PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Langkah Pak Harto 14 Maret 1966 - 1981

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,
Senin, 14 Maret 1966
Hari ini para mahasiswa kembali  turun  ke jalan-jalan ibukota  dalam rangka mengenang  kawan-kawan  mereka  yang gugur  dalam aksi  menentang   Orde Lama dan PKI. Mereka  mencatat  adanya  tujuh orang korban meninggal dunia , yaitu Arief Rachman  Hakim (mahasiswa  UI  di Jakarta), Djubaedah dan Moh. Sjafei (keduanya pelajar  di Jakarta  Hasanuddin dan sjarief Alkadri (mahasiswa di  ujung pandang), serta margono dan Arief winangun (pelajar  di Yogyakart).  Kendatipun  pawai ini  berlangsung secara khidma, akan tetapi situasi di ibukota terasa sangat mencekam.
•    Di sebalik situasi  ini, terdapat  suasana  atau ancaman konflik  senjata  antara keempat  angkatan. RPKAD berada dalam keadaan siaga  penuh sejak  pagi hari. Begitu  pula dengan  KKO. Dementara itu di pangkalan  Halim Perdanakusuma, pasukan  AURI  pun telah  berada dalam posisi  siap menghadapi  segala  kemungkinan. Keadaan yang sama  juga menghinggapi kesatuan-kesatuan polisi. Keempat  angkatan ini saling  menguatirkan  serangan  dari angkatan lainya.  Hal ini  terjadi  karena  dr.  Subandrio  menyebarkan berita adu domba, bahwa pasukan AD  akan  menyerbu pangkalan AURI  di Halim perdanakusuma. Ketegangan  dapat diturunkan   setelah jenderal AH Nasution, sebagai  senior  ABRI , berhasil  mempertemukaan para panglima  keempat angkatan itu untuk membahas persoalan  yang dihadapi secara terbuka.
•    Dalam pada itu. Letjen Soeharto, atas nama presiden RI, telah mengeluarkan seruan sebagai berikut;
1.    Menyeruhkan kepada semua anggota, pimpinan, kader dan aktivitas dari organisasi kontra-revolusi PKI beserta organisasi massanya yang  seasa/ bernaung  di bawanya untuk masing-masing melaporkan  diri kepada Pepelrada dan atau pejabat-pejabat  setempat, selambat-lambantnya sampai akhir  bulan Maret 1966.
2.    Apabila jangka waktu yang  ditetapkan  tidak  dipenuhi maka  akan diambil tindakan tegas oleh yang berwajib.

Kamis, 14 Maret  1968
Pejabat  Presiden  hari ini telah menanggapi secara baik hasil keputusan Koordinasi para Pangdam se-jawa, pangkostrad dan Komandan  Puspassus/ RPKAD di Cipayung kemarin, pejabat presiden menyatakan kegembiraanya terhadap  usaha para panglima tersebut dalam  ikut serta memikirkan persoalan-persoalan yang  dihadapi dewasa ini. Sebagaimana  diketaui  para panglima Kodam  se Jawa, Pangkostrad, dan  Komandan  Puspassus/RPKAD telah mengadakan rapat  koordinasi  yang berlangsung  tanggal  1-12 Maret  1968 di Cipayung, Jawa Barat. Pada akhirnya  raapt itu, telah  dikeluarkan  sebuah  tekad untuk mengamankan  dan menyukseskan  sidang umum  MPRS  Vyang akan datang. Pertimbangan  dikeluarkanya kebulatan  tekad ini, golongan ekstrim  lain dan  belum adanya pengertian  tentang pentingnya sidang umum V  MPRS.

Sabtu, 14 Maret 1970
Komisi Empat  mengadakan pertemuan  dengan kepala Bulog , Achmad  Tirtosudiro, di Gedung DPA. Usai  pertemuan itu,  Bung Hatta, sebagai  Penasihat Komisi Empat, mengatakan bahwa  ia tidak keberatan adanya suatu organisasi  tunggal dan sistem monopoli pembelian beras, asalkan harga beras itu murah.

Selasa, 14 Maret  1972
Pagi ini presiden soeharto  mengadaakan  pertemuan dengan  Menteri Bantuan Luar Negeri  Belanda, yang  adalah  juga Ketua IGGI, Dr. C Boertien. Kepada  Menteri  Boertian, presiden  mengatakan bahwa  indonesia hanya  akan menerima  bantuan  luar negeri, bila bantuan itu  tidak merupakan beban bagi rakyat  indonesia. Oleh  sebab itu Indonesia  hanya menerima kredit  dengan  bunga  yang  rendah  dan pengembalianny dalam jangka waktu yang panjang.

Rabu, 14 Maret 1973
Pada jam  10.00 pagi ini, presiden Soeharto  berkenan menerima gubernur dari jawa Timur, sejawa Tengah dan daerah Istimewah Yogyakarta di Bina Graha, jakrta. Pada pertemuan ini presiden telah membran bantuan untuk “lumbung-lumbung paceklik “ daerah minus di pulau jw=awa. Jumlah bantuan  itu mencapai Rp 350 juta. Bantuan tersebut telah direalisasikan kepada  Jawa timur  sebesar Rp 100 juta. Jawa Tengah Rp  25 juta dan Yogyakarta  sebanyak  tambahan  Rp 25 juta untuk daerah Jaw Tengah yang digunakan  untuk derah irigasi Tajum, Purwokerto. Pada akhir pertemuan itu, untuk meringankan beban  ramanlan cuaca dalam tahun ini yang kuranf menguntungkan bagi  para petani.

Kamais, 14 Maret 1974
Dalam  suatu  upacara  yang dihadiri  oleh para pimpinan  lembaga tinggi negara dan  para  menteri  yang dihadiri  oleh para  pimpinan lembaga  ti ggi negara  serta wakil  fraksi-fraksi  DPR,  pagi ini bertempat  di Istana Merdeka,  presiden Soeharto menandatangani  RAPBN  1974/1975 menjadi ungang undang  No. 2  tahun 1974. Dalam  kata sambutannya, kepala  Negara  antara lain  mengatakan  bahwa  tidak ada  alasan  golongan  manapun untuk mengatakan  bahwa  Repelita  II bukan miliknya, dan  tidak  merasa berkewajiban  untuk turut  melaksankannya . ia megingatkan  bahwa  walaupun  tanggungjawab  secara konstitusional  atas  pelaksanaan  repelita sepenuhnya  berada di tangan  presiden, akan tetapi  menjadi tangungjawab  kita bersama untuk menyukseskan  pelaksanaannya. Ditegaskannya  bahwa  hanya  dengan ikutsertanya  seluruh rakyat, Repelita II akan  menjadi  kenyataan.

Jum,at, 14 Maret 1980
Kepala Dinas  Perkebunan  provinsi NTT, Ir Pura Woha, menginformasikan bahwa presiden Soeharto telah memberikan bantuan 26.00 bibit kelapa hibrida dan du ton  bibit  kapok jawa untuk para petani  di daerah ini.bantuan kelapa  tersebut bernilai  Rp 150 juta pertahun dan akan berlangsung  selama tiga tahun dalamPelita III. Bantuan pertama untuk daerah timor dan Alor mulai tiba sejak tanggal 13 Maret,  dan segera menyusul bantuan untuk daratan  Flores dan Sumba  yang tiba pada tanggal 16 Maret.
•    Sehubungan  dengan meninggalnya  Bung hatta, malam ini presiden dan Ibu  Tien soeharto melayat almarhum Proklamator Kemerdekaan itu di rumah duka, di Jalan Diponegoro, Jakarta. Bung Hatta yang menjabat wakil Presiden pertama  Indonesia berpulang ke rahmatullah sore ini dalam usia 78 tahun.

Sabtu, 14 Maret 1981
Lewat  sedikit  pukul 10.00 pagi ini,  presiden Soeahrto membuka  kabinet terbatas  bidang  Ekuin  di Bina Graha. Dalam sidang   itu telah didengar  berbagai laporan  beberapa  menteri. Menteri  Keuangan  a.i Widjojo Nitisastro, melaporkan tentang  telah disetujuinya  RAPBN 1981/1982 untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan  Menteri perindustrian, AR Suhud, melaoprkan mengenai pabrik semen Baturaja di panjang  dan kertapati, serta pembanguna kawasan industri mini di Yogyakarta menteri Pekerjaan Umum, Ir  Purnomosidi, melaporkan tentang ambruknya jembatan penghubung  Gedung sarinah dengan jakarta theatre.
Tercatat  dalam sidang hari ini bahwa laju inflasi pada tahun anggaran 1980/1981 diperkirahkan mencapai 15,8 %, angka  ini jauh  lebih rendah dari tingkat inflasi pada bulam Februari tercatat 0,7 % lebih rendah dari  bulan Januari yang mencapai 1,13%.

Rabu, 14 Maret 1984
Pukul 10.00  pagi ini, presiden dan Ibu Tien Soeharto menghadiri acara peresmian  tiga proyek Ria Pembangunan yang terletak di Cibubur, jakarta Timur.
Ketiga 3 proyek itu adalah balai bina kartaraharja, yaitu sebuah tempat pendidikan bagi tunas wisma dan tuna karya, Sasana Tresna Werdha, yang berupa tempat penampungan orang-org tua dan desAa Taruna/Sos Kingderdorf, yaitu panti asuhan.
Dalam amantnya ketika meresmikan ketiga proyek itu, kepal Negara menilai bahwa akhir-akhir ini timbul kembali suara- suara sumbang yang mengatakan bahwa pembangunan Indonesia hanya mengejar pertumbuhan, hanya mementingkan segolongan  kecil masyarakat, malah ada yang mengatakan bahwa pembangunanitu justru makin memperbesar  lapisan masyarakat yang miskin. Dikatakan oleh presiden bahwa anggapan seperti itu tidak berdar dan menyesatkan.
Kepala Negara menjelaskan bahwa pembangunan kita sepenuhnya melaksakan amanat GBHN dan bertumpung Trilogi Pembangunan. Ditegaskannya bahwa Trilogi pembangunan inilah yang menjamin pemerataan, dengan  melau usaha menumbuhkan ekonomi dan memelihara stabilitas. Kita tidak mungkin  memeratakan pembangunan jika tidak ada pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh dikatakan oleh Kepala Negara bahwa kita sadar bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak dengan sendirinya mendatangkan pemerataan dan keadilan. Karena itu, walaupun pembangunan kita memerlukan pertumbuhan ekonomi , namun usaha – usaha pemerataan kita lakukan secara sadar, terus menerus dan konsekwen.
Dikemukakannya bahwa pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial adalah tujuan pokok pembangunan kita agar masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila benar – benar terwujud. Jika sekarang pemerataan dan keadilan sosial belum terasa, maka hal itu tidak berarti kita mengabaikan pemerataan menuju keadilan sosial, melainkan karena tahap keadilan sosial memang kita belum capai saat ini. Dikatakannya bahwa pemerataan menuju keadilan sosial akan makin tampak wujudnya dan makin kita rasakan bersama dalam tahap tinggal landas.Demikian Presiden.Sabtu, 14 Maret 1987
Jam 09.00 pagi ini, bertempat  di  di Istana merdeka, presiden  Soeharto menerima kunjungan kehormatan  Menteri  Luar Negeri  papua Nugini, Edward R Diro. Dalam  pertemuan  tersebut Edward Diro antara lain  menyampaikan  keinginan  Papua  Nugini  untuk  menjdi anggota ASEN. Preside soeart menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa  persoalnnha sekarang ini  sedang di pelajari. Dikatakanya bahwa  keinginan PNG akan dibicarakan dalam sidang  para  menteri  luar negeri ASEAN  bulan juni  mendatang di Singapura.
Pukul 10.00 pag inii Presiden Soeharto  melantik 4 Duta  Besar Indonesia dalam suatu upacara di Istana Negara . Keempat duta besar itu adalah R Sajoggo untuk Srilagka, Teuku muhammad hadi thayb untuk swiss, Drs.M Singgih Hadipranowo  untuk Algazair dan Guinea, Drs.JB Soedadarmanto Kadarisma untuk Argentina meragkap Chili, Huruguay dan Paraguay.
Dalam pidato pelantikannya kepala negara menyampaikannya bahwa dalam strategi nasional dewasa ini, pembangunan nasional merupakan pusat perhatian dan pusat kegiatan seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali. Karena itulah dalam GBHN dijelaskan bahwa pelaksanaan politik yang bebas dan aktif kita abdikan untuk menunjang berhasilnya pembangunan nasional itu. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa politik luar negeri kita semata mata hanya memperhatikan masalah-masalah ekonomi belaka. Politik luar negeri kita tetap kita jalankan menurut pesan luhur pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selasa 14 maret 1989
Mulai  hari ini pemerintah melarang pemasukan dan peredaran buku The Satanic Verses diseluruh wilayah indonesia. Larangan ini dikeluarkan hari ini melalui keputusan jaksa agung No. 021/1989. Demikian diugkapkan oleh Jaksa Agung Sukarton Marmo Sudjono setelah diterima presiden suharto di Cendana pagi ini. Adapun  alasan pelarangan ialah bahwa buku itu di angap dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan kerawanan, mengganggu ketertiban umum dan stabilitas nasional.

Kamis, 14 Maret 1991


di Cikampek, Jawa Barat,pada  jam  08.30  pagi ini  Presiden  Soeharto meresmikan  21 buah pabrik  kelompok  industri  kimia dasar dan sebuah  kawasan industri. sementara  pabrik-pabrik  tersebut  tersebar  di berbagai  daerah,  kawasan industri  yanf diresmikan itu terletak  di Cikampek, Dengan  selesainya  pabrik-pabrik ini, Indoensia  dapat  mempercepat  langkah dalam membangun  industri  petrokimia  hulu  yang  mengolah  langsung  sumber daya alam  migas, seperti  Pusat  Olefin dan Pusat Aromatik.
dalam sambutannya , presiden  memyatakan  sungguh  berbesar hati,  karena  tahun-tahun  teakhir  ini industri kita berkembang sangat pesat. kemajuan -kemajuan  pesat yang berhasil kita capai  itu, menunjukan tepatya  langkah-langkah  deregulasi  dan debirokratisasi yang telah  kita lakukan. Inti  dari deregulasi dan debirokratisasi  adalah  memberi kesempatan  yang seluas-luasnya  bagi bangkitnya prakarsa,mkreativitas  dan partisipasi  masyarakat  dalm pembangunan. kemajuan yang kita capai  dalam  pembangunan  industri  itu juga  membuktikan bahwa jika  mendapat  peluang  dan kesempatan, bangsa kita tidak kalah dari bangsa-bangsa  lain  dalam membangun industri.