Selasa, 2 Juli 1974
Pemerintah memberi batas waktu kepada semua pemilik kenderaan sedan dan station wagon yang terkena larangan impor sedan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 25/KP/I/1974, untuk mengekspor kembali kenderaan-kenderaan tersebut ke luar negeri selambat-lambatnya akhir bulan ini.
Rabu, 2 Juli 1975
Presiden Soeharto melanjutkan pembicaraan dengan Presiden Tito di Brioni, Yugoslavia. Pokok pembicaraan meliputi kawasan Asia Tenggara dan Samudera Hindia sebagai suatu kawasan damai, selain masalah Orde Ekonomi Internasional Baru. Menyangkut hal yang terakhir itu, kedua pemimpin sepakat mengenai perlunya dibentuk suatu tata ekonomi internasional yang baru dan lebih adil. Menurut mereka pembentukan Orde Ekonomi Internasional Baru harus menjadi agenda utama bagi konferensi negara-negara non-blok yang akan datang.
Rabu, 2 Juli 1980
Presiden Soeharto meresmikan bendungan Parang joho di desa Eramoko, kelurahan Ngunggahan, Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk ini dibangun sejak tahun 1973 dengan biaya sebesar Rp. 2,9 milyar. Acara peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden, serta penaburan bibigt ikan mas ke waduk oleh Ibu Soeharto.
Selanjutnya didampingi Menteri Pekerjaan Umum, Purnomosidi Hadjisarosa, dan Gubernur Jawa Tengah, Supardjo Rustam, hari ini Presiden Soeharto menyaksikan penutupan saluran pengelak Waduk Wonogiri. Waduk ini dibangun sejak tahun 1975, dan sudah menghabiskan biaya APBN sebesar Rp. 30.908.004.000,-. Dengan adanya waduk ini, maka luapan air sungai Bengawan Solo dapat dikendali dari 4000 meter kubik/detik menjadi 400 meter kubik/detik. Keseluruhan pembangunannya selesai pada bulan Oktober 1982.
Sabtu, 2 Juli 1983
Bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima Gubernur BI, Arifin Siregar. Tampak hadir dalam pertemuan itu adalah Dirut Bank Bumi Daya, Omar Abdallah, Dirut Bank Dagang Negara, HM Widarsadipradja, Dirut Bank Exim, Muljoto Djojomartono, Dirut BNI, Somalawiria, Dirut Bapindo, Kuntoadji, Dirut BRI, Permadi, dan Dirut BTN, Prayogo Mirhad.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara memberikan petunjuk tentang pentingnya perubahan mental para petugas bank dalam usaha meningkatkan daya guna. Dengan demikian dapat diharapkan bank-bank pemerintah dapat menyalurkan dana-dana yang terkumpul dari masyarakat ke sektor-sektor yang dianggap penting dengan biaya yang serendah-rendahnya.
Rabu, 2 Juli 1986
Presiden Soeharto menerima Menteri Negara Perumahan Rakyat, Cosmas Batubara, di Istana Merdeka. Ia menghadap utnuk melaporkan tentang hasil kunjungannya ke Jepang dan Taiwan belum lama ini dalam rangka studi banding tentang pembangunan perumahan di negara tersebut.
Dalam pertemuan itu Presiden telah menyinggung tentang rencana pembangunan rumah susun di bekas lapangan terbang Kemayoran, Jakarta. Kepala Negara mengingatkan Menpera agar dalam pembangunan rusun disana jangan lupa memperhatikan keadaan di sekitarnya dimana terdapat perkampungan-perkampungan kumuh.
Kamis, 2 Juli 1987
Menteri P dan K, Fuad Hasan, diterima Presiden Soeharto di Bina Graha. Dalam pedrtemuan itu ia melaporkan mengenai gagasan untuk mendesentralisasikan pelaksanaan Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) pada tahun depan sebagai upaya penyempurnaan sistem ujian akhir. Gagasan desentralisasi ini timbul karena banyaknya keluhan tentang pelaksanaan Ebtanas sekarang ini. Keluhan itu juga datang dari murid-murid yang baru mengikuti Ebtanas.
Menanggapi permasalahan ini, Kepala Negara menginstruksikan agar diadakan penelitian dan pengkajian atas rencana desentralisasi Ebtanas itu.
Penyusun : Gani Khair
