SABTU, 16 JUNI 1973
Dalam suatu upacara sederhana di Balai Desa Sukamantri, Kecamatan Ciomas, Bogor, Presiden Soeharto hari ini menyerahkan satu unit penggilingan padi dan sprayer kepada KUD Sukamantri. Menurut Presiden, sumbangan yang diberikannya itu merupakan pendekatan diri kepada desa Sukamantri, karena ia akan menjadi warga kecamatan Ciomas. Dikatakan pula oleh Presiden, bahwa sebagai orang yang berasal dari keluarga petani, ia bermaksud mengembangkan pertanian dan peternakan di daerah itu. Tampak menyaksikan acara penyerahan sumbangan itu antara lain Gubernur Jawa Barat, Solihin GP, dan Sesdalopbang, Brigjen. Bardasono.
RABU, 16 JUNI 1976
Di Bina Graha pagi ini Kepala Negara menerima Yukio Shibayana, Presiden perusahaan raksasa Jepang, Sumitomo Shoji Kaisha. Ia menghadap Presiden Soeharto bersama Duta Besar Jepang di Indonesia, Ryozo Sunabe, dan tiga pimpinan Sumitomo lainnya untuk meminta pandangannya mengenai pelaksanaan proyek Asahan di Sumatera Utara. Dalam hubungan ini Kepala Negara menyarankan agar kerjasama Jepang dengan lndonesia tidak semata-mata bermotif ekonomi saja. Untuk ini ia meminta agar pihak Sumitomo mengaitkan bisnisnya dengan usaha-usaha lain dalam rangka meningkatkan persahabatan yang saling menguntungkan.
KAMIS, 16 JUNI 1977
Kepala Proyek Masjid Istiqlal Ir. Sudarto menjelaskan dihadapan Komisi lX (Pendidikan dan Agama) DPR yang datang meninjau masjid itu hari ini, bahwa pembangunan masjid itu adalah proyek nasional, “bukan proyek pemerintah atau swasta”. Sedang yang melaksanakan pembangunannya adalah suatu panitia yang mewakili seluruh rakyat lndonesia dan diketuai oleh Presiden Soeharto. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pak Harto diwakili oleh Menteri Agama. Mengenai dana, li. Sudarto menjelaskan bahwa 90% sumber dana berasal dari Pemerintah yang diberikan melalui Sekretariat Negara.
Presiden Soeharto akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Thanin Kraivixien menjelang diselenggarakannya KTT ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur bulan Agustus mendatang. Menteri Luar Negeri Thailand Dr. Upadit Pachariyangkun mengemukakan hal itu sesaat setelah ia mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto di Bina Graha hari ini, dengan didampingi Menteri Luar Negeri Adam Malik.
Presiden Soeharto dan Menteri Luar Negeri Thailand dalam pertemuan itu membicarakan masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan kedua negara dan usaha-usaha bersama untuk mewujudkan cita-cita ASEAN.
Presiden Soeharto memerintahkan Kepala Staf Kopkamtib untuk memberantas segala macam praktek pungutan liar di jalan-jalan raya yang banyak dilakukan aparat-aparat pemerintah. Laksamana Sudomo setelah menerima perintah tersebut dari Kepala Negara di Bina Graha hari ini mengemukakan tekad untuk mengakhiri praktek semacam itu.
Pemulihan hubungan Republik lndonesia dengan Republik Rakyat Cina adalah masalah Pemerintah lndonesia, tidak tergantung dari pihak luar, demikian Menteri Luar Negeri Adam Malik menegaskan setelah diterima Presiden Soeharto di Bina Graha hari ini. Tuduhan kantor berita Uni Soviet TASS yang menegaskan bahwa Amerika Serikat telah mendorong lndonesia agar segera mencairkan hubungannya dengan Republik Rakyat Cina adalah tidak benar. Demikian Adam Malik.
Kuwait menjajaki kemungkinan penanaman modalnya di lndonesia untuk pembangunan kilang minyak di Pulau Batam. Demikian Menteri Pertambangan M Sadli menjelaskan setelah ia diterima Presiden Soeharto di Bina Graha hari ini. Ia juga melaporkan kepada Kepala Negara hasil kunjungan sebuah delegasi teknis lndonesia ke kuwait baru-baru ini.
