Kamis, 12 Juni 1969
Presiden Soeharto mengadakan
inspeksi ke proyek-proyek Departemen PU di Pejompongan, Jakarta dan Jawa Barat
(Bekasi, Pamanukan, dan jatiluhur). Di Jakarta, Presiden meresmikan proyek Air
Minum Pejompongan. Dengan menekan tombol, Presiden Soeharto menandai penyedotan
air dari Kalimalang, yang diproses kemudian didistribusikan untuk penduduk
Jakarta Raya. Selanjutnya Presiden mengadakan dialog dengan para Kepala Lurah
di Kabupaten Bekasi. Dalam peninjauan selanjutnya Presiden Soeharto mengadakan
inspeksi pada pekerjaan penggantian jembatan Kedung Gedeh. Disini Presiden
menerima laporan sekitar pekerjaan penggantian jembatan dari Dirjen Bina Marga,
serta melihat dari dekat para prajurit Yon Zikon 4 AD yang sedang sibuk
bekerja. Selanjutnya Presiden melanjutkan peninjauan ke Pamanukan. Dalam suatu
dialog terbuka dengan para lurah dari desa-desa di Kecamatan Pamanukan,
Kabupaten Subang, Presiden Soeharto mengungkapkan keinginan pemerintah agar
tiap desa dapat memiliki huller yang dapat dibeli rakyat secara gotong royong
dengan bantuan kredit pemerintah.
Senin, 12 Juni 1978
Presiden Soeharto
menginstruksikan Menteri PU, Purnomosidi, untuk mempercepat pembangunan
saluran-saluran tertier. Untuk itu Presiden akan menyediakan tambahan dana
sebesara Rp. 277 juta, yang akan dipergunakan untuk membelikan peralatan dari
Jepang. Dikatakannya pula bahwa saluran-saluran tertier itu akan mengaliri
sawah seluas 425.000 hektar, dan kemudian akan ditingkatkan menjadi 1,5 juta
hektar.
Selasa, 12 Juni 1979
Mulai hari ini Pemerintah tidak
akan mengizinkan lagi pengungsi Vietnam memasuki wilayah Indonesia. Kebijakan
ini diambil sehubungan dengan semakin derasnya arus pengungsi yang memasuki
wilayah Indonesia kini telah mencapai 31.200 orang.
Jum’at, 12 Juni 1981
DPD KNPI Sumatera Barat telah
menyampaikan usulan sebagai rekomendasi sidang pleno yang diperluas DPD KNPI
Sumatera Barat. Rekomendasi itu berisikan usul agar MPR hasil pemilu 1982
menetapkan Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, serta
mengusulkannya agar dipilih dan ditetapkan kembali sebagai Presiden RI untuk
masa bakti 1983/1988.
Selasa, 12 Juni 1984
Menlu Mochtar Kusumaatmadja
menghadap Kepala Negara di Cendana melaporkan tentang rencana pengiriman misi
Kadin ke negara-negara Skandinavia, Jerman Timur dan Uni Soviet dalam rangka
menjajaki kemungkinan peningkatan ekspor non-migas ke negara-negara tersebut.
Misi yang terdiri atas 30 orang pengusaha itu akan dipimpin oleh Ketua Umum
Kadin Indonesia.
Rabu, 12 Juni 1985
Menko Polkam Surono menghadap
Presiden Soeharto di Bina Graha, melaporkan tentang keadaan hutan dewasa ini
yang cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan banyaknya kerusakan yang
ditimbulkan pencurian dan penebangan-penebangan liar.
Untuk mengatasi keadaan tersebut,
Kepala Negara menyarankan agar tenaga-tenaga Tamtama dan Bintara ABRI yang
telah pensiun dapat dimanfaatkan. Menurut Presiden, mereka dapat diangkat
sebagai Polisi Khusus Kehutanan utnuk mengamankan kawasan hutan di seluruh
Indonesia.
Jum’at, 12 Juni 1992
Presiden Soeharto menyampaikan
pandangannya di dalam sidang pleno Konferensi PBB untuk Pembangunan dan
Lingkungan di Rio de Janeiro, Brasil.
Penyusun : Gani Khair
