Sabtu, 4 Maret 1966
Ketua presidum kabinet Ampera menegaskan bahwa pengumuman presiden tanggal 20 februari tidak mengurangi usaha peyelesaian situasi konflik melalui jalan konstitusional. Hal ini dikatakan oleh Jenderal Soeharto di depan Sidang Paripurna Terbuka DPR-GR.
Senin, 4 Maret 1968
Pejabat presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan makan malam di Istana Merdeka untuk menghormati PM Malaysia Tuanku Abdul Rachman. Dalam pidatonya, jenderal Soeharto mengharapkan kunjungan ini menjadi langkah baru untuk memperat tali persaudaraan antara kedua negara. lebihn jauh dikatakan oleh Pejabat presiden bahwa Deklarasi ASEAN yang telah ditandatangani bersama merupakan landasan yang kokoh bagi terjaminnya hubungan yang erat antara negara-negara di Asia Tenggara. Sementara itu, dalam pidato balasannya, Tuanku Abdul Rachman mengharapkan adanya kewspadaan di kalangan bangsa Indonesia dan Malaysia terhadap pengganas-pengganas atau ancaman-ancaman yangnmungkin tiba.
Sabtu, 4 Maret 1972
Dalam amanatnya pada penutupan Commander,s Call ABRI 1972 hari ini , Jenderal Soeharto mengatakan bahwa ketahanan nasional itu sangat diperlukan pada tahap permulaan pembangunan nasional dimana tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan relatif jauh lebih berat dibandingkan dengan masa yang akan datang.
Minggu,4 Maret 1973
Hari ini presiden Soeharto tiba di Ujung Pandang dari Irian Jaya. Hari ini pula, presiden meresmikan penggunaan proyek pengairan kelara di Jeneponto, sulawesi Selatan. Pengairan Jeneponto ini merupakan suatu proyek yang telah menjadi idaman rakyat belanda sudah merencanakan pembangunan bendungan dan irigasi kelara pada tahun 1912, tetapi tidak dapat diwujudkan hingga saat belanda angkat kaki dari Indonesia. Sesudah merdeka, pemerintah pernah pula merencanakan pembangunan proyek ini, tetapi barulah pad awal zaman Orde Baru, yaitu tahun 1968, proyek ini dapat dilaksanakan.
Senin, 4 Maret 1974
Deputi menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Kenneth Rush, menghadap presiden Soeharto hari ini di Istana Merdeka . dalam keterangan persnya, Rush mengatakan bahwa ia telah mengadakan tukar pikiran dengan presiden Soeharto meliputi bidang yang luas, selain masalah-masalah bilateral kedua negara. ketika ditanya mengenai maksud kunjungannya di Indonesia. Ia mengatakan bahwa ia ingin mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapin bersama dengan Kepala Negara dan Menteri Luar Negeri Adam Malik.
Selasa, 4 Maret 1975
Presiden Soeharto, selaku ketua Yayasan Supersemar, telah memberikan beasiswa kepada 50 orang mahasiswa Universitas pattimura, Ambon . mahasiswa yang memproleh beasiswa dari yayasan Supersemar itu adalah berdasarkan usulan Univesitas Pattimura yang disetujui oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan . sesuai dengan rayon yang telah ditetapkan oleh yayasan Supersemar, maka besarnya beasiswa yang berhak diterima oleh mahasiswa –mahasiswa didaerah in adalah Rp 12.500,- perbulan. Demikian disampaikan oleh Rektor Universits Pattimura, Lesatluhu SH kepada pers hari ini di Ambon.
Kamis, 4 Maret 1976
Sekertaris Jenderal Wanhamkamnas, Letjen Kartakusumah, yang disertai oleh wakil sekertaris Jenderalnya, laksamana Subarkah, pukul 10,00 pagi ini menghadap presiden soeharto di Cendana keduanya menghadap untuk melaporkan tentang tugas yang diberikan kepada wanhankamnas oleh Kepala Negara, yaitu membuat rumusan pancasila yang ilmiah. Rumusan yang dibuat dalam bentuk GBHN itu nantinya akan dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut.