JUM’AT, 16 JUNI 1978
Masih berada di Ujung Pandang pagi ini Presiden Soeharto meresmikan penggunaan jaringan microwave lndonesia bagian Timur. Dalam rangka peresmian ini, Kepala Negara melakukan pembicaraan telepon langsung dengan Gubernur Bali, Sukarmen. Pada kesempatan itu Presiden memberitahukan Gubernur Sukarmen bahwa minggu depan ia akan mengadakan pertemuan tidak resmi dengan PM Singapura, Lee Kuan Yew, di Bali.
SENIN, 16 JUNI 1980
Bertempat di Bina Graha, selama hampir dua jam, hari ini Presiden Soeharto menerima pimpinan DPA dan anggota-anggota komisi yang terdapat dalam lembaga tinggi negera itu. Tampak hadir dalam pertemuan dengan Kepala Negara itu, antara lain; Sunawar Sukawati, dr. Sudjono, J Naro, Harsono Tjokroaminoto, dan Mukti Ali.
Dalam pertemuan ini pimpinan DPA melaporkan hasil-hasil konsultasinya dengan para Menteri Kabinet Pembangunan III, dan dengan Jaksa Agung yang telah diadakan dalam rangka sidang ke-2 DPA tahun 1980/1981 yang lalu. Pertemuan konsultasi masih akan diadakan dengan para menteri yang belum diundang dalam sidang DPA yang lalu.
Presiden Soeharto menginstruksikan Menteri Riset dan Teknologi, BJ Habibie, dan PAN Sumarlin untuk mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan lndonesia dan Dewan limu Pengetahuan lndonesia. Demikan diungkapkan oleh BJ Habibie di Yogyakarta hari ini.
SABTU, 16 JUNI 1984
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di lstana Merdeka, Presiden Soeharto berturut-turut menerima surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Konfederasi Swiss, Gerard Franel, dan Duta Besar Republik Zaire, Adeito Nzengeya Bagbeni. Duta Besar Bagbeni adalah Duta Besar Zaire yang pertama untuk lndonesia.
Ketika menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Franel, Kepala Negara mengharapkan pengertian dan peranan negara-negara maju yang memungkinkan negara-negara yang sedang berkembang terus membangun dirinya. Jika hal tersebut dapat diciptakan, demikian Presiden, maka ia tentu akan merupakan suatu langkah kearah terciptanya dunia damai yang didalamnya akan dapat menjamin keadilan dan keselamatan semua bangsa. Dalam rangka itu, Presiden secara khusus menyampaikan penghargaannya atas peranan dan pandangan maju Swiss yang aktif didalam mencari jalan-jalan konstruktif untuk mensukseskan dialog Utara-Selatan.
Sementara itu, dalam membalas pidato Duta Besar Bagbeni, Presiden Soeharto menyerukan kepada negara-negara dunia ketiga untuk tidak saja berjuang guna menciptakan suatu tata dunia baru yang lebih adil, tetapi juga harus meningkatkan kerjasama diantara sesama negara berkembang itu sendiri. Hal ini perlu untuk mengatasi keadaan dimana sebagian terbesar terbelenggu oleh keterbelakangan dan kemelaratan.
Pukul 11.00 pagi ini Presiden Soeharto mengadakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR; pertemuan ini berlangsung di lstana Merdeka. Pimpinan DPR yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Amirmachmud, Amir Murtono, Nuddin, Kharis Suhud, dan Hardjanto Sumodisastro.
Setelah pertemuan konsultasi itu, Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono menjelaskan bahwa
Presiden Soeharto telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambangan Nilai yang seharusnya mulai berlaku 1 Juli 1984 hingga selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986. Penundaan ini disebabkan persiapan-persiapan belum memungkinkan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam undang-undang tersebut. Dalam konsultasi tersebut pimpinan DPR menyatakan dapat memahami alasan keputusan Presiden.
Malam ini Presiden Soeharto menghadiri acara peringatan Nuzulul Qur’an yang berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta. dalam sambutannya, Presiden mengajak kita semua untuk menggali kembali api semangat lslam dan berusaha meningkatkan iman serta berusaha memperbarui tekad pengabdian sebagai orang beragama. Selanjutnya dikemukakan bahwa Nuzulul Qur’an itu merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kaum muslimin, sebab ia adalah peristiwa yang mengawali kelahiran agama lslam dan pangkal sejarah lslam serta kaum muslimin.
Presiden lebih lanjut mengaitkan makna Nuzulul Qur’an dengan pendidikan agama. Dalam hubungan ini Kepala Negara menekankan agar dalam pendidikan agama, aspek kedalaman keberagamaan memperoleh perhatian yang sebesar-besarnya. Sebab kita tidak ingin keberagaman anak-anak kita lebih bersifat pengetahuan dan kurang bersifat penghayatan. Akan tetapi diingatkannya jangan sampai pendidikan agama itu menjadikan mereka pandangan sempit dan tidak lapang dada daam menghadapi perbedaan dalam masalah keagamaan. Presiden menganggap hal ini penting, sebab bangsa kita adalah bangsa yang majemuk; dalam masyarakat kita hidup dan berkembang berbagai agama dan paham keagamaan. Demikian antara lain dikatakan oleh Kepala Negara.
SELASA, 16 JUNI 1987
Presiden Soeharto mengharapkan berkembangnya lebih lanjut kerjasama antara lndonesia dan Prancis di bidang pendidikan dan peralatan militer. Harapan tersebut dikemukakan Kepala Negara kepada Kepala Staf Angkatan Bersenjata Prancis, Jenderal Jean Saulnier, yang pagi ini melakukan kunjungan kehormatan di Bina Graha. Kepadanya Presiden telah menjelaskan tentang politik yang dijalankan lndonesia dan peranan ABRI dalam melaksanakan politik tersebut.
Pagi ini, pada pukul 10.15, Menteri Pertanian Achmad Affandi juga diterima oleh Presiden di Bina Graha. Ia datang untuk melapor tentang perkembangan produksi beras. Dikatakannya bahwa produksi beras tahun ini akan mencapai 28,03 juta ton, sehingga melebihi target yang ditetapkan sebanyak 27, 34 juta ton. Peningkatan produksi ini disebabkan adanya supra lnsus di bagian utara Jawa Barat seluas 270.000 hektar. Oleh karena itu areal supra lnsus direncanakan akan diperluas lagi di daerah-daerah lain, seperti di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan masing-masing 500.000 hektar. Dilaporkannya pula bahwa produksi padi supra lnsus cukup tinggi, yaitu melebihi 10 ton setiap hektarnya.
KAMIS, 16 JUNI 1988
Menteri Keuangan, JB Sumarlin, dan Menteri Muda/Wakil Ketua Bappenas, BS Muljana, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Mereka menghadap Kepala Negara untuk melaporkan tentang hasil-hasil sidang IGGI yang telah berlangsung di Den haag, Negeri Belanda, pada tanggal 14-15 Juni kemarin. Sidang tersebut telah menyetujui paket bantuan yang diminta oleh pemerintah lndonesia.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Soeharto mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang tercermin dalam keputusan IGGI itu. Selanjutnya Presiden menekankan pentingnya tanggungjawab yang besar untuk melanjutkan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demikian dikatakan oleh Menteri Sumarlin seusai pertemuan dengan Kepala Negara.
SABTU, 16 JUNI 1990
Seusai melapor kepada Presiden, Menteri Keuangan JB Sumarlin mengatakan bahwa Presiden telah menyetujui untuk pemberian intensif kepada para pengusaha yang akan mendirikan pabrik di lndonesia Timur. Intensif itu antara lain berupa keringanan atas PBB sebesar 50% mulai tahun pajak 1990. Insensif lainnya ialah biaya latihan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menanam modalnya disana dapat dikurangkan dari keuntungan kotor. Daerah-daerah yang dimasukkan dalam kategori itu ialah provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, lrian Jaya, Timor Timur, NTB, dan NTT.
MINGGU, 16 JUNI 1991
Pagi ini Presiden dan lbu Tien Soeharto bersama keluarga bertolak dari bandar udara Halim Perdanakusuma menuju Tanah Suci Makkah, untuk menunaikan ibadah haji. Presiden dan lbu Soeharto beserta rombongan, ketika berangkat dari bandar udara, diiringi doa yang disamaikan oleh Ketua MUI, KH Hasan Basri. Wakil Presiden dan Ibu Sudharmono turut melepas keberangkatan rombongan Presiden. Anggota-anggota keluarga Presiden yang ikut menunaikan ibadah haji tahun ini adalah; Ny Siti Hardiyanti Rukmana, Indra Rukmana, Ny Siti Hadiyanti Prabowo, Prabowo Sugianto, Bambang Trihatmodjo, Ny Halimah Bambang, dan Hutomo Mandala Putra.
Penyusun Intarti, SPd
