Jumat, 7 Oktober 1966
Ketua I DPD PNI/FM Jawa Tengah, Hadisubeno Sosrowerdojo, dan ketua I DPD PNI/FM Jawa Timur, Sundoro Hardjomidjojo SH, telah menandatangani pernyataan bersama, yang isinya antara lain: 1. Marhaenisme bukanlah Marxisme, tetapi adalah Pancasila yang digali oleh Bung Karno; 2. Pendongkelan terhadap Bung Karno akan dihadapi oleh seluruh slagorde PNI/FM; 3. Bertekad untuk meningkatkan kegiatan dan peranan partai untuk menyelamatkan dan memenangkan revolusi Pancasila.
Rabu, 7 Oktober 1970
Presiden Soeharto telah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Perdangan untuk mengadakan penilaian yang menyeluruh terhadap perusahaan negara. Yang dinilai adalah hal-hal yang menyangkut pengolahan dan permodalan. Hal ini tercantum di dalam Keputusan Presiden No. 63/1970.
Senin, 7 Oktober 1974
Kasad Jenderal Makmum Murod dan Kasal Laksamana R Subiyakto hari ini menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha untuk melaporkan kenaikan pangkat mereka belum lama ini. Pada kesempatan yang berlangsung selama setengah jam itu, Kepala Negara meminta Kasad dan Kasal agar tetap meningkatkan pembinaan terhadap angkatan mereka masing-masing. Peningkatan pembinaan itu adalah dalam rangka pemupukan dan integrasi kekuatan ABRI secara menyeluruh. Demikian Presdien Soeharto.
Kamis, 7 Oktober 1976
Sore ini Presiden dan Ibu Soeharto menyambut kedatangan PM Australia dan Nyonya Malcolm Fraser yang tiba di lapangan udara internasional Halim Perdanakusuma pada pukul 16.00. Perdana Menteri dan Nyonya Fraser, yang mengadakan kunjungan resmi sampai tanggal 11 Oktober mendatang, sore ini pula melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden dan Ibu Soeharto di Istana Merdeka.
Jumat, 7 Oktober 1977
Presiden Soeharto memberikan persetujuannya hari ini untuk menyediakan dana bantuan guna menunjang penyelesaian pembangunan sarana keagamaan, seperti masjid dan pondok pesantren. Persetujuan Kepala Negara ini dituangkan dalam Keputusan Presiden, yang untuk realisasinya kepada panitia yang bersangkutan diinstruksikan agar segera mengajukan DIP kepada Menteri/Sekretaris Negara. Para bupati/KDH Tingkat II yang bersangkutan diinstruksikan untuk mengetahui penggunaan dana tersebut. Bantuan Presiden ini diambil dari dana sosial kerohanian Presiden.
Yang mendapat bantuan tersebut adalah Masjid Al Mabrur, Lancang Barat, Aceh Utara; Masjid Jami’ Peusangan, Aceh Utara; Masjid Jami’ Al Syaikhuna Abu Habib Muda Seunangan, Aceh Barat; dan Masjid serta Dayah Darul-muta’alma Nigan, Aceh Brat. Disamping itu juga bantuan diberikan untuk menunjang penyelesaian pembangunan dayah/pesantren Ryadhussalihin Ateuk Angguk, Inginjaya aceh Besar dan Masjid Al-Jihad Geumpang, Aceh Utta. Perbaikan dan perluasan Masjid Agung di Tasikmalaya dan pembangunan Madrasah Islamiyah Pesantren Karang Butoh, Bngkalan, Madura, telah pula mendapat bantuan dana dari Presiden.
Sabtu, 7 Oktober 1978
Selama satu jam, mulai pukul 11.15, hari ini Kepala Negara menerima Wakil Ketua DPR, Mushuri SH, di Bina Graha. Didalam pertemuan itu telah dibahas masalah-masalah penegakan hukum, disamping masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas DPR.
Rabu, 7 Oktober 1981
Jam 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto memipin sidang Kabinet terbatas bidang Ekuin yang berlangsung di Bina Graha. Sidang hari ini antara lain telah mengevalusi perkembangan moneter. Dilaporkan terjadinya penurunan laju inflasi pada bulan september yang minus 0,19%, sedangkan bulan September 1980 tercatat sebesar 0,36%. Begitu juga tercatat penurunan laju inflasi selama sembilan bulan terakhir tahun ini yang sebesar 5,73%, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1980 yang mencapai 11,8%.
Selain itu telah dibahas pula berbagai masalah, antara lain masalah pertanian, yang mencakup harga dasar palawija dan garam, serta pengalihan perusahaan ternak unggas besar menjadi pengusaha penyediaan bibit dan makanan ternak ayam. Masalah yang terakhir ini, seperti yang di instruksikan Presiden beberapa waktu yang lalu, tidaklah dimaksudkan untuk mematikan pengusaha besar, melainkan untuk memberi kesempatan kepada pengusaha kecil untuk dapat berusaha dalam bidang peternakan ayam.
Sidang hari ini telah menyetujui untuk meningkatkan fungsi BKPM dengan tugas melaksanakan perencanaan terpadu sesuai dengan Keputusan Presiden No. 33 tahun 1981. Untuk itu telah dikeluarkan DSP gaya baru.
Menutup sidang hari ini, Kepala Negara menginstruksikan agar pada apel bendera pada tanggal 17 setiap bulan, pimpinan depatemen mengumumkan tindakan terhadap aparatur pemerintah yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara.
• Presiden Soeharto atas nama rakyat dan Pemerintah RI mengirimkan kawat ucapan belasungkawa kepada Pejabat Presiden Mesir dan Nyonya Jeehan Sadat berkenaan dengan tewasnya Presiden Anwar Sadat. Sehubungan dengan itu, Presiden memutuskan untuk mengutus Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara sebagai wakil Pemerintah RI pada upacara pemakaman jenazah Presiden Sadat.
Kamis, 7 Oktober 1982
Pukul 11.25 waktu setempat, Presiden dan rombongan tiba di lapangan udara Barajas, Madrid. Di tangga pesawat, Presiden dan Ibu Soeharto disambut oleh Raja Juan Carlos I dan Ratu Sophia.
Pukul 13.30 siang ini, Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan dengan PM Leopoldo Calvo-Sotelo di Istana Moncloa. Pembicaraan yang berlangsung selama setengah jam itu membahas berbagai masalah yang menyangkut kepentingan kedua negara, antara lain mengenai kerjasama dalam bidang ekonomi.
Sore ini ditada tangani perjanjian kerjasama teknologi dan ilmu pengetahuan di Kementrian Luar Negeri Spanyol di Plaza de la Santa Cruz. Bertindak mewakili Indonesia adalah Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja, sedangkan pihak Spanyoldiwakili oleh Menteri Luar Negeri Jose Pedro Perez Liorca.
Senin, 7 Oktober 1985
Selama lebih kurang satu setengah jam, pagi ini presiden seoharto menyaksikan pameran peralatan ABRI yang digelar diterminal halim perdana kusuma, jakarta. pameran ini menampilkan kemajuan yang dicapai ABRI dalam bidang peralatan modern. Dalam peninjauan keliling, panglima ABRI jenderal LB murdani mendampingi presiden yang juga disertai beberapa menteri kabinet pembangunan IV, termasuk menteri hankam, jenderal poniman, dan menteri riset dan teknologi, BJ habibie.
Rabu, 7 Oktober 1987
Presiden soeharto telah menyetujui untuk memberikan bantuan bagi oembangunan sistem pompanisasi sumber air di kabupaten gunung kidul, yogyakarta, guna menanggunalangi masalah kekeringan disana. Persetujuan itu diberikan atas konsep sistem pompanisasi sumber air di lima wilayah yang merupakan daerah kritis air. Demikian dikatakan oleh pimpinan proyek pengembangan air tanah ( P2TA ) yogyakarta hari ini.
Sabtu, 7 oktober 1989
Perdana Menteri dan Nyonya Lee Kuan Yew pagi ini meningalkan Jakarta kembali ke Singapura. Sebelum berangkat, mereka melakukan kunjungan perpisahan kepada Presiden dan Ibu Soeharto di Istana Merdeka. Kunjungn perpisahan ini ditandai dengan acara tukar menukar cinderamata. Dalam kunjungan perpisahan itu kedua pemimpin sama-sama menyatakan puas atas pembicaraan yang mereka lakukan kemarin sore.
Minggu, 7 Oktober 1990
Pagi ini presiden dan ibu soeharto melakukan panen perdana kedelai didesa mekar jaya, kecamatan compreng, subang, jawa barat. Ikut serta dalam rombongan presiden pada acara ini adalah menteri koperasi gustanil arifin dan manteri muda pertanian syarifuddin baharsyah. Pada kesempatan itu, kepada para patani kedelai presiden mengemukakan bahwa penanaman kedelai hanya boleh dilakukan oleh petani kecil. Sebab, jika pengusaha besar ikut menanan kedelai, maka petani akan akalah dalam persaingan.
Dikemukkan pula oleh kepala negara bahwa penanaman kedelai secara intensiv dapat mengurangi angka impor yang menghbiskan devisa dalam jumlah yang cukup besar. Diungkapkannya bahwa setiap tahun Indonesia terpaksa mengimpor 4.000.00-6000.00 ton dengan harga sekitar Rp. 800,- perkilogram, padahal harga didalam negri cuma Rp. 500,- sekilogramnya. Dengan demikian, jika Indonesia dapat memenuhi sendiri kebutuhan kedelainya, maka disamping pemerintah dapat menghemat, para petani akan kebagian pendapatan sekitar Rp. 300 milyar setahun.
Namun dikatakan oleh kepala negara bahwa penanaman kedelai itu tidak mudah. Karna itulah pemerintah mengajak pengusaha swasta untuk ikut menanam melalui pola bagi hasil. Untuk itu petani harus mengikuti petunjuk para penyuluh agar uasahanya berhasil.
• Berselang beberapa waktu kemudian, dengan menggunakan helikopter, Presiden dan Ibu Soeharto meninjau Tambak Inti Rakyat di Karawang, dimana telah menunggu Menteri Pekerjaan Umum, Radinal Mohctar. Proyek TIR ini mulai dikerjakan pada tahun 1985 dan menghasilkan panen pertama tahun berikutnya. Luas proyek TIR ini dan 250 hetar yang tediri dari 50 hektar yang dikerjakan oleh INTI dan 200 hektar selebihnya dikerjakan oleh plasma, hasil udang dari proyek ini diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang.
