Selasa, 26 Oktober 1965
Menpangab soeharto menyerukan kepada kesatuan-kesatuan AD dari rumpun diponerogo yang telah tertipu oleh hasutan-hasutan petualangan kontra-revolusi G-30-S/PKI supaya sadar dan kembali kepada rel Revolusi. Seruan menpangab lengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Saya tahu, rakyat indonesia tahu bahwa engkau dari jawa tengah telah banyak sumbangsihmu kepada Revolusi 17 Agustus 1945.
2. Saya juga tahu, rakyat indonesia pun tahu bahwa engkau ada yang lengah, tertipu dan berbelok oleh fitnahan dan hasutan kontrev G-30-S/PKI,
3. Rakyat emoh G-30-S/PKI karena menyengsarakan rakyat, membelokkan revolusi rakyat yang ber-pancasila dan menyesihkan bung karno dan rakyat,
4. Sadar dan kembalilah kepada revolusi yang diajarkan bung karno kepada ampera mu,
5. Tetapi kepada yang tetap membangkang dan nyata-nyata bersalah, angkatan bersenjata, anak rakyat, dan rakyat sendiri akan menghajarmu.
Rabu, 26 oktober 1966
Ketua presidium Ampera jenderal soeharto telah mengadakan pembicaraan dengan menteri luar negeri jepang, Etsusaburo shiina. Dalam pembicaraan tersebut kedua pimpin telah membahas situasi dunia, antara lain tentang perdamaian dunia, khususnya di Asia dan terutama soal vietnam. Dalam pertemuan tersebut jenderal soeharto mengaharapkan agar PBB lebih positif dalam mangambil langkah-langkah mengenai masalah perdamaian.
Sabtu, 26 Oktober 1968
Dalam memperingati Israk dan Mikraj di istana negara merdeka malam ini, presiden soeharto mengajak umat islam indonesia untuk membuktikan bahwa umat islam indonesia benar-benar umat yangg bersatu dan dapat emerikan aml perbuatan nyatanya bagi kemajuan umat islam khususnya dan rakyat indonesia pada umumnya. Presiden juga mengatakan bahwa ajaran islam mengenai pembangunan masyarakat yang apabila kita amalkan sebaik-baiknya, dikoordinasikan dan diarahkan setepat-tepatnya akan menjadi usaha yang sanggat besar, seperti zakat misalnya. Menyinggung tentang koordinasi pada amal perbuatan itu, presiden soeharto mengatakan kesediaanya untuk megkoordinasikan pengumpulan zakat.
Selasa, 26 Oktober 1971
Hari ini melalui keputusan presiden No. 74 tahun 1971, presiden membentuk badan/pimpinan daerah indutri batam. Badan yang bertanggungjawab langsung kepada presiden ini merupakan badan pengusaha daerah itu, dan bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegitan dalam bidang prmbangunan pembagunan proyek-proyek di pulau batam. Sebagaimana diketahui P. Batam telh dijadikan daerah industri dengan status entreport partikelir. Untuk kelancaran tugasnya, presiden memberikan wewenang kepada badan pimpinan daerah industri batam untuk mengadakan hubungan dengan semua instansi pemerintah tingakat pusat maupun daerah serta maupun daerah serta pengusaha penguusaha yang ada hubungannya dengan pengembangan daerah industri tersebut. Presiden juga memberikan wewenang kepada badan ini untuk mengkoordinasikan kegiatan pejabat pejabat dari instansi pemerintah yang ditugaskan dalam rangka melaksanakan pembanguna proyek di daerah industri tersebut. Dengan keluarnya Keppres ini, maka keppres No. 65 tahun 1970 tentang pelaksanaan proyek pembangunan pulau batam dinyatakan tidak berlaku lagi.
Selasa, 26 Oktober 1976
Pada pukul 10.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha, presiden soeharto memimpin sidang Dewan Stabilitas Ekonomi nasional, masalah masalah yang di bicarakan dalam sidang hari ini, antara lain, adalah masalah masalah persediaan beras, produksi komoditi ekspor dan transmigrasi.
Menyangkuut masalah persediaan beras, presiden telah menginstruksikan kepada kepala bulog, Bustanil Arifin, untuk terus menerus mengikuti perkembangan persediaan bahan bahan pangan pada umumnya di pasar, terutama perseidaan beras. Mengingat bahwa persediaan beras tahun ini cukup banyak, maka kalau perlu, demikian perintah kepala negara, bulog meningkatkan dropping beras.
Dikeluarkannya instruksi presiden ini juga berkaitan dengan musim panceklik dan kemarau, dimana banyak petani tidak dapat menanam padi atau bahan pangan lainnya. Oleh karena itulah, untuk mengatasi masalah ini pemerintah telah mengadakan program padat karya, sehingga petani dapat memperoleh lapangan kerja lain. Dalam hubungan ini pula, dalam sidang hari ini presiden juga memerintah agar petani diikutsertakan dalam pelaksanaan program padat karya.
Mengenai masalah komoditi ekspor, kepala negara telah memberikan persetujuannya terhadap langkah langkah yang diambil menteri perdagangan untuk melaksanakan standarisasi terhadap beberapa komoditi ekspor. Akan tetapi presiden menghendaki pula agar standarisasi itu tidak hanya menyangkut produk pertanian saja, melainkan juga produksi dalam bidang-bidang lainnya. Juga dimintanya agar peelaksanaan standarisasi ini dilakukan secara bertahap.
Sementara itu menteri tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi, subroto, telah melaporkan tentang rencana pemberangkatan 500 kepala keluarga transmigran yang berasal dari daerah wonogiri ke sumