Sabtu, 8 November 1975 --- Presiden
Soeharto menegaskan pemerintah hanya mendorong, dan sama sekali tidak
memerintahkan diadakannya musyawarah antar umat beragama. Sebab, menurut
Presiden jika Pemerintah memerintahkan diselenggarakannya musyawarah
antar umat beragama itu, maka pemerintah akan disebut diktator. Oleh
karena itu pemerintah tidak akan memerintahkannya, hanya ingin mendorong
saja. Demikian dikatakan Kepala Negara dalam pertemuan pengurus MAWI (
Majelis Agung Wali Gereja Indonesia ) yang dipimpin oleh Kardinal
Dharmoyuwono di Istana Merdeka pagi ini.
Siang
ini ditempat yang sama, Presiden juga menerima pimpinan DGI yang
terdiri atas Abenio, TB Simatupang, Ch. Dr. SAE Nababan, Dr. R Soedarmo,
Pdt Trimodo Rumpoko, Ny Pdt Dharma Angkuw, dan Sugiasman. Kepada
Kepala Negara, Pimpinan Dewan Gereja-gereja di Indonesia itu melaporkan
tentang penyelenggaraan sidang raya DGI yang menurut rencana akan
diadakan di salatiga pada tanggal 1-12 Juli tahun depan. Dalam hubungan
ini, pimpinan DGI mengundang Presiden untuk menghadiri pembukaan sidang
raya tersebut. Undangan tersebut disambut baik oleh Presiden yang juga
mengharapkan agar sidang raya itu dapat mengusahakan penggalangan
persatuan dan kesatuan bangsa.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Publikasi : Oval Andrianto
Editor : Sukur Patakondo
Publikasi : Oval Andrianto
Editor : Sukur Patakondo
