Kamis,7 April 1966
Menpangad Letjen Soeharto dalam amanatnya di depan rapat kerja Pusroh Islam AD seindonesia di Cipayung, Bogor, mengatakan, TNI-AD adalah berasal dari rakyat beragama. Dikatakan pula bahwa terjadinya petualangan “G-30-S/PKI “. Maka perhatian kita terarah kepada mental/ideologi prajurit-prajurit TNI untuk dipulihkan kembali sesuai dengan ajaran yang sebenarnya.
Laksamana Muda (U) Rusmin Nuryadin dilantik menjadi Menpangau menggantikan Laksamana Muda(U) Herlambang. Dalam perintah hariannya, Menpangau Rusmin Nuryadin memerintahkan seluruh anggota AURI,untuk: 1. Memelihara kekompakan Pangti –ABRI-Rakyat, 2 meningkatkan usaha-usaha menyukseskan Dwikora bersama rakyat dan ABRI.3.membantu tugas dan kewajiban yang dipercayakan dan dipertanggungjawabkan kepada Menpangad Letjen. Soeharto , berdasarkan Supersemar; 4.memperingati dan mempertegas lagi usaha-usaha membersihkan tubuh AURI dari unsur-unsur G-30-S/PKI;5. Mengusahakan sekuat tenaga kesejateraan anggota beserta keluarganya; 6 Memegang teguh disiplin Sapta-Marga dan Sumpah Prajurit dalam mengamalkan Doktrin Swa Buana Pakca.
Senin,7 April 1969
Siang ini, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima tiga orang anggota DPR-GR asal Irian Barat, yaitu AB Karubuy, TMB Gebse, dan FL Sikoway. Ketiganya datang untuk menyampaikan laporan mengenai Irin Barat dalam menghadapi Act of Free Choice ( Pepera) dan pembangunan daerah, dan mengaharapkan perhatian dari pemerintah pusat. Presiden mejelaskan bahwa Irian Barat adalah tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, Irian Barat, meskipun tidak dibedahkan dari daerah lain, tetapi akan mendapat perlakuan khusus menyangkut penanganan pembangunannya, karena keadaan ekonominya dimasa lalu sangat parah. Presiden juga menegaskan bahwa yang penting di Irian Barat adalah tindak lanjut sesudah Pepera, yaitu pembangunan dan perbaikan kehidupan rakyat.
Selasa,7 April 1970
Hari ini secara inconito, Presiden Soeharto mengunjungi desa Lebaksiu untuk meninjau beberapa pondok pesantren. Setelah itu peninjauan dilanjutkan ke wisma Yayasan Trikora, yang dibangun untuk yatim piatu warga AURI di daerah Jaatiwangi. Di sini selain memberikan sumbangan sebesar Rp. 100.000-, Presiden Soeharto juga menyumbankan obat-obatan untuk wisma tersebut.
Rabu,7 April 1971
Pagi ini jam 10.00 bertempat di Bina Graha, presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai politik dan Golkar. Kepada para pemimpin organisasi politik ini, Presiden Soeharto menjelaskan tentang persiapan-persiapan pemilihan umum yang telah dilakukan oleh pemerintah. Partai politik dan Golkar diminta untuk melakukan kampanye sebijkasana mungkin dan jangan sampai kemenangan sendiri. Presiden mengharapkan bila terjadi sesuatu hal antara para kontestan pemilihan umum, hendaknya dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan konsultasi. Dalam menghadapi hal tersebut, diharapkan agaar masing-masing pihak mengadakan self-correction dan jangan mencela golongan lain.
Sabtu,7 April 1973
Sejumlah 55 orang pengusaha Amerika Serikat mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini. Maksud kunjungan mereka adalah dalam rangka mendapatkan informasi langsung mengenai aspek-aspek penanaman modal mereka di sini, dengan tujuan untuk memperlancar proses pembangunan kita. Dalam uraiannya, presiden juga menguraikan secara panjang lebar mengenai Repelita!! yang memerlukan dana yang besar terutama dalam bidang indusri pengolahan. Adapun bidang-bidang yang masih terbuka untuk penanaman modal dari luar negeri adalah pertambangan, perhubungan,pengusahaan kayu,hutan berikut industri pengolahannya.
Sebelumnya, di tempat yan sama, presiden Soeharto menerima kunjunngan kehormatan Menteri Pertahanan Australia, Lance Barnard,beserta rombngan Lance Barnard di Indonesia antara lain dalam rangka penyerahan 16 buah pesawat tempur Sabre bantuan Pemerintah Australia kepada AURI.
Senin, 7 April 1975
Senin, 7 April 1975
Di Istana Merdeka pagi ini Presiden Soeharto menerima kunjungan Ketua Gabungan Kepala Staf Angatan Bersenjata AS, Jenderal George S Brown. Dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan sekitar perkembangan yang sedang terjadi di Kamboja dan Vietnam. Kepada Jenderal Brown, Kepala Negara telah memaparkan pembicaraannya dengan Presiden Lon Nol beberapa hari yang lalu di Bali, semnetara Jenderal Brown mengemukakan tentang posisi Amerika Serikat dari sudut militer. Dikatakannya, masa depan Vietnam Selatan tidak semata-mata tergantung pada bantuan yang diberikan AS, melainkan juga pada kemampuan rakyatnya sendiri dalam menghadapi tantangan komunis.
Kamis, 7 April 1977
Pagi ini di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Mesir yang diketuai oleh Sayid Mar’i. Ketua DPR Idham Chalid turut pula mendampingi delegasi tersebut dalam pertemuan itu. Selesai pertemuan, Syaid Mar’i menjelaskan kepada para wartawan bahwa mereka telah mengadakan pembicaraan mengenai berbagai masalah dengan Presiden Soeharto. Antara lain yang dibahas adalah situasi politik dan ekonomi di Timur Tengah. Selain itu juga dibahas mengenai gerakan-gerakan yang terjadi di Afrika, Asia dan Timur Tengah sekarang ini. Pada kesempata itu pula, Presiden Soeharto telah menjelaskan kepada mereka tentang program pembangunan di Indonesia, serta usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sabtu, 7 April 1979
Presiden Soeharto hari ini meresmikan lapangan produksi minyak “udang”, yang terletak dipulau Natuna, Riau Kepulauan. Upacara peresmian ini berlangsung di Gedung Pertamina Pusat Jakarta, dan dilakukan melalui satelit palapa lapangan produksi minyak “udang” ini merupakan hasil kerjasama antara Pertamina dengan Continental Oil Company (Conoco).
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pembangunan industri dan kemajuan kesejahteraan umum jelas memerlukan energi yang tidak sedikit. Karena itu yang penting bagi kita adalah segera berdaya upaya agar penganekaragaman penggunaan sumber-sumber energi lainnya, disamping minyak bumi, sebab itu pula kita harus berusaha mengembangkan sumber-sumber energi lain, seperti batubara, tenaga air, tenaga angin, tenaga panas bumi, tenaga nuklir, tenaga matahari, dan sebagainya.
Namun, demikian dikatakan Presiden selanjutnya, penganekaragaman penggunaan sumber-sumber energi lainnya itu jelas masih memakan waktu dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Sebelum semuanya itu benar-benar menjadi kenyataan, maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan minyak bumi yang cukup bagi keperluan masyarakat dan pembangunan kita, yang memang masih cukup tersedia di bumi Indonesia ini. Untuk itu tidak dapat lain, kita harus mengerahkan segala kemampuan dan cara agar eksplorasi dan ekploitasi minyak bumi terus berjalan. Demikian Presiden.
Namun, demikian dikatakan Presiden selanjutnya, penganekaragaman penggunaan sumber-sumber energi lainnya itu jelas masih memakan waktu dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Sebelum semuanya itu benar-benar menjadi kenyataan, maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan minyak bumi yang cukup bagi keperluan masyarakat dan pembangunan kita, yang memang masih cukup tersedia di bumi Indonesia ini. Untuk itu tidak dapat lain, kita harus mengerahkan segala kemampuan dan cara agar eksplorasi dan ekploitasi minyak bumi terus berjalan. Demikian Presiden.
