Selasa, 29 Juli 1969.
Kepada
sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi
yang berlangsung di Istana Merdeka
pagi, Prsiden Soeharto
mengatakan bahwa Presiden Nixon
tidak memaksa Indonesia untuk memasuki
suatu pakta militer. Konsepsi
Indonesia dalam menghadapi pertahanan
ini adalah jelas, bahwa Indonesia tidak akan masuk dalam suatu pakta pertahanan sebab hal ini bertentangan
dengan Ketetapan MPRS. Disamping itu
Presiden juga menjelaskan berbagai
masalah lain yang dibicarakannya dengan Presiden Nixon.
Kamis, 29 Juli 1976.
Masih
berada di Samarinda ,pagi ini
Presiden meresmikan pemnanfaatan
alur pelayaran Sungai Mahakam yang dapat dilayari dengan kapal
berukuran 6.000 ton dengan muatan penuh.
Dalam acara peresmian ini Kepala Negara ikut berlayar di alur
sungai tersebut dengan kapal yang berukuran 6.000 bobot mati.
Kemudian Kepala Negara
meninjau kompleks peruahan buruh
Maritim di Mang kupalas
( Samarinda Seberang). Dari sini, dengan
menumpang helikopter, peninjauan diteruskan kelokasi pemukiman kembali penduduk di daerah Data Bilang.
Selanjutnya Kepala Negara dan
rombongan meneruskan perjalanan ke Balikpapan
dengan helikopter, dan dari
Balikpapan kembali ke Jakarta
dengan F-28.
Sabtu, 29 Juli
1978.
Menandai
akhir kunjungan PM Ziaur Rahman di Indonesia,suatu perjanjian
perdagangan antara Indonesia dan Bangladesh
siang ini ditandatangani di Departemen Luar Negeri , pejambon, jakarta.
Menteri perdagangan dan Koprasi
a.i. Dr.JB Sumarlin, dan Menteri perindustrian
atas nama pemerintah masing-masing.
Pukul 13.30
siang ini, PM, Ziaur Rahman
mengunjungi Presiden dan Ibu
Soeharto di Istana Merdeka untuk berpamitan. Setengah jam kemudian, Presiden Soeharto
mengantrkan tamunya ke bandar Internasional Halim
Perdanakusuma, dimana dilangsungkan upacara penglepasan tamu negara.
Rabu, 29 Juli 1981.
Hari ini,
Cendana, Presiden Soeharto
menerima Kepala Negara Bustanul
Arifin SH. Kepada pers, Bustanul
menjelaskan bahwa Presiden Soeharto telah
menanyakan kepada masalah subsidi untuk impor
gandum dan gula. Kepala Negara
mengatakan agar lambat laun penggnaan subsidi dari pemerintah tersebut
dikurangi.
Kamis,29 Juli
1982.
Pukul
10.00 pagi ini ,bertempa di Bina
Graha, Presiden Soeharto menerima
Ayatollah Amini, utusan khusus Ayatollah Amini Khomeini, Pemimpin Iran. Utusan khusus yang didampingi oleh
Ayatollah mashudi dan Hojatoleslam
Abdullahi, menghadap Kepala Negara untuk menyampaikan pesan pribadi Ayatollah
Khomeini.
Jum,at,
29 Juli 1983.
Di istana Merdeka pagi ini Presiden Soeharto menerima 40 pesrta
konfrensi Penulis dan wartawan
pertanian Asia (AAWJA).
Para peserta dan penulis
itu menghadiri konferensi mereka yang ke- 6, yang berlangsung di Jakarta mulai tanggal
24 juli sampai tangal 4
Agustus mendatang. Dalam kunjungan
ke Istana Merdeka pagi ini,
mereka diantaran oleh Menteri
Penerangan Harmoko.
Dalam acara
ramah tamah yang berlangsung secara
santai dan akrab ini, kepala
Negara mengungkapkan bahwa segala kekurangan yang ada dalam bidang pertanian di indonesia
dewasa ini tidak gampang untuk
diselesaikan secara cepat, karena memang msih banyak kelemahan yang di miliki,
Menyangkut bidang tugas para
penulis dan wartawan pertanian itu, presiden
mengatakan bahwa adalah
tugas mereka untuk memberitakan informasi
dan pengalaman Indonesia, sehingga hal itu
dapat dipelajari dan ditetapkan oleh masyarakat petani
di negara-negara sedang
berkembang.
Senin, 29 Juli 1985.
Pada
jam 10.30 pagi ini, Prsiden Soeharto
menerima Pimpinan Pusat pepabri
dan PWRI di Bina Graha.
Dalam pertemuan itu Presiden
mengemukakan rasa sedihnya mendengar
adanya surat-surat pensiun
yang digadaikan kepada para
renteinir. Hal ini harus
diatasi,katanya sambil
mengharapkan adanya gotongroyong dalam
masalah ini.
Pada saat itu
juga Presiden menyerahkan uang potongan
pensiunan ABRI dan pegawai negeri
sipil sebesar Rp 464.450.00,- kepada
Pepabri dan PWRI,supaya dipergunakan sebagai
modal koperasi pensiunan untuk
membantu kehidupan mereka. Dikatakan oleh Presiden
bahwa uang tersebut merupakan hasil pengumpulan dan potongan ketika pemerintahmenaikan gaji
dan pensiun tahun ini.
Selasa,29 Juli 1986.
Melalui keputusan Presiden
No. 32 Tahun 1986,
Presiden Soeharto hari ini membentuk
Team Pendayagunaan Pelaksanaan
Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana
Luar Negeri. Team yang diketuai
oleh menteri PAN/ Wakil Ketua
Bappenas,Saleh Afiff, dan
brtanggungjawab langsung kepada
Presiden ini ditugaskan kelancaran
pelaksanaan proyek-proyek tersebu.adapun sasaran
team ini adalah
proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan
luar negeri baik yang
dibangun oleh pusat , pemerintah
daerah maupun oleh BUMN.
Rabu, 29 Juli 1987.
Pukul 09.00 pagi ini Duta Besar Indonesia untuk Ethopia, Irman Abikusno , menghadap
Presiden Soeharto . Ia datang
melapor tentang sudah berakhirnya masa tugasnya sebagai duta besar
disana. Dalam pertemuan itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia terbuka bagi
negara-negara Afrika yang ingin
melihat pelaksanaan pembangunan disini, yang dilakukan secara
tradisional maupun modern.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Publikasi : Rayvan Lesilolo
