SENIN, 20 JUNI 1966
Hari ini Sidang Umum IV MPRS dibuka oleh Caretaker Pelaksana Pimpinan MPRS Mayjen. Wiluyo Puspojudo, di Istora Senayan. Sidang Umum ini diharapkan akan dihadiri oleh seluruh anggota MPRS yang saat ini berjumlah 532 orang. Sebelum G-30-S/PKI jumlah anggota MPRS adalah 668 orang; kini 136 diantaranya telah dipecat karena merupakan wakil-wakil dari PKI dan Partindo, yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam peristiwa pengkhianatan tersebut.
SABTU, 20 JUNI 1970
“Hasil Pemilihan Umum yang akan datang bukan dimaksudkan hanya sekadar untuk memenuhi sarana demokrasi, melainkan harus memberikan produk terhadap kemenangan Pancasila dan UUD 1945,” demikian dikemukakn Presiden Soeharto pagi ini kepada pimpinan IPKI yang melaporkan hasil-hasil musyawarah besarnya di Jakarta baru-baru ini. Juga dikatakan oleh Kepala Negara bahwa dengan cara demokrasi kita harapkan agar supaya alat-alat demokrasi kita benar-benar diisi oleh wakil-wakil rakyat yang tidak mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. Presiden juga menyatakan harapannya bahwa adalah lebih aman bila sesudah pemilihan umum Mukkadimah dan pasal-pasal dari UUD 1945 tidak diubah. Pada kesempatan itu ia juga mengajak agar IPKI dapat bahu-membahu dengan Golkar, karena ia menilai tidak ada perbedaan perjuangan antara IPKI dan Golkar.
SELASA, 20 JUNI 1972
Dalam sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi hari ini di Bina Graha, Presiden Soeharto menyetujui usul Menteri Keuangan untuk menurunkan tarif Bea Balik Nama (BBN) atas pembelian kapal-kapal laut dari 10% menjadi 1%. Dasar pertimbangannya adalah bahwa BBN yang berlaku selama ini dirasakan terlalu tinggi oleh para pengusaha di bidang perkapalan.
KAMIS, 20 JUNI 1974
Menteri Pertambangan Prof. Dr. Sadli, disertai oleh Sekretaris Jenderal Sutarjo Sigit dan Direktur Jenderal Pertambangan Prof. AJ Katili, menghadap Presiden Soeharto siang ini di Bina Graha.
Menteri Sadli melaporkan mengenai kemajuan-kemajuan dan prospek di bidang Pertambangan, disamping usaha pengembangan geothermal (panas bumi). Usai pertemuan, Menteri Pertambangan mengatakan bahwa sekarang telah ada peningkatan kerjasama dengan Selandia Baru. Dengan peningkatan kerjasama itu, maka pembangunan pusat listrik tenaga termal di Kamojang (Jawa Barat) ditingkatkan kapasitasnya dari lima megawatt menjadi 30 megawatt.
Sementara itu Kepala Staf Kopkamtib, Laksamana Sudomo,yang menghadap Kepala Negara setelah Menteri Pertambangan, telah melaporkan tentang masalah keamanan dan ketertiban di seluruh tanah air. Seperti disampaikan oleh Laksamana Sudomo kepada pers kemudian, keadaan keamanan kini sudah baik, termasuk di Kalimantan Barat dan Irian Jaya. Menurutnya yang menjadi masalah kini justru keadaan di kota-kota besar, dimana terjadi peningkatan kriminalitas.
SENIN, 20 JUNI 1977
Presiden Soeharto menyetujui dan menganjurkan agar Universitas Padjajaran Bandung meneruskan usahanya dalam menyusun sistem indikator kesehatan masyarakat desa dalam rangka membantu membina kesehatan masyarkat pedesaan. Hal itu diungkapkan Rektor Unpad, Prof. Drs. Hindersah kepada wartawan setelah ia diterima Presiden Soeharto di Bina Graha hari ini.
Presiden Soeharto memerintahkan untuk membentuk perwakilan Tenaga Kerjadi Timur Tengah, perwakilan ini bertugas menangani permintaan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di negara-negara tersebut. Instruksi Kepala Negara itu dikemukakan setelah ia menerima laporan dari Menteri Tenaa Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Subroto di Bina Graha Hari ini, mengenai kunjungannya ke Arab Saudi, Kuwait dan Emirat Arab, untuk melihat tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara-negara tersebut. Menteri juga melaporkan mengenai kehadirannya di Bangkok untuk menghadiri Konferensi Para Menteri Perburuhan ASEAN. Sebagai realisasi keputusan Bangkok maka di Indonesia mulai 25 Juli yang akan datang akan diadakan lokakarya ASEAN mengenai cara-cara pengukuran dan metode statistik tentang kesempatan kerja dan pengangguran.
SELASA, 20 JUNI 1978
Konferensi para Ketua Mahkama Agung se Asia Pasifik Barat ke-7 dibuka oleh Presiden Soeharto pada pukul 10.00 pagi ini di Balai Sidang, Jakarta. dalam kata sambutannya, Presiden mengatakan bahwa setiap hak dan kebebasan tidak terkecuali kebebasan peradilan, membawa serta tanggungjawab dan kewajiban-kewajiban. Dengan demikian kebebasan itu, tidak mutlak sifatnya. Adalah suatu peradilan untuk melindungi hak-hak seseorang dalam masyarakat.
Lebih jauh dikatakannya bahwa tumpuan kepercayaan masyarakat dapat diserahkan kepada pengadilan, apabila penanganan serta penguasaan teknik peradilan oleh para hakim dapat dilaksanakan sebaik-baiknya disertai pula dengan integritas moril, kearifan serta kemampuan untuk mengejawantahkan kesadaran hukum dan keadilan dari masyarakat. Dalam rangka membangun dan menumbuhkan badan-badan yang demikian itulah maka dalam perundang-undangan diatur hubungan dan kerjasama antara pemerintah dan Mahkamah Agung yang akan menunjang dan menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas dan bertanggungjawab, yang adil, cepat dan terjangkau oleh rakyat.
RABU, 20 JUNI 1979
Pagi ini Presiden Soeharto secara incognito melakukan peninjauan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pusat perhatian Kepala Negara dalam peninjauan ini adalah KUD Model di Kecamatan Cibitung. Dalam peninjauan ini Presiden menemukan bahwa KUD Model ini belum dapat melaksanakan sepenuhnya program Panca Usaha. Menanggapi hal ini Presiden menyatakan kepada para pengurus KUD dan pemuka masyarakat setempat bahwa masalah tersebut masih bisa diatasi kalau KUD mau melaksanakan intensifikasi dilakukan secara bergilir antara musim kemarau dan hujan.
KAMIS, 20 JUNI 1985
Pagi ini Presiden Soeharto beserta Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah berada di tengah-tengah umat Islam ibukota, jamaah Masjid Istiqlal, untuk melakukan shalat Idul Fitri. Presiden segera meninggalkan Masjid Istiqlal begitu shalat Ied selesai, dan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kediamannya di Cendana.
Berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1409 H, mulai pukul 10.00 pagi sampai pukul 13.00 siang ini, Presiden dan Ibu Soeharto bersilahturahmi dengan para menteri dan pejabat tinggi negara lainnya, serta korps diplomatik di Cendana. Kecamatan untuk mengucapkan Selamat Lebaran kepada Presiden dan Ibu Soeharto juga diberikan kepada masyarakat ibukota, mulai jam 19.00 malam.
JUM’AT, 20 JUNI 1986
Negara-negara yang tegabung dalam konsorsium IGGI dalam sidangnya kemarin berhasil menyepakati untuk memberikan bantuan sejumlah U$$2,5 miliar kepada Indonesia dalam tahun anggaran 1986/1987. Kesepakatan itu tercapai setelah konsorsium IGGI dan pihak Indonesia, yaitu dipimpin oleh Menteri Koordinator Ali Wardhana, mengadakan pertemuan di Den Haag pada tanggal 18-19 Juni kemarin.
