Jum'at, 12 November 1965
Kepala Staf KOTI Letjen. Soeharto pagi ini menghadap Presiden Soekarno di istana untuk melaporkan tentang reorganisasi KOTI. Ketika ditanyakan alasan dari pada organisasi itu, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa tindakan ini dimaksudkan untuk lebih megintergrasikan kegiatan operasi dan untuk mempercepat tercapainya tiga kerangka tujuan revolusi, oleh karena KOTI didalam tugasnya tidak terbatas dibidang militer saja melainkan juga dibidang ekonomi, politik dan sosial.
Sabtu, 12 November 1966
Jenderal Soeharto mengatakan bahwa ABRI bukanlah potensi atau kekuatan suatu pemerintah, bukan hanya suatu potensi negara, melainkan potensi ideologi politik dari negara dan pemerintahan itu sendiri atau potensi ideologi politik Pancasila. Atas dasar keyakinan dan pengertian ideologi itu pulalah, Angakatan Bersenjata membangun, menyusun, dan membina suatu potensi dan suatu doktrin Hankam Nasional untuk mengamankan dan mempertahankan wilayah negara dimana ideologi politik itu akan kita terapkan pengalamanya didalam membangun kehidupan masyarakat bangsa yang adil dan makmur. Demikian antara lain isi prasaran Jenderal Soeharto pada Seminar Hankam I yang diadakan di Aula Hankam, Jakarta hari ini. Seminar ini dilakukan untuk meghasilkan doktrin perjuangan ABRI, yaitu untuk menjaga keutuhan ABRI. Dengan demikian apabila semua ini berhasil, maka ABRI akan mempunyai satu doktrin untuk semua angkatan. Sekarang ini setiap angkatan memiliki doktrin masing-masing yaitu Try Ubaya Cakti (AD), Swa Buana Packa (AU), Eka Casana Jaya (AL), dan Tata Tentrem Kerta Rahaja (AK).
Sementara itu dalam sambutan tertulisnya pada malam penutupan Leadership Traning Course Sarbumsi, Jenderal Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet, menegaskan bahwa setelah mengalami malapetaka G-30-S/PKI, bangsa Indonesia bertekad menyusun kembali kekuatan Pancasilais di dalam suatu Orde Baru secara langsung dapat mendekatkan diri kepada tercapainya tujuan revolusi.
Hari ini Jenderal Soeharto, selaku Menpagad, mentapkan tanggal 15 Desember sebagai Hari infantri.
Kamis, 12 November 1970
Dalam pertemuan pagi ini dengan Team penyempurnaan PT Departemen Store Sarinah, yang terdiri dari Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, Gubernur Bank Sentral , dan Direktur Jenderal Perdagangan, Presiden sekali lagi meminta agar segera diadakan penyehatan terhadap Sarinah.
Minggu, 12 November 1972
Presiden dan Ibu Tien Soeharto beserta rombongan pagi ini meninggalkan tanah air untuk memulai perjalanan muhibah ke enam negara Eropa Barat, yaitu Prancis, Austria, Belgia, Swis, Italia, dan Vatikan. Dengan menumpang pesawat Garuda DC 8 " Bali".
Hari ini Presiden Soeharto beserta rombongan tiba di Prancis. Sebelum ke Paris, malam ini Presiden dan rombongan beristirahat di Nice di pantai Rivera. Dalam perjalanan hari ini Presiden telah singgah di bandar udara Bangkok (Muangthai), dan Theran (Iran).
Senin, 12 November 1973
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima kunjungan ketua IGGI, JP Pronk, yang juga menjabat sebagai Menteri Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Belanda. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas, Widjojo Nitisastro, itu telah membahas masalah kerjasama ekonomi Internasional, terutama dalam kaitan dengan peranan IGGI. Selain Ibukota, Pronk juga akan mengunjungi beberapa daerah.
Kemudian pada jam 10.30 Kepala Negara menirima misi kelompok perusahaan raksasa Jepang. Sumitomo Group. Misi ini dipimpin oleh Shoozo Hotta, yang tidak lain dari pada Presiden Sumitomo Group, meliputi lima pengusaha penting dalam group tersebut dikantor pusatnya. mereka membawahi antara lain bidang-bidang perbankan, kimia, listrik, dan pertambangan.
Selasa, 12 November 1974
Sidang Dewan Stabilitasi Politik dan Kemanan Nasional berlangsung pagi ini di Bina Graha. Dalam sidang yang dipimpinya itu, Presiden Soeharto telah memberikan pangarahan-pengarahan bagi pembinaan politik dalam dan luar negeri. Menyangkut politik luar negeri, Kepala Negara menegaskan bahwa dalam usaha untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain, termaksud negara sosialis, mutlak diperlukan. Namun hubungan itu harus didasarkan pada asas saling hormat menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negari masing-masing.
Sementara itu menyangkut pembinaan politik dalam negeri, Presiden menyambut baik hasil-hasil yang telah dicapai oleh kongres KNPI baru-baru ini. Diharapkanya bahwa dengan selesainya kongres, KNPI akan dapat mengkonsoldasi dari dan penetapan organisasinya dari pusat sampai kedaerah, sehingga organisasi pemuda itu akan merupakan wadah yang tangguh untuk menyalurkan sumbangan-sumbangan kegiatan kepemudaan dalam pembangunan. Presiden kembali mengingatkan bahwa pemuda merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan.
Rabu, 12 November 1975
Presiden Soeharto menganugerahkan tanda kehormtan Bintang Jasa Pratama kepada mediang Dr. J Sintanala, berkat jasa-jasanya yang besar terhadap bangsa dan negara, khususnya dalam pemberantasan penyakit kusta. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Maluku, Soemeru, kepada Nyonya Ursula Bohner Sintanala dalam acara peringatan Hari Kesehatan ke-11 di RSU Kudamati, Ambon.
Sekertaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Sunandar, Prijosoedarmo, siang ini menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Dalam kedudukanya sebagai Ketua Tim Satgas Timor Portugis ia melaporkan kegiatan team dipimpinya dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Indonesia selama ini telah mengirimkan bantuan dari Ambuta ke daerah perbatasan itu kurang lancar,karena terbatasnya transportasi.
Hari ini Kepala Negara juga menerima Bupati/Kepala Daerah tingkat II Belu, Ketua DPRD Tingkat II Belu, dan Direktur Jenderal Bimas Katolik, Djoko Muljono. Setelah pertemuan itu, Bupati Belu, Markus Diduk, mengatakan kepada pers bahwa bantuan pusat sudah mencukupi, akan tetapi bantuan tersebut sering terlambat diterima oleh para pengungsi karena lokasinya yang sulit. Ditambahkan oleh Ketua DPRD tingkat II Belu, Joseph Androda, bahwa untuk membantu meringankan penderitaan para pegungsi tersebut diperlukan biaya sebesar Rp 5 juta setiap harinya. Hingga saat ini diperkirakan bahwa jumlah pengungsi yang sudah memasuki wilaya Indonesia adalah sebanyak 35.000 orang; jumlah ini belum termasuk mereka yang mondar mandir melintasi perbatasan.
Sabtu, 12 November 1977
Presiden Soeharto hari ini meresmikan berfungsinya bendungan Wlingi, bendungan serba guna Lahor dan bangunan-bangunan perbaikan sungai Kali Porong, di Wlingi, Jawa Timur. Pada Peresmian ini Presiden Soeharto mengingatkan kembali jangan sampai ada pihak-pihak yang mengira pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah sekaramg tidak menghasilkan apa-apa, karena pendapat seperti itu sangat menyesatkan. Tetapi memang dalam pelaksanaan pembangunan mungkin saja terjadi kekeliruan dan kelengahan-kelengahan, tetapi tahap demi tahap kekeliruan tersebut kita luruskan, dan kelengahan yang ada perlu kita ingatkan.
Senin, 12 November 1979
Presiden dan rombongan pukul 07.20 waktu setempat pagi ini tiba dipelabuhan udara Jenewa. Malam ini beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke London esok hari. Sekalipun singgah di Janewa untuk beristirahat Presiden menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Swis, Pierre Dubert.
Rabu, 12 November 1980
Presiden Soeharto mengharapkan agar Syarikat Islam sekarang ini tidak lagi berkecimping dalam kegiatan-kegiatan politik, lebih meningkatkan tugas-tugas dakwah, pendidikan dan sosial, serta tidak dicampu-baurkan dengan kegiatan politik. Ditegaskan oleh Presiden bahwa kegiatan politik Syarikat Islam sudah tertampung dalam Partai Persatuan Pembangunan.
Demikian antara lain dikatakan oleh Kepala Negara ketika pagi ini meerima DPP Syarikat Islam di Bina Graha. Diantara pengurus Syarikat Islam yang hadir dalam pertemuan itu adalah Drs. MA Gani MA dan Drs. Th M Gobel.
Presiden memerintahkan Pertamina untuk mempercepat proses pembangunan proyek kilang minyak hydrocraker di Dumai, Cilacap, Balikpapan, serta rencana pembangunan kilang minyak di Sorong. Instruksi ini dikemukakan Kepala Negara ketika menerima Menteri Pertambangan dan Energi, Prof. Dr. Subroto, di Bina Graha. Menteri Subroto melaporkan kepada Presiden Soeharto tentang hasil Rapat Dewan Komisaris Pertamina, disamping mengenai pembangunan proyek Industri plastik dengan bahan baku gas alam.