Sabtu, 4 Maret 1978
Presiden pagi ini meresmikan gedung BKKBN di jalan MT Harjono, Jakarta. pada kesempatan itu kepala Negara mengatakan bahwa program keluarga berencana yang mempunyai sasaran mengendalikan pertumbuhan penduduk tidaklah dapat dilaksanakan hanya dengan sekedar menyediakan klinik dan alat-alat kontrasepsi belaka, melainkan meliputi masalah-masalah luas, meliputi dan menyentuh perubahan sikap hidup rakyat. Dan berhasil atau tidaknya program ini akan benar-benar menetukan berhasil atau tidaknya kita mewujudkan kesejateraan bangsa Indonesia.
Dikemukakannya bahwa jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi pembangunan yang besar. Tetapi hal itu bukan jaminan bagi berhasilnya pembangunan. peningkatan penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan kesejateraan justru dapat merupakan bencana. Seperti menimbulkan gangguan terhadap program-program pembangunandan dapat pula menimbulkan kesulitan bagi generasi yang akan datang. Dengan selesainya gedung yang cukup megah ini, diharapkan BKKBN akan makin meningkatkaan kegiatannya dan dapat menghasilkan prestasi-prestasi yang lebih besar lagi. Demikian kepala Negara.
Minggu, 4 Maret 1979
Masih berada di Yogyakart, sejak pukul 10.45 pagi ini presiden soeharto sudah berada di lamuna adisucipto untuk menjemput PM Husein Onn dari Malaysia . pesawat yang di tumpangi PM malaysia itu mendarat pada pukul 11.00 dan presiden soeharto langsung menyambut tamunya di tangga pesawat. Pukul 19.00 malam ini, presiden Soeharto mengadakan pembicaraan empat mata dengan PM Husein Onn. Pertemuan yang dilakukan di gedung Negara Yogyakarta itu berlangsung secara tertutup danbersifat tidak resmi . tidak ada sesuatu keterangan apapun yag dikeluarkan sehubungan dengan pembicaraan tidak resmi antara kedua pemimpin pemerintahan ini.
Rabu, 4 Maret 1981
Lewat sedikit pukul 10.00 pagi ini, presiden soeharto membuka sidang kabinet terbatas bidang . Ekuin di Bina Graha. Dalam sidang itu telah didengar berbagai laporan beberapa menteri. Menteri Keuangan a.i Widjojo Nitisastro, melaporkan tentang telah disetujuinya RAPBN 1981/1982 untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan menteri perindustrian, AR Suhud, melaporkan mengenai pabrik semen Baturaja di Panjang dan Kertapati, serta pembangunan kawasan industri mini di Yogyakarta. Menteri Pekerjaan Umum, Ir Purnomosidi, melaporkan tentang ambrknya jembatan penghubung Gedung Sarina denga Jakarta Theatre.
Tercatat dalam sidang hari ini bahwa laju inflasi pada tahun anggaran 1980/1981 diperkirakan mencapai 15,8%, angka ini jauh lebih rendah dari tingkat inflasi pada tahun anggaran 1979/1980 yang mencapai 19,13%, laju inflasi pada bulan Februari tercatat 0,7% lebih rendah dari bulan Januari yang mencapai 1,13%.
Jum,at, 4 Maret 1983
Fraksi ABRI dan fraksi PP dalam pemandangan umum fraksi sidang paripurna MPR hari ini menyatakan menerima pidato pertanggungjawaban presiden/ Mandataris MPR. Kedua Fraaksi tersebut dalam sidang yang diketuai wakil Ketua MPR Amir Murtono, juga menyetujui pemberian penghargaan Bapak Pembangunan untuk Presiden Soeharto. Tiga fraksi lainnya belum lagi menyampaikan pemandangan umumnya.
Senin, 4 Maret 1985
Pressiden soeharto pagi ini, secara berturut –turut menerima pejabat-pejabat tinggi dari kanada dan Amerika Serikat di Bina Graha. Yang pertama adalah Menteri Perindustrian Kanada, Sinclair McKnight Stevens, dan yang kedua adalah asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan sia Timur dan Pasifik, Paul Wolfowitz.
Menteri perindustrian Kanada itu diterima selama setengah jam pada pukul 09.00 pagi. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh menteri perindustrian Hartarto itu telah dibicarakan usaha-usaha peningkatan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Kanada.selain membicarakan masalah-masalah bilateral, pada kesempatan presiden juga telah menyinggung tentang kerjasama regional ASEAN kini semakin kuat dan efektif, arti penting untuk menghadapi dunia luar.
Sementara itu pertemuan dengan Dr wolfowitz, yang memangku jabatan baru di Departemen Luar Negeri AS segera setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar di Indonesia, berlangsung selama 40 menit. Dalam pertemuan itu telah dibahas masalah pengawasan senjata nuklir, hubungan AS dan RRC, serta peranan RRC di Asia, ASEAN dan pasifik. Kepada presiden Soeharto, Woifowitz mengatakan bahwa Amerika Serikat memberi dukungan kuat kepada Indonesia dalam memainkan perananya untuk mempertahankan perdamaian, tidak hanya di Asia Tenggara saja, melainkan juga di Asia umumnya, dan peranan Indonesia dalam forum-forum internasional.
sementara itu , ketika menerima Menteri Koordinator bidang Kesra Alamsyah Ratu Prawiranegara, siang ini di BIna Graha presiden Soeharto telah meningkatkan lagi tentang perlunya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Dikataan oleh presiden bahwa harus ada kesadaran dan gotong-royong antara kedua unsur itu dalam melancarkan program wajib belajar, terutama dalam mengatasi besarnya jumlah anak yang tidak mampu bersekolah. Dalam hubungan ini, kepala Negara mengingatkan bahwa jangan sampai anak-anak kita menjadi buta huruf, sehingga tidak bisa menikmati kemerdekaan.
Rabu, 4 Maret 1987
Pagi ini, selama lebih kurang tiga setengah jam, presiden Soeharto memimpin sidangkabinet terbatas bidang Ekuin di Bina Graha. Dalam sidang ini presiden Soeharto memutuskan untuk membentuk team penilai BUMN yang bertugas untuk memeriksa laporan –laporan tentang BUMN dari semua departemen. Team ini diketuai oleh Menko Ekuin Ali Wardhana, dengan eranggotakan menteri negara perencanaan pembangunan/ Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Sekertaris Negara, Ketua BPKP, dan Gubernur Bank Indonesia.
Sehubungan dengan ini, Kepala Negara menekankan baahwa team tersebut perlu membahas dengan teliti beberapa alternatif. Misalnya jika ada BUMN yang rudi, akan tetapi usahanya menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti PJKA,PPN Damri, PPD, dan sebagainya, maka ini tidak akan terjual atau diswastakan, karena BUMN tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi mengutamakan manfaat yang mengutamakannhajat hidup orang –orang banyak. Megenai BUMN yang alternatif bisa dijual sebagai aset negara. tetapi hal ini memerlukan penelitian oleh team yang kemudian melaporkan hasil kerjanya kepada presiden.
Mengenai neraca perdagangan dilaporkan kepada sidang bahwa dalam bulan Desember terdapat surplus sebesar U$$ 72,2 juta. Surplus tersebut berasal dari nilai ekspor yang mencapai U$$1,346 miliar dan import sebesar U$$1,274 miliar, Tentang laju inflasi tercatat sebesar 1 ,46% akibat adanya kenaikan harga kelompok makanan sebesar 1,33 %, perumahan 0,88 %.sandang 0,42% dan anek barang dan jasa 3,04%. Dengan demikian laju inflasi tahun anggaran menjadi 9,11% dan tahun takwin tercatat sebesar 1,81%.
Minggu, 4 Maret 1990
Bertempat di petenakan Tapos, Jawa Barat, pagi ini presiden Soeharto menerima 31 pengusaha terkemuka . dalam acara ini kepala negara didampingi oleh Menteri Koperasi Bustanil Arifin, menteri Perindustrian Hartartto. Dan Menteri Penerangan Harmoko. Setelah mengajak para pengusaha tersebut menyaksikan kegiatan yang dilaksnakanan di peternakann Tapos, presiden mengadakan dialog dengan mereka. Presiden antara lain mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir mengenai terjadinya pengelompokan perusahaan, karena hal itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manajemen itu, maka hal itu adalah baik. Tetapi hal itu tidak boleh dilakukan dengan maksud memonopoli dan mematikan perusahaan lain.
Dalam kesempatan ini Kepala Negara meminta kepada para pengusaha tersebut untuk menjual sebagian sahamnya kepada koperasi, penualan ini diharapkannya dapat berlangsung secara alamiah, tetapi apabila pengalihan saham itu tidaak lancar, maka pemerintah akan mengambil tindakan. Namun demikian presin menegaskan bahwa penjualan saham itu. Hal ini tidak lain karena pemerintah berkeyakinan bahwa program ini akan berjalan lancar secara alamiah.
Menguraikan latarbelakang anjuranya, Kepala Negara memgatakan bahwa pembangunan telah membawa kemajuan dalam berbagai kemapuan. Namun demikian di lain pihak masih ada kesenjangan diantara kelompok yang telah lebihh dapat menikmati hasil pembangunan, seperti kelompok pengusaha dengan masyarakat yang belum begitu menikmati pembangunan. hal ini tidak dapat dibiarkan terus, sebab ia bisah merusak pemambangunan, yaittu dengan tumbuhnya kecemburuan sosial yang dapat mengakibatkan lahinrya gejolak sosial. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hal itu ialah dengan penjualan saham perusahaan swasta kepada koperasi. Diyakinkan oleh presiden bahwa pengalihan saham oleh koperasi akan menumbuhkan rasa memiliki perusahaan diantara anggota koperasi, baik koperasi karyawan maupun koperasi sekitarnya.
Senin, 4 Maret 1991
Presiden dan Ibu Soeharto malam ini di Nusa Dua bali, menyelenggarakan makan malam untuk menghormati Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, perdana Menteri dan Nyonya Mahathir Mohamad, serta PM Goh Chok Tong. Sebelumnya, keempat pemimpin ASEAN tersebut mengadakan pembicaraan tertutup.
Dalam pembicaraan itu keempat pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk mengadakan KTT. Untuk itu mereka akan menugaskan menteri luar negeri masing-masing guna menjajaki lebih lanjut segala sesuatu mengenai penyelenggraanya. Diputuskan pula bahwa yang akan bertindak sebagai tuan rumah adalah PM Goh Chok Tong.
Rabu,4 Maret 1992
Presiden Soeharto hari ini menginstruksikan Menteri Perdagangan untuk memperlancar penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat selama bulan puasa dan Idul Fitri, yaitu beras, gula, terigu,daging serta telur. Dalam hubungan ini, presiden menginstruksikan Menteri perhubungan untuk menyiapkan sarana angkutan secara sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang berangsung di Bina Graha mulai pukul 10.00 pagi ini.
Diantara masalah –masalah lain yang dibahas oleh sidang hari ini adalah situai moneter di dalam negeri. dilaporkan bahwa jumlah uang yang beredar hingga desember 1991 sebanyak Rp 26,34%, sehingga tingkat inflasi selama tahun takwin mencapai 0,70%, sedangkan untuk tahun anggaran adalah 9,13%.Dilaporkan pula bahwa nilai ekspor selama bulan Desember 1991 berjumlah U$$2,61, dibandingkan dengan impor yang sebesar U$$ 2,37 miliar. Dengan demikian terdapat surpus sebanyak U$$ 233 juta. Dari nilai eskpor tersebut, ekspor kooditi non-migas tercatat sebanyak U$$1,83 miliar.Secara keseluruhan, nilai ekspor tahun 1991 mencapai U$$29,06 miliar atau naik 13,2% dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 1990. Sementara itu nilai impor selama tahun 1991 berjumlah U$$3,83 miliar pada tahun 1990 menjadi U$$3,4 miliar selama tahun 1991.
Kamis,4 Maret 1993
Juru bicara Fraksi Golongan Karya Azwar Anas dan sugeng Wijaya menyatakan bahwa fraksinya menerima secara bulat pertanggung jawab presiden/ mandataris MPR 1988-1993 Soeharto. Hal yang sama disampaikan pula oleh fraksi-fraksi ABRI, dan Utusan daerah. Sekalipun banyak hal yang dikemukakan dalam pertanggungjawab mandataris, fraksi-fraaksi ABRI, dan utusan jawab mandataris, Fraksi partai persatuan pembangunan juga menerima secara baik pertanggungjawab presiden/mandataris MPR. Dilain pihak Fraksi partai demokrasi Indonesia juga menerima pertanggungjawab tersebut namun mereka berpendapat mekanisme pengawasan masih lemah.
PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO
---