Senin, 7 April 1980
Presiden dan Ibu Tien Soeharto pukul 12.15 siang ini meresmikan peletakan batu sendi utama proyek raksasa PLTA di Sigura-gura, Asahan, Sumatera Utara. Peresmian ini ditandai dengan polesan semen dari Presiden Soeharto dibawah tiang-tiang bangunan pondasi di lereng bukit yang merupakan pusat bangunan dam dan terowongan utama yang kelak akan menghasil tenaga listrik sebesar 600 megawatt. Sebelum pengecoran, Ibu Tien Soeharto melakukan pengguntingan pita di ujung terowongan yang terletak beberapa meter dibawah tanah. Acara ditengah lereng bukit yang membentang luas di dataran tinggiKabupaten Tapanuli Utara berjalan sampai pukul 13.50 WIB. Setelah itu, Presiden Soeharto beserta rombongan menuju ke Kuala Tanjung, yang merupakan daerah pembangunan pelabuhan dan tempat didirikannya proyek pelabuhan alumunium.
Pada upacara peletakan batu sendi utama PLTA Sigura-gura itu, Kepala Negara mengatakan bahwa pembangunan proyek Asahan itu merupakan salah satu pangkal penting yang harus ditempuh untuk membangun masyarakat maju, sejahtera dan berkeadilan sosial. PLTA ini akan memungkinkan kita membangun Pabrik Peleburan Alumunium di Kuala Tanjung, yang akan dilengkapi pula dengan pelabuhan samudera dan wilayah perkotaan. Dengan pembangunan proyek Asahan ini, demikian Presiden, hendaknya makin menyadarkan kita bahwa membangun masyarakat adil dan makmur memerlukan waktu, keuletan dan ketabahan. Membangun pada akhirnya harus dilakukan dengan bekerja keras. Demikian antara lain dikatakan Presiden.
Selasa, 7 April 1981
Selasa, 7 April 1981
Jam 11.30 hari ini Presiden Soeharto menerima pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Sukabumi, yang dipimpin oleh KH Mohammad Soleh, di Bina Graha. Mereka menghadap Kepala Negara untuk melaporkan tentang keadaan dan perkembangan pembangunan rumah sakit tersebut. Dalam pertemuan itu Presiden Soeharto berjanji akan menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk melengkapi peralatan rumah sakit itu. Bantuan yang dijanjikan Presiden adalah dalam rangka usaha peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Rabu, 7 April 1982
Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini memimpin sidang kabinet terbatas bidang ekuin. Dalam sidang ini diputuskan untuk mengubah persyaratan pembelian gabah kering giling dari para petani oleh KUD yang menyangkut tingkat kadar air, kehampaan dan butir hijaunya. Pemerintah mengubah persyaratan kadar butir hijau ini dan memberlakukannya diseluruh Indonesia karena meningkatnya produksi beras di berbagai daerah Indonesia.
Sidang juga membahas perkembangan perekonomian pada umumnya serta pelksanaan APBD 1982/1983 dalam tahun keempat repelita III yang dimulai april 1982 ini. Dalam sidang tersebut diumumkan pula instruksi presiden No. 9 tahun 1982 mengenai peningkatan usaha penghematan penggunaan energi khususnya di lingkungan instansi dan badan-badan pemerintahan dan kalangan masyarakat. Setiap instansi pemerintah , departemen, nadan usaha dan perusahaan milik pemerintah diminta agar menunjuk pengawas pelaksanaan instruksi presiden ini. Untuk ini ditetapkan bahwa inspektur jenderal merupakan pejabat di bidang pengawasan ini. Sidang ini juga membahas langkah-langkah yang perlu diambil di sektor perhubungan untuk menunjang usaha peningkatkan ekspor non-migas, sebagaimana digariskan dalam paket kebijaksanaan januari 1982.
Kamis, 7 April 1983
Kamis, 7 April 1983
Menteri luar negeri australia, Bill Hayden, selama hampir satu jam diterima oleh presiden soeharto di bima graha pagi ini. Dalam kunjungan kepada kepala negara itu ia didampingin oleh menteri luar negeri Mochtar Kusumaatmadja, dan disertai antara lain oleh duta besar australia untuk indonesia, Frederick Dalrymple dan asisten menteri luar negeri. DC Nutter. Tidak diperoleh keterangan mengenai hasil pembicaraan itu, akan tetapi Hayden mengunjungi indonesia dalam rangka penandatanganan Memorandum of understanding di departemen luar negeri siang ini. Memorandum of understanding itu menyangkut pembentukan sebuah pusat bahasa inggris di jakarta.
Sabtu, 7 April 1984
Pukul 09:00 pagi ini, bertempat di istana merdeka, presiden soeharto menerima surat kepercayaan duta besar belanda untuk indonesia, Dr Frans van dongen. Menyambut pidato duta besar van dongen, kepala negara mengatakan bahwa semua bangsa harus lebih arif dalam memandang dan menyongsong masa depan, sebab hanya dengan sikap arif itulah umat manusia dapat keluar dengan selamat dariberbagai krisis yang dalam bertahun-tahun terakhir ini hampir tak henti-hentinya melanda dunia. Dikatakan oleh presiden bahwa krisis-krisis itu hanya akan teratasi jika semua negara turut berusaha untuk menciptakan tata hubungan yang lebih menjamin perdamaian dan keadilan yang membawa kesejehteraan bagi semua orang dan semua bangsa.
Lebih jauh kepala negara menegaskan bahwa di lapangan politik hendaklah semua bangsa menyadari perlunya saling menghormati kedaulatan masing-masing, tidak mencampuri urusan dalam negeri pihak lain dan menjauhkan diri dari pemaksaan kehendak. Di lapangan ekonomi, demikian presiden selanjutnya, semua negara hendaknya menyadari dan berusaha untuk merombat tatanan ekonomi dunia yang pincang dan tidak adil, yang akibat-akibatnya kita rasakan sampai sekarang.
Selanjutnya pada jam 10:00, di tempat yang sama, presiden menerima dewan komisaris dan direksi PN pertamina. Dari pihak dewan komisaris yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah ketua dewan komisaris, Prof Subroto, beserta para anggotanya, yaitu suhdarmono, Redius Prawiro, JB Sumarlin, dan BJ Habibie. Sedangkan dijajaran direksi, yang hadir adalah direktur utama yudo sumbono, direktur Eksplorasi dan produksi sutan assin, dorektur pengolahan indraman kaman, direktur pembekalan dalam negeri adisasmita, direktur keuangan F Abda’oe, direktur perkapalan dan telekomunikasi indra kartasasmita, dan direktur umum masmoro.
Selanjutnya pada jam 10:00, di tempat yang sama, presiden menerima dewan komisaris dan direksi PN pertamina. Dari pihak dewan komisaris yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah ketua dewan komisaris, Prof Subroto, beserta para anggotanya, yaitu suhdarmono, Redius Prawiro, JB Sumarlin, dan BJ Habibie. Sedangkan dijajaran direksi, yang hadir adalah direktur utama yudo sumbono, direktur Eksplorasi dan produksi sutan assin, dorektur pengolahan indraman kaman, direktur pembekalan dalam negeri adisasmita, direktur keuangan F Abda’oe, direktur perkapalan dan telekomunikasi indra kartasasmita, dan direktur umum masmoro.
Dalam pertemuan tersebut kepala negara menginstruksikan perusahan minyak dan gas bumi nasional itu agar memperbaiki sistem pengolahan serta meningkatkan efisiensi untuk menghadapi tugas-tugas lebih berat dalam repelita IV. Dalam hubungan ini presiden memberikan petunjuk bahwa untuk memperbaiki sistem sistem pengolaan pertamina yang meliputi bidang eksploitasi, eksplorasi, pengolahan, dan distribusi itu dijalankan dalam suatu pola yang kompak dan dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin.
