Selasa, 29 Juli 1969.
Kepada sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi yang berlangsung di Istana Merdeka pagi, Prsiden Soeharto mengatakan bahwa Presiden Nixon tidak memaksa Indonesia untuk memasuki suatu pakta militer. Konsepsi Indonesia dalam menghadapi pertahanan ini adalah jelas, bahwa Indonesia tidak akan masuk dalam suatu pakta pertahanan sebab hal ini bertentangan dengan Ketetapan MPRS. Disamping itu Presiden juga menjelaskan berbagai masalah lain yang dibicarakannya dengan Presiden Nixon.
Kamis, 29 Juli 1976.
Masih berada di Samarinda ,pagi ini Presiden meresmikan pemnanfaatan alur pelayaran Sungai Mahakam yang dapat dilayari dengan kapal berukuran 6.000 ton dengan muatan penuh. Dalam acara peresmian ini Kepala Negara ikut berlayar di alur sungai tersebut dengan kapal yang berukuran 6.000 bobot mati.
Kemudian Kepala Negara meninjau kompleks peruahan buruh Maritim di Mang kupalas ( Samarinda Seberang). Dari sini, dengan menumpang helikopter, peninjauan diteruskan kelokasi pemukiman kembali penduduk di daerah Data Bilang. Selanjutnya Kepala Negara dan rombongan meneruskan perjalanan ke Balikpapan dengan helikopter, dan dari Balikpapan kembali ke Jakarta dengan F-28.
Sabtu, 29 Juli 1978.
Menandai akhir kunjungan PM Ziaur Rahman di Indonesia,suatu perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Bangladesh siang ini ditandatangani di Departemen Luar Negeri , pejambon, jakarta. Menteri perdagangan dan Koprasi a.i. Dr.JB Sumarlin, dan Menteri perindustrian atas nama pemerintah masing-masing.
Pukul 13.30 siang ini, PM, Ziaur Rahman mengunjungi Presiden dan Ibu Soeharto di Istana Merdeka untuk berpamitan. Setengah jam kemudian, Presiden Soeharto mengantrkan tamunya ke bandar Internasional Halim Perdanakusuma, dimana dilangsungkan upacara penglepasan tamu negara.
Rabu, 29 Juli 1981.
Hari ini, Cendana, Presiden Soeharto menerima Kepala Negara Bustanul Arifin SH. Kepada pers, Bustanul menjelaskan bahwa Presiden Soeharto telah menanyakan kepada masalah subsidi untuk impor gandum dan gula. Kepala Negara mengatakan agar lambat laun penggnaan subsidi dari pemerintah tersebut dikurangi.
Kamis,29 Juli 1982.
Pukul 10.00 pagi ini ,bertempa di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima Ayatollah Amini, utusan khusus Ayatollah Amini Khomeini, Pemimpin Iran. Utusan khusus yang didampingi oleh Ayatollah mashudi dan Hojatoleslam Abdullahi, menghadap Kepala Negara untuk menyampaikan pesan pribadi Ayatollah Khomeini.
Jum,at, 29 Juli 1983.
Di istana Merdeka pagi ini Presiden Soeharto menerima 40 pesrta konfrensi Penulis dan wartawan pertanian Asia (AAWJA). Para peserta dan penulis itu menghadiri konferensi mereka yang ke- 6, yang berlangsung di Jakarta mulai tanggal 24 juli sampai tangal 4 Agustus mendatang. Dalam kunjungan ke Istana Merdeka pagi ini, mereka diantaran oleh Menteri Penerangan Harmoko.
Dalam acara ramah tamah yang berlangsung secara santai dan akrab ini, kepala Negara mengungkapkan bahwa segala kekurangan yang ada dalam bidang pertanian di indonesia dewasa ini tidak gampang untuk diselesaikan secara cepat, karena memang msih banyak kelemahan yang di miliki, Menyangkut bidang tugas para penulis dan wartawan pertanian itu, presiden mengatakan bahwa adalah tugas mereka untuk memberitakan informasi dan pengalaman Indonesia, sehingga hal itu dapat dipelajari dan ditetapkan oleh masyarakat petani di negara-negara sedang berkembang.
Senin, 29 Juli 1985.
Pada jam 10.30 pagi ini, Prsiden Soeharto menerima Pimpinan Pusat pepabri dan PWRI di Bina Graha. Dalam pertemuan itu Presiden mengemukakan rasa sedihnya mendengar adanya surat-surat pensiun yang digadaikan kepada para renteinir. Hal ini harus diatasi,katanya sambil mengharapkan adanya gotongroyong dalam masalah ini.
Pada saat itu juga Presiden menyerahkan uang potongan pensiunan ABRI dan pegawai negeri sipil sebesar Rp 464.450.00,- kepada Pepabri dan PWRI,supaya dipergunakan sebagai modal koperasi pensiunan untuk membantu kehidupan mereka. Dikatakan oleh Presiden bahwa uang tersebut merupakan hasil pengumpulan dan potongan ketika pemerintahmenaikan gaji dan pensiun tahun ini.
Selasa,29 Juli 1986.
Melalui keputusan Presiden No. 32 Tahun 1986, Presiden Soeharto hari ini membentuk Team Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri. Team yang diketuai oleh menteri PAN/ Wakil Ketua Bappenas,Saleh Afiff, dan brtanggungjawab langsung kepada Presiden ini ditugaskan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek tersebu.adapun sasaran team ini adalah proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri baik yang dibangun oleh pusat , pemerintah daerah maupun oleh BUMN.
Rabu, 29 Juli 1987.
Pukul 09.00 pagi ini Duta Besar Indonesia untuk Ethopia, Irman Abikusno , menghadap Presiden Soeharto . Ia datang melapor tentang sudah berakhirnya masa tugasnya sebagai duta besar disana. Dalam pertemuan itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia terbuka bagi negara-negara Afrika yang ingin melihat pelaksanaan pembangunan disini, yang dilakukan secara tradisional maupun modern.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Publikasi : Rayvan Lesilolo
