dalam hubungan ini Bank Exim telah menawarkan kredit sebesar US$132,7 juta, padahal Indonesia hanya meminta sebanyak US$130 juta. Peluncuran satelit tersebut tetap dilakukan pada bulan Oktober 1990.

Senin, 3 Oktober 1988
Sehubungan dengan wafatnya Sultan Hamengkubuwono IX di Washington DC, Amerika Serikat, hari ini Presiden atass nama keluarga, pemerintah dan rakyat Indonesia menyatakan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya. Dalam hubungan ini Presiden Soeharto telah memutuskan untuk menyelenggarakan upacara pemakaman secara kenegaraan untuk Sultan Hamengkubuwono IX.
Sebagai hassil pembicaraan antara Presiden Soeharto dengan Kanselir Helmut Kohl, sebuah perusahaan Jerman, Standard Eletrik Lorenz AG, menyatakan kesediaannya membantu perluasan telekomunikasi di Indonesia. Bantuan ini berupa pinjaman lunak yang disertai persyaratan lunak, baik tingkat bunga maupun tenggang waktu pembayarannya. Jaringan yang ingin dibangun oleh perusahaan ini menggunakan sistem D-12, sedangkan perusahaan Jerman lainnya yang telah membantu pembangunan telekomunikasi di Indonesia, yakni Siemens AG, menggunakan sistem telepon digital.

Selasa, 3 Oktober 1989
Para pengurus baru DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dibawah pimpinan Ketua Umum Ismail Hasan Metareum, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Mereka menghadap Presiden untuk memperkenalkan diri setelah mereka ditetapkan oleh muktamar PPP baru-baru ini untuk duduk dalam DPP  partai berlambang bintang itu. Kesempatan itu sekaligus juga mereka manfaatkan untuk melaporkan hasil-hasil muktamar tersebut.
Kepada mereka Kepala Negara meminta untuk menekankan pendidikan politik kepada warga dan pendukungnya, disamping membudayakan mekanisme Demokrasi Pancasila. Presiden menambahkan bahwa melalui pendidikan politik itu,  warga dan pendukung PPP  diharapkan bisa disadarkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Presiden juga meminta supaya keluarga besar PPP ikut menjaga stabilitas politik.

Rabu, 3 Oktober 1990
Sidang kabinet terbatas di bidang Ekuin yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dilaksanakan pagi ini selama satu setengah jam di Bina Graha. Didalam sidang ini Presiden memutuskan untuk menaikkan harga dasar pembelian gabah oleh Bulog dari KUD dan sumber lainnya. Pada tingkat KUD harga gabah dinaikkan dari Rp270’- menjadi Rp295,- per kilogram, sementara harga pembelian Bulog dari KUD dinaikkan dari Rp282,70 menjadi Rp310,-. Harga pembelian Bulog dari sumber non-KUD naik dari Rp277,70 menjadi Rp305 untuk setiap kilogramnya. Mengikuti kenaikkan itu, dinaikkan pula harga pupuk, yaitu pupuk urea dan ZA naik dari Rp185,- per kilogram menjadi Rp210,-, sedangkan KCL dan TSP naik dari Rp210,- menjadi Rp260,-.
Selain itu diputuskan pula adanya pengetatan pemberian kredit dalam rangka menekan inflasi yang pada bulan September mencapai 0,51%, sementara pada bulan Agustus sebesar 0,59%. Perubahan kebijaksanaan diberlakukan dalam hal impor truk. Dalam hal ini, karena kekurangan truk didalam negeri, Presiden memutuskan untuk mengizinkan  impor truk dalam bentuk jadi (built up).

Kamis, 3 Oktober 1991
Presiden  Soeharto dan Ibu Tien pukul 11.30 hari ini menyambut kedatangan Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko dalam suatu upacara kebesaran militer di halaman Istana Merdeka. Pasangan kekaisaran Jepang ini akan berada di Indonesia selama empat hari. Setelah mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden dan Ibu Soeharto di Ruang Jepara Istana Merdeka, Kaisar Akihito menyerahkan cinderamata kepada Presiden dan Ibu Soeharto berupa ikan Koi (Mas) jenis baru, yaitu hasil persilangan antara ikan Koi Jepang dengan ikan Koi Indonesia.
Mlam ini Presiden Soeharto dan Ibu Tien menyelenggarakan santap malam kenegaraan untuk menghormat Kaisar Jepang dan permaisurinya di Istana Negara. Jamuan makan ini dimeriahkna dengan peertunjukkan kesenian dari beberapa daerah.

Sabtu, 3 Oktober 1992
Presiden Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina Pebabri, hari ini membuka Munas Pepabri ke-10 di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam sambutanya, Kepala Negara meminta pengurus Pepabri untuk memikirkan kesempatan kerja bagi anggotanya terutama yang masih produktif. Namun diingatkan pemanfaatan para purnawirawan itu jangan sampai mendesak peluang kesempatan kerja para pemuda yang masih produktif. Apalagi jumlah mereka besar sekali. Para purnawirawan itu dapat dianggap sebagai tenaga kerja yang terlatih, sehingga merupakan salah satu kekuatan nasional. Untuk itu harus dirancang secara baik terutama antara DPP Pepabri, Mabes ABRI, Departemen Hankam dan Departemen Tenaga Kerja.

Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid
Penyusun : Rayvan Lesilolo