Minggu, 5 Maret 1967
Seluruh Kesatuan Aksi Pusat di Jakarta, yang terdiri dari KAMI, KAPPI,KASI, KAWI, KABI, KATI, KANI, KAPI, KAGI, dan KAPNI, menjelang sidang Istimewa MPRS telah mengeluarkan pernyataan yang isinya menentang “ usaha-usaha sisa-sisa pendukung Soekarno” , yang merupakan taktik Presiden Soekarno agar dalam jangka panjang kembali memegang pimpinan negara.
Selasa, 5 Maret 1968
Pejabat presiden menegaskan pada rapat kerja Transmigrasi di Senayan, Jakarta bahwa transmigrasi bukanlah sekedar memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Transmigrasi haruslah diletakkan pada kerangka pemikiran untuk memberikan lapangan pekerjaan yang lebih baik.
Rabu, 5 Maret 1969
Presiden Soeharto malam ini di Istana negara menerima 30 orang kepala Suku dan delapan wakil wanita Irian Barat. Dalam acara ramah-tamah tersebut, presiden didampingi oleh Ibu Tien Soeharto, Menteri dalam Negeri dan Ibu Amirmachmud, serta Pembantu Khusus Menteri Luar Negeri untuk urusan Irian Barat, Soedjarwo Tjondronegoro SH. Dalam kata sambutanya , presiden mengatakan bahwa kita harus membangun negara kita. Untuk itu kita harus membangun daerah kita sendiri, kabupaten kita sendiri, lingkungan kita sendiri, bahkan mulai dengan membangun kampung kita sendiri. Namun ini tidak berarti pembangunan kita bercerai berai karena ia merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dan untuk mencanangkan pembangunan di daerah-daerah di Iriaan Barat, presiden Soeharto pada kesempatan itu telah menyerahkan sebuah gong kepada masing-masing kepala suku, disamping bendera merah-putih dan foto presiden sebagai kenang-kenangan.
Semangat itu, seorang kepala suku yang berttindak sebagai Ketua Gerakan Merah –putih, dan mewakili kepala-kepala suku lainnya, membacakan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Irian Barat adalah mutlak wilayah negara kesatuan RI. Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh seorang wanita Irian Bara, yang dalam hal ini diwakili oleh Ny. Omin, serang anggota DPR-GR.
Kamis, 5 Maret 1970
Presiden Soeharto menginstruksikan kepada bulog agar pembelian beras dalam negeri dilakukan pada waktu –waktu yang tepat, jumlah yang diperlukan, kualitas yang disyaratkan, serta memegang teguh ketentuan-ketentuan harga minimum yang telah ditetapkan. Demikian antara lain amanat presiden soeahrto pada pembukaan rapat kerja Bulog di Istana Negara hari ini.
Presiden juga meminta agar perhatian kepada petani diutamakan dengan memikirkan cara yang lebih untuk mengurangi kesusutan padi sejak darimpanen, lumbung penyimpaan, sampai kepenggilingan. Para peserta raker diingatkan oleh presiden bahwa ekonomi kita masih merupaakan “ekonomi beras”, sehingga stabilitas harga beras masih merupakan kunci terpenting bagi terwujudnya stabilitas ekonomi dan suksesnya Pelita.
Selasa, 5 Maret 1974
Presiden Soeharto pukul 09.00 pagi ini mengadakan pembicaraan dengan presiden Nauru, Hammer dr robert, di Bina Graha. Dalam pembicaraan yang berlngsung lebih kurang setengah jam itu antara lain telah disinggung kemungkinan kerjasama ekonomi diantara kedua negara. secara khusus kedua pemimpin telah membahas kemungkinan mengadakan joint venture untuk memproduksi pupuk fosfat.
Presiden Soeharto pagi ini memimpin sidang dewan stabilisasi ekonomi Nasional di Bina Graha. Ada beberapa hal pokok yang telah dibicarakan dan diputuskan oleh sidang, antara lain adalah, pertama, pelayanan pelabuhan Tanjung Priok diingatkan sesui dengan meningkatnya volume kegiatan pembangunan dalam pelita II. Peningkatan yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 april mendatang, dilengkapi dengan penyederhanaan prisedur pengeluaran barang impor. Kedua, memberi kesempatan kepada umum untuk mengimpor bahan-bahan keperluan dalam rangka pelaaksanaan Pelita II, seperti semen dan besi beton. Ketiga, penambahan produksi pupuk urea dengan membangun Pusri II dan III, sehingga diharapkan bahwa pada waktu penyelesaiannya nanti ketiga unit Pusri mempunyai kapasitas satu juta ton pupuk urea. Keempat, karena pupuk fosfat masih dibutuhkan, maka perlu dicari kemungkinan membangun pabrik pupuk fosfat.
Rabu, 5 Maret 1975
Kepala Negara pukul 09.00 pagi ini di Istana Merdeka menerima kunjungan Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis, Nobert segerd. Dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan tentang peningkatan kerjasama antara kedua negara dalam bidan ekonomi. Untuk itu presiden Soeharto menyetujui langkah untuk membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur pemerintah dan swasta; kelompok kerja tersebut disepakati untuk mengadakan konsultasi, pertukaran imformasi dan melakukan penelitian-penelitian yang dapat mendukung program kerjasama ekonomi antara kedua negara.
Pada kesempatan itu presiden juga telah menguraikan tentang pentingnya posisi ASEN sebagai kawasan yang menghasilkan produk-produk pertanian. Oleh karena itu kepala Negara mengharapkan agar prancis dan Eropa pada umumnya memberikan perlakuan yang wajar terhadap produk-produk pertanian yang menghasikan oleh negara-negara prancis ini, presiden soeharto menyampaikan undangan kepada presiden Valery Giscard d”Estaing untuk mengunjungi Indonesia.
Menteri pendidikan dan kebudayaan, Sjarif Thajeb, jam 10.00 pagi ini menghadap presiden Soeharto di Istana Merdeka bersama sekertaris Jenderal T Umar Ali, dan Inspektur Jenderal, Mayjen . Supardi. Kedatangannya adalah untuk melapor tentang pelaksanaan pekan orientasi studi Mahasiswa (Posma) di seluruh tanah air . kepada kepala Negara , ia menjelaskan tentang penyimpanan-penyimpanan yang terjadi dalam penyelenggaraan posma itu. Oleh karena penyimpanan-penyimpanan tersebut jelas melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan yang setimpal, sehingga tindak penyelewengan tidak berrulang kenbali di masa depan. Demikian dikatakan Sjarif Thajeb usai pertemuanya dengan presiden.
Sabtu, 5 Maret 1977
Presiden Soeharto pagi ini menerima para peserta rapat kerja Kejaksaan di Istana Merdeka. Rapat kerja ini dihadiri oleh Jaksa Agung , jaksa agung muda dan jaksa tinggi seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan itu, ia menyatakan antara lain bahwa hukum harus menjadi senjata yang tidak mungkin dielakkan bagi siapa saja yang bersalah. Disamping itu, hukum juga harus menjadi pengayom yang mententramkan hati bagi siapa saja yang benar. Untuk itu para penegak hukum itu sendirilah yang pertama-tama harus patuh dan taat kepada hukum, sehingga masyarakat mendapat suri tauladan yang baik. Tugas ini pasti akan terselesaikan dengan baik apabila seluruh aparat kerjasama terus mempertinggi kemampuan teknis dan memperkuat sikap mental yang baik. Itu adalah loro-loroning atunggal dari persyaratan yang harus dipenuhi dalam menegakan hukum.
Panglima Pasukan Keamanan PBB (UNEF) di Timur Tengah, Mayjen Rais, siang ini menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Setelah menghadap ia menjelaskan kepada pers bahwa Presiden Soeharto telah menjelaskan kepadanya bahwa Indonesia akan tetap berpartisipasi dalam UNEF. Ia juga menyatakan bahwa Presiden Soeharto telah menyatakan kesediaanya untuk tetap menjaga segala usaha yang dilakukan PBB.
Senin, 5 Maret 1979
Pembicaraan tidak resmi tahap kedua antara Presiden Soeharto dan PM Husein Onn dilanjutkan pagi ini, mulai jam 10.00 di Gedung Negara. sebagaimana halnya kemarin, hari ini pun kedua belah pihak tidak mengeluarkan sesuatu keterangan mengenai seluk beluk pertemuan itu.
Selesai pertemuan, presiden mengajak PM Husein On n dan rombonganya meninjau desa Bibis, kelurahan bangun Jiwo, kecamatan Kasihan. Kabupaten bantul. Di desa yang didalam masa revolusi pernah menjadi markas pasukan Letnan Kolonel Soeharto ini, sekarang terdapat sebuah monumen yang diberi nama Monumen Perjuangan Dukuh Bibis memang dibangun untk mengenang perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan rakyat bersama pasukan TNI yang dipimpin oleh Letnan kolonel soeharto. Monumen ini terdiri dari tiga bangunan pokok yaitu Pendopo Joglo, museum dan rumah asli kepala dukuh Bibis,
Rabu, 5 Maret 1980
Pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang ekuin di Bina Graha. Sidang antara lain telah membahas masalah panen yang sudah dimulai beberapa daerah , serta masalah naiknya harga semen dan kertas akhir-akhir ini. Sidang berkesimpulan bahwa keanikan harga semen, disamping karena meningkatnya permintaan sehubungan dengan banyaknya jembatan karena pelabuhan yang dibangun. Begitu juga, peningkatan harga kertass yang disebaban oleh kebutuhan yang sangat meningkat di berbagai kota di Indonesia.
Untuk mengatasi masalah panen, presiden telah menginstruksikan agar KUD meningkatkan pembelian gabah dari petani, sedangkan Dolog meningkatan kemampuannya untk menampung gabah dari KU. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kenaikan harga sehubungan dengan terjadinya panen yang bresamaan di beberpa daerah. Untuk mengatasi masalah kertas, sidang memutuskan untuk membangun pabrik kerta di Sumatera, Jawa, dan kalimantan. Demikanlah antara lain beberapa masalah yang dibahas dalam sidang kabinet yang berlangsung selama lebih dari tiga jam itu hari ini.
Bantuan presiden berupa 960 ekor ternak untuk Sulawesi Tenggara hari ini diserahkan oleh kepala biro bantuan presiden, Zahid Husein, pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Eddy Djadjang Djajaatmadja, di pusat Peternakan Sidera, kabupaten Donggala. Ternak bantuan presiden itu berupa 540 ekor sapi asal Ujung Pandang, 400 ekor kambing asal Ottawa. Jawa Timur dan lokal, serta 20 ekor sapi perah. Dalam kesempatan yang sama. Zahid Husein menyerahkan baantuan presiden sebanyak Rp 6 juta dalam bentuk daftar Isian proyek (DIP) untuk penyelesaian pembangunan masjid Jawaili Kabupaten Donggala.
Senin, 5 Maret 1984
Menteri pariwisata, pos, dan telekomunikasi, Achmad Tahir, jam 09,30 pagi ini menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Ia menghadap untuk melaporkan tentang rencana penyeenggaraan pertemuan organisasi –organisasi pariwisata nasional ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 15 sampai 17 Maret mendatang. Selain itu Achmad Tahir juga melaporkan tentang pembuatan satelit pengganti satelit Palapa B-2 Satelit pengganti tersebut mulai dikerjakan dalam bulan Maret ini juga diharapkan selesai dalam waktu 24 bulan.
Dalam pertemuan tersebut presiden telah memberikan persetujuannya terhadap pembuatan satelit penggganti Satelit Palapa B-2 yang gagal diorbitkan beberapa waktu yang lalu. Demikian dikatakan oleh Menteri Pariwisata Pos, dan Telekomunikasi.
Selasa, 5 Maret 1985
Pukul 09.00 pagi ini bertempat di istana Merdeka, telah dilangsungkan lagi konsultasi antara pimpinan DPR dengan presiden Soeharto. Dalam pertemuan konsultasi pagi ini. Ketua DPR, Amirmchmud tellah n mengemukakan berbagai masalah dan kegiatan DPR. Hal itu antara lain menyangkut team kecil yang dibentuk untuk menangani masalah empat anggota DPR Fraksi Persatuan Pembangunan yang di-recall oleh partai itu.
Rabu, 5 Maret 1986
Sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang terbuka dan dipimpin oleh presiden Soeharto berlangsung pagi ini di Bina Graha. Sidang tersebut antara lain telah membahas laporan wakil presiden Umar wirahadikusumah mengenai pelaksanaan laporan wakil presiden 1986 dan rencana pengawasan tahun 1986/1987, yang telah dibahas dalam rapat koordinasi pengawasan.
Juga telah dibahas dalam sidang itu antara lain Surat keputusan menteri Perdagangan yang menetapkan PT Serat Bina Tekstil indonesia sebagai pelaksana pengadaan serat kapas untuk kebutuhan industri tekstil dalam Negeri, selain itu juga dilaporkkan tentang pengadaan stok berbagai barang kebutuhan strategis, pembinaan industri kecil, pembangunan pertanian, pengawasan pembangunan dan indikator ekonomi.
Di bidang pengawasan pembangunan dilaporkan bahwa untuk melaksanakan program pengawasan tahun 1986/1987 telah disusun pokok-pokok kebijaksanaan yang ada. Tujuan kebijaksanaan ini adalah, pertama, peningkatan efisiensi di semua sektor pemerintahan dan pembangunan, termasuk penyederhanaan prosedur kerja dalam rangka peningkatan pelaayanan kepada masyarakat ; dan ketiga, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengawasan.Sementara itu didalam sidang hari ini juga diungkapkan bahwa jumlah uang yang beredar dalam bulan Desember 1985 sekitar Rp 9.906 trilium. Laju inflasi bulan Februari tercatat sebesar 0,7% , sedangkan inflasi tahun anggaran adalah 6,09% (sampai Januari 5,39%). Neraca pembayaran sementara di bulan Desember 1985 terjadi surplus U$$696,5 juta.
Pukul 12.00 siang ini di Bina Graha. Presiden Soeharto menerima 27 orang gubernur seluruh Indonesia yang didampingi oleh Menteri dalam Negeri. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang satu jam itu, kepala Negara meminta kepada para gubernur untuk tidak putus asa menghadapi memang akan lebih besar , karena penerimaan negara dari sektor minyak akan menurun. Hal ini dengan sendirinya menpengaruhi anggaran pendapatan danbelanja negara.
Diungkapkan oleh presiden menurunya penerimaan negara dari sektor minyak, APBN 1986/ 1987 yang telah disetujui untuk disahkan DPR adalah sebesar Rp 21,421,6 miliar, ini berarti terjadi penurunan sekitar 7% dari APBN 1985/1986 yang jumlahnya sebesar Rp 23,046 miliar sehubungan dengan itu para gubernur diminta oleh Kepala Negara agar lebih ketat ia menjalankan roda pemerintahan. Selain itu diinstruksikan agar gubernur berusaha mengembangkan komoditi non-migas di didaerah masing-masing, yakni dengan meningkatkan untuk komoditi tersebut, sehingga dapat bersaing dengan produk dari negara lain.
Sabtu, 5 Maret 1988
Pukul 10.30 pagi ini, presiden Soeharto menerima para pendiri dan pengurus Yayasan 17-8-45 di Istana Merdeka Mereka adalah Roeslan Abdulgani, Mh, Isnaeni , BM Diah, dan Soepeno Soemardjo. Dalam pertemuan itu presiden soeharto mengisyaratkan agar calon wakil presiden yang sekiranya tidak mungkin mendapat suara terbanyak, sebaiknya mengundurkan diri atau memberi kesempatan kepada calon yang mungkin mendapat suara terbanyak. Dengan cara yang demikian pemilihan wakil presiden nanti merupakan hasil musyawarah mufakat secara bulat. Selanjutnya dikemukakan bahwa kalau calon-calon yang ada itu tetap dipertahankan, juga bisa, tetapi kita akan memperoleh mufakat yang lonjong atau oval.
Semua fraksi dalam MPR hari ini menyatakan menerima baik laporan pertanggungjawaban Presiden Soeahrto selaku mendataris MPR. Secara umum semua fraksi berpendapat bahwa mandataris telaah melaksanakan tugas konstitusional dan amanat rakyat denngan baik.
Fraksi persatuan pembangunan menilai presiden/ mandataris MPR telah mampu melaksanakan GBHN dan ketetapan – ketetapan MPR, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa semakin kukuh dan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejateraan rakyat dan dilaksanakan sesuai batas-batas kemampuan yang ada. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mencatat, mengakui dan menghargai hasil pembangunan yang secara nyata, Presiden Soeharto telah bekerja dengan tekun, arif dan bijaksana sejalan dengan ketetapan MPR dan GBHN melalui perananya sebagimana landasan untuk repelita V menuju tahap tinggal landas.
Senin, 5 Maret 1990
Pukul 10.00 pagi ini presiden Soeharto membuka rapat kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN),di Istana Negara. Dalam pengarahannya, kepala Negara antara lain mengingatkan bahwa masalah tanah semakin penting karena luas tanah tetap,, sedangkan jumlah manusia bertambah. Dikatkannya pula bahwa dalam zaman pembangunan masalah tanah menjadi masalah lintas sektoral, sebab di dalamnya menyangkut masalah ekonomi, sosial , budaya , politik dan perahanan,,keamanan. Namun demikian, semua kebutuhan akan tanah harus dipenuhi dengan baik-baiknya tanpa merugikan yang lain. Jadi kita harus pandai-pandai menanganinya, sehingga memberi maanfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejateraan bangsa.
