PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Lagkah Pak Harto 9 Maret 1970 - 1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,
Senin, 9 Maret 1970

Malam ini  lima partai  yang termasuk  dalam kelompok demokrasi  pembangunan , yaitu  PNI,IPKI, Parkindo,partai katolik, dan partai Murba, mengeluarkan  pernyataan  yang  meyebutkan bahwa mereka telah bersepakat  untuk mengelompokan diri,  kelima  partai politik  itu menyatakan pula bahwa mereka  juga  menyambut   baik  gagasan  presiden Soeharrto untuk mengusahakan kerjasama  dan penyederhanaan kehidupan politik sesuai dengan Ketapan MPRS No, XXII/ 1966.

Selasa,9 Maret 1971
 
Presiden  menginstruksikan  kepada  para  menteri  agar  sebelum tanggal 1 April 1971, semua departemen  sudah  harus  menyelesaikan  DIP,. Dalam  hubungan  ini Jenderal  Soeharto  meminta kepada  departemen-departemen, Bappenas  dan  Departemen Keuangan, agar  mengadakan koordinasi  yang  lebih lancar  dalam menyelesaikan  DIP ini. Hal ini  dikemukakan oleh presiden  Soeharto  dalam  sidang Dewan  Stabilissi Ekonomi di Bina Graha  pagi ini,sebagai reaksinya  atas  belum  selesai  atau  lengkapnya  DIP  di beberapa  departemen.
Sementara  itu,kepada  Menteri  Kehakiman  presiden  mengharapkan  agar RUU Hukum  dagamg  dan  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, dapat dipercepat  penyelesaiannya  menjadi undang-undang. Menteri  kehakiman diinstruksikan agar supaya  memberikan  keterangan  lagi jika DPR-GR masih memerlukannya.

 Dalam sidang  ini presiden  telah  menyetujui  rencana  Bank  Indonesia untuk  memberikan  inisiatif  kepada desa, pamong  desa dan  camat, dalam  Indonesia  mengusulkan  pemberian  insentif  setengah  persen  dari  besarnya  kredit  Bimas  kepada mereka  yang  dapat  mengusahakan  pengembalian  kredit dengan baik.

Kamis, 9 Maret 1972

Presiden Soeharto  hari ini menghadiri  upacara peresmian kampus  dan wisuda ke -2  sarjana  Institut  Ilmu Pemerintahan  (IIP) di Ragunan, Jakarta. dalam amanatnya  Presiden  mengatakan  bahwa kurangnya kemampuan berorganisasi  dalam ruang  lingkup  kenegaraan  berarti kurangnya  kemampuan  menyelenggarakan  pemerintahan  dengan  efektif; ini merupakan  faktor yang  menghambat  pembangunan. Oleh  karena itu, dengan melaksanakan pembangunan  harus juga  berarti  melaksnakan  pembangunan aparatur  negara, demikian dikatakan Presiden.

Sebelum itu Presiden Soeharto  telah mengadakan perteman dengan wakil PM Malaysia  tun dr. Ismail  di jalan Cendana. Pembicaraan  pada  umumnya berpusat pada masalah netralisasi Asia Tenggara dan ketahanan  nasional masing-masing negara. dalam hal ini Presiden mengemukakan  pendapatnya bahwa Indonesia dan Malyisia  harus memprkuat ketahanan  nasional dan jangan sampai menggantungkan diri pada negara lain.

Sabtu, 9 Maret 1974

Presiden Soeharto menyambut  baik rencana diadakanya  sidang dewan Gereja-gereja Sedunia  di Indonesia  tahun depan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Negara kesejateraan Rakyat,  Prof,  Sunawar sukawati SH , usai  menghadap  presiden di Bina Graha  siang ini. Akan tetapi menurut  Sunawar , Kepala Negara mengharapkan  agar  penyelenggaraan sidang  tersebut tidak  berlebih-lebihan.

Rabu, 9 Maret 1977

Hari  ini panglima operasi ABRI di Timor Timur, Brigjen.Dading Kalbuadi, bersama Gubernur Timor Timur,  Arnaldo Dos  Reis Araujo, menghadap presiden Soeharto di Bina Graha. Selesai menghadap mereka menjelaskan  kepada pers bahwa mereka berdua telah mendapat tugas dari kepala Negara untuk membangun Timor Timur  sehingga menjadi seperti provinsi lainnya di Indoneisa. Hal ini dimaksudakan supaya provinsi tersebut bersama  dengan rakyatnya, cepat menjadi sejajar provinsi-provinsi lain.

Hari ini di Bina Graha, presiden Soeharto  mengadakan  pertemuan dengan pimpinan DPR, yang terdiri dari Ketua DPR dham Chalid, dan wakl-wakil ketuanya, Domo Pranoto, Sumskun, Mh Isnaeni, J Naro,  Kartidjo dan Sekertaris Jenderal DPR Muhono SH. Didalam  pertemuan ini telah dibahas masalah penjadwalan sidang-sidang MPR hasil pemilihan umum tahun 1977. Disepakati bahwa tangal 11 dan 12 Maret  menjadi patokan sidang MPR untuk pemilihan presiden masa bakti 1978-1983,  sedangkan  tanggal 23 Maret  1978 disepakati sebagai tanggal pelantikan dan pengambilan sumpahnya. Demikian keterangan yang disampaikann Kartidjo kepada pers setelah pertemuan tersebut.

Sementara itu siang ini, Presiden Soeharto menerima Duta Besar  RI untuk  Jepang, Letjen, AJ Witono di Bina Graha. Duta  Besar  Witono  melaporkan bahwa perdana Menteri  Jepang, Takeo Fukuda, akan  menghadiri KTT ASEAN  yang akan diadakan  di Kuala Lumpur bulan  Agustus mendatang. Witono menyatakan bahwa kehadiran PM Fukuda pada KTT  ASEAN itu menunjukan  bahwa Asia Tenggara adalah kawasan yang penting bagi jepang di Asia.

Kamis, 9 Maret 1978

Jalan  bebas hambatan Jagorawi diresmikan penggunaanyaa oleh presiden Soeharto pagi ini di Pondok Gede, Jakarta  timur. Dalam sambutannya , kepala Negara mengatakan bahwa jalan ini adalah  jalan yang istimewa, karena merupakan “jalan bebas”  yang pertama di Indonesia, dan mutunya adalah sama dengan mutu jalan  yang terkenal di negara-negara  yag sangat maju. Jalan ini dibangun karena  bertambah majunya kehidupan ekonomi dan bertabah cepatnya pembangunan sehinga tidak  hanya terpusat  di jakarta saja. Dengan demikian Jakarta yang telah  tumbuh demikian pesat   itu kita manfaatkan.sehingga dapat menggerakan pembangunan daerah-daerah  sekitarnya.
Jalan yang diresmikan Kepala  negara ini menghubungkan Jakarta dengan bogor dan Ciawi, sehingga memperlancar hubungan  Ibukota dengan Jawa barat. Kepala  proyek Jagorawi Ir  Hendra Mulyono  mengatakan bahwa selama jalan ini dibangun telah jatuh korban jiwa 21 orang  Indonesia dan satu  orang Korea.


Senin, 9 Maret 1981

Direktorat  Jenderal Perikanan, Departemen  Pertanian, mengumumkan  hari ini bahwa presiden Soeharto telah memberikan bantuan 250 unit pompa air axial  untuk daerah  Jawa Timur, Bantuan  tersebut diberikan  dalam rangka upaya meningkatkan dan mengembangkan ikan tambak di provinsi itu.

Jum,at 9 Maret 1990

Pagi ini presiden  dan Ibu Soeharto meresmikan  penggunaan Jalan tol  Cawang-Tanjung Priok sepanjang  15, 66 kilometer . jalan tol yang dibangun oleh PY Citra marga  Nusaphala yang dipimpin oleh Nyonya Siti hardiyanti  Indra Rukmana itu merupakan jalan tol terpanjang  di dunia  dengan satu  kolom nuntuk enam jalur lalu lintas. Proyek ini menghabiskan sebesar Rp 291 miliar  dan diselesaikan 10 bulan lebih cepat dari rencana semula.
Acara peresmian berlangsung  di gerbang  tol Plumpung , jakarta Utara,  ditandai dengan penandatanganan  prasasti  oleh kepala Negara dan pembukaan selubung  patung peringatan peresmian oleh Ibu  Soeharto. Setelah acara  peresmian, presiden dan Ibu Soeharto melakkan peninjauan sampai  kepintu tol  Tomang  di Jakarta Barat.

Senin, 9 Maret 1992

Presiden Soeharto hari ini  di Bina Graha  memanggil Menko Ekuin  Prawio, menteri  Koperasi  Bustanil Arifin  serta Direktur  BRI  Sugianto untuk membahas  masalah peranan  Bank desa dikaitkan dengan  pengoperasian  itu dilakukan  karena  presiden ingin  mengetahui  keduduukan bank desa dalam undang-undang  perbankkan  yang baru. Dalam  hal ini presiden menghendaki perkreditan agar bank-bank  desa tidak muncul  sebagai pesaing  KUD, bank perkreditan rakyat serta bank-bank lainya.


 Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH