JUMAT, 15 APRIL 1966
Sutan Sjahrir, bekas Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RI, diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Selama ini Sutan Sjahrir meringkuk dalam tahanan politik Orde Lama; ia kemudian dibebaskan oleh Orde Baru dan dikirim ke Swiss untuk pengobatan. Ia meninggal disana. Keputusan pengangkatannya sebagai Pahlawan Nasional tercantum dalam Keputusan Presiden No. 76 tahun 1966 sebagaimana dibacakan pada upacara pemakaman jenazah almarhum di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta, hari ini.
Menpangad Letjen. Soeharto menandaskan, bahwa dalam epilog G-30-S/PKI kita terus-menerus mengalami tantangan-tantangan dan rongrongan dari sisa-sisa G-30-S/PKI, kaum oportunis, profiteur serta “plin-plan” yang mana jika kita tidak cukup waspada dan berani menghadapinya akan dapat membahayakan kembali keselamatan bangsa, negara dan revolusi. Hal ini disampaikan oleh Deputy II Pangad, Mayjen. M Panggabean, yang membacakan sambutan tertulis Menpangad dalam upacara serah terima jabatan Direktur Polisi Militer dari Brigjen. Sudirgo kepada Brigjen. Soenarso di Direktorat POM-AD, Jakarta.
Gedung Kedutaan Besar RRD di Jakarta diserang oleh ratusan ribu massa rakyat, baik yang tergabung dalam aksi-aksi pelajar dan mahasiswa maupun massa lainnya. Demonstrasi di Kedutaan RRC itu disebabkan oleh habisnya kesabaran rakyat Indonesia melihat sikap RRC yang terus-menerus memperlihatkan permusuhan dan memecah-belah persatuan bangsa Indonesia.
SENIN, 15 APRIL 1968
Presiden Soeharto, dalam amanatnya pada pembukaan Kongres Nasional II LVRI (Legiun Veteran RI), di Jakarta, mengingatkan agar masyarakat tidak perlu memperdebatkan tentang apa yang belum dihasilkan oleh Sidang Umum V MPRS baru-baru ini. Juga diserukan oleh Presiden agar dalam menilai hasil-hasil itu kita memakai ukuran yang sama, yaitu keselamatan Pancasila, Bangsa dan Negara. Presiden Soeharto dalam kesempatan ini pula menolak angggapan bahwa sidang umum itu gagal; oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk melakukan hasil-hasil Sidang Umum V MPRS dengan konsekuen.
SELASA, 15 APRIL 1969
Hari ini di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Soeharto memimpin sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi. Sidang kali ini mendengar laporan Menteri Perindustrian M Jusuf tentang perluasan pabrik pupuk Pusri di Palembang. Menteri Perdagangan Sumitro melaporkan tentang perkembangan kebutuhan pokok sehari-hari minggu ini. Menurut Prof. Sumitro harga-harga tersebut semakin mantap, bahkan ada beberapa yang turun dari harga di minggu sebelumnya, seperti tekstil dan beras. Menteri Keuangan Ali Wardhana melaporkan tentang konferensi tahunan Asia Development Bank yang diadakan di Sydney, Australia, baru-baru ini.
KAMIS, 15 APRIL 1971
Hari ini Presiden Soeharto beserta rombongan tiba di Ambon dari Kendari. Dalam rapat umum yang menyambutnya di kota ini Presiden Soeharto mengatakan bahwa bila seluruh rakyat Indonesia sadar akan tanggungjawabnya maka masalah apapun yang dihadapi baik dari luar maupun dari dalam negeri, akan dapat diatasinya. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita kemakmuran bukan untuk segolongan manusia melainkan seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran itu tidak akan datang begitu saja, akan tetapi dicapai dengan kerja keras berupa pembangunan di segala bidang. Tanpa pembangunan, kita tidak akan mencapai apa yang dicita-citakan, demikian ditegaskan Jenderal Soeharto.
SENIN, 15 APRIL 1974
Dalam suatu upacara di Lapangan Monas, pagi ini Presiden Soeharto menganugerahkan Samkarya Nugraha dan Nugraha Sakanti Jana Utama masing-masing kepada tujuh Kodam dan empat Komdak. Anugerah ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah kepada kesatuan-kesatuan militer dan kepolisian yang telah melaksanakan darma-baktinya kepada rakyat, bangsa dan negara, melebihi tugas pokoknya. Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa pada hakikatnya anugerah tersebut bukan hanya tertuju kepada Kodam dan Komdak saja, melainkan juga kepada seluruh masyarakat didaerah masing-masing.
SELASA, 15 APRIL 1975
Kepala Negara memimpin sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional di Bina Graha pagi ini. Sidang yang berelangsung mulai 10.00 itu, antara lain telah membicarakan masalah perkembangan harga dan moneter pada umumnya, serta industri semen. Menyangkut moneter, Menteri Keuangan melaporkan tentang perkembangan dalam jangka pendek yang memperlihatkan gejala-gejala positif. Umpamanya jumlah uang yang beredar dalam minggu kedua dan ketiga bulan Maret yang lalu meningkat dari Rp985,8 milyar menjadi Rp1.024 milyar, sementara untuk periode yang sama terdapat kenaikan Tabanas dari Rp51,9 milyar menjadi Rp52,7 milyar. Juga terjadi kenaikan yang cukup besar didalam jumlah kredit perbankan dalam waktu yang sama yaitu dari Rp1.495 milyar menjadi Rp1.511,9 milyar. Indeks harga sembilan bahan pokok pada minggu pertama bulan April ini dilaporkan menurun sebesar 0,86%.
Di bidang industri, Menteri Perindustrian, M Jusuf, mengemukakan bahwa kebutuhan semen akan meningkat dalam tahun-tahun mendatang, sesuai dengan pesatnya pembangunan, sehingga produksi semen pun perlu ditingkatkan. Dalam hubungan ini departemennya memperkirakan bahwa produksi semen Indonesia pada akhir 1977 diharapkan akan mencapai 5.570.000 ton per tahun. Jumlah ini akan dicapai dengan peningkatan kapasitas produksi pabrik-pabrik semen yang sudah ada sekarang ini dan dengan pembangunan pabrik-pabrik baru. Pabrik semen di Gresik, Tonasa dan Padang akan ditingkatkan kapasitasnya, sementara di Jawa Barat dalam waktu dekat akan segera diresmikan pabrik semen Cibinong I, yang kemudian akan disusul oleh Cibinong II.
Kepala Negara menginstruksikan agar pabrik baja PT Krakatau Steel dapat merealisasikan program tahap pertamanya, yaitu memproduksikan 500.000 ton baja setahun. Instruksi ini disampaikan oleh Presiden ketika Direktur Utama yang baru dari PT Krakatau Steel, Ir. T Ariwibowo, menghadapnya siang ini di Bina Graha bersama Menteri Perindustrian. Ir T Ariwibowo telah diangkat oleh Menteri Perindustrian sebagai direktur utama menggantikan Ir. Marjuni, dan pabrik baja itu diharapkan akan mulai berproduksi pada tahun 1977.
KAMIS, 15 APRIL 1976
Bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto pagi ini melantik Mayjen. (Purnawirawan) Piet Haryono sebagai Direktur Utama Pertamina. Dalam sambutannya, Kepala Negara telah menjelaskan beberapa masalah yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan negara ini, terutama aspek keterlibatan pemerintah didalamnya.
Presiden mengatakan bahwa memang benar pemerintah telah mengetahui, dan bahkan telah menyetujui beberapa kegiatan Pertamina di luar minyak. Tetapi pengetahuan dan persetujuan pemerintah tersebut adalah dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pokoknya dan dengan syarat bahwa pembiayaannya tidak boleh memberatkan perusahaan dan apalagi membebani pemerintah. Pemerintah menyetujui partisipasi Pertamina untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang non minyak dalam rangka memanfaatkan potensi Pertamina dan kepercayaan dunia usaha kepada Pertamina. Ternyata tanpa diketahui pemerintah, Pertamina telah ditimbuni dengan berbagai kewajiban keuangan diluar kemampuannya. Apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Pertamina, pastilah Pertamina akan bangkrut, dan keadaan ini pasti akan menimbulkan akibat yang lebih serius pada keuangan negara.