Setelah pertemuan , Prof subroto yang juga menteri pertambangan dan energi itu menjelaskan bahwa sektor perminyakan masih tetap memegang peranan yang penting dalam penerimaan devisa dan penerimaan dalam negeri. diungkapkannya bahwa dalam tahun anggara 1988/1989 pertamina diharapkan akan mampu menghasilkan devisa dari ekspor migas sebesar US$20,3 miliar, atau 65,2 persen dari sasaran seluruh devisa negara yang ditetapkan, yaitu US$31,1 miliar.
Kamis 7 April 1988
Kamis 7 April 1988
Pukul 09:30 pagi ini, presiden soeharto menerimamenteri perindustrian, Ir hartarto, dan menteri muda perindustrian, Ir Tungky Ariwibowo, di bima graha. Mereka datang untuk melaporkan tentang pembagian tugas antara menteri dan menteri muda perindustrian. Kepala negara juga dilaporkan mereka mengenai adanya peningkatan ekspor komoditi industri yang cukup tinggi pada tahun 1987. Peningkatan itu terjadi baik dari sudut jenis maupun produksi dari industri kecildan industri yang menggunakan teknologi canggih.
Pada kesempatan itu kepala negara minta departemen perindustrian dan departemen perdagangan untuk menangani promosi penggunaan produksi dalam negeri. sebagaimana diketahui selama kabinet pembangunan IV tugas ini menjadi tanggungjawab menteri muda urusan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, sedangkan didalam kabinet pembangunan V jabatan ini tidak diadakan lagi.
Setelah menerima kedua menteri yang menangani bidang perindustrian itu, kepala negara kemudia menerima menteri kehakiman ismail saleh. Dalam pertemuan dengan ismail saleh, presiden mengharapkan agar penegak hukum seperti biasa, hakim, dan pengacara benar-benar terpanggil untuk mewujudkan rasa keadilan. Sebab, demikian presiden, rasa keadilan itulan yang sangat didambakan oleh rakyat. Presiden juga menekankan kepada menteri kehakiman, agar harapan rakyat yang mencari keadilan benar-benar diperhatikan, karena masih dijumpai adanya keputusan pengadilan yang dirasakan di satu pihak sudah adil namun dilain pihak dinilai kurang adil. Padahal lembaga pengadilan adalah benteng terakhir tempat rakyat mendapatkan perlidungan dan keadilan.
Minggu, 7 April 1991
Presiden Soeharto hari ini meninjau proyek pertanian pamulang integrated Farming Saung Mirwan di Sukamanah, Cisarua Bogor, yang menggunakan sistem hidroponik. sistem itu adalah cara menanam tumbuh-tumbuhan bukan pada lahan, melainkan pada media lain seperti pasir, kerikil atau sekam padi yang telah dibakar.
Presiden Soeharto hari ini meninjau proyek pertanian pamulang integrated Farming Saung Mirwan di Sukamanah, Cisarua Bogor, yang menggunakan sistem hidroponik. sistem itu adalah cara menanam tumbuh-tumbuhan bukan pada lahan, melainkan pada media lain seperti pasir, kerikil atau sekam padi yang telah dibakar.
Presiden mengatakan bahwa sistem hidroponik ini perlu disebarkan ke berbagai daerah. menurut Presiden usaha ini bisa disebarkan kepada rakyat, khususnya bagi para pemuda yang sampai sekarang merasakan kekurangan lapangan kerja. hasilnya cukup menggembirakan apalagi kebutuhan kita terus bertambah, bahkan mungkin bisa di ekspor. dalam hubungan ini Kepala Negara mengatakan bahwa para pemuda ini, dapat saja mengusahakan kredit bank untuk menanam berbagai tumbuhan.
pada kesempatan itu Presiden mengakui bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan dunia perbankan diberikan kepada pengusaha besar. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa pemerintah menganakemaskan para usahawan besar itu. Menurut Presiden, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bank menyalurkan minimal 20% kreditnya kepada pengusaha kecil dan menegah. pinjaman itu tersebut Kredit Usaha Kecil (KUK).
Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH.