Kamis, 12 November 1981
Pagi ini Kepala Negara meresmikan Mesjid Panglima Besar Sudirman di Cijantung, Jakarta Timur. Dalam amanatnya , Presiden Soeharto mengatakan bahwa hanya dengan mengabadikan nama Panglima Besar Sudirman saja, jelas tidak cukup. Yang paling penting adalah justru berusaha meneladani hidup dan perjuangannya yang dengan penuh keyakinan berkorban untuk cita-cita kemerdekaan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Penghargaan dan penghormatan kita yang sesungguhnya terletak pada kesediaan dan kesetiaan kita untuk meneruskan cita-citanya, mengisi kemerdekaan ini, sehingga terwujud masyarakat adil makmur yang berdasarkan Pancasila. Demikian Presiden.
Sabtu, 12 November 1983
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka Presiden Soeharto menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Belgia, Dr Jan Hellemans. menyambut pidato Duta Besar Hellemans, Presiden menyatakan keyakinan bahwa hubungan persahabatan dan kerjasama yang selama ini berkembang antara kedua negara akan dapat lebih meningkatkan lagi ke masa depan yang akan datang. Dikatakanya bahwa kerjasama yang selama ini telah makin meluas antara kedua negara, juga telah memberikan sumbangan positif bagi perkembangan hubungan antar regional, yaitu antara ASEAN dan MEE.
Empat puluh lima menit kemuadian, di tempat yang sama, Presiden menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Republik Kolombia, Dr Antonio Bayona Oritiz. Membehas pidato Duta Besar Oritiz, kepala negara menyatakan sependapat bahwa hubungan persahabatan atar kedua negara itu perlu terus menerus ditingkatkan, walaupun letak geografis kedua negara sangat berjauhan. Presiden percaya bahwa dengan adanya persamaan besar dan cita-cita antar kedua negara, maka hubungan persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan akan kedua bangsa makin berkembang lagi di masa-masa yang akan datang.
Selasa, 12 November 1985
Pukul 07.00 pagi ini, Presiden dan Ibu Tien Soeharto beserta rombongan, bertolak dari pelabuhan udara Halim Perdanakusuma menuju Roma, Italia, dalam rangka kunjungan selama lima hari. Di Roma, Presiden antara lain menghadiri konfrensi ke-23 FAO, yang diadakan dalam rangka ulang tahun ke-40 organisasi dunia itu. Turut serta sebagai anggota rombongan resmi Presiden adalah Menteri Pertanian, Achmad Affandi, Menteri/Sekertaris Negara, Shudarmono, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan, Wardoyo, Menteri Muda/Sekertaris Kabinet, Moerdiono, Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri, Ginadjar Kartasasmita. dan Panglima ABRI, Jenderal LB Murdani.
Kamis, 12 November 1987
Presiden Soeharto menyarankan kepada Gubernur NTB agar produksi batu apung di provinsi itu dimanfaatkan untuk keperluan dalam negeri, selain untuk kepentingan ekspor. Dianjurkanya pula agar batu apung itu diolah terlebih dahulu, sebelum diekspor, sehingga rakyat setempat mempunyai nilai tambah dari ekspor bahan gaian tersebut.
Demikian dikatakan Gubernur Gatot Suherman setelah menghadap Kepala Negara bersama Bupati Lombok Tengah, Purwoto, di Bina Graha pagi ini.
Sabtu, 12 November 1988
Pagi ini Presiden Roh Tae Woo dan rombongan mengakhiri kunjunganya di Indonesia. Sebelum meninggalkan Jakarta, Presiden dan Nyonya Roh mengadakan kunjungan perpisahan kepada Presiden dan Ibu Soeharto di Istana Merdeka. Kemarin Kedua Kepala Negara sempat bermain golf selama tiga jam. Mereka ditemani oleh Menteri Hankam LB Moedarni dan Sekertaris Jenderal Presiden Korea.
Minggu, 12 November 1989
Presiden Soeharto hari ini melakukan kunjungan kerja di Batam. Dalam kunjungan sehari penuh itu Kepala Negara meresmikan panggunaan padang Golf Talvas di Nogasa, meninjau pusat industri elektroniaka New Paris Group, perkebunan anggrek, dan peternakan buaya. Acara peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Soeharto. Kemudian Presiden bermain golf dilapangan baru itu.
Selasa, 12 November 1991
Menko Polkam Sudomo menghadap Kepala Negara pagi ini di Istana Merdeka. Setelah bertemu Presiden, ia mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk mempertahankan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), karena tidak ada alternatif lain yang lebih baik. Dijelaskanya bahwa kalau Presiden Soeharto mau popularitas bisa saja SDSB dihapuskan. Tetapi ada prinsip-prinsip yang harus dipertahankan dalam SDSB tersebut, sehingga pemerintah tetap mengeluarkan izin bagi SDSB unuk setahun mendatang.
Sumber : Buku Jejak langkah Pak Harto Jilid 1-6
Penyusun : Oval Andrianto
