Pejabat Presiden Jendral Soeharto diangkat menjadi Pemimpin Tertinggi perkumpulan pendidikan kepanduan, menggingat mandat MPRS Telah diserahkan kepada Jendral Soeharto. Demikian dinytakan oleh ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta.
Senin, 15 MARET 1971
Presiden Soeharto menyetujui penggangkatannya sebgai Ketua Umum Dewan Harian Angkatan 1945 sebagaimana diputuskan oleh musyawarah besar Angkatan 1945 di Brastagi, sumatera Utara, baru-baru ini. Persetujuan ini di Sampaikan oleh Presiden ketika pagi ini menerima pengurus harian Angkatan 1945 yang dipimpin oleh Djamin Gintings. Presiden juga telah memberikan restunya terhadap kepengurusan Angkatan 1945. Pada kesempatan itu Jendral Soeharto mengharapkan agar pengurus bisa melaksanakan segala hasil dan keputusan musyawarah besar Angkatan 1945.
Jum,at 15 Maret 1974
Hari ini, melalui Keputusan Presiden No.30/M/1974, Presiden Soeharto telah mengabulkan permohonan Jendral Soemitro agar dibebaskan dari jabatan wakil panglima ABRI/Panglima Kopkamtib. Jendral Soemitro mengajukan permohonannya kepada kepala Negara pada tanggal 6 maret yang lalu, yaitu dalam rangka persiapan pensiun.
Sabtu, 15 Maret 1975
Hasil sensus pengawai Negeri yang dilaksanakan pada tahun yang lalu, jam 10.00 pagi ini diserahkan oleh menteri PAN, Sumarlin, kepada Presiden Soeharto dalam suatu upacara di istana merdeka. Turut menyaksikan penjerahan hasil sensus ini, para Sekretaris Jendral dan Kepala biro dari semua departemen pemerintahan. ketika menerima hasil sensus ini kepala negara mengamanatkan agar peraktek - peraktek buruk dalam pengurusan segala masalah yang menyagkut urusan kepegawaian, seperti yang dikenal sebagai ''Uang Pelicin" dapat diakhiri dalam waktu sesingkat singkatnya. Selanjutnya ia menginstruksikan para sekretaris jendral dan pejabat - pejabat lain yang mengawasai masalah kepegawaian agar benar-benar menaruh perhatian yang sungguh - sungguh terhdap praktek semacam itu.
Kemudian secara simbolik kepala negara menyerahkan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil ( NIP ) dan Kartu Pegawai Negeri Sipil ( Karpeg ) kepada delapan orang pegawai negeri sipil dari golongan I-IV. Pada kesempatan ini presiden mengatakan bahwa penyerahan NIP dan Karpeg ini penting artinyabagi para pegawai negeri sipil, karena merupakan salah satu lagkah ke depan dari usaha pemerintah yang terus menerus untuk menyempurnakan aparatur negara. Penyempurnaan aparatur negara merupakan suatu keharusan bagi pemerintah, yaitu untuk menjamin keberhasilannya dalam pembangunan. Demikian Kepala Negara.
Senin, 15 Maret 1976
Asisten I/Intel Hankam, Mayjen. Benny Muerdani, menghadap Kepala Negara pagi ini di Cendana. ia datang untuk melaporkan tentang persiapan - persiapan yang telah dilakukan dalam bidang keamanan sehubungan dengan rencana penyeleggaraan sidang dewan menteri perminyakan negara - negara OPEC di Bali pada bulan Mei nanti.
Selama tiga jam terus menerus, siang ini Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas, Widjojo Nitisastro, Menteri Keuangan Ali Wardhana, Menteri Perdagangan Radius Prawiro, Gubernur Bank Sentral Rachmat Saleh, dan Menteri/Sekretaris Negara, Sudharmono. Pertemuan yang berlangsung di Cendana itu telah membahas hasil - hasil yang dicapai dalam KTT ASEAN di Bali dan konferensi para menteri ekonomi negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur.
Selasa, 15 Maret 1977
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto Memimpin sidang kabinet paripurna yang diadakan di Bina Graha. Pada awal sidang Kepala Bakin, Yoga Sugama, menyampaikan perkiraan keadaan tahun 1977/1978. Berdasarkan uraian Kepala Bakin ini, Presiden Soeharto memberikan pengarahan agar perkiraan keadaan itu dijadikan dasar bagi penyusunan perkiraan - perkiraan keadaan dibidang masing - masing. Presiden Soeharto juga Mengingatkan adanya dua tugas nasional dalam tahun 1977/1978 yaitu pemilihan umum dan sidang umum MPR. Jadwal pemilihan umum tetap pada tanggal 2 mei 1977. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden yang baru harus dapat terpilih sebelum mandat Presiden Soeharto sebagai Mandataris MPR berakhir, yaitu tanggal 23 Maret 1978.
Dalam sidang ini diputuskan bahwa pengesahan APBN 1978/1979 harus selesai paling lambat pada bulan Februari 1978, menginggat bulan Maret MPR akan Menyusun GBHN yang baru. Juga diputuskan bahwa pidato kenegaraan tahun 1977, tidak sebagaimana biasanya, akan disampaiakan Presiden pada tanggal 16 Agustus petang harinya. Hal ini Karena Hari Proklamasi Tahun 1977 ini di jatuh pada bulan puasa. Dan selama tiga tahun berikutnya pidato kenegaraan itu disampaiakan pada tanggal 16 Agustus sore ini. Peringatan Hari Proklamasi tetap diadakan pada tanggal 17 Agustus seperti biasa.
Rabu, 15 Maret 1978
Menteri Pertambangan Prof. Dr. M Sadli, selesai bertemu kepala negara pagi ini di Cendana menyatakan bahwa rencana untuk menigkatkan serta menyempurnakan menyalur dan penyediaan bahan bakar minyak di Timor Timur sudah dipersiapkan oleh suatu team interdepartemental. maksud rencana tersebut adalah agar penyediaan dan penyaluran bahan bakar minyak di Timor Timur, yang sampai sekarang dilakukan oleh ABRI, dilakukan secara normal oleh Pertamina.
Sabtu, 15 Maret 1980
Pukul 13.05 siang ini Presiden Soeharto bertindak sebagai inspektur upacara pada pemberagkatan jenazah Bung Hatta dari kediaman almarhum. Dalam Sambutannya, Kepala negara antara lain mengatakan bahwa Bung Hatta merupakan putera indonesia yang besar, Proklamator, pejuang besar, dan patrio besar. Karena itu, atas nama seluruh bangsa indonesia dan juga atas nama pemerintah dan atas nama keluarganya, presiden menyatakan belasugkawa yang sedalam - dalamnya. Dikatakannya bahwa tidak ada penghargaan yang lebih besar yang dapat diberikan kepada almarhum selain meneruskan perjuangannya. Oleh karena itu, kita yang sekarang ini masih hidup hanya dapat mengatakan : " Bung Hatta yang kami cintai, percayalah bahwa cita - cita dan perjuangan Bung Hatta Bung Hatta akan kami lanjutkan". Demikian Presiden.
Kemudian Presiden menerima penyerahan jenaza Bung Hatta atas nama pemerintah dan negara untuk dimakamkan dengan upacara kebesaran, Jenazah almarhum dimakamkan dipemakaman Tanah Kusir dalam upacara yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik.
Sabtu, 15 Maret 1986
Pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan Panglima Pertahanan Papua Nugini, Brigjen. Anthony Huay, di Bina Graha. Sesuai Pertemuan, Jendral Huay mengatakan bahwa pembicaraannya dengan Presiden Soeharto sangat bermanfaat. Menurutnya, dalam pertemuan itu presiden memberi jaminan bahwa tidak akan ada intervensi militer indonesia terhadap negara tetangganaya. ini sesuai dengan falsafah hidup bangsa indonesia.
Dalam pertemuandengamn kepala negara itu, Jendral Huay menyampaikan keinginan pihaknya agar indonesia bersedia melatih perwira - perwira muda PNG
Pagi ini, pada jam 09.30, Presiden Soeharto menerima Menteri Luar Negeri India, BR Bhagat, yang didampingi oleh menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja. Dalam Kunjungan itu selain menyampaiakan salam hangat dari PM Rajiv Gandhi dan Presiden Zail Singh kepada Presiden Soeharto, ia telah membicarakan dengan Presiden berbagai maalah yang menyagkut bilateral, regional, dan internasional, serta perkembangan gerakan Non-Blok
Presiden Soeharto, pada jam 10.25 pagi ini, menerima kunjungan Direktur Eksekutif UNEP ( United Nations Enviromental Program ), Dr Mustafa K tolba, di Bina Graha. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Mmenteri KLH Emil Salim, Presiden menyetujui rencana UNEP guna mengusahakan tercapaianya kesepakatan antar negara produsen dan konsumen kayu hutan tropis untuk menyelamatkan hutan tropis dunia, asalkan segala sesuatunya dijejaki UNEP dengan seksama sehingga rencana itu dapat terlaksana.
Menurut Presiden, Indonesia sejak semula telah menyadari pentingnya perlindungan hutan tropis, bukan saja bagi indonesia. Melainkan juga bagi kepentingan masyarakat dunia. Indonesia akan membantu segala usaha yang dilakukan UNEP dan mengharapkan timbulnya saling pengertian antara negara produsen dan konsumen kayu tropis, tentang pentingnya penyelamatan hutan tropis dunia.
Minggu, 15 Maret 1987
Selama lebih dari dua jam pagi ini diperternakan Tapos, Bogor, Presiden Soeharto menerima 82 orang kelompencapir terbaik dari 27 Provinsi diseluruh Indonesia, yang sedang mengikuti sarasehatn tingkat nasional. Dalam pertemuan itu kepala negara menginggatkan agar masyarakat dan toko masyarakat dipedesaan tidak ngoyo atau memaksakan diri untuk meniru prestasi desa lain yang kebetulan ditonjolkan dalam siaran pedesaan ditelevisi atau radio. Dianjurkan agar tidak berfikiran bahwa kalau disuatu daerah bisa, maka didaerahnya pun harus bisa. setiap desa hendaknya dapat menilai terlebih dahulu situasi dan kondisi desanya sebelum meniru prestasi atau keberhasilan desa lain.
Masalah lain yang disampaikan kepala negara kepada para anggota kelompencapir itu ialah mengenai masih saja ada orang - orang yang meragukan seolah - olah program pemerintah dipaksakan begitu saja kepada masyarakat desa. Padahal kenyataannya tidak demikian, sebab masyarakat pedesaan kini sudah mampu menagkap dan kemudian mendiskusikan program - program yang ada dan menerapkannya sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing - masing.
Demikian antara lain penjelasannya Presiden.
Rabu, 15 Maret 1989
Bertempat di Istana Merdeka, pagi ini Presiden Soeharto berturut-turut menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Australia dan Duta Besar Birma. Ketika menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Australia, Philip Flood, Kepala Negara antara lain mengatakan sebagai dua negara yang bertetangga dekat sudah selayaknya jika Indonesia dan Australia terus berupaya untuk memelihara dan menigkatkan hubungan persahabatan, saling percaya dan kerjasama yang saling menguntungkan. Lebih jauh dikatakan oleh Presiden bahwa dengan memahami aspirasi dan nilai kehidupan masing-masing, Indonesia dan Australia dapat mengembangkan saling pengertian dan saling percaya yang tulus. menurut kepala negara, tetapi juga akan merupakan sumbangan kita bersama bagi stabilitas dan ketentraman di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya.
Dalam pada itu kepada Duta Besar Birma, Aung Khin, Presiden mengatakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejatraan dan kemakmuran rakyat kita masing-masing, ia melihat terbukanya kesempatan kerjasama antara kedua negara dalam bidang ekonomi dan perdagangan untuk itu kiranya perlu dilakukan penjajakan-penjajakan lebih lanjut.
Pukul 11.20 pagi ini Presiden Soeharto menerima pengurus besar IDI yang dipimpin oleh Ketua Umum Dr.Azrul Azwar di Istana Merdeka. Dengan diantar oleh Menteri Kesehatan Adhyatma, mereka menghadap kepala negara untuk memperkenalkan diri.
Dalam Pertemuan tersebut, kepala negara mengusulkan agar dana bagi asuransi itu perlu dikembangkan konsep dokter itu Presiden meminta agar IDI ikut mengembangkan konsep dokter keluarga, KB Mandiri, serta upaya menurunkan tingkat kematian bayi.
Penyusun/Publikasi Lita,SH
