Minggu , 20 Maret 1966
Kepala Direktorat Imigrasi mengumumkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanan politik keamanan pemerintah, maka semua warga Negara Indonesia tidak diperbolehkan meninggalkan Indonesia. Yang dikecualikan dari kebijaksanaan ini adalah;
1.pejabat-pejabat negara yang melaksanakan tugas negara, dengan surat perintah menteri-menteri yang tidak tercantum dalam pengumuman presiden RI No. 5 tertanggal 18 Maret 1966, tentang pengamanan terhadap 15 orang menteri Kabinet Dwikora yang disempurnakan.
2. Warga Negara RI yang melakukan ibadah haji.
Senin, 20 Maret 1967
Pejabat Presiden berpendapat bahwa kita perlu memeikirkan konsepsi pendidikan nasional yang mampu menjamin penyelamatan Pancasila. Konsepsi demikian diperlukan mengingat pengalaman pahit di mana PKI berusaha menguasai bidang pendidikan untk mengkhianati Pancasila. Demikian dikatakan Jenderal Soeharto dalam sambutan tertulisnya pada Kongres PGRI ke -11 di bandung hari ini.
Senin, 20 Maret 1972
Presiden Soeharto mengharapkan agar PN Garuda dapat meningkatkan penerbangan dalam negeri guna menghadapi konferensi PATA pada tahun 1974. Harapan ini disampaikan kepada Direktur Utama PN Garuda, Wiweko, yang menghadapnya di Istana Merdeka hari ini.
Presiden menyatakan rasa gembira dan penghargaanya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kelompok Demokrasi Pembangunan. hal ini diungkapkannya ketika menerima Ketua Umum PNI, Mh. Isnaeni, siang ini. Isnaeni datang untuk melaporkan tentang pertumbuhan organisasi kelompok Demokrasi Pembangunan.
Rabu, 20 Maret 1974
Pada jam 10.00 pagi ini Presiden Soeharto mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmadja, Menteri/ Sekertaris Negara Sudharmono, Menteri Pertahanan/Keamanan jenderal Panggabean, dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Sumarlin. Dalam rapat yang berlangsungg di Bina Graha selama lebih kurang tiga jam itu telah dibahas secara mendalam materi empat RUU yang akan disampaikan kepada DPR dalam waktu dekat ini. RUU tentang pemerintahan desa, RUU tentang Pemerintahan di daerah, dan RUU tentang perjudian
.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Soeharto menyatakan bahwa semua peraturan harus sesuai dengan aspirasi dan perjuangan bangsa itu haruslah mendukung aspirasi perjuangan tersebut. Demikian antara lain dikatakan oleh presiden.
Kamis, 20 Maret 1975
Para wartawan yang selama ini bertugas meliputi berita mengenai kegiatan kepresidenan siang ini diundang Presiden Soeharto untuk bersamanya menonton sebuah film dokumenter di Bina Graha. Film yang ditonton itu adalah mengenai kegiatan pembangunan sebuah pabrik gula. Film tersebut mengungkapkan secara jelas proses pembangunan pabrik gula, yaitu dari survey yang dilakukan sebelum pabrik gula tersebut dimulai pembangunanya, pembukaan lahan untuk pabrik dan perkebunan tebunya, sampai pabrik itu berproduksi.
Sabtu, 20 Maret 1976
Presiden Soeharto memerintahkan Kopkamtib untuk menindak tegas siapa saja, baik sipil maupun militer, yang membantu usaha penyelundupan. Demikian dikatakan oleh Kepala Staf Kopkamtib setelah menghadap Kepala Negara pagi ini di Cendana, untuk melaporkan mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan Kopkamtib dalam memberantas penyelundupan. Ia mengatakan bahwa Presiden menilai apa yang telah dilakukan Kopkamtib sebagai cukup baik dan memuaskannya.
Kamis 20 Maret 1980
Jam 9.00 pagi ini, Presiden Soeharto menerima Taieb Slim, utusan Khusus Presiden Tunisia, habib Bourguiba, di Istana Merdeka. Tidak diperoleh penjelasan mengenai masalah yang dibicarakan. Dari protokol Departemen Luar Negeri diperoleh keterangan bahwa selain menghadap presiden Soeharto, utusan tersebut juga akan menghadap wakil Presiden, Adam Malik, dan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, M Panggabean.
Setelah itu, pukul 10.00, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto melantik AR Adenan sebagai Duta Besar untuk Yugoslavia merangkap Yunani, dan RA Kosasih untuk Negeri Belanda. Dalam amanat pelantikannya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa kekuatan moral di seluruh dunia harus bangkit untuk mencegah kemungkinan timbulnya peperangan. Oleh karena itu diharapkan kepada kedua duta besar untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia.
Tentang politik luar Negeri Indonesia Presiden mengatakan bahwa kekuatan politik luar negeri justru ditentukan oleh kekuatan mendukung suksesnya pembangunan, maka hal itu sama sekali bukan berarti kelemahan. Demikian antara lain dikatakan oleh Presiden.
Sabtu, 20 Maret 1982
Presiden dan Ibu Soeharto hari ini berkunjung ke provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan Paanen raya “Operasi Karya Makmur”. Setelah melakukan panen raya, siang ini juga Kepala negara kembali ke Jakarta.
Menyambut dengan gembira panen raya tersebut, Presiden mengungkapkan dalam amanatnya bahwa pemerintah mempunyai gagasan untuk memperbantukan pegawai negeri yang sudah dididik untuk dijadikan manajer koperasi, terutama KUD. Dikatakannya pula bahwa Pemerintah juga akan terus berusaha meningkatkan produksi pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.
Selasa, 20 Maret 1984
Menteri Muda Peningkatan Produksi Pangan, Ir Wardojo, diterima kepala Negara di Bina Graha pada jam 10.00 pagi ini. Dalam pertemuan itu ia melaporkan bahwa sebagian Petani penggarap memerlukan kredit, tetapi mereka sulit memperolehnya karena masih menunggak pembayaran kredit sebelumnya. Kesulitan memperoleh kredit dari bank atau KUD, menyebabkan mereka mencari kredit dari sumber-sumber lain dengan bunga kredit yang lebih tinggi dari BRI ataupun KUD.
Untuk mengatasi masalah kredit tersebut, Presiden mengharapkan agar kemampuan KUD ataupun bank dalam memberikan kredit kepada para petani ditingkatkan. Selain itu diharapkannya bahwa masalah ini ditangani dengan memperbesar peranan kelompok tani dalam usaha mengatasinya.
Rabu, 20 Maret 1985
Setiba di Lhokseumawe pagi ini, Presiden Soeharto meresmikan Pabrik Pupuk Iskandar Muda. Dengan mulai berproduksinya pabrik pupuk urea di Daerah Istimewa Aceh ini, maka kapasitas terpasang pupuk urea Indonesia menjadi 4,47 juta ton per tahun. Untuk pertama kalinya di Indonesia, pabrik pupuk ini di bangun dengan menggunakan jasa manajemen Konstruksi dan jasa Konstruksi putera-putera Indonesia sendiri.
Dalam kata sambutannya presiden mengatakan bahwa daerah Lhokseumawe ini sedang secara sadar dan terencana dikembangkan secara terpadu. Di daerah ini terdapat dan akan dibangun industri-industri yang penting dan besar seperti kilang gas alam cair, pabrik-pabrik pupuk dan pabrik kertas. Karena itu,Pemerintah akan mengarahkan daerah ini menjadi wilayah industri Lhokseumawe yang terpadu dengan pengendalian tata ruang yang baik-baiknya. Tujuannya adalah menjaga lingkungan hidup yang baik bagi penduduk di satu pihak dan mengembangkan pertumbuhan industri di lain fihak. Untuk itu wilayah ini akan dikembangkan secara serasi baik dilihat dari sudut industri, pemukiman penduduk, penyediaan prasarana dan pengembangan sosial yang sehat pada umunya. Pola-pola pengembangan wilayah seperti ini merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan secara nyata konsep Wawasan Nusantara. Demikian antara lain sambutan Presiden.
Senin, 20 Maret 1989
Selama satu jam, mulai pukul 09.00,pagi ini di Bina Graha Kepala Negara menerima Direktur Bank Dunia, Russel J Cheetam, yang diantar oleh Menko Ekuin Radius Prawiro. Usai pertemuan itu, Direktur Bank Dunia mengatakan bahwa pihaknya akan mempertahankan dan bahkan mungkin meningkatkan jumlah bantuan kepada Indonesia pada tahun-tahun mendatang.peluang ini terbuka karena pemerintah Indonesia dinilai mempunyai komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang sehat guna melunasi hutan-hutangnya.
Ia menambahkan bahwa Bank Dunia sangat terkesan akan hasil serangkaian kebijaksanaan resturisasi ekonomi yang ditempuh indonesia sejak tahun1983, yakni ketika harga minyak di pasaran dunia mulai meroso. Contoh dari kebijaksanaan yang berhasil itu menurut Cheetam adalah usaha Indonesia untuk meningkatkan ekspor non-migas. Usaha ini dinilainya berhasil dengan baik, karena hanya dalam waktu sekitar dua tahun nilai ekspor non-migas Indonesia meningkat dari U$$6 miliar menjadi hampir U$$ 12 miliar.
Oleh karena itu, dalam pertemuan itu ia memberi jaminan kepada Presiden Soeharto bahwa Bank Dunia akan terus memberi dukungan kuat terhadap berbagai program pembangunan Indonesia.
Senapan militer yang diberi nama SS-1atau Senjata Serbu I itu, berkaliber 5,56 dan mampu memuntahkan 120 peluru/menit. Senjata ini akan dijadikan senjata standar infantri ABRI, menggantikann M-16 type A-1 Keunggulan SS-1 jika dibanding dengan M-16 type A-1 adalah pada jarak tembak efektif yang lebih jauh.
Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH.
Kepala Direktorat Imigrasi mengumumkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanan politik keamanan pemerintah, maka semua warga Negara Indonesia tidak diperbolehkan meninggalkan Indonesia. Yang dikecualikan dari kebijaksanaan ini adalah;
1.pejabat-pejabat negara yang melaksanakan tugas negara, dengan surat perintah menteri-menteri yang tidak tercantum dalam pengumuman presiden RI No. 5 tertanggal 18 Maret 1966, tentang pengamanan terhadap 15 orang menteri Kabinet Dwikora yang disempurnakan.
2. Warga Negara RI yang melakukan ibadah haji.
Senin, 20 Maret 1967
Pejabat Presiden berpendapat bahwa kita perlu memeikirkan konsepsi pendidikan nasional yang mampu menjamin penyelamatan Pancasila. Konsepsi demikian diperlukan mengingat pengalaman pahit di mana PKI berusaha menguasai bidang pendidikan untk mengkhianati Pancasila. Demikian dikatakan Jenderal Soeharto dalam sambutan tertulisnya pada Kongres PGRI ke -11 di bandung hari ini.
Senin, 20 Maret 1972
Presiden Soeharto mengharapkan agar PN Garuda dapat meningkatkan penerbangan dalam negeri guna menghadapi konferensi PATA pada tahun 1974. Harapan ini disampaikan kepada Direktur Utama PN Garuda, Wiweko, yang menghadapnya di Istana Merdeka hari ini.
Presiden menyatakan rasa gembira dan penghargaanya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kelompok Demokrasi Pembangunan. hal ini diungkapkannya ketika menerima Ketua Umum PNI, Mh. Isnaeni, siang ini. Isnaeni datang untuk melaporkan tentang pertumbuhan organisasi kelompok Demokrasi Pembangunan.
Rabu, 20 Maret 1974
Pada jam 10.00 pagi ini Presiden Soeharto mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmadja, Menteri/ Sekertaris Negara Sudharmono, Menteri Pertahanan/Keamanan jenderal Panggabean, dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Sumarlin. Dalam rapat yang berlangsungg di Bina Graha selama lebih kurang tiga jam itu telah dibahas secara mendalam materi empat RUU yang akan disampaikan kepada DPR dalam waktu dekat ini. RUU tentang pemerintahan desa, RUU tentang Pemerintahan di daerah, dan RUU tentang perjudian
.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Soeharto menyatakan bahwa semua peraturan harus sesuai dengan aspirasi dan perjuangan bangsa itu haruslah mendukung aspirasi perjuangan tersebut. Demikian antara lain dikatakan oleh presiden.
Kamis, 20 Maret 1975
Para wartawan yang selama ini bertugas meliputi berita mengenai kegiatan kepresidenan siang ini diundang Presiden Soeharto untuk bersamanya menonton sebuah film dokumenter di Bina Graha. Film yang ditonton itu adalah mengenai kegiatan pembangunan sebuah pabrik gula. Film tersebut mengungkapkan secara jelas proses pembangunan pabrik gula, yaitu dari survey yang dilakukan sebelum pabrik gula tersebut dimulai pembangunanya, pembukaan lahan untuk pabrik dan perkebunan tebunya, sampai pabrik itu berproduksi.
Sabtu, 20 Maret 1976
Presiden Soeharto memerintahkan Kopkamtib untuk menindak tegas siapa saja, baik sipil maupun militer, yang membantu usaha penyelundupan. Demikian dikatakan oleh Kepala Staf Kopkamtib setelah menghadap Kepala Negara pagi ini di Cendana, untuk melaporkan mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan Kopkamtib dalam memberantas penyelundupan. Ia mengatakan bahwa Presiden menilai apa yang telah dilakukan Kopkamtib sebagai cukup baik dan memuaskannya.
Kamis 20 Maret 1980
Jam 9.00 pagi ini, Presiden Soeharto menerima Taieb Slim, utusan Khusus Presiden Tunisia, habib Bourguiba, di Istana Merdeka. Tidak diperoleh penjelasan mengenai masalah yang dibicarakan. Dari protokol Departemen Luar Negeri diperoleh keterangan bahwa selain menghadap presiden Soeharto, utusan tersebut juga akan menghadap wakil Presiden, Adam Malik, dan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, M Panggabean.
Setelah itu, pukul 10.00, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto melantik AR Adenan sebagai Duta Besar untuk Yugoslavia merangkap Yunani, dan RA Kosasih untuk Negeri Belanda. Dalam amanat pelantikannya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa kekuatan moral di seluruh dunia harus bangkit untuk mencegah kemungkinan timbulnya peperangan. Oleh karena itu diharapkan kepada kedua duta besar untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia.
Tentang politik luar Negeri Indonesia Presiden mengatakan bahwa kekuatan politik luar negeri justru ditentukan oleh kekuatan mendukung suksesnya pembangunan, maka hal itu sama sekali bukan berarti kelemahan. Demikian antara lain dikatakan oleh Presiden.
Sabtu, 20 Maret 1982
Presiden dan Ibu Soeharto hari ini berkunjung ke provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan Paanen raya “Operasi Karya Makmur”. Setelah melakukan panen raya, siang ini juga Kepala negara kembali ke Jakarta.
Menyambut dengan gembira panen raya tersebut, Presiden mengungkapkan dalam amanatnya bahwa pemerintah mempunyai gagasan untuk memperbantukan pegawai negeri yang sudah dididik untuk dijadikan manajer koperasi, terutama KUD. Dikatakannya pula bahwa Pemerintah juga akan terus berusaha meningkatkan produksi pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.
Selasa, 20 Maret 1984
Menteri Muda Peningkatan Produksi Pangan, Ir Wardojo, diterima kepala Negara di Bina Graha pada jam 10.00 pagi ini. Dalam pertemuan itu ia melaporkan bahwa sebagian Petani penggarap memerlukan kredit, tetapi mereka sulit memperolehnya karena masih menunggak pembayaran kredit sebelumnya. Kesulitan memperoleh kredit dari bank atau KUD, menyebabkan mereka mencari kredit dari sumber-sumber lain dengan bunga kredit yang lebih tinggi dari BRI ataupun KUD.
Untuk mengatasi masalah kredit tersebut, Presiden mengharapkan agar kemampuan KUD ataupun bank dalam memberikan kredit kepada para petani ditingkatkan. Selain itu diharapkannya bahwa masalah ini ditangani dengan memperbesar peranan kelompok tani dalam usaha mengatasinya.
Rabu, 20 Maret 1985
Setiba di Lhokseumawe pagi ini, Presiden Soeharto meresmikan Pabrik Pupuk Iskandar Muda. Dengan mulai berproduksinya pabrik pupuk urea di Daerah Istimewa Aceh ini, maka kapasitas terpasang pupuk urea Indonesia menjadi 4,47 juta ton per tahun. Untuk pertama kalinya di Indonesia, pabrik pupuk ini di bangun dengan menggunakan jasa manajemen Konstruksi dan jasa Konstruksi putera-putera Indonesia sendiri.
Dalam kata sambutannya presiden mengatakan bahwa daerah Lhokseumawe ini sedang secara sadar dan terencana dikembangkan secara terpadu. Di daerah ini terdapat dan akan dibangun industri-industri yang penting dan besar seperti kilang gas alam cair, pabrik-pabrik pupuk dan pabrik kertas. Karena itu,Pemerintah akan mengarahkan daerah ini menjadi wilayah industri Lhokseumawe yang terpadu dengan pengendalian tata ruang yang baik-baiknya. Tujuannya adalah menjaga lingkungan hidup yang baik bagi penduduk di satu pihak dan mengembangkan pertumbuhan industri di lain fihak. Untuk itu wilayah ini akan dikembangkan secara serasi baik dilihat dari sudut industri, pemukiman penduduk, penyediaan prasarana dan pengembangan sosial yang sehat pada umunya. Pola-pola pengembangan wilayah seperti ini merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan secara nyata konsep Wawasan Nusantara. Demikian antara lain sambutan Presiden.
Senin, 20 Maret 1989
Selama satu jam, mulai pukul 09.00,pagi ini di Bina Graha Kepala Negara menerima Direktur Bank Dunia, Russel J Cheetam, yang diantar oleh Menko Ekuin Radius Prawiro. Usai pertemuan itu, Direktur Bank Dunia mengatakan bahwa pihaknya akan mempertahankan dan bahkan mungkin meningkatkan jumlah bantuan kepada Indonesia pada tahun-tahun mendatang.peluang ini terbuka karena pemerintah Indonesia dinilai mempunyai komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang sehat guna melunasi hutan-hutangnya.
Ia menambahkan bahwa Bank Dunia sangat terkesan akan hasil serangkaian kebijaksanaan resturisasi ekonomi yang ditempuh indonesia sejak tahun1983, yakni ketika harga minyak di pasaran dunia mulai meroso. Contoh dari kebijaksanaan yang berhasil itu menurut Cheetam adalah usaha Indonesia untuk meningkatkan ekspor non-migas. Usaha ini dinilainya berhasil dengan baik, karena hanya dalam waktu sekitar dua tahun nilai ekspor non-migas Indonesia meningkat dari U$$6 miliar menjadi hampir U$$ 12 miliar.
Oleh karena itu, dalam pertemuan itu ia memberi jaminan kepada Presiden Soeharto bahwa Bank Dunia akan terus memberi dukungan kuat terhadap berbagai program pembangunan Indonesia.
Senapan militer yang diberi nama SS-1atau Senjata Serbu I itu, berkaliber 5,56 dan mampu memuntahkan 120 peluru/menit. Senjata ini akan dijadikan senjata standar infantri ABRI, menggantikann M-16 type A-1 Keunggulan SS-1 jika dibanding dengan M-16 type A-1 adalah pada jarak tembak efektif yang lebih jauh.
Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH.