SELASA, 15 APRIL 1980
Pagi ini Presiden Soeharto mengadakan perundingan dengan Perdana Menteri Belanda, van Agt, yang tiba di Jakarta kemarin. Dalam pembicaraan yang berlangsung selama dua jam itu, kedua pemimpin telah membahas berbagai persoalan yang mencakup hubungan antara kedua negara dan cara-cara peningkatannya, selain menyinggung masalah-masalh regional dan internasional. Pada kesempatan itu Presiden Soeharto telah memberikan penjelasan mengenai usaha-usaha pembangunan yang dilakukan Indonesia sejak Orde Baru sampai sekarang.
Untuk menghormati kunjungan PM dan Nyonya AAM van Agt, di Istana Negara malam ini Presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan makan malam. Ketika menyambut acara itu, Presiden Soeharto menegaskan adanya suatu masalah prinsipil yang merupakan tantangan untuk dipecahkan dewasa ini, ialah usaha untuk membangun dunia baru dengan tata hubungan ekonomi baru. Tatanan ekonomi baru itu, menurut Presiden Soeharto, harus memungkinkan negara-negara sedang berkembang meningkatkan kemampuannya. Dengan demikian terdapat keseimbangan dan keadilan antara bangsa-bangsa di dunia, serta semakin mengecilnya jurang perbedaan yang dalam antara negara besar dan kaya dengan negara-negara miskin.
Dalam hubungan ini Presiden Soeharto menyatakan bahwa Indonesia mengharapkan dan selalu berusaha agar dialog Utara-Selatan mencapai kemajuan dan menghasilkan putusan-putusan positif bagi terlaksananya tatanan ekonomi dunia baru. Negeri Belanda yang terletak di belahan bumi barat dan utara yang telah maju, dan Indonesia terletak di belahan bumi timur dan selatan yang sedang membangun dapat bekerjasama atas dasar kesamaan pandangan. Sehubungan dengan itu, secara khusus Kepala Negara menyampaikan penghargaan atas kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda selama ini, termasuk juga yang telah dilaksanakan melalui IGGI, yang terbukti sangat bermanfaat bagi dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.
RABU, 15 APRIL 1981
Presiden Soeharto hari ini telah mengistruksikan Menteri Hankam/Pangab, Jenderal M Jusuf untuk mewakilinya melakukan kunjungan singkat ke Bangkok. Kunjungan tersebut ialah untuk membicarakan masalah regional pada umumnya, dan khususnya masalah Kamboja, dengan Perdana Menteri Thailand.
SENIN, 15 APRIL 1985
Di Surabaya hari ini, Presiden Soeharto meresmikan PT PAL Indonesia, yaitu sebuah perusahaan galangan kapal milik negara. Sebagai rangkaian acara peresmiannya, PT PAL Indonesia menyerahkan sebuah kapal tanker dan sebuah kapal patroli cepat yang telah selesai dibangun di galangan kapal itu. Disamping itu diluncurkan pula sebuah kapal patroli cepat lainnya.
Dalam sambutannya, Presiden telah menggariskan beberapa arah untuk menjadikan PT PAL sebagai pusat keunggulan di bidang kelautan, khususnya di bidang industri maritim. Pertama-tama, PT PAL harus dapat menyerap dan mengembangkan serta mengalihkan teknologi yang telah dikuasainya, baik yang diperolehnya dari luar maupun yang dikembangkannya sendiri, kepada wahana-wahana teknologi dan perekayasaan kelautan dan perkapalan serta bagi lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Kedua, perusahaan milik negara ini harus dapat membina wahana-wahana lainnya, sehingga dapat berkembang setara dengan PT PAL Indonesia.
Ketiga, PT PAL Indonesia harus mampu menguasai teknologi untuk dapat memberikan kekuatan teknologi kepada TNI Angkatan Laut dan armada milik pemerintah lainnya. Keempat, PT PAL Indonesia harus dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan putera-puteri Indonesia yang berbakat dan berminat dalam bidang perkapalan. Kelima, perusahaan ini harus dapat membuka lapangan kerja dalam bidang teknologi dan rekasaya perkapalan khususnya.
Siang ini Presiden menyerahkan enam ekor kerbau liar, dari sejumlah 200 ekor, yang ditangkap di Taman Nasional Baluran, Kabupten Banyuwangi, kepada petani di tiga Kabupaten di Jawa Timur. Bantuan tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, Wahono, di pelabuhan udara Juanda, Surabaya.
SELASA, 15 APRIL 1986
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menghadiri upacara pembukaan Kongres ke-3 Partai Demokrasi Indonesia yang berlangsung di TMII, Jakarta Timur. Memberikan sambutannya dihadapan tokoh PDI yang berdatangan dari segenap pelosok tanah air itu, Presiden antara lain mengatakan bahwa proses pembaharuan dan penyegaran kehidupan politik memasuki tahap baru setelah kita menegaskan melalui undang-undang Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam tahun 1985.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa ternyata diperlukan waktu tidak kurang dari dua puluh tahun setelah kita memutuskan untuk memperbaharui dan menyegarkan kehidupan politik di tahun 1966 dan empat puluh tahun setelah kita menyatakan Pancasila sebagai dasar negara di tahun 1945 untuk melaksanakan ketetapan hati kita dalam hukum dan kenyataan. Karena itulah ia pernah mengatakan, demikian Presiden, bahwa pembangunan kehidupan politik merupakan bagian yang dari proses pembangunan bangsa dan negara kita.
Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, maka kekuatan-kekuatan sosial politik adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Sebagai salah satu modal dasar pembangunan maka semua kekuatan sosial politik hanya dapat menjalankan peranannya sebagai penyalur aspirasi rakyat jika ia mempunyai wawasan kebangsaan dan mengembangkan kegiatannya demi kepentingan bangsa, yaitu memberi sumbangan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan nasional yang telah kita tegaskan dalam Pembukaan UUD.
Akhirnya Kepala Negara mengatakan bahwa jika kita bertekad untuk untuk menegakkan demokrasi di negeri ini, maka demokrasi itu pun harus mulai tumbuh dalam diri kekuatan-kekuatan sosial politik itu sendiri. Jika kita bertekad untuk mengembangkan kebebasan yang bertanggungjawab, maka kebebasan yang bertanggungjawab itu pertama-tama harus berkembang dalam tubuh kekuatan-kekuatan sosial politik itu sendiri. Jika kita bertekad untuk mandiri sebagai bangsa, maka semangat kemandirian itu pertama-tama juga harus bersemi dari dalam tubuh kekuatan-kekuatan sosial politik itu sendiri.
Demikian antara lain amanat Presiden.
SABTU, 15 APRIL 1989
Dengan menumpang bis mini, pagi ini Presiden Soeharto melakukan peninjauan di proyek perumahan Bantuan Presiden untuk para nelayan di Muara Karang, Jakarta Utara. Dalam inspeksi ini Kepala Negara didampingi oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat, Siswono Yudohusodo, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sony Harsono, dan Gubernur DKI Jakarta, Wiyogo Atmodarminto. Kompleks perumahan baru yang ditinjau itu terdiri dari atas 203 unit rumah tipe 21 dengan luas tanah masing-masing 60 meter persegi.
Kemudian Presiden meninjau kapling siap bangun yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan kecil di Bekasi, Jawa Barat. Di kapling yang letaknya berdekatan dengan kompleks perumahan Perumnas Bekasi III di desa Setia Mekar itu kini telah siap 107 unit rumah berukuran 54 meter persegi. Lebih dari separuh kapling yang terdapat disana telah mulai dibangun oleh pemiliknya.
Penyusun Intarti, S.Pd
