Sabtu, 24 Oktober 1970
Hari ini di bina graha presiden soeharto menyerahkan sejumlah kapal kepada gubernur-gubernur sulawesi tenggara, sulawesi tengah, sulawesi selatan, kalimantan timur, nusa tenggara timur, dan maluku. Sulawesi utara menerima tiga buah kapal, sulawesi tengah dan nusa tenggara timur menerima masing masing dua buah, dan sulawesi tenggara, kalimantan timur serta maluku masing masing satu buah. Kapal kapal yangg dibuat galangan kapal dan negeri itu berharga Rp40 juta sebuah.
Pada waktu penyerahannya, presiden berpesan agar kapal-kapal tersebut jangan dijadikan sebagai kendaraan para pejabat daerah yang melakukan turne, sebagaimana nasib lima buah kapal yang diserahkan kepada irian barat. Jenderal soeharto menegaskan bahwa kapal-kapal tersebut hendaknya digunakaan untuk untuk mengamankan dan mempertinggi produksi daerah-daerah dalam rangka pelita.
• Presiden Soeharto menilai perpecahan dalam tubuh PWI sebagai suatu masalah yang serius. Demikian dikatakan oleh Menteri Penerangan Budiardjo setelah melaporkan perkembangan dalam organisasi wartawan tersebut kepada Presiden. Sebagaimana diketahui perpecahan itu timbul setelah anggota-anggota PWI mengadakan kongres di Palembang baru-baru ini.
Sabtu, 24 Oktober 1970
Hari ini di Bina Graha Presiden Soeharto menyerahkan sejumlah kapal kepada gubernur-gubernur dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Sulawesi Utara menerima tiga buah kapal, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur masing-masing dua buah, dan Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur serta Maluku masing-masing satu buah. Kapal-kapal yang dibuat oleh galangan kapal dalam negeri itu berharga Rp. 40 juta sebuah.
Pada waktu penyerahannya, Presiden berpesan agar kapal-kapal tersebut jangan dijadikan sebagai kendaraan para pejabat daerah yang melakukan turne, sebagaimana nasib lima buah kapal yang telah diserahkan kepada Irian Barat. Jenderal Soeharto menegaskan bhawa kapal-kapal tersebut hendaknya digunakan untuk mengamankan dan mempertinggi produksi daerah-daerah dalam rangka Pelita.
• Presiden Soeharto menilai perpecahan dalam tubuh PWI sebagai suatu masalah yang serius. Demikian dikatakan oleh Menteri Penerangan Budiardjo setelah melaporkan perkembangan dalam organisasi wartawan tersebut kepada Presiden. Sebagaimana diketahui per[ecahan itu timbul setelah anggota-anggota PWI mengadakan kongres di Palembang baru-baru ini.
Selasa, 24 Oktober 1972
Presiden Soeharto hari ini memipin sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi di Bina Graha. Dalam sidang tersebut Presiden telah menginstruksikan kepada para menteri untuk memeriksa dan mengadakan persiapan-persiapan mengghadapi musim tanam tahun ini yang akan dimulai bulan depan.
• Presiden Soeharto dalam amanatnya pada peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Istiqlal malam ini, mengatakan bahwa tujuan utama kita memperingati Nuzulul Qur’an adalah untuk terus menerus membangkitkan kesadaran mengenai hubungan-hubungan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yakni hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan semesta alam semesta, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Juga dikatakannya bahwa agama bukan hanya pendorong kemajuan, melainkan juga penyelamat keamjuan itu. Tanpa agama, orang akan merasa hampa dan sepi jiwanya dalam suasana gemuruhnya kemajuan industri dan kemakmuran lahiriah.
Selasa, 24 Oktober 1978
Sebelum kembali ke Jakarta siang ini, Presiden dan Ibu Soeharto mengadakan peninjauan ke pemukiman tramsmigrasi di daerah Rasau Jaya dan Ngabang. Didalam peninjauan ini Presiden sempat berdialog dengan para transmigran. Didalam dialog tersebut, para transmigran pada umumnya menyampaikan keluhan-keluhan menghadapi keadaan didaerah transmigrasi yang jauhnya berbeda dari keadaan di Pulau Jawa.
Selain meminta Sekdalopbang, Solichin GP, untuk meneliti dan menghimpun keluhan-keluhan para transmigran. Untuk mengatasi sebagian keluhan mereka, Kepala Negara meminta agar para transmigran pandai-pandai memilih tanaman yang cocok ditanam di daerah tersebut. Disarankannya agar para transmigran tidak hanya bertanam padi, akan tetapi juga mencoba tanaman campuran atau terpadu.
Rabu, 24 Oktober 1979
Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha menerima pimpinan Perhimpunan Htel dan Restoran Indonesia. Dari PPHRI hadir Sukamdani Gito Sardjono, Gatot Iskandar, Ir. Ciputra, Sani Sumakno, Suryawinata dan Ibu Tjokropranolo. Selesai pertemuan tersebut, Sukamdani mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan kepada Duta Besar RI agar pengurusan visa bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia dapat diselesaikan dalam satu hari. Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan arus wisatawan ke Indonesia.
Senin, 24 Oktober 1983
Menteri Agama, H Munawir Sjadzali, bersama Ketua BKKBN, Dr Haryono Suyono, serta pimpinan MUI, yang terdiri atas KHM syukri Ghozali, KH Hasan Basri, dan HS Prodjokusumo, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Setelah diterima Kepala Negara, Menteri Agama mengatakan bahwa Presiden sangat menghargai dan menyambut gembira hasil musyawarah Nasional MUI tentang kependudukan dan kesejahteraan keluarga. Menurut Presiden, berbagai fatwa yang dikeluarkan MUI tentang KB akan membuat berjuta-juta peserta KB dan pasangan usia subur menjadi tenteram, karena mereka merasa tidak melanggar hukum dan ajaran agama.
• Musyawarah Nasional ke-3 Golkar, melalui Surat Keputusan No. 10/Munas III/Golkar/1983, memutuskan untuk mengangkat Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Sebagai Ketua Dewan Pembina, Jenderal (Purn) Soeharto diberi wewenang untuk menyusun anggota-anggota Dewan Pembina Golkar, dibantu oleh formatur.
Kamis, 24 Oktober 1985
Menteri Keuangan, Radius Prawiro, dan Gubernur Bank Indonesia, Arifin Siregar, menghadap Kepala Negara pagi ini di Bina Graha. Dalam pertemuan itu Presiden mengarahkan agar pemerintah tetap berusaha menjaga kestabilan moneter di dalam negeri. Menurut Presiden, dalam hal ini penting bagi perkembngan ekonomi nasional dan pembangunan.
Setelah menghadap Kepala Negara, Menteri Radius mengatakan bahwa meskipun pemerintah Indonesia dewasa ini harus melaksanakan anggaran negara yang bersifat realistis, akibat pengaruh keadaan ekonomi perdangan dunia, namun pemerintah tidak akan menempuh sistem anggaran belanja defisit. Alasannya adalah karena hal ini dapat menimbulkan tingkat inflasi yang membebani rakyat.
Lebih jauh Radius mengatakan bahwa kemungkinan ada beberapa penyesuaian pada anggaran negara, tetapi pemerintah tidak akan melakukan devaluasi rupiah. Sementara itu Arifin Siregar mengatakan bahwa cadangan devisa yang dimiliki Indonesia saat ini berjumlah US$10,6 miliar. Dengan demikian neraca perdagangan kita cukup aman.
• Sementar itu, kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, Cosmas Batubara, Presiden soeharto menggariskan bahwa pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat, terutama mereka yang belum memiliki rumah, untuk mengikuti program Tabungan Uang Muka (TUM) perumahan. Bagi masyarakat untuk memperoleh rumah dengan sistem menabung.
Demikian diungkapkan oleh Cosmas Batubara setelah diterima Presiden di Bina Graha pagi ini. Kepada Kepala Negara, ia melaporkan mengenai pembangunan perumahan di perkotaan dan pedesaan. Dilaporkannya bahwa swlama Pelita I sampai Pelita III telah dilakukan pemugaran 8.000 rumah pedesaan di seluruh Indonesia. Dalam Repelita IV akan dipugar 10.000 rumah di daerah pedesaan.
Sabtu, 24 Oktober 1987
Pagi ini, pada jam 09.00, presiden soeharto menerima 165 peserta rapat pimpinan ABRI tahun 1987 di istana negara. Pada kesempatan itu, panglima ABRI Jendral LB Murdani telah menyampaikan laporan mengenai hasil hasil yang dicapai Rapim tersebut kepada kepala negara.
Dalam amanatnya, presiden mengatakan bahwa suasana sekarang sudah jauh berbeda dengan suasana tatkala Doktrin Catur dharma Eka karma (Cadek) dilahirkan pada tahun 1967. Dikatakannya bahwa selama 20 tahun terakir ini bangsa kita telah melaksanakan pembangunan di segala bidang sambil terus menerus meengembangkan kehidupan bangsa dan negara yang makin tertib dan teratur. Dalam kurun waktu itu pula Doktrin Kadek telah mampu mengantarkan ABRI makin dewasa, kekar dan tegar seperti hari ini. Oleh karena itu, presiden menyambut dengan baik upaya generasi penerus untuk menyempurnakan dengan mengadakan pembaharuan-pembaharuan terhadap Dokterin Cadek itu dengan harapan agar falsafah nilai-nilai luhur hakiki TNI/ABRI tetap dipegang teguh, dianut, dan dilestarikan.
Selasa, 24 Oktober 1989
Pukul 11.03 pagi ini, bertempat di istana merdeka, presiden soeharto menerima duke of Edinburg, dalam kapasitasnya selaku ketua Dana Dunia bagi pelestarian satwa langka dan lingkungan alam (WWF). Dalam pertemuan dengan suami ratu Elizabeth II dan rombongannya itu, kepala negara menjelaskan tentang upaya indonesia melaksanakan pembangunan sambil melestarikan lingkungan alamnya. Pelestarian itu antaralain dilakukan dengan menetapkan sistem tebang pilih indonesia (TPI) di wilayah hutan produksi serta penentuan hutan lindung yang sama sekali tidak boleh ditebangi. Secara khusus, kepada rombongan WWF itu presiden mengharapkan agar indonesia dapat diberi bantuan teknis berupa tenaga ahli yang mampu membaca fot satelit.
Menanggapi harapan itu, pangeran philip mengatakan bahwa WWF memang ingin memberikan bantuan kepada indonesia berupa dana ataupun bantuan teknis.
Kamis, 24 Oktober 1991
Perdana menteri vietnam dan nyonya VO Van Kiet pukul 11.00 pagi ini tiba dijakarta untuk memulai kunjungan resmi di indonesia selama empat hari. Setiba di istana merdeka, kepala pemerintah vietnam dan isterinya itu disambut secara kebesaran militer oleh presiden dan ibu soeharto.
• Pukul 20.00 malam ini, di istana negara, presiden dan ibu soeharto mengadakan jamuan makan malam resmi untuk menghormati perdana menteri dan Nyonya Vo Van Kiet. Dalam pidato selamat datangnnya, kepala negara mengatakan bahwa ia melihat banyak bidang kerja sama yang dapat dikembangkan bersama. Bukan saja di bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga di bidang sosial budaya, maka hubungan yang saling menguntungkan di bidang ekonomi dapat dibangun di atas landasan yang lebih kuat lagi.
