JUM’AT, 30 JUNI 1972

Kepala Staf Angkatan Perang Filipina, Jenderal Romeo C Espino beserta isteri, hari ini mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta

Publikasi, Lita.SH

SABTU, 29 JUNI 1985

Pagi ini di Bina Graha Presiden Soeharto menyerahkan beasiswa anak asuh dari Yayasan Supersemar dan Yayasan Dharmais kepada Gubernur Irian Jaya, Izhak Hindom, Gubernur Timor Timur, Mario Viegas Carascalao, dan Gubernur DKI Jakarta Suprapto. Kepada ketiga gubernur itu, Presiden mengatakan bahwa kedua yayasan yang dipimpinnya itu telah memberikan ribuan beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa, selain mengangkat ribuan anak lainnya sebagai anak asuh. Dikatakannya, bantuan ini diberikan dalam rangka perjuangan mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Publikasi, Lita.SH

SELASA, 29 JUNI 1982

Pukul 10.30 pagi ini Presiden Soeharto menerima Menteri Agama, Alamsyah, di Bina Graha. Setelah menghadap Kepala Negara, Alamsyah mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan agar biro-biro perjalanan maupun badan-badan yang mengorganisir keberangkatan rombongan umrah ke tanah suci supaya diteliti. Hal ini perlu dilakukan mengingat bila sampai terjadi penelantaran peserta umrah di Arab Saudi, maka masalahnya tentu akan menyangkut martabat bangsa.

Publikasi, Lita.SH

KAMIS, 29 JUNI 1978

Menteri Pertambangan dan Energi, Prof. Dr. Subroto menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Dalam pertemuan itu antara lain telah dibahas proyek harga minyak. Usai pertemuan, Subroto mengungkapkan bahwa Presiden Soeharto pada prisnsipnya dapat menyetujui adanya kenaikan harga minyak mentah sebesar 5%, sebagaimana yang baru-baru ini disarankan oleh Menteri Perminyakan Arab Saudi, Sheik Yamani. Menurut Prof. Dr. Subroto jikalau terjadi kenaikan harga minyak, maka pendapatan Indonesia dari sektor minyak akan bertambah sekitar US$365 juta dari nilai ekspor minyak tahun 1977 sebesar US$7,3 miliar.

Publikasi, Lita.SH

SELASA, 29 JUNI 1976

Bertempat di gedung utama Sekretariat Negara, Presiden Soeharto pagi ini memimpin sidang kabinet paripurna. Diantara beberapa masalah penting yang dibahas dalam sidang hari ini adalah hasil kunjungan Team Pencari Fakta di Timor Timur, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Amirmachmud. Pada kesempatan itu dilaporkan Menteri Amirmachmud bahwa keinginan berintegrasi dengan Indonesia merupakan kehendak mutlak dari bagian terbesar rakyat Timor Timur.

Kepala Negara memberikan tanggapan positif terhadap laporan tersebut. Dikatakannya bahwa meskipun kehendak rakyat Timor Timur dapat diterima, akan tetapi pelaksanaan integrasi harus dilakukan menurut prosedur yang sejalan dengan konstitusi. Dalam hubungan ini Presiden memutuskan bahwa dalam waktu singkat pemerintah akan mengajukan RUU tentang penerimaan penggabungan Timor Timur kedalam RI kepada DPR.

Publikasi, Lita.SH

KAMIS, 29 JUNI 1972

Presiden Soeharto meresmikan Sekolah Teknologi Pembangunan di Yogyakarta. Dalam amanat peresmiannya, Presiden antara lain mengatakan bahwa kita sekarang sedang bergerak ke arah sistem pendidikan nasional yang baru, yaitu sistem pendidikan pembangunan. dengan pendidikan pembangunan nantinya setiap anak akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan; demikian harapan Presiden Soeharto.

Publikasi, Lita.SH

SELASA, 29 JUNI 1971

Beberapa pejabat daerah dari Jawa Tengah dan Jawa Barat diterima oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Pada kesempatan itu Presiden menyerahkan sumbangan Rp. 10 juta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk membantu rakyat di Bantar Kawung, Brebes yang baru-baru ini dilanda bencana alam. Sumbangan yang sama jumlahnya juga diberikan oleh Presiden kepada Rektor Universitas Tjokroaminoto di Solo. Sri Paku Alam (Yogyakarta) dan Bupati Wonosari masing-masing diberikan Rp. 24 juta untuk perbaikan daerah mereka. Sementara itu Bupati Bogor, Jawa Barat, menerima Rp. 20 juta sebagai sumbangan Presiden bagi perbaikan Masjid Raya Bogor.

Publikasi, Lita.SH

SENIN, 29 JUNI 1970

Pagi ini Presiden Soeharto melantik Dewan Pembimbing dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana di Istana Negara. dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa masalah keluarga berencana sungguh merupakan salah satu masalah nasional. Berhasil atau tidaknya program ini dilaksanakan akan menentukan pula berhasil atau tidaknya usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Presiden mengakui bahwa jumlah penduduk yang besar memang merupakan salah satu potensi pembangunan. akan tetapi dengan jumlah yang besar saja, tanpa disertai peningkatan kesejahteraan, maka akan menimbulkan suatu bencana yang sama besarnya.

Publikasi, Lita.SH

KAMIS, 29 JUNI 1967

Keterangan pemerintah atas interprestasi 30 anggota DPR-GR baru-baru ini tentang Keputusan Presiden RI No. 62/1967 berkaitan dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 adalah sebagai berikut: 1. Pada hakekatnya Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 itu adalah menyatakan bahwa Bung Karno bukan lagi Presiden RI dan ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) Keppres No. 62/1967, yaitu dengan berlakunya Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 Bung Karno tidak lagi menggunakan sebutan Kepala Negara/Presiden RI dan lain-lain; 2. Kebijaksanaan yang dituangkan dalam Keppres RI No. 62/1967 tidak bertentangan dengan MPRS No. XXXIII/1967 bahkan justru merupakan pengamanan pelaksanaannya; 3. Pemerintah sependapat dengan anggota DPR-GR bahwa dualisme telah berakhir secara konstitusional dengan Keppres No. 62/1967; 4. Setelah berlakunya Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967, Presiden atau Kepala Negara RI/Mandataris MPRS hanya berada pada Pejabat Presiden; 5. Bung Karno boleh mengenakan pakaian seragam Presiden/Pangti ABRI/Tanda Pangkat dan lain-lain bila menghadiri upacara kenegaraan berdasarkan undangan resmi pemerintah; 6. Fasilitas yang diberikan kepada Bung Karno adalah untuk sementara; 7. Faktor utama yang diperhitungkan pemerintah adalah stabilisasi politik, oleh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan tetap menjaga keamanan pribadi Bung Karno; dan 8. Perlakuan pemerintah terhadap Bung Karno bukanlah semata-mata masalah yuridis sebab menyangkut pula aspek-aspek psikologis.

Publikasi, Lita.SH

KAMIS, 28 JUNI 1990

Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha menerima para peserta rapat kerja Departemen Penerangan Kepala Negara mengemukakan kepada mereka bahwa dewasa ini kita juga melihat tanda-tanda menyusutnya masalah-masalah politik dan militer di dunia yang digantikan oleh masalah-masalah ekonomi serta kemanusiaan yang bergerak makin menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa kita sedang mulai bergerak maju menuju kearah terwujudnya dunia yang lebih aman, lebih makmur dan lebih bersaudara.

Kita beruntung hidup dalam zaman yang makin cerah ini. Tentu saja perkembangan-perkembangan tadi tidak berarti susutnya seluruh masalah politik dan militer yang ada. Kita juga tidak boleh mengira akan ada sorga di muka bumi dalam waktu yang tidak habis-habisnya. Manusia tetap akan merupakan manusia dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Menghadapi hal-hal itu selain harus menyiapkan seluruh potensi bangsa untuk memanfaatkan peluang yang terbuka, kita juga harus tetap selalu harus waspada terhadap perkembangan-perkembangan yang bisa merugikan.

Publikasi, Lita.SH

RABU, 28 JUNI 1989

Indonesia menerima tawaran Prancis untuk duduk sebagai ketua bersama dalam konferensi internasional tentang penyelesaian masalah Kamboja. Tetapi penerimaan itu adalah dengan syarat yaitu harus dengan persetujuan para peserta konferensi tersebut. Demikian diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas setelah diterima Kepala Negara di Istana Merdeka pagi ini.

Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Bolivia, Arnold Hofman-Bang Soleto. Pada kesempatan itu Kepala Negara mengatakan bahwa hubungan kedua negara yang dewasa ini lebih banyak terjadi di forum-forum internasional, perlu diikuti dengan peningktan hubungan bilateral dan kerjasam di bidang pembangunan, termasuk dalam usaha untuk melindungi harga bahan mentah, terutama timah yang menjadi salah satu komoditi ekspor kedua negara. presiden juga menegaskan bahwa merupakan hal sulit bagi Indonesia dan Bolivia dan bagi bangsa-bangsa yang sedang membangun lainnya untuk melaksanakan pembangunan dalam suasana dunia yang penuh konflik dan ketegangan.

Publikasi, Lita.SH

SELASA, 28 JUNI 1983

Gubernur Bank Sentral, Arifin Siregar, dan Menteri Keuangan, Radius Prawiro, pukul 10.45 pagi ini menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Mereka datang untuk melaporkan tentang keadaan keuangan negara saat ini. Usai menghadap, Arifin Siregar mengungkapkan bahwa cadangan devisa Indonesia sampai akhir Mei yang lalu berjumlah US$7,5 miliar. Sebanyak lebih kurang US$3,7 miliar dari jumlah tersebut berada di Bank Sentral, dan US$3,5 miliar berada pada bank-bank devisa lain. Menurut Gubernur Bank Sentral, setelah dievaluasi ternyata keadaan cadangan devisa Indonesia menunjukkan adanya “titik-balik” dalam arus penerimaan devisa yang menyehatkan keadaan ekonomi. Sementara itu keadaan pasar devisa sekarang sudah tenang dan tidak ada lagi spekulasi.

Publikasi, Lita.SH

KAMIS, 28 JUNI 1979

Presiden Soeharto pagi ini membuka Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri ASEAN yang berlangsung di Pertamina Cottage, Pantai Kuta, Denpasar. Dalam kata sambutannya, Presiden mengatakan bahwa kesatuan sikap yang selama ini diperlihatkan oleh negara-negara ASEAN dalam menghadapi masalah-masalah dunia merupakan suatu langkah maju dalam usaha memantapkan tekad untuk memberikan isi kepada organisasi regional ini. Dikatakan selanjutnya bahwa kesatuan sikap itulah yang membuat ASEAN tidak goyah dalam menghadapi susunan dunia yang sedang bergolak ini.

Lebih jauh dikemukakan oleh Kepala Negara bahwa dengan melihat pertumbuhan ASEAN, tidak berkelebihan bila kita menilai bahwa ASEAN telah tumbuh sebagai suatu kekuatan sosial-ekonomi potensial di kawasan ini. Menurutnya, kenyataan ini memberikan harapan bahwa wilayah kita akan berkembang menjadi suatu pusat kegiatan pengembangan ekonomi dalam rangka perwujudan Tata Ekonomi Dunia Baru. Dalam hubungan ini Presiden mengharapkan agar negara-negara maju dapat menunjukkan pengertian dan kesediaan mereka memenuhi cita-cita kita mewujudkan tata ekonomi dunia yang lebih adil, yang menjamin kesempatan yang sama bagi semua bangsa untuk maju dan hidup sejahtera untuk kepentingan perdamaian dunia yang abadi.

Publikasi, Lita.SH

SELASA, 28 JUNI 1977

Menteri Negara Riset Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, setelah diterima Presiden Soeharto di Cendana hari ini menjelaskan bahwa Presiden telah menyetujui diadakannya kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara Indonesia dan Hongaria. Kerjasama itu meliputi pengembangan pertanian campuran dan penggunaan radio isotop dalam bidang kedokteran.

Publikasi, Lita.SH

SENIN, 28 JUNI 1976

Kepala Negara mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri di Bina Graha pagi ini. Menteri-menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Pertambangan Mohammad Sadli, Menteri Perindustrian M. Jusuf, Menteri Pertanian Thojib Hadiwidjaja, Menteri Perhubungan Emil Salim, PUTL Sutami, Menteri P dan K Sjarif Thajeb, Menteri Kesehatan Siwabessy, dan Menteri Penerangan Mashuri. Dalam pertemuan dihadiri pula oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono itu, Presiden telah mendengarkan laporan dari masing-masing menteri; laporan-laporan tersebut akan menjadi masukan bagi Presiden didalam menyusun pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus yang akan datang.

Publikasi, Lita.SH

SABTU, 28 JUNI 1969

Presiden dan Ibu Tien Soeharto hari ini menyambut kedatangan PM India, Ny. Indira Gandhi, di lapangan udara Kemayoran, Jakarta. dalam pidato sambutannya, Presiden mengemukakan bahwa Ny. Indira Gandhi dan rakyat India terasa sangat dekat dihati rakyat Indonesia. Presiden mengharapkan bahwa kunjungan PM Indira Gandhi akan mempererat hubungan persahabatan, saling pengertian dan kerjasama antara kedua negara. PM Indira Gandhi, dalam pidato balasannya, membenarkan ucapan Presiden Soeharto. Ia mengatakan bahwa banyak perkembangan yang terjadi sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, baik didalam kedua negara maupun di dunia pada umumnya. Walaupun demikian, ia berpendapat bahwa apa yang dicetuskan oleh Kongerensi Bandung pada tahun 1955 tetap bermanfaat, karena prinsip-prinsip itu berhubungan dengan kebenaran dan hakiki.

Malam ini di Istana Merdeka Presiden Soeharto mengadakan jamuan makan malam untuk menghormati kedatangan PM Indira Gandhi. Dalam pidatonya, Presiden Soeharto antara lain menegaskan bahwa antara India dan Indonesia terdapat hubungan yang sangat erat, yang terjalin sejak berabad-abad yang lalu, dengan kebudayaan dan nilai moral yang tinggi yang masih kuat membekas sampai kini. Dikatakan pula, bahwa pegerakan perjuangan kemerdekaan kedua bangsa pada permulaan abad ini telah saling memberi inspirasi dan dorongan semangat. Presiden Soeharto juga menekankan kesamaan keyakinan yang dimiliki oleh kedua bangsa, bahwa politik luar negeri  yang bebas dan aktif merupakan salah satu jaminan kuat untuk memelihara kemerdekaan politik dan memperkuat kedudukan ekonomi serta kesejahteraan bangsa-bangsa.

PM India Ny. Indira Gandhi dalam sambutannya mengatakan bahwa ia melihat banyak kemajuan yang dicapai Indonesia. Ia mengatakan juga bahwa dalam kunjungannya ini ia ingin memperbaharui harapan-harapannya, terutama agar hubungan kedua negara dapat terus berkembang. Menyinggung soal non-aligment, ia menegaskan pendapatnya bahwa politik non-aligment dewasa ini masih tetap diperlukan, terutama untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan besar di dunia.

Publikasi, Lita.SH

JUM’AT, 28 JUNI 1968

Dalam rangka penertiban dan peningkatan penerimaan negara, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk tidak memberikan keringanan, kelonggaran ataupun pembebasan terhadap pembayaran pungutan-pungutan bea masuk atau harga dari barang-barang yang didatangkan dari luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tarif yang berlaku. Juga diinstruksikan agar membatalkan semua keringanan, kelonggaran ataupun pembebasan yang telah diberikan terhadap barang-barang yang sekarang ini belum sampai di daerah Indonesia. Instruksi tersebut dimuat dalam Inpres No. 21/1968 yang mulai berlaku hari ini.

Publikasi, Lita.SH

RABU, 28 JUNI 1967

Pejabat Presiden dalam amanatnya kepada PNI/FM menyatakan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan partai politik. Sejarah perjuangan telah mencatat bahwa PNI sejak semula telah meletakkan dasar dan cita-cita kemerdekaan pada landasan nasional dan sosialisme, yang akan diwujudkan dan ditumbuhkan diatas kepribadian Indonesia. Dasar dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Dalam hal ini PNI sebagai salah satu partai besar yang sudah dewasa, hendaknya belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, sehingga dapat menempatkan diri dengan tepat dalam kekompakan barisan baru.

Publikasi, Lita.SH

SABTU, 27 JUNI 1992

Pagi ini Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Agama Munawir Sjadzali untuk meneliti secara mendalam penyebab keterlambatan pemulangan jamaah haji Indonesia, karena ternyata proses pemulangan ini mengalami keterlambatan yang cukup parah. Demikian dikatakan Munawir Sjadzali setelah menghadap Kepala Negara di Bina Graha. Keterlambatan pemulangan jamaah haji tahun ini cukup meresahkan umat Islam, padahal Garuda Indonesia sudah Sejak semula menyanggupi untuk mengangkut 111.000 orang.

Publikasi, Lita.SH

SENIN, 27 JUNI 1988

Bertempat di Istana Negara, pada pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto membuka Penataran Pengawasan Melekat Bagi Pejabat Pemerintah RI. Dalam sambutannya, Kepala Negara antara lain mengingatkan bahwa penataran ini, dan rangkaian penataran untuk eselon II dan III, merupakan tekad pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, dan sama sekali bukan penataran yang hanya bersifat formalitas saja. Karena itu ia meminta agar penataran ini berorientasi pada pencapaian sasaran. Ini berarti, demikian Kepala Negara, bahwa penataran hanya dinyatakan selesai setelah terdapatnya indikasi yang meyakinkan bahwa pengawasan melekat telah mulai dilaksanakan dengan baik, dan bahwa pengawasan diperlukan guna menyempurnakan produser, baik yang bersifat preventif, pengendalian maupun represif.

Publikasi, Lita.SH