Presiden Soeharto membuka sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,,,,,

Selasa, 15 Juli 1975 --- Tepat pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto membuka  sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha. Menneg Ekuin Wdjojo Nitisastro memberi penjelasan tentang hasil-hasil di bdang ekonomi yang dicapai Indonesia dari kunjungan Presiden Soeharto dan rombongan ke beberapa negara pada akhir Juni hingga awal Juli lalu.

Hasil yang dicapai di Iran adalah berupa kesepakatan Iran untuk meningkatkan hubungan perdagangan langsung kedua negaa. Dalam kaitan ini Indonesia akan mengambil langkah-langkah lbih lanjut, yaitu dengan mengirimkan misi perdagangan ke negeri yang dipimpin oleh Shah Iran itu.

Di Yugoslavia, Indonesia berhasil memperoleh dukungan Presiden Tito untuk pembangunan beberapa proyek. Pihak Yugoslavia telah menyatakan kesediaan untuk membantu pembangunan proyek listrik sebesar US$80 juta dan pengembangan proyek alat berat PT Barata yang akan menghabiskan biaya sebesar US$ 45 juta. Selain itu Yugoslavia telah pula menyepakati untuk memberikan bantuan peralatan bagi Departemen PUTL senilai US$ 30 juta.

Sementara itu pemerintah Kanada akan memberikan pinjaman melalui Canadian International Development Agency (CIDA) sebesar US$ 40 juta. Selain itu pemerintah Kanada juga menyetujui untuk memberikan tambahan  pinjaman melalui CIDA sebesar US$ 25 juta, dan melalui bank-bank komersil sebanyak C$175 juta.

Dari Amerika Serikat, Indonesia  akan memperoleh pinjaman lunak sebesar  U$$ 50 juta  melalui  USAID. Bank Exim  Amerika Serikat  juga akan menyediakan pinjaman sebesar U$$ 200 juta; pinjaman  dalam jumlah yang sama  juga akan disediakan  oleh bank-bank lainnya.

Pemerintah Jepang telah menyetujui membantu proyek Asahan sebesar US$ 870 juta, dengan pengertian bahwa 30% dari jumlah tersebut merupakan modal saham sedangkan 70% sisanya merupakan modal pinjaman. Modal saham yang diikutsertakan Jepang dalam proyek ini merupakan 75% dari keseluruhan saham, sementara 25% sisa saham dimiliki pemerintah Indonesia. Disamping itu, Jepang juga akan memberikan pinjaman lunak sebesar US$ 140 juta melalui OECF dalam rangka pembangunan Waduk Wlingi, proyek listrik di Gresik, proyek transmisi dan distribusi listrik dan perkapalan. Juga disepakati untuk membangun terminal minyak bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.




Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Publikasi : Rayvan Lesilolo