Sidang Kabinet Presiden Soeharto Tekankan Pentingnya Ekspor Non Migas dan Pariwisata Bagi Devisa[1]
SELASA, 30 DESEMBER 1986, Sidang kabinet paripurna berlangsung mulai jam 10.00 pagi ini di gedung Sekretariat Negara. Sidang yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan berlangsung selama tiga setengah jam ini membahas RAPBN 1987/1988 secara menyeluruh, sebelum disampaikan kepada DPR pada awal Januari mendatang. Sebagaimana yang diketahui, RAPBN ini merupakan rencana anggaran untuk tahun keempat dari Repelita IV. Sidang kabinet paripuma hari ini, sebagaimana lazimnya, dihadiri oleh para menteri, pejabat eselon I, pimpinan DPA, MA, Jaksa Agung, Panglima ABRI, Kepala Eakin, dan lain-lain.
Presiden menilai bahwa didalam tahun anggaran 1987/1988 situasi yang akan kita hadapi adalah cukup berat. Oleh karena itu, didalam sidang kabinet hari ini peringatan dan himbauan yang dikemukakan oleh Kepala Negara adalah sangat menonjol. Antara lain Presiden mengingatkan bahwa didalam menyusun RAPBN yang harus dipikirkan adalah tercapainya sasaran keseluruhan sektor, dan bukan hanya sasaran departemen-departemen. Diingatkan oleh Presiden bahwa departemen adalah alat untuk mencapai sasaran pembangunan.
Karena beratnya situasi yang akan dihadapi, Presiden Soeharto menghimbau agar semua pejabat bekerja keras agar rencana penerimaan yang telah digariskan didalam RAPBN itu dapat direalisasikan. Kepada semua departemen diminta untuk membantu memperlancar usaha pemungutan pajak. Sementara itu kepada departemen yang membawahi BUMN, diperintahkan oleh Presiden untuk melakukan pengawasan, dan mendorong perusahaan-perusahaan milik negara agar melaksanakan kewajiban keuangannya kepada negara. Disamping itu efisiensi dan produktivitas BUMN diminta pula oleh Kepala Negara agar ditingkatkan.
Mengenai anggaran pengeluaran, Presiden kembali menekankan tentang perlunya segenap pejabat negara memperlihatkan sikap hemat dan prihatin, sehingga menjadi panutan bagi masyarakat. Diantara bentuk penghematan yang dianjurkan Presiden adalah didalam pembelian barang. Dalam hubungan ini diharapkannya agar semua instansi pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri dan hasil pengusaha golongan lemah. Disamping belanja barang, biaya perjalanan pun supaya dibatasi pada hal yang benar-benar mendesak dan bermanfaat.
Secara khusus Kepala Negara juga menekankan pada pentingnya peranan ekspor non-migas dan pariwisata bagi penerimaan devisa kita. Dalam hubungan ini, Presiden meminta agar perhatian makin dipusatkan pada peningkatan ekspor non-migas dan pariwisata. Diinstruksikan oleh Presiden agar semua instansi membantu sepenuhnya usaha peningkatan ekspor non-migas yang ditangani Departemen Perdagangan. Untuk itu Departemen Perdagangan diperintahkan pula untuk makin meningkatkan koordinasiilya dengan departemen/instansi lainnya, sehingga segala hambatan yang masih ada dapat diatasi. Demikian antara lain petunjuk-petunjuk Presiden. (AFR)
-----
[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988″, hal 543-544. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003