Presiden Soeharto mengharapkan agar kita perlu benar-benar memanfaatkan bantuan IGGI secara baik, sehingga sasaran bantuan ini benar-benar dapat makin memperlanncar dan meningkatkan pembangunan. Dengan adanya kepercayaan itu justru kita mengemban tanggungjawab yang makin besar. Demikian dikatakan Presiden Soeharto kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, JB Sumarlin, dan Menteri Keuangan Radius Prawiro yang menghadapnya di Cendana pagi ini. Kedua menteri ini menghadap Kepala Negara untuk melaporkan tentang hasil-hasil sidang konsorsium negara-negara Kreditor Indonesia, IGGI.
SABTU, 20 JUNI 1987
Pukul 10.00 pagi ini Presiden menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diadakan di Istana Negara. Acara peringatan ini ditandai dengan penganugerahan tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan oleh Presiden Soeharto kepada Abdul Wahab Syahranie (almarhum) dan Ir. A Salmon Mustafa kepada Wahab Syahrinei dinilai berjasa merintis pengembangan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian hutan, dengan mencegah penebangan kayu dengan sistem “Banjirkap”. Sedang Salmon Mustafa berjasa dalam merintis upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari limbah Industri.
Dalam sambutannya Kepala Negara mengatakan bahwa setelah berhasil membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai arti lingkungan hidup, kewajiban kita selanjutnya adalah menuangkannya kedalam tindakan nyata. Dari segi penelolaan lingkungan, mulai tanggal 5 Juni tahun ini kita mulai memberlakukan keharusan analisa dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan penting yang dapat mempengaruhi kemampuan lingkungan hidup. Ini merupakan langkah yang lebih maju untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Namun diingatkan di semua sektor, agar upaya kita benar-benar dapat melestarikan kemampuan lingkungan untuk menunjang yang berkesinambungan pada pembangunan jangka panjang 25 tahun yang kedua.
SENIN, 20 JUNI 1988
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto membuka Konfrensi oleh Perhimpunan Federasi Rumah Sakit Internasional yang disponsori oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Dalam kata sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia juga berusaha agar rumah-rumah sakit dapat dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat yang tidak mampu. Sehubungan dengan terus meningkatnya biaya rumah sakit,
Presiden mengatakan bahwa untuk mengatasi kecenderungan itu, Indonesia akan terus berusaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit. Dengan langkah-langkah ini diharapkan akan membawa pengaruh terhadap biaya rumah sakit. Selanjutnya dikatakannya bahwa Indonesia memang terus berusaha agar wawasan rumah sakit-rumah sakit mengarah kepada pelayanan kesehatan masyarakat yang seluas-luasnya.
SABTU, 20 JUNI 1992
Pukul 09.30 pagi ini, di kemayoran, Jakarta, Kepala Negara meresmikan penggunaan kompleks Pekan Raya Jakarta dan sekaligus membuka Pekan Raya Jakarta ke-25. Dalam amanatnya, Presiden Soeharto mengatakan bahwa dibangunannya kompleks Pekan Raya Jakarta ini dimaksudkan sebagai salah satu arena perniagaan di masa depan. Ia berharap agar pekan raya ini dapat menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan dunia usaha kita di ibukota dan diseluruh nusantara. Selain itu, Pekan Raya Jakarta ini juga merupakan arena reaksi dan hiburan bagi masyarakat ibukota dan sekitarnya. Karena Kepala Negara berharap agar segi rekreatif dan hiburan yang sehat memperoleh penanganan yang sebaik-baiknya. Ditegaskannya bahwa keikutsertaan kalangan budayawan dan seniman sangatlah penting dan akan membawa manfaat yang besar.
Dengan pemindahan arena Pekan Raya Jakarta ke kota Baru Bandar dikembalikan kepada fungsinya sebagai taman, yang sekaligus berfungsi sebagai paru-paru Indonesia. Setiap kota besar memerlukan taman yang cukup, untuk mengimbangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik dan kendaraan-kendaraan bermotor. Bahkan, demikian ditegaskan Kepala Negara, setiap lingkungan pemukiman memerlukan taman agar tidak terjadi kegersangan.
Penyusun Intarti, SPd.
