Senin, 4 Oktober 1965
Dalam masyarakat
beredar anggapan bahwa AURI berada dibalik penghianatan PKI; olwh swbab itu
melalui RRI Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan yang bersifat membela
AURI. Presiden menegaskan dalam siaran RRI itu, bahwa: 1. Tuduhan bahwa AURI
tersangkut dalam G-30-S adalah tidak benar; 2. Kepergiannya ke Pangkalan Angkat
Udara Halim adalah atas kemauannya sendiri; dan 3. Harus waspada jangan sampai
AU dan AD dapat diadudomba.
Pada jam 9.00
pagi PangkostradMayjen. Soeharto telah berada di Lubang Buaya untuk menyaksikan
sendiri pengangkatan jenazah enam perwira tinggi dan satu perwira pertama AD
dari seebuah sumur tua. Dengan bantuan anggota Kipam (Kesatuan Intai Para
Amfibi) KKO-AL dan rakyat setempat, jenazah para perwira TNI-AD yang menjadi
korban keganasan PKI itu dapat dikeluarkan satu demi satu. Pengangkatan jenazah
baru selesai lebih-kurang pukul 2.00 siang. Selesai pengangkatan tersebut,
Jenderal Soeharto memberikan komentar: “...jelas betapa kejam dan biadapnya
aniaya yang dilakukan oleh petualang-petualang Gerakan 30 September. Ketujuh
jenazah Pahlawan Revolusi, enam Jenderal dan seorang perwira pertama, ditemukan
dalam keadaan tubuh yang jelas penuh luka karena siksaan. Bekas luka disekujur
tubuh akibat siksaan sebelum ditembak mati masih membalur pada tubuh-tubuh
pahlawan kita”. Selanjutnya dikatakannya, “... karena Lubang Buaya jelas berada
di kawasan AURI, jelas ada oknum AURI yang terlibat. Saya minta pimpinan AURI
segera mengambil tindakan terhadap anggotanya yang melanggar sumpah prajurit”.
Selasa, 4
Oktober 1966
Dlam sambutannya
menyongsing ulang tahun ABRI ke-21, 5 Oktober 1966, yanng disiarkan secara
langsung oleh TVRI Menutama Hankam/Menpangad Jenderal Soeharto mengatakan bahwa
kekuatan utama Angkatan Bersenjata sepanjang perrjuangan kemerdekaan terletak
pada persatuan, kesadaran kebangsaan dan kewaspadaan mengamankan dan
mengamalkan falsafah Pancasila.
Sabtu, 4 Oktober
1970
Dalam musyawarah
komando yang dihadiri oleh perwira tinggi Angkatan Bersenjata, Menhankam
Jenderal Soeharto memberikan penjelasan tentang pelaksanaan reorganisasi dalam
Departemen Hankam. Reorganisasi ini merupakan pelaksanaan dari surat keputusan
Presiden No. 132 tahun 1969, yang antara lain menetapkan integrasi Angkatan Bersenjata.
Musyawarah Alim
Ulama se-Indonesiayang telah berlangsung beberapa hari di Gedung Pola, Jakarta,
hari ini ditutup. Dalam amanat tertulisnya dalam pada penutupan ini Presiden
Soeharto antara lain mengatakan bahwa islam adalah agama kemajuan sesuai dengan
ajaran-ajaran Al-Qur’an yang didalamnya banyak menitikberatkan pada soal-soal
pembangunan masyarakat. Oleh karena itu Presiden Soeharto mengajak para
alim-ulama, pemimpin-pemimpin islam untuk lebih memperhatikan kehidupan
manusia. Menurut Presiden, partisipasi umat islam sangatlah menentukan bagi
berhasilnya pembangunan di negeri kita.
Oleh sebab itu
Presiden mengharapkan agar para ulama dapat merealisasikan hasil-hasil
musyawarah dalam bidang amaliyah sosial Islam. Pada kesempatan itu, Presiden Soeharto
juga berbicara tentang kemunduran umat Islam di Indonesia, sebagaimana yang
banyak disinggung oleh peserta musyawarah. Dalam hal ini Presiden berpendapat
bahwa kemunduran itu disebabkan karena oleh kurangnya kita memperhatikan
masalah kehidupan manusia secara lahiriah.
Selasa, 4
Oktober 1977
Presiden
Soeharto menginstruksikan keapada seluruh daerah untuk mengikuti perkembangan
daerahnya masing-masing dalam menghadapi masalah paceklik akibat serangan hama
dan kekeringan sekarang ini, dan segera melaporkan jika terjadi gejala-gejala
kekurangan pangan, sehingga dapat segera ditanggulanggi. Demikian instruksi
Presiden Soeharto dalam sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang
berkangsung pagi ini. Dalam sidang itu juga telah ditentukan prosedur operasi
standard daripada penanggulangan itu. Pertama, bagi daerah yang tidak mungkin
ditanami padi, petani setempat harus diarahkan untuk menanam palawija, seperti
ketela, jagung dan lain-lain sebagainya. Kedua, jika penanaman palawija tidak
dimungkinkan, maka tenaga kerja petani harus di manfaatkan untuk proyek padat
karya yang sesuai dengan keperluan pembangunan setempat, seperti proyek
pengairan, penghijauan dan pembangunan jalan. Ketiga, jika proyek padat karya
tidak mungkin, maka pemerintah akan menyediakan bantuan pangan dalam bentuk
lumbung-lumbung pangan yang diisi dengan beras atau pangan lainnya, yang bisa
dipinjam oleh petani dan dikembalikan lagi secara mencicil stelah panen tiba.
Keempat, bagi petani yang benar-benar tidak mampu disediakan bantuan dari
Departeman Sosial dan bilamana perlu diusahakan bantuan Presiden. Kelima,
kredit candak-kulak perlu ditingkatkan, tetapi harus dijaga jangan sampai uang
pinjaman itu habis dimakan dan tidak dipergunakan untuk berdagang.
Rabu, 4 Oktober
1978
Bertempat di Bina
Graha, jam 09.00 pagi ini Presiden Soeharto membuka Lokakarya Nasional
Pembinaan Generasi Muda. Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa
sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan pengikat bangsa dan masyarakat
kita yang majemuk ini. Pancasila benar-benar merupakan rangkuman yang padat dan
padu dari cita-cita yang hidup dalam kalbu bangsa kita. Adanya
perristiwa-peristiwa destruktif dan perorangan terhadap kesaktian Pancaslia,
sebenarnya adalah karena masih ada orang-orang yang belum menghayati dan
mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu, untuk menghindari krisis dan kemelut
seperti yang pernah terjadi pada masa-masa lalu, kita harus memasyarakatkan
Pancasila agar benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bangsa
Indonesia.
Khusus mengenai
generasi muda, Presiden Soeharto me gemukakan bahwa bangsa kita akan mengalami
kemunduran dan kehilangan ekan dinamis apabila generasi muda hanya menjadi
“pengekor” dan bukan “pelopor”. Apa yang kita harapkan tidak lebih dari
terpeliharanya keutuhan dan kelestarian bangsa kita, sehingga dalam mengejar
kemajuan kita tidak perlu terhambat oleh hal-hal yang bersifat membuang-buang waktu,
pikiran dan tenaga. Untuk itu, demikian ditegaskannya, perlu pada usaha-usaha
dari generasi muda sendiri untuk menghilangkan faktor-faktor yang memecah belah
generasi muda.
Kamis, 4 Oktober
1979
Presiden
Soeharto hari ini memutuskan untuk membentuk Team Koordinasi Penanganan Masalah
Tanah yang secara langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Team yang
diketahui Menteri Negara PAN itu diberi tugas untuk mengadakan penelitian dalam
masalah tanah, Selain itu, team juga berwenag menyusun dan menyiapkan
bahan-bahan bagi perumusan kebijaksanaan pemerintah dalam masalah tanah
berdasarkan undang-undang yang berlaku. Demikian dikatakan Menteri PAN,
Sumarlin, setelah menghadap Kepala Negara di Bina Graha siang ini.
Sabtu, 4 Oktober
1980
Presiden
Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Pertambangan Energi Subroto, agar
mempelajari sistem Filipina mengembangkan sumber energi panas bumi. Di ASEAN,
Filipina merupakan negara yang termaju dalam hal ini, karena negeri itu sudah
membangun sumber tenaga panas buminya sejak tahun 1973/1974. Kini tenaga panas
bumi Filipina berkekuatan 4.500 megawatt. Demikian dikatakan Prof Subroto
setelah menghadap Presiden di Cendana pagi ini. Dalam pertemuan dengan Presiden
itu hadir pula Direktur Utama Pertamina, Piet Haryono, dan Menteri/Sekretaris
Negara, Sudharmono.
Senin, 4 Oktober
1982
Dalam sidang
kabinet terbatas bidang Ekuin yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pagi ini di
Bina Graha telah diambil keputusan untuk memberikan berbagai bantuan kepada
petani dalam menghadapi musim tanam di musim penghujan mulai bulan ini. Bantuan
yang berupa bibit, penyediaan pupuk yang cukup, penyediaan beras dalam menghadapi
paceklik, dan proyek padat karya itu, khususnya diberikan untuk daerah-daerah
yang memberikan yang menderita akibat kekeringan.
Bertempat di
Bina Graha, pukul 13.00 siang ini, Presiden Soeharto mnerima pimpinan baru
DPR/MPR, yaitu Ketua Amirmachmud, para Wakil Ketua Kharis Suhud, Amir Murtono,
Nuddin Lubis, Hardjanto Sumodisastro, Sunandar Priyosudarmo, dan Sekretaris
Jenderal Wang Suwandi. Mereka berkunjung untuk bersilaturrahmi dengan Kepala
Negara sehubungan dengan baru terpilihnya mereka menjamin pimpinan MPR/DPR.
Kamis, 4 Oktober
1984
Presiden
Soeharto menginstruksikan kepada segenap menteri dalam bidang Kesra untuk
membahas secara mendalam cara-cara mengatasi berbagai hal yang dapat merusak
moral, mental, dan iman masyarakat. Secara khusus Presiden mengharapkan Departemen Penerangan dan Dewan Film Nasional
ikut memberikan perhatian dalam mengatasi masalah pornografi dan sadisme.
Sehubungan dengan itu, Kepala Negara mengharapkan agar Pancasila tidak hanya menjadi
falsafah atau tema-tema dalam pidato saja, tetapi benar-benar dapat terlihat
dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian
dikatakan Menteri Koordinator bidang Kesra, Alamsyah Ratu Perwiranegara,
setelah mengahadap Presiden pagi ini di Bina Graha. Dalam pertemuan itu ia
telah melaporkan berbagai masalah dalam bidang kesejahteraan rakyat, termasuk
soal berkembangnya pornografi dan sadisme dalam masyarakat di kota-kota besar
belakngan ini. Masalah ini akan dibahas lebih jauh dlaam sidang koordinasi
dengan sejumlah menteri terkait minggu depan.
Rabu, 4 Oktober
1989
Departemen Luar
Negeri hari ini membenarkan bahwa Presiden Soeharto telah menyampaikan ucapan
selamat kepada Presiden Yang Shangkun sehubungan dengan ulang tahun yang ke-40
RRC pada tanggal 1 Oktober. Ucapan selamat itu dikirimkan melalui Perwakilan
Tetap RI di PBB.
Didalam sidang
kabinet terbatas bidang Ekuin yang dipimpin Presiden Soeharto di Bina Graha
hari ini, Pemerintah mengelurkan kebijaksanaan baru tentang penyederhanaan
beberapa prosedur, yang memberikan berbagai kemudahan bagi peningkatan hubungan
ekonomi dan perdagangan RI dengan Uni Soviet serta negara-negara Eropa Timur.
Kemudahan yang diberikan berdasarkan keputusan itu mencakup bidang imigrasi dan
perhubungan laut.
Sumber
: Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Penyusun
: Rayvan Lesilolo
