Senin, 3 Juli 1967
Hari ini Presidium Kabinet Ampera mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Task Force Universitas/Institut. Adapun tugas dari satuan ini adalah, pertama, mengadakan penelitian, penyelidikan dan pengumpulan fakta dan data tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam bidang ekspor, impor, distribusi, kredit, keuangan dan kas negara serta badan-badan lainnya yang diandang perlu. Kedua, mengadakan prosesing dan evaluasi dan kemudian memberikan saran-saran kepada Ketua Presidium Kabinet.
Kamis, 3 Juli 1969
Presiden Soeharto membantah anggapan sebagian orang bahwa pemerintah menganak-emaskan para investor asing, dan sebaliknya menganak-tirikan perusahaan nasional. Ditegaskannya bahwa pemerintah memberikan tempat yang wajar kepada para pengusaha swasta dan mereka bebas mengembangkan perusahaannya. Dalam penanaman modal dalam negeri, mereka sama-sama memperoleh jaminan dan fasilitas sesuai dengan UU Penanaman Modal Dalam Negeri, sementara bank-bank pemerintah pun memberi kredit kepada pengusaha nasional. Demikian ditegaskan Presiden Soeharto pada acara peresmian pabrik susu PT. Indomilk di Jakarta Timur.
Senin, 3 Juli 1972
Menlu Vietnam Selatan, Tran Van Lam, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha untuk menyampaikan pesan Presiden Nguyen Van Thieu. Presiden mengatakan kepada Menlu Tran bahwa bagi negara-negara Asia Tenggara, pembanguna dapat dilaksanakan dengan lancar, kalau maslah indocina dapat terselesaikan.pembangunan membutuhkan stabilisasi dan keamanan di Vietnam dan Indocina pada umumnya. Keduanya mempunyai arti penting bagi Asia Tenggara, demikian dikatakan Presiden Soeharto.
Selasa, 3 Juli 1973
Dalam sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang berlangsung di Bina Graha, Presiden Soeharto menginstruksikan larangan ekspor jagung dan ubi-ubian untuk sementara waktu. Larangan ini meliputi pula bahan-bahan yang dihasilkan oleh kedua komoditi ekspor ini. Pelarangan ini terpaksa dilakukan untuk menjaga persediaan di dalam negeri, meskipun harga jagung khususnya, dan pangan pada umumnya sedang membaik di pasaran internasional.
Sabtu, 3 Juli 1976
Presiden Soeharto hari ini memutuskan untuk membantu perbaikan dan pembangunan sebuah pesantren di Meulaboh, Aceh Barat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 9,5 juta, berasal dari dana sosial dan kerohanian. Kepala Negara juga akan memberikan bantuan untuk perbaikan dan pembangunan sebuah masjid di Kedung Banteng, Moyudan, Yogyakarta, sebesar Rp. 2,5 juta. Bantuan sebanyak Rp. 12 juta juga telah diputuskan akan diberikan untuk pembangunan masjid raya di Kota Baru, Sulawesi Selatan.
Minggu, 3 Juli 1977
Presiden Soeharto membuka dengan resmi “Perkemahan Besar” Jambore Nasional Pramuka 1977 di Sibolangit, Sumatera Utara. Dalam amanat epmbukaannya Presiden mengatakan adalah keharusan bagi Pramuka untuk menjadi salah satu pelopor terpercaya yang menghayati dan mengamalkan Pancasila. Untuk itu Presiden berharap agar para anggota Pramuka dapat menjadi Pramuka yang bertaqwa kepada Tuhan YME, mencintai dan menghormati orang lain sesama makhluk Tuhan, cinta tanah air, mengutamakan musyawarah serta gemar menolong orang lain.
Selasa, 3 Juli 1979
• Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pemerintah Vietnam harus menghentikan arus pengunngsi yang keluar secara illegal dari negeri itu. Kepala Negara tidak menerima alasan yang diberikan Vietnam bahwa usaha untuk menghentikan arus pengungsi itu terlalu sulit, sebab hal itu tidak sesuai dnegan martabat pemerintah Vietnam. Hal ini dikemukakan Presiden ketika menerima Dubes RI untuk Vietnam, Hardi SH di Bina Graha.
• Presiden Soeharto menyetujui secara prinsip gagasan perkebunan inti oleh para pemeganng HPH dengan pengertian bahwa perkebunan tersebut ditanami dengsn tanaman ekspor. Syaratanya adalah, antara lain, bahwa pemegang HPH harus sudah memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah menyangkut pelaksanaan HPH dan pembukaan perkebunan inti harus pula berdasarkan suatu uji kelayakan.
Selasa, 3 Juli 1984
Presiden menerima Gubernur Irian Jaya, Izaak Hindom yang melaporkan tentang perkembangan pembangunan Irian Jaya. Diantara masalah-masalah yang dilaporkannya termasuk persoalan pemulangan orang-orang Irian jaya yang menyeberang ke PNG, masalah transmigrasi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat pedalaman.
Para penyeberang perbatasan yang dipulangkan dari PNG itu berjumlah kurang lebih 5000 orang mereka terdiri dari 1000 orang yang berasala dari bagian utara Irian dan sisanya dari bagian selatan. Dalam hubungan ini pemerintah telah mengirimkan biaya sebesar Rp. 50 juta yang dapat digunakan oleh para pelintas batas itu untuk keperluan sehari-hari.
Mengenai pelaksanaan transmigrasi di Irian Jaya, dilaporkan bahwa sampai saat ini 16.000 kk telah ditempatkan di daerahnya. Sementara itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di daerah perbatasan dengan PNG, kini Pemerintah sedang membanngun jalan sepanjang 150 kilometer yang menghubungkan Merauke dengan Bupuk dan 100 kilometer lagi dari Jayapura ke Ubruk.
Penyusun : Gani Khair
