PUSAT DATA

PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Langkah Pak Harto 30 April 1966 - 1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,
Sabtu 30 April 1966 

KAMI Jaya telah mengajukan tuntutan kepada MPRS, yang isinya antara lain adalah: Pertama, sidang MPRS yang mulai pada tanggal 12 Mei yang akan datang harus diselenggarakan sesuai dan menurut ketentuan UUD 1945. Kedua, menolak penunjukan Ali Sastroamidjojo menjadi Wakil Ketua MPRS karena ia tak lagi berhak dan pantas mewakili suatu golongan dalam masyarakat. Ketiga, pimpinan sidang seharusnya ditunjuk oleh para anggota MPRS sendiri. Keempat acara harus ditetapkan oleh para anggota sesuai dengan kehendak rakyat, yaitu pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan mandat-mandat yang yang telah diberikan MPRS; pandangan umum tentang pertanggungjawaban tersebut dengan berani dan jujur; acara pokok terdiri dari ;
Pengukuhan Surat Perintah 11 Maret 1966 beserta segala keputusan pelaksanaan dari surat perintah tersebut; agar surat perintah itu ditingkatkan menjadi mandat dari MPRS kepada Letjen. Soeharto. 
Termasuk ke dalam mandat tersebut adalah penugasan kepada Letjen. Soeharto untuk dalam waktu satu tahun mengatur dan menyelenggarkan segala hal yang ditetapkan UUD 1945, antara lain mengadakan pemilihan umum untuk membentuk MPR dan DPR yang sungguh-sungguh wakil rakyat, dan menetapkan lembaga-lembaga negara tertinggi pada tempatnya masing-masing sesuai dengan UUD 1945, yaitu MPR, DPR, Pemerintah, DPA, Bepeka dan MA.

Rabu 30 April 1969

Hari ini Presiden Soeharto memimpin sidang paripurna Kabinet Pembangunan bertempat di Istana
Negara ini merupakan sidang Kabinet lengkap yang pertama sejak di mulainya Pelita. Sidang tersebut
antara lain memutuskan untuk menunda kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Eropa, di samping

mendengarkan laporan dari beberapa orang menteri.Porf. Dr. Widjojo Nitisastro melaporkan tentang\
kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pertemuan IGGI, yaitu bahwa negara-negara donor tersebut 
akan memberikan bantuan kepada Indonesia dengan syarat-syarat yang lebih ringan daripada tahun 
yang lalu. Sementara inu Menteri Keuangan Ali Wardhana melaporkan tentang penghapusan uang muka 

bea masuk yang selama ini di kenakan pada barang-barang impor golongan B dan C. dengan 
penghapusan tersebut diharapkan akan dapat memperlancar usaha-usaha impor. Menteri Perdagangan 
Sumitro Djojohadikusumo melaporkan bahwa harga Sembilan bahan pokok dalam bulan april 1969 
menurun sebesar 4,65% dibandingkan bulan Maret. Sedangkan Gubernur Bank Sentral Radius Prawiro

menyampaikan bahwa kurs BE adalah stabil dan kurs DP wajar; jumlah deposito dan tabungan 
berhadiah terus meningkat.

Kamis 30 April 1970

Hari ini Presiden Soeharto memanggil Direktur Jendral Olahraga, mayjen.Supardi, dan Ketua KONI Pusat, Djonosewojo, untuk menghadapnya di Istana Negara.Pada pertemuan itu, Presiden menanyakan tentang persiapan regu Thomas Cup Indonesia.Jendral Soeharto mengharapkan agar tidak ada hambatan bagi para pemain didalam mencapai prestasi setinggi mungkin dalam pertandingan nanti. Selain menjanjikan untuk mencari jalan yang dapat menjamin hari depan para pemain Thomas Cup, Presiden juga menyatakan akan meninjau latihan para calon anggota regu Thomas Cup Indonesia di Senayan, Jakarta. 

Senin 30 April 1973 

Presiden Soeharto hari ini meresmikan bendungan dan PLTA Riam Kanan di Banjarmasin, Kalimatan Selatan. Dalam pidato sambutannya, kepala Negara antara lain mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam pembangunan di daerah-daerah selama ini mencerminkan keterbatasn kemampuan kita. Keterbatasan kemampuan itu mengharuskan kita untuk menentukan prioritas pembangunan secara tepat.Demikian dikatakan Presiden Soeharto.Presiden dan rombongan tiba di Banjarmasin pagi, dan segera kembali ke Jakarta selepas acara peresmian.

Selasa 30 April 1974

Pemerintah tidak bisa menganggap peristiwa subversi yang terjadi pada tanggal 15-16 januari yang lalu sebagai sudah selesai. Sebab, kita harus tetap waspada terhadap usaha-usaha yang telah dan mungkin akan di lancarkan, baik didalam maupun diluar negeri. Demikian di tegaskan oleh Presiden Soeharto dalam sidang kabinet paripurna pagi ini.Sidang yang berlangsung di Gedung Utama Sekretariat Kabinet itu secara khusus mendengarkan uraian Kepala Bakin, Ledjen.Yoga Sugama, Mengenai Peristiwa Malari dan latarbelakangnya.

Rabu 30 April 1975

Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Jepang, Toshiyo Kohmoto, menghadap Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha.Dalam pertemuan itu telah dibahas masalah hubungan dagang antara kedua negara yang selama ini terus memperlihatkan grafik yang semakin meningkat.Pada kesempatan itu, selain menguraikan tentang perkembangan pembangunan di Indonesia dewasa ini, kepala negara juga telah menyampaikan pandangan-pandangannya tentang peningkatan hubungan dagang lebih lanjut antara kedua negara.Ikut menghadiri pertemuan itu adalah Menteri Perdagangan Radius Prawiro.

Sabtu 30 April 1977

Kantor Wilayah Departemen P dan K DKI Jakarta mengumumkan bahwa sebanyak 189 siswa kelas I, II, dan III dari 7 STM, serta 55 siswa dari 21 SMEA di Ibu kota, telah menerima beasiswa Super Smart hari ini. Penyerahan itu dilakukan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin di Gedung Balai Kota.  Beasiswa yang dicanangkan Presiden Soeharto itu memberikan tunjangan belajar sebesar Rp. 6.500,- per bulannya. 

Presiden Soeharto hari ini telah menyetujui dua buah proyek dibidang industri, masing-masingnya ialah PT NGKA Busi Indonesia yang berlokasi di Jakarta dan PT Inoue Rubber Indonesia yang berkedudukan di daerah Jawa Barat. Demikian penjelasan BKPM.

Sabtu, 30 April 1983

Presiden Soeharto meminta agar usaha-usaha peningkatan fungsionalisasi pengawasan di Departemen Dalam Negeri lebih ditingkatkan. Upaya peningkatan pengawasan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan Inspektur Wilayah seluruh Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 3 Mei 1983 yang akan datang. Demikian dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam setelah menghadap Kepala Negara pagi ini Cendana.

Perdana Menteri Jepang dan Nyonya Tsutako Nakasone pukul 15.30 sore ini tiba di lapangan udara internasional Halim Perdanakusuma untuk memulai kunjungan resmi selama dua hari di Indonesia. Kedua tamu negara itu disambut dengan hangat oleh Presiden dan Ibu Soeharto dalam suatu upacara penyambutan kebesaran militer. Selain Menteri Luar Negeri Sintaro abe, dalam rombongan PM Nakasone terdapat pula seorang  puteranya.

Sementara itu, hari ini Presiden Soeharto telah menandatangani Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang status pelabuhan laut Indonesia. Dalam peraturan pemerintah yang dimulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei yang akan datang itu, status pelabuhan laut Indonesia diubah dari bentuk PN (Perusahaan Negara) menjadi Perum (Perusahaan Umum)
Keseluruhan pelabuhan yang ada di Indonesia  dibagi atas empat Perum Pelabuhan. Perum Pelabuhan II (Jakarta), diatur dalam PP No. 15 tahun 1983. Perum Pelabuhan III(Surabaya) dan Perum Pelabuhan IV (Ujung Pandang), masing-masing diatur dalam PP No. 16 tahun 1983 dan PP No. 17 Tahun 1983.

Minggu, 30 April 1989

Presiden Soeharto menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak ingin mencampuri urusan rakyat Kamboja, dan mengharapkan agar pertemuan Pangeran Sihanouk dengan PM Hun Sen di Jakarta awal pekan ini dapat menghasilkan kemajuan bagi penyeselesaian konflik Kamboja. Penegasan ini disampaikan Presiden kepada Pangeran Sihanouk ketika pemimpin dan isterinya melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden dan Ibu Soeharto di Cendana malam ini.
Setelah bertemu dengan Presiden Soeharto, Sihanouk mengatakan bahwa Pesiden tidak mengemukakan saran atau usul  apapun atas pertemuannya dengan Hun Sen. Dapat ditambahkan bahwa Pengeran Sihanouk dan Putri Monique tiba di Jakarta sore ini.

Kamis, 30 April 1992

Siang ini, di Surabaya, Presiden Soeharto meresmikan proyek-proyek di lingkungan Perum Pelabuhan III. Proyek-proyek yang diresmikan itu adalah proyek pengembangan fasilitas pelabuhan laut Surabaya tahap II, depo peti kemas, dan pengembangan fasilitas pelabuhan Banjarmasin tahap I.
Dalam kata sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa kalau kita smapai tidak dapat mengikuti arus perkembangan perekonomian dunia, maka kemahuan ekonomi kita akan terhambat dan laju pembangunan kita akan tersendat. Karena itu, disatu pihak, kita harus berusaha agar tidak tertinggal oleh perkembangan ekonomi dunia; di lain pihak, kita harus mempercepat pembangunan. Untuk itu, dukungan perhubungan laut mutak diperlukan. Itlah sebabnya kita harus menambah sarana perhubungan laut, sepelabuhan dan kapal serta sarana-sarana lainnya. Kita juga harus mengembangkan sumber daya manusia. Dalam kaitan ini penting sekali kebangkitan semangat bahari.


Penyusun Intarti

Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 29 April 1966 - 1989

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,
Jumat,29 April 1966 

Duta Besar RI untuk Filifina, Abdul Karim Rasyid, telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filifina, Narcisco Ramos.Pertemuan tersebut membicarakan masalah kepentinagan bersama di Asia Tenggara, serta mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.

Selasa 29 April 1969

Hari ini Presiden Soeharto memimpin sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi bertempat di Istana Merdeka. Sehubungan dengan laporan Menteri Perdagangan Soemitro Djojohadikusumo tentang kunjungannya ke daerah Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat, Presiden menginstruksikan agar pelabuhan dan perkreditan di daerah-daerah ditingkatkan, selain itu Presiden juga menginstruksikan agar mengambil tindakan yang perlu untuk memperlancar pencairan anggaran  pembangunan, dan mengadakan peninjauan atas penyediaan pupuk untuk padi musim rendengan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan ini. 

Kamis 29 April 1976 

Bertempat di Istana Negara, pagi ini Presiden Soeharto membuka rapat kerja Departemen Perindustrian. Dalam kata sambutannya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa dalam tahap pembangunan sekarang ini dari seluruh skala prioritas nasional. Pembangunan ekonomi kita letakkan pada tempat yang teratas.Ini merupakan suatu pilihan kita semenjak tahun 1966, semenjak Orde Baru kita tegakkan, terutama untuk memutuskan lingkaran tidak berujung pangkal dari segala kemorosotan di segala bidang yang telah terjadi pada masa sebelumnya.

Lebih jauh dikatakannya bahwa dengan pembangunan ekonomi itulah kita harus dapat segera memperbaiki tingkat kehidupan rakyat banyak dan bersamaan dengan itu kita letakkan landasan yang kokoh bagi tahap pembangunan berikutnya.Dalam pada itu kita harus tetap menyadari bahwa pembangunan ekonomi ini tatap kita letakkan juga dalam kerangka besar pembangunan nasional dalam arti luas, sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Sabtu, 29 April 1978

Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha menerima Dr. Roeslan Abdulgani, Djatikusumo, Harsono Tjokroaminoto, dr. Satrio, Maskun Sumadiredja, dan dr. Soedjono. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, Kepala Negara memberitahukan maksudnya untuk membentuk Team Penasihat Presiden tentang Pelaksanaan P4 (Team P7).Menurutnya, pembentukan team P7 ini diperlukan dalam rangka pelaksaan Tap.MPR No.II/1978 mengenai P4.
Presiden Soeharto menetapkan bahwa anggota Team P7 adalah semua yang diundang hadir dalam pertemuan itu (termaksud dua orang yang berhalangan hadir, Rusli Halil dan sukarton).Sebagai Ketua Team diangakat Dr. Roeslan Abdulgani.

Selasa, 29 April 1980 

Presiden Soeharto pagi ini di Istana Negara menerima 300 orang peserta Konferensi Komite Konsultatif Hukum Asia Afrika yang ke-21, yang berlangsung di Bandung dari tanggal 24 April sampai tanggal 1 Mei. Menteri Kehakiman, sebagai penyelenggara, melaporkan kepada Kepala Negara bahwa konferensi ini terdiri atas dua jenis sidang besar. Sidang pertama merupakan sidang untuk memperingati Konferensi Asia-Afrika dan berlangsung pada tanggal 25 sampai 26 April.Sidang kedua merupakan sidang-sidang teknis yang diselenggarakan dari tanggal 28 April sampai 1 Mei.

Rabu, 29 April 1981

Hari ini Presiden Soeharto  meresmikan beroperasinya pabrik semen Baturaja dan modernisasi unit I pabrik pupuk Sriwijaya, di Palembang, Sumatera Selatan. Pada peresmian itu Presiden Soeharto mengatakan bahwa produksi semen akan terus diperbesar dari 8,5 juta ton menjadi 17 juta ton pertahunnya pada tahun 1984/1985. Untuk itu perlu pabrik-pabrik baru dan hal itu merupakan tantangan bagi kalangan industri.Dikatakannya pula bahwa pupuk dan semen merupakan bahan yang diperlukan dalam pembangunan.

Sabtu 29 April 1989

Sehubungan dengan adanya kenaikan harga minyak, Presiden Soeharto menyerukan kepada negara-negara anggota OPEC supaya selalu menjaga solidaritas, persatuan dan kesatuan yang telah dicapai dengan susah payah dengan tidak menaikkan produksi minyaknya secara sendiri-sendiri. Presiden juga mengingatkan hendaknya negara-negara OPEC menanggapi kenaikan harga minyak ini secara hati-hati, karena kenaikkan itu disebabkan oleh hal-hal yang mendasar. Diingatkannya bahwa apabila anggota OPEC menaikkan produksi secara sendiri-sendiri, maka dikhawatirkan bahwa harga minyak akan jatuh lagi seperti yang pernah terjadi pada tahun 1987.

Seruan dan peringatan Presiden Soeharto itu diungkapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Ginandjar Kartasasmita, setelah ia menghadap Kepala Negara di Bina Graha pagi ini. Ginandjar datang untuk melaporkan tentang perkembangan harga minyak yang terus meninggi sekarang ini. Pada saat ini harga minyak tercatat mencapai US$19,60 per barel.

Disusun dan dipublikasikan oleh : Intarti S.Pd
Sumber : Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1 - 6

Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto, 26 April 1966 - 1990

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,
SELASA, 26 April 1966
Menanggapi aksi-aksi yang dilakukan para pemuda, pelajar, dan mahasiswa akhir-akhir ini dan ditujukan kepada perwakilan diplomatik negara-negara  tertentu di Jakarta, Waperdam/Menteri Luar Negeri Adam Malik menyatakan bahwa pemerintah RI dapat mengerti sepenuhunya amarah serta tuntutan pemuda, pelajar dan mahasiswa itu. Tetapi sebagai negara hukum yang menjunjung tata tertib hukum, tidak dibenarkan apabila dalam mengajukan pendapat atau tuntutan diiringi oleh tindakan sendiri-sendiri, pengrusakan tindakan-tindakan liar terhadap perwakilan-perwakilan asing tersebut.


RABU, 26 April 1967
Pejabat Presiden Jenderal Soeharto, dengan didampingi oleh para menutama dan beberapa menteri, mengadakan pertemuan konsultasi dengan partai politik, organisasi massa, Sekber Golkar Strategi Dasar Kabinet Ampera dan Strategi Dasar Pembangunan Ekonomi yang telah digariskan oleh Kabinet Ampera.


SABTU, 26 April 1969
Pagi ini Presiden menerima kunjungan kehormatan Menlu Australia, Gordon Freeth. Presiden Soeharto menegaskan kembali bahwa Indonesia sama sekali tidak mempunyai ambisi teritorial. Dalam pertemuan itu kedua pemimpin juga membahas hubungan bilateral, terutama menyangkut kerja sama ekonomi dan kebudayaan kedua negara. pada kesempatan itu Menlu Freeth mengulangi kembali undangan pemerintahnya kepada Presiden Soeharto untuk mengunjungi Australia.


SENIN, 26 April 1971
Hari ini di Bina Graha Presiden Soeharto menyerahkan beberapa buah kendaraan dan peralatan lainnya untuk pembangunan prasarana di daerah Banten, disamping uang sejumlah Rp20 juta untuk pembangunan di bidang spiritual. Selain itu disumbangkan juga dua buah truk, 25 palu, dan 40 kereta dorong. Sumbangan Presiden Soeharto itu diterima oleh wakil-wakil para ulama se-Banten dan Bupati Lebak. Pada waktu yang bersamaan, Presiden Soeharto juga telah memberikan sebuah Jeep Toyota kepada Korem 064/Maulana Yusuf di Serang, yang diterima langsung oleh Komandan Korem.


RABU, 26 April 1972
Malam ini Presiden Soeharto ikut merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara. dalam sambutannya, Presiden antara lain mengatakan bahwa pembangunan masyarakat merupakan segi yang sangat penting dari ajaran Islam dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.


RABU, 26 April 1973
Diantar oleh Menteri Pertambangan Prof. Sadli, Menteri Pertambangan Birma, Komodor Thaun Tin, mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Menurut Prof. Sadli, Menteri Prof. Sadli, Menteri Pertambangan Birma ingin mempelajari pengalaman Indonesia dalam hal pertambangan, khususnya pertambangan minyak. Ditambahkannya bahwa pejabat tinggi Birma itu sangat terkesan akan sistem production sharing (bagi hasil) yang dipraktekkan Indonesia.

Pagi ini pula, ditempat yang sama, Kepala Negara menerima kunjungan delegasi Parlemen Yugoslavia yang dipimpin oleh Ketua Parlemennya. Dalam pertemuan tersebut, selain menawarkan kesediaan negaranya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pembangunan, Ketua Parlemen negara sahabat ini juga telah mengulangi undangan negaranya kepada Presiden Soeharto untuk mengunjungi Yugoslavia.


JUMAT, 26 April 1974
Presiden Soeharto mengangkat Jenderal Surono menjadi Wakil Panglima ABRI, dan Letnan Jenderal Makmun Murod sebagai Kasad, Pengangkatan kedua perwira tinggi ini tercantum didalam Keputusan Presiden No. 73/ABRI/1974 yang dikeluarkan hari ini.


SENIN, 26 April 1976
Siang ini Kepala Negara menerima Menteri dalam Negeri Amir Machmud di Bina Graha. Pada kesempatan itu Amir Machmud telah melaporkan tentang adanya orang-orang yang melakukan kasak-kusuk dan mengadakan rapat-rapat gelap untuk menggagalkan pemilihan umum.


SELASA, 26 April 1977
Ketua I Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI). Soediro, mengirimkan kawat ucapan terimakasih kepada Presiden Soeharto pagi ini. Ucapan terimakasih itu diajukan berkenaan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1977, yang menetapkan penyesuaian pensiun bagi mereka yang berusia 80 tahun keatas, sehingga mereka termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1977. Dengan demikian telah terjadi penyesuaian tunjangan pensiun yang mereka terima.

Presiden Soeharto menguraikan tentang pembangunan ekonomi Indonesia dan hasil-hasil yang telah dicapai selama kerjasama dengan kelompok negara donor IGGI kepada Menteri Luar Negeri Republik Federasi Jerman Hans Ditrich Genscher dan 31 pengusaha Jerman Barat yang menyertainya. Pertemuan yang mengambil tempat di Istana Merdeka pagi ini berlangsung selama dua jam. Diungkapkan juga oleh Presiden Soeharto bahwa Pemerintah Indonesia akan meninjau kembali Undang-undang Penanaman Modal Asing, dalam rangka menjamin kerjasama  antara Pemerintah Indonesia dan pengusaha-pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia. Dalam pertemuan ini Presiden Soeharto didampingi oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono SH, juga turut hadir Dr. Kurt Muller, Duta Besar Jerman Barat di Jakarta.

Pemerintah akan menerapkan pola baru dalam bidang transmigrasi, yaitu pola yang disebut dengan istilah “Pola Rimbo Bujang”. Menurut pola ini para transmigran yang ditempatkan di lokasi tersebut akan mengerjakan perkebunan rakyat, yaitu menanam cokelat, kelapa sawit dan kopi.  Di daerah Rimbo Bujang yang terletak di tepi jalan raya lintas Sumatera itu akan diterapkan nuclear estate atau perkebunan inti yang dikombinasikan dengan perkebunan rakyat dimana para transmigran akan menanam tanaman rakyat. Hasilnya akan disalurkan melalui PNP VI atau PNP VII. Demikian dikatakan oleh Menteri tentang pelaksanan transmigrasi “Pola Sitiung” di Sumatera Barat, dengan sistem bedol deso. Dalam sistem ini satu desa secara keseluruhan diangkut sekaligus ke tempat yang baru, termasuk pula aparat pemerintahannya.



RABU, 26 April 1978
Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi dalam tahun terakhir Pelita II akan ditingkatkan menjadi 95.000 hektar dari luas sebelumnya 85.000 hektar. Demikian dikatakan oleh Menteri Pertanian, Prof. Dr. Sudarsono Hadisaputro, setelah  menghadap Presiden Soeharto siang ini di Bina Graha.

Selain membahas masalah TRI, dalam pertemuan dengan Kepala Negara itu telah pula dibicarakan masalah penyediaan sarana-sarana produksi tanaman tebu yang di TRI-kan. Dalam hal ini Presiden mengharapkan agar sarana produksi itu dapat diterima petani tebu tepat pada waktunya. Presiden Soeharto juga berpesan agar gerakan hama wereng terus menerus diikuti, sehingga kemungkinan terjadinya serangan wereng dapat diperhitungkan jauh hari dari sebelumnya.


KAMIS,  26 April 1979
Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, Cosmas Batubara, diterima Presiden Soeharto pagi ini di Cendana. Ia menghadap Kepala Negara untuk ia melaporkan tentang persiapan pembangunan 120.000 rumah murah oleh Perumnas dan 30.000 rumah melalui BTN di 77 kota di seluruh Indonesia dalam Repelita III.


SELASA, 26 April 1988
Presiden Soeharto pagi ini melakukan pembicaraan selama  satu jam dengan Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda merangkap Ketua IGGI, Piet Bukman di Bina Graha. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menko Ekuin Radius Prawiro dan Menteri Keuangan JB Sumarlin. Selesai pertemuan, Bukman mengatakan bahwa perubahan nilai mata uang asing, khususnya kenaikan nilai Yen terhadap dollar AS, telah mengakibatkan tingginya “debt service ratio” Indonesia. Lebih jauh dikatakannya bahwa itulah faktor penyebab dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia sekarang ini.
Di tempat yang sama, pagi ini Presiden Soeharto juga menerima Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono. Dalam kesempatan itu Presiden Soeharto memberi petunjuk agar dalam melaksanakan tugas memberantas kejahatan, Kejaksaan Agung benar-benar memenuhi syarat hukum, sehingga pelaksanaan tugasnya tidak mengalami cacat cela. Ditegaskan oleh Presiden agar penegak hukum, baik Kejaksaan, Polisi, Pengacara maupun Hakim harus tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Setelah menghadap Presiden, Jaksa Agung Sukarton mengatakan bahwa dalam tahun terakhir Repelita IV, pihaknya akan memberi perhatian kepada bidang tugas penegak hukum guna menyelamatkan keuangan negara dari berbagai bentuk penyelewengan dan korupsi. Dikatakannya bahwa Kejaksaan Agung tidak hanya menunggu temuan dari BPKP, Inspektorat Jenderal ataupun aparat penegak hukum lainnya. Selain itu Kejaksaan Agung juga akan memberi perhatian kepada perlakuan kejahatan yang meresahkan masyarakat terutama dalam bentuk kejahatan yang menggunakan peralatan canggih, seperti penyelundupan dan obat bius. Untuk itu perlu adanya untuk itu perlu adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak penegak hukum lainnya, disamping peningkatan kualitas aparat Kejasaan Agung sendiri.



KAMIS, 26 April 1990
Hari ini umat Islam Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1410 H. Berkenaan dengan itu, Presiden Soeharto melaksanakan shalat Ied di Masjid Istiqlal, bersama ribuan umat Islam Ibukota. Bertindak selaku imam dalam shalat Ied pagi ini adalah KH Yunan Nasution. Bersama Presiden dalam shaf yang sama, tampak antara lain Wakil Presiden Sudharmono, pimpinan lembaga tertinggi  dan tinggi negara, dan sejumlah kepala perwakilan negara sahabat.
     


 Penyusun Intarti, S.Pd
Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 25 April 1966 - 1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

SENIN, 25 April 1966

Dalam memperingati hari kelahiran ke-32 GP Ansor dan hari lahir ke-16 Fatayat NU, Pangad Letjen. Soeharto mengatakan bahwa Tritura itu tidak dapat dicapai sendiri-sendiri oleh sesuatu golongan, tetapi harus bersama-sama dengan segenap kekuatan progresif-revolusioner lainnya. Kita tidak boleh menepuk dada dan menjadi takabur dengan sukses-sukses kita, melainkan kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita jangan berputus asa karena kekalahan-kekalahan, sebab putus asa itu menjadikan kita apatis. Kita harus terus berjuang untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Demikian antara lain pesan Jenderal Soeharto.

Sementara itu dalam sambutannya pada pembukaan Kongres Persatuan PNI/FM di Bandung, Waperdam Hankam/Menpangad Letjen. Soeharto menegaskan, bahwa PNI/FM secara keseluruhan harus berani melakukan introspeksi, sedang setiap pimpinan PNI/FM harus berani melakukan kritik kepada dirinya; dan setiap warga PNI/FM harus berani mawas diri. Selanjutnya Letjen. Soeharto menyatakan pula bahwa gangguan terhadap stabilisasi jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi disebabkan oleh adanya tiga penyelewengan dasar: Pertama, radikalisme kekiri-kirian PKI yang menggunakan fitnah dan teror yang memonopoli hasil revolusi kedua, kaum oportunisme politik yang didorong oleh ambisi pribadi dengan menggunakan dan dipelopori BPI. Ketiga, petualangan ekonomi untuk kepentingan pribadi, secara amoral dan asosial mengacaukan perekonomian rakyat dan keuangan negara.

Dalam menghadapi masalah dalam negeri, DPR-GR telah berhasil menyusun konsepsi politik, ekonomi, keuangan dan pembangunan. konsepsi-konsepsi tersebut antara lain menyangkut masalah pemilihan umum, pelaksanaan UUD 1945 secara konsekuen, dan kedudukan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.



SELASA, 25 April 1967

Pengawai Merah kembali berdemonstrasi di depan Kedutaan RI di Peking. Dalam demonstrasi hari kedua ini, mereka membakar patung Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution, sementara meneriakkan kata-kata kecaman terhadap apa yang mereka sebut kaum reaksioner Indonesia. Tentu saja mereka tak lupa memuji partai terlarang PKI.



RABU, 25 April 1973

Presiden Soeharto menyambut baik doktrin FBSI yang berdasarkan pada Pancasila; selain itu  Kepala Negara juga sangat menghargai usaha-usaha FBSI yang telah berhasil menyatukan semua organisasi buruh Indonesia kedalam suatu ferderasi. Demikian diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, Subroto, kepada pers setelah ia dan 11 orang pimpinan FBSI diterima Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini.



SELASA, 25 April 1978

Pada jam 09.45 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Kepala Negara menerima Menteri Perhubungan, Rusmin Nuryadin, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kardono. Pertemuan tersebut telah membahas masalah Transmigrasi Udara sebagai salah satu sistem pengangkutan transmigran yang cepat.



RABU, 25 April 1979

Pukul 10.00 pagi ini, bertempat di Gedung Utama Sekretariat Negara, Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet paripurna. Acara sidang hari ini adalah mendengarkan perkiraan keadaan selama Repelita III yang disampaikan oleh Kepala Bakin, Yoga Sugama. Presiden menyambut baik perkiran keadaan itu, dan meminta segenap aparatur pemerintah memperhatikan dan dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya.



SABTU, 25 April 1981

Bertempat di Cendana hari ini Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Ekuin, Widjojo Nitisasro, Menteri/Sekretaris Negara, Sudharmono, dan Menteri Negara PAN/Wakil Ketua Bappenas, JB Sumarlin. Pertemuan telah membahas persiapan-persiapan menghadapi sidang IGGI yang akan berlangsung di Amsterdam pada bulan Mei mendatang.

Pada hari ini, di tempat yang sama, Presiden Soeharto juga menerima Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud. Dalam pertemuan ini telah dibahas mengenai hari pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang. Setelah bertemu Kepala Negara, Amirmachmud mengatakan bahwa Pemilihan Umum 1982 akan diselenggarakan pada salah satu hari antara tanggal 3 sampai 6 Mei 1982.



MINGGU, 25 April 1982

Presiden Soeharto memberikan bantuan tambahan sebanyak 1.000 ekor sapi Bali untuk para peternak di Pulau Sumbawa, NTB. Sapi-sapi tersebut diperuntukkan bagi Kabupaten Sumba 500 ekor, sedangkan kabupaten Dompu dan Bima masing-masing menerima 250 ekor sapi. Demikian dikatakan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB, Drh. Omik Koswara hari ini.



SENIN, 25 April 1983

Di istana Negara pagi ini Presiden Soeharto membuka Muktamar Kamar Dagang, Industri, dan Pertukaran Komoditi Islam ke-4. Muktamar ini dihadiri oleh lebih kurang 350 orang peserta; tampak diantaranya Ketua Umum Kadin Indonesia, Sukamdani S Gitosardjono, HE Kowara, dan Ketua dari Islamic Chamber, Sheikh Ismail Abudawood.

Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa untuk menembus kemacetan dunia dewasa ini, ia memandang penting sekali diselenggarakannya muktamar ini. Dalam hubungan ini, Presiden menilai bahwa muktamar perlu memberikan perhatian yang besar pada usaha-usaha bersama untuk meningkatkan arus perdagangan dan stabilitas harga, peningkatan produksi pertanian, khususnya pangan, serta kerjasama di sektor investasi dan infrastruktur.
Diungkapkan oleh Presiden Soeharto bahwa dalam rangka memberi isi nyata kepada kerjasama di antara negara-negara OKI, Indonesia baru-baru ini telah mengambil keputusan untuk menandatangani Pejanjian untuk Promosi, Proteksi, dan Garansi Penanaman Modal diantara Negara-negara Angoota OKI. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini oleh Indonesia sebagai negara kesepuluh, maka perjanjian ini dapat berlaku secara operasional. Hal ini membuka jalan-jalan yang lebih lebar bagi kerjasama di bidang ekonomi dan sektor-sektor lainnya diantara semua anggota OKI. Demikian antara lain dikatakan Presiden Soeharto.



RABU, 25 April 1984

Presiden Soeharto pada jam 10.00 pagi ini membuka Rapat Kerja Departemen Kehutanan di Istana Negara. Rapat kerja yang bertemakan “Dengan Konsolidasi dan Pengembangan Menuju Tinggal Landasan pada Repelita IV” diikuti oleh sekitar 200 orang peserta dari seluruh Indonesia.
Dalam amanatnya, Kepala Negara meminta agar dalam Repelita IV ini pembangunan di bidang kehutanan dilakukan sedemikan rupa sehingga hutan-hutan dapat berfungsi secara optimal dan lestari. Demikian pula kondisi lahan di daerah-daerah aliran sungai hendaknya sudah dapat memiliki daya dukung yang optimal. Juga diminta oleh Presiden agar industri pengolahan kayu semakin ditingkatkan dan dimantapkan. Dalam hubungan ini penghutanan perlu dilaksanakan sebaik-baiknya dan hutan tanaman untuk keperluan industri perlu diperluas.
Pukul 11.00 pagi ini Menteri Perindustrian Hartarto menghadap Kepala Negara di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu ia melaporkan tentang penyediaan pupuk untuk para petani. Dilaporkannya bahwa tahun ini sekitar 3,8 juta ton pupuk akan disalurkan kepada petani dan tahun depan jumlah ini akan meningkat menjadi 5,7 juta ton. Pada kesempatan itu dilaporkan pula mengenai perkembangan pembangunan pabrik bahan baku pestisida serta perkembangan lingkungan industri kecil.


SABTU, 25 April 1992

Bertempat di Cendana pada jam 09.00 pagi ini, Kepala Negara menerima sembilan orang anggota Dewan Pengawas Syari’ah Bank Muamalat Indonesia, yang dipimpin oleh Ketuanya, KH Hasan Basri. Dalam pertemuan itu Presiden menghimbau para calon jemaah haji untuk ikut membeli saham BMI dengan menyisihkan sebagian dari biaya transportasi ke daerahnya masing-masing. Himbauan ini dikemukakan Presiden dalam rangka untuk menambah modal bank baru ini. Dalam hubungan ini Kepala Negara menganjurkan agar setiap jamaah haji membeli sekurang-kurangnya sepuluh saham senilai Rp10.000,-.


Penyusun Intarti, S.Pd


Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 24 April 1966 - 1990

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,
Minggu, 24 April 1966

Waperdam Hankam/Kepala Staf Kogam, Letjen. Soeharto, di ruang kerjanya menerima kunjungan kehormatan delegasi Uni-Antar Parlemen  yang pertama kali berkunjung ke Indonesia atas undangan IPU Indonesia. Kepada delegasi ini, Jenderal Soeharto menjelaskan bahwa tidak benar ada kudeta di Indonesia. Jenderal Soeharto mengatakan pula bahwa ABRI mempunyai peranan legal sebagai golongan progresif-revolusioner.


Senin, 24 April 1967

Kuasa Usaha ad interim RRC di Jakarta, Yao Teng-Shan, dipersona-non-gratakan oleh pemerintah dan harus meninggalkan Indonesia dalam waktu 5 kali 24 jam. Pejabat Kedutaan RRC ini diusir karena mendalangi kerusuhan yang dilakukan oleh warga Cina di beberapa kota Indonesia dalam bulan ini. Sementara itu, RRC menanggapi hal ini dengan mempersona-non-gratakan Kuasa Usaha Indonesia di Peking, Baron Sutadisastra, dan wakilnya, Sumarno. Mereka diberi kesempatan untuk meninggalkan daratan Cina dalam waktu lima hari.


Selasa, 24 April 1973

Pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang berlangsung di Bina Graha. Sidang memutuskan untuk menaikkan semua tarif penumpang angkutan udara sebesar 10% dan mulai berlaku besok. Menurut Menteri Perhubungan Emil Salim, penyesuaian tarif angkutan udara ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan angkutan udara, keselamatan penerbangan dan pemeliharaannya. Langkah kebijaksanaan ini juga diambil karena pengaruh perkembangan ekonomi dan moneter internasional, selain akibat kenaikan biaya eksploitasi dan perlunya dana investasi armada penerbangan.


Kamis, 24 April 1975

Ulang tahun ke-20 Konferensi Asia-Afrika diperingati malam ini di Sasono Langen Budoyo, TMII, dan dihadiri oleh Presiden dan Ibu Soeharto. Dalam kata sambutan pada acara yang berlangsung mulai pukul 19.00 itu. Kepala Negara mengatakan bahwa semangat dan cita-cita Bandung tidak mungkin padam, bahkan ia akan tetap menyala menerangi jalan sejarah umat manusia untuk membangun hari esok yang lebih baik buat semua orang. Diingatkannya bahwa jika sekarang ini dan 20 tahun setelah konferensi Asia-Afrika itu diselenggarakan kita masih menyaksikan kekejaman peperangan, ketegangan-ketegangan dunia yang merisaukan, kelaparan, salah pengertian dan curiga mencurigai antara bangsa, itu sama sekali tidak merupakan tanda-tanda dari ketidakbenaran semangat Bandung kurang dihayati dan tidak dijalankan dengan ketulusan dan tanggungjawab oleh semua pihak.
          
Dikemukakannya bahwa berdasarkan semangat Bandung, seharusnya negara-negara Asia-Afrika tidak bersikap konfrontatif terhadap dunia lain. Satu-satunya jawaban adalah menjalin hubungan kerjasama antar bangsa sebagai partner yang sederajat. Diingatkannya juga bahwa kunci penting dari perjuangan politik di masa lampau adalah solidaritas Asia-Afrika. Oleh karena itu diserukannya agar solidaritas itu digalang untuk mendorong cepatnya terbentuk tata ekonomi dunia baru yang lebih adil dan memuaskan bagi semua bangsa. Demikian antara lain dikatakan oleh Presiden Soeharto.



Senin, 24 April 1978

Ulang tahun ke-200 Museum Pusat diperingati hari ini di Jakarta. Peringatan yang dihadiri oleh Presiden dan Ibu Soeharto serta Wakil Presiden dan Ibu Adam Malik, disamping 500 undangan lainnya, ditandai dengan penyerahaan kembali sejumlah benda sejarah milik bangsa Indonesia oleh Pemerintah Belanda. Benda-benda sejarah tersebut antara lain berupa arca Dewi Prajnyaparamita, lukisan “Penangkapan Pangeran Diponegoro” karya Raden Saleh, beberapa benda milik Pangeran Diponegoro, serta benda-benda upacara dan perhiasan dari Lombok.
            
Dalam sambutannya, Presiden Soeharto antara lain mengatakan bahwa peranan museum dan peninggalan-peninggalan bersejarah lainnya sangat penting dalam usaha kita untuk terus mendalami sejarah dan kebudayaan kita. Dalam rangka itulah Pemerintah dalam tahun terakhir ini telah mulai mengusahakan perbaikan museum dan pemugaran tempat-tempat bersejarah, yang kesemuanya dapat dilakukan berkat kemajuan-kemajuan ekonomi dan pembangunan selama ini. Hal ini membuktikan apa yang telah sering dikemukakannya bahwa pembangunan ekonomi menjadi kekuatan penggerak pembangunan di bidang-bidang lainnya.
            
Pada kesempatan ini pula, Kepala Negara menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Belanda yang telah mengembalikan sejumlah benda bersejarah. Ia mengharapkan, agar dimasa depan lebih banyak lagi penyerahan semacam itu.



Kamis, 24 April 1980

Presiden Soeharto hari ini menghadiri acara peringatan seperempat abad Konferensi Asia-Afrika. Dalam acara yang berlangsung di Gedung Merdeka itu, Presiden mengatakan bahwa yang berbicara di Bandung seperempat abad yang lalu itu bukan hanya negarawan-negarawan terkemuka dari Asia dan Afrika saja, melainkan juga ratusan juta umat manusia yang disengsarakan oleh tata dunia lama yang tidak adil. Mereka menyuarakan, menyatukan diri dan bertekad bulat untuk membangun dunia baru yang lebih berperikemanusiaan dan dapat memberikan kesejahteraan bersama. Menurut Kepala Negara, mereka bukan hanya merancang masa depan Asia-Afrika sendiri, melainkan telah menunjukkan jalan bagi masa depan seluruh umat manusia di dunia. Demikian antara lain dikatakan Presiden mengenai peranan Konferensi  Asia-Afrika.



Sabtu, 24 April 1982

Presiden dan Ibu Soeharto hari ini melakukan kunjungan kerja selama satu hari di Sumatera Barat dan Jambi untuk meresmikan proyek-proyek pembangunan di kedua provinsi itu. Setiba di Sitiung, Sumatera Barat, pagi ini Presiden Soeharto meresmikan pompa dan irigasi Sungai Dareh. Dengan selesainya proyek pompa dan sebagian jaringan irigasi ini, lebih dari 3.000 hektar tanah akan dapat dialiri. Apabila proyek ini selesai seluruhnya nanti, maka areal sawah yang akan mampu dialirinya adalah 12.000 hektar.
            
Dalam amanatnya kepada masyrakat Sitiung, Kepala Negara mengatakan bahwa kita bertekad untuk berswasembada pangan secara nasional agar kita tidak perlu lagi mengimpor pangan yang membutuhkan devisa yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam pada itu, usaha untuk meningkatkan pendapatan kaum tani memang harus terus kita lakukan, sebab kamu tani merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Dikatakan oleh Presiden bahwa dengan meningkatnya pendapatan kaum tani, maka akan meningkat pula daya beli bagian terbesar rakyat Indonesia. Peningkatan ini akan mendorong pula meningkatnya produksi dan jasa di berbagai bidang, sehingga akan memajukan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Oleh karena itu, Presiden menegaskan, usaha untuk meningkatkan produksi pangan benar-benar perlu kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dan dengan penuh semangat.
            
Setelah acara peresmian, Presiden Soeharto berdialog dengan para transmigran Sitiung, baik yang berasal dari Wonogiri maupun transmigran lokal. Dalam dialog itu, Kepala Negara para transmigran supaya berkoperasi dan ber-KUD, sebab dengan berusaha berkelompok, hasil yang diperoleh bisa lebih baik. Dikemukakannya bahwa melalui KUD, permohonan kredit akan lebih mudah dilayani. Namun diingatkannya agar kredit itu tidak digunakan untuk konsumsi , melainkan untuk meningkatkan produksi.
            
Dari Sitiung, dengan menumpang helikopter, Presiden dan rombongan menuju desa Muara Tembesi di Provinsi Jambi. Di desa Muara Tembesi yang terletak di Kabupaten Batanghari itu, siang ini Kepala Negara meresmikan penggunaan Jembatan Muara Tembesi. Jembatan Tembesi ini merupakan penghubung antara Muara Bungo dengan Jambi yang terletak pada jalur jalan raya Trans Sumatera.
            
Dalam sambutannya, Presiden Soeharto mengajak masyarakat untuk membulatkan tekad untuk meneruskan dan meningkatkan pembangunan.



Selasa, 24 April 1984

Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Achmad Tahir pagi ini mengahadap Kepala Negara di Cendana. Usai menghadap, ia mengatakan bahwa Presiden Soeharto menyetujui pihak NASA menangkap kembali satelit telekomunikasi Palapa B-2 yang gagal mengorbit ketika diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Persetujuan tersebut diberikan Presiden dengan syarat bahwa usaha tersebut tidak menambah ongkos dan tidak mengganggu jadwal peluncuran satelit pengganti Palapa B-2.



Rabu, 24 April 1985

Peringatan 30 tahun Konferensi Asia-Afrika berlangsung di Bandung pagi ini. Acara peringatan yang meriah dan diselenggarakan di Gedung Merdeka itu dihadiri oleh para menteri luar negeri atau utusan dari berbagai negara Asia-Afrika.
            
Didalam pidatonya, Presiden Soeharto mengatakan bahwa 30 tahun yang silam, tepatnya dari tanggal 18 sampai 24 April 1955, para negarawan dan pemimpin terkemuka ari 29 negara Asia-Afrika bersidang di Gedung Merdeka ini. Di sinilah dirumuskan jawaban-jawaban yang tepat terhadap masalah-masalah penting yang sedang dihadapi negara-negara Asia-Afrika yang sebagian besar baru saja memperoleh kemerdekaan.
            
Selanjutnya dikatakan oleh Presiden bahwa kecuali di satu-dua tempat, kemerdekaan politik telah berada di tangan bangsa-bangsa di kedua benua kita. Namun kemerdekaan politik saja tidak banyak artinya, jika tidak segera kita isi dengan pembangunan nasional yang memberi kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat-rakyat kita. Selain itu, pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa keterbelakangan dan keadaan sosial ekonomi yang tidak segera membaik acapkali menjadi awal dari pergolakan politik dan menjadi penghambat proses integrasi bangsa yang mantap. Keadaan menjadi lebih gawat karena kerawanan-kerawanan tadi tidak jarang dimanfaatkan oleh kekuatan dari luar.\
            
Oleh karena itu, Kepala Negara mengemukakan pendapatnya bahwa solidaritas Asia-Afrika sangat diperlukan untuk kurun waktu sekarang ini. Solidaritas itu tidak hanya berkiprah di bidang politik saja, melainkan juga di bidang ekonomi dan kebudayaan. Dikatakannya bahwa semangat solidaritas antar bangsa –bukan intervensi dan konfrontasi -akan sangat mendorong berhasilnya pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.



Selasa, 24 April 1990

Setelah diterima Kepala Negara di Cendana pagi ini, Menteri/Sekretaris Negara Moerdiono mengatakan bahwa tahun ini Presiden Soeharto tidak mengadakan acara silaturahmi dangan masyrakat luas (open house) dalam rangka merayakan Idul Fitri 1410 H. Tetapi, sebagaimana biasanya, Presiden akan melakukan shalat Ied di Masjid Istiqlal bersama umat Islam ibukota.


Penyusun Intarti, S.Pd
Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto, 23 April 1966 - 1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,
SABTU, 23 April 1966

Semua anggota DPA yang ada sekarang diberhentikan pemerintah; Presiden kemudian mengangkat anggota DPA yang baru. Hal ini termuat dalam Surat Keputusan No. 83 tahun 1966.



KAMIS, 23 April 1970

Jam 9 pagi ini Presiden Soeharto menerima Mr. Joseph A Mommersteek, seorang anggota Tweede Kamer (parlemen) Belanda. Pada pertemuan ini antara lain telah dibicarakan mengenai pemberitaan yang negatif di Negeri Belanda tentang Indonesia. Hal ini, menurut Mommersteek, menimbulkan kemarahan mahasiswa dan cendekiawan Belanda terhadap RI, dan ini tentu saja sangat merugikan Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini Presiden mengharapkan agar team televisi Belanda dapat datang dan melihat sendiri keadaan di Indonesia. Dijelaskan oleh Presiden Soeharto bahwa Indonesia tidak pernah menutup-nutupi perkembangannya, semua boleh diketahui oleh dunia luar.
           
Usai pertemuan tersebut Mommersteek menilai pembicaraannya dengan Presiden Soeharto sebagai sangat terbuka. Ia juga mengatakan bahwa pandangan Prof. Wertheim tentang Indonesia yang negatif disebabkan oleh rasa kecewanya terhadap pembangunan Indonesia yang tidak sesuai dengan keinginannya.


SENIN, 23 April 1973

Presiden Soeharto menganjurkan agar negara-negara anggota ASEAN dapat mengembangkan “masyarakat kertas koran ASEAN” sehingga kebutuhan kertas koran bagi ASEAN dapat dipenuhi oleh negara-negara ASEAN sendiri. Untuk maksud ini  Indonesia setidak-tidaknya harus dapat menghasilkan  kertas koran sejumlah 60.000 sampai 70.000 ton setahun. Menteri Penerangan Mashuri mengatakan hal ini setelah ia menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini.



SELASA, 23 April 1974

Sejumlah 5.850 gedung SD telah selesai dibangun hingga kini. Ini berarti lebih dari 90% dari target yang ditetapkan dalam Inpres No. 10 Tahun 1973, yaitu sebanyak 6.000 gedung. Yang menjadi masalah sekarang hanyalah penyediaan buku-buku, sebab sekolah-sekolah yang telah dilengkapi dengan tenaga guru yang diperlukan itu akan segera dipergunakan. Demikian dilaporkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sjarif Thajeb dan Menteri  Dalam Negeri  Amirmachmud kepada sidang kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha. Untuk mengatasi masalah tersebut, sidang memutuskan menggunakan  pesawat-pesawat terbang AURI untuk mengangkut buku-buku yang diperlukan itu.



SENIN, 23 April 1984

Pukul 09.00 pagi ini Kepala Negara membuka Rapat Kerja Paripurna Departemen Penerangan di Istana Negara. Rapat kerja tersebut diikuti 420 peserta, dan berlangsung sampai tanggal 28 April.

Dalam amanatnya, Presiden antara lain meminta Departemen Penerangan dan seluruh aparatnya juga peka terhadap perasaan yang berkembang dalam masyarakat. Langkah seluruh jajaran penerangan harus aktif, tidak menunggu-nunggu suasana menjadi simpang siur. Untuk melaksanakan tugas yang demikian, segenap jajaran penerangan di semua  tingkatan dan di semua daerah perlu menjalin kerjasama yang akrab dan saling menunjang dengan departemen-departemen lain,  instansi-instansi lain, pemerintah daerah, dengan kalangan pers, pemuka-pemuka masyarakat, dan dengan masyarakat sendiri.
            
Selain itu, demikian ditambahkan Presiden, Departemen Penerangan juga harus dapat mengkoordinasikan diri dan mengadakan perbaikan terus-menerus agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang makin berat dan lebih rumit di masa-masan yang akan datang.



KAMIS, 23 April 1987

Pemilihan umum berlangsung hari ini di seluruh tanah air. Di Jakarta, Presiden dan Tien Soeharto memberikan suara mereka di TPS Jalan Cendana, disertai Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam. Setelah selesai mereka memberikan suara, Presiden dan Ibu Soeharto, didampingi oleh Menteri Sopardjo dan Gubernur DKI Jakarta R Suprapto serta Wakil Gubernur Eddy Nalapraya dengan menggunakan bis meninjau beberapa TPS di Ibukota.



SABTU, 23 April 1988

Menteri Kesehatan, Adhyatma, pagi ini diterima Presiden Soeharto di Bina Graha. Usai menghadap, ia mengatakan bahwa jumlah penderita penyakit demam berdarah telah meningkat dari tahun ke tahun, tetapi jumlah korban yang meninggal cenderung menurun. Dikatakannya bahwa upaya pemberantasan penyakit itu dilakukan melalui lintas sektoral, namun demikian masyarakat tetap diharapkan berpartisipasi  dengan jalan memberantas jentik-jentik nyamuk, sementara pemerintah melaksanakan penyemprotan. Mengenai harga obat yang dinilai masih mahal oleh masyarakat, ia mengatakan bahwa pemerintah akan mengupayakan untuk menurunkan harga obat, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini akan ditempuh melalui peninjauan harga-harga komponen yang digunakan dalam pembuatan obat.
            
Pagi ini, ditempat yang sama, telah pula menghadap Kepala Negara, Gubernur Irian Jaya. Pada kesempatan itu, kepada Gubernur Barnabas Suebu, Presiden Soeharto meminta agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Irian Jaya dapat diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama di desa-desa dan daerah pedalaman. Dimintanya pula agar pemerintah daerah tidak membuat program pembangunan yang muluk-muluk, tetapi realistis dan sesuai dengan kondisi daerah.



KAMIS, 23 April 1992


Dua orang senator AS, David Boren dan Clairborne Pell, yang didampingi oleh Duta Besar John Monjo, mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka hari ini. Setelah bertemu dengan Kepala Negara, mereka mengatakan bahwa rakyat AS juga merasa prihatin terhadap peristiwa 12 November di Dili. Namun AS menghargai tindakan Presiden Soeharto yang dengan segera membentuk KPN, dan mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan.



Penyusun Intarti, S.Pd
Selengkapnya

Jejak Langkah Pak Harto 22 April 1967 - 1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,
Sabtu, 22 April 1967

Hari ini 15 anggota DPR-GR menyampaikan sebuah usul tentang pemutusan hubungan diplomatik dengan RRC dalam suatu sidang pleno terbuka lembaga perwakilan tersebut. Diharapkan usul ini akan dapat disahkan menjadi sebuah resolusi ini tampaknya terdorong oleh adanya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Jawa Timur, Jakarta dan beberapa tempat lain di Indonesia dalam dua minggu terakhir ini. Ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa kerusuhan-kerusuhan ini didalangi oleh pejabat-pejabat dari Kedutaan Besar RRC di Jakarta, sehingga hal ini segera ditangani oleh massa pemuda dan mahasiswa yang memang selama ini telah tidaj puas terhadap keterlibatan pemerintah Peking dalam G-30-S/PKI. Bentrokan fisik antara WNI Cina dan warga Cina dengan kaum pribumi tak dapat dihindarkan di beberapa kota.
Pejabat Presiden Jenderal Soeharto hari ini telah menerima laporan dari Team Peninjau Indonesia dalam pemilihan umum  di Sabah. Oleh Team Peninjau itu dilaporkan bahwa pemilihan umum tersebut telah berjalan dengan tertib, lancar dan teratur. Team Peninjau Indonesia ini dikirim ke Sabah dalam rangka pelaksanaan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia, yang ditandatangani di Jakarta pada 11 Agustus 1966, dalam rangka penyelesaian konfrontasi antara kedua Negara.
Ketua Presidium Kabinet Ampera hari ini telah menginstruksikan kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian untuk mengintensifkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Instruksi  yang tercantum dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 22/U/IN/4/1967 dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengamanan penerimaan negara baik berupa rupiah maupun devisa. Surat Keputusan itu juga merupakan salah satu kebijaksanaan yang diputuskan oleh sidang paripurna Kabinet Ampera yang diadakan dua hari yang lalu.


Senin, 22 April 1974

Presiden Soeharto telah membentuk beberapa Inspektur Jenderal Proyek-proyek Pembangunan (Irjenbang). Irjenbang ini diberi tugas untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang meliputi baik proyek sektoral, Inpres, bantuan desa maupun proyek-proyek daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Irjenbang mengadakan penelitian dan peninjauan pada proyek-proyek tersebut dan menyampaikan laporan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Irjenbang menerima perintah dan petunjuk dari Presiden dan Wakil Presiden, serta bertanggungjawab kepada Presiden. Demikian ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 25 yang dikeluarkan hari ini. Keputusan ini dikeluarkan dengan pertimbangan agar pelaksanaan proyek-proyek pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah dapat berjalan sesuai dengan landasan dan arah yang telah digariskan dalam Repelita II.
Menteri Keuangan Amerika Serikat, George P Schultz, diterima oleh Presiden Soeharto pagi ini di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang satu jam itu telah dibahas hubungan kedua negara, terutama menyangkut masalah-masalah moneter. Tetapi dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Borobudur  hari ini, ia tidak bersedia mengungkapkan materi pembicaraannya denga Presiden Soeharto dan Menteri Keuangan Ali Wardhana. Ia hanya menegaskan bahwa negaranya akan tetap membantu Indonesia. Schultz dan rombongan kemarin telah meninjau pabrik Pusri dan proyek Pertamina di Palembang.
First lady Filipina, Imelda Marcos, tiba di Jakarta hari ini dalam rangka misi kebudayaannya ke Indonesia. Ia, yang disertai oleh seorang putrinya, Irene, akan berada di Indonesia selama lima hari, dan menjadi tamu Ibu Soeharto. Presiden dan Ibu Soeharto siang ini menjamu makan Nyonya Imelda Marcos di kediaman Jalan Cendana. Pada kesempatan itu, selain dilakukan pertukaran cinderamata antara kedua Ibu Negara, Nyonya Marcos juga telah memberikan sumbangan sebesar Rp70 juta untuk renovasi Candi Borobudur.
Malam ini diselenggarakan pertemuan Nyonya Marcos dengan tokoh-tokoh wanita Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan acara kesenian di Istana Negara. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Hamengku Buwono IX turut hadir dalam acara tersebut.
Malam ini Pemerintah menaikkan harga delapan jenis bahan bakar yang berasal dari minyak. Kenaikan harga minyak ini disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar di pasaran internasional yang telah naik sebanyak lima kali sejak bulan April 1973. Sejak bulan Maret 1973, baru sekarang ini Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak didalam negeri. Ini berarti bahwa Pemerintah selama ini memberi subsidi terhadap konsumen di dalam negeri, sehingga untuk memperkecil subsidi itu, maka Pemerintah terpaksa menaikkan harganya. Demikian dijelaskan oleh Menteri Pertambangan, Prof. Sadli, dalam wawancara dengan TVRI malam ini.



Kamis, 22 April 1976

Pagi ini Presiden Soeharto membuka Sidang Tahunan IX Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam amanatnya Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa negara-negara maju juga mempunyai tanggungjawab moral unutk membantu negara-negara yang sedang membangun. Hal ini karena tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang dinikmati oleh negara-negara maju itu setidak-tidaknya sebagian juga bersumber pada kekayaan alam dan cucuran keringat bangsa-bangsa yang kini sedang membangun.



Jum’at, 22 April 1977

Dana khusus bantuan Presiden Soeharto sebanyak Rp5 Juta hari ini diserahkan kepada Ketua Proyek Pembangunan Masjid Raya Jayapura. Haji Khairi, melalui Bupati Th. Messeth. Ketika menerima penyerahan itu, Ketua Proyek Pembangunan Masjid Raya Jayapura telah menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Soeharto atas bantuan tersebut.



Sabtu, 22 April 1978

Berdasarkan Keppres No. 20/1978, pada pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto melantik enam orang menteri muda Kabinet Pembangunan III di Istana Negara. Menteri-menteri muda tersebut adalah, pertama, Ir. Achmad Affandi sebagai Menteri Muda Urusan Produksi Pangan yang diperbantukan pada Menteri Pertanian.
Kedua, Bustanil Arifin SH sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi yang diperbantukan pada Menteri Perdagangan dan Koperasi. Ketiga, Martono sebagai Menteri Muda Urusan Transmigrasi yang diperbantukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keempat, Drs. Cosmas Batubara sebagai Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat yang diperbantukan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Kelima, dr. Abdul Gafur sebagai Menteri Muda Urusan Pemuda yang diperbantukan kepada Menteri P dan K. Keenam, Ny. L Sutanto SH sebagai Menteri Muda Urusan Peranan Wanita yang diperbantukan kepada Menko Kesra.



Selasa, 22 April 1980

Presiden Soeharto menghendaki agar Menteri Muda Urusan Pemuda, Abdul Gafur, mengadakan penjajakan tentang kemungkinan menghidupkan kembali organisasi Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG) untuk menggantikan BP3 yang ada sekarang ini. Saran ini diberikan Presiden sebagai suatu jalan keluar didalam kerangka menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini. Melalui POMG, di lingkungan pendidikan pertama, yaitu keluarga, dan lingkungan pendidikan kedua, yaitu sekolah, masalah kenakalan remaja dapat diatasi secara bersama-sama.
Selain itu Presiden Soeharto juga meminta agar dalam menangani masalah kenakalan remaja ini digunakan Keputusan Presiden No. 23/1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Penanganan kenakalan remaja ini  dapat dipikirkan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang berwajib berdasarkan pada Keppres tersebut.
Demikian dikatakan Menteri Muda Urusan Pemuda, Abdul Gafur, setelah menghadap Presiden di Bina Graha pagi ini.



Rabu, 22 April 1992

Mulai pukul 09.00 pagi ini, selama lebih dari dua jam, Presiden Soeharto dan PM Paul Keating mengadakan pembicaraan empat mata di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu kedua kepala pemerintahan membicarakan berbagai mesalah bilateral, regional, dan Internasional. Kepada pimpinan Australia itu, Kepala Negara antara lain menegaskan bahwa Indonesia tidak mempunyai kenginan untuk mengganggu negara-negara tetangganya, karena UUD 1945 secara jelas menyebutkan ingin mewujudkan perdamaian dunia dan menghapus penjajahan.
Sementara itu, PM Keating antara lain berbicara tentang masalah forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Dikatakannya bahwa untuk memantapkan wadah ini perlu diselenggarakan suatu KTT. Presiden Soeharto menyambut baik usul tersebut, hanya saja diperlukan adanya persiapan sebaik-baiknya untuk itu. Dalam hubungan ini Presiden mengingatkan pengalaman ASEAN yang baru mengadakan KTT Sembilan tahun setelah pembentukannya di Bali.
Manyangkut masalah bilateral, kedua pemimpin itu sependapat bahwa kerjasama militer diantara kedua Negara dapat ditingkatkan. Akan tetapi bentuk kerjasama itu adalah latihan bersama dan untuk mengetahui perkembangan industri militer di negara mitranya.
Setelah mengadakan pembicaraan, kedua pemimpin kemudian menyaksikan penandatanganan tiga perjanjian yang masing-masingnya ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Duta Besar Australia, Philip Flood. Ketiga perjanjian tersebut adalah mengenai masalah ekstradiksi  dalam rangka memberantas tindakan kriminal, penghindaran pengenaan pajak berganda, dan persetujuan kerjasama dalam bidang perikanan.


Penyusun Intarti, S.Pd


Selengkapnya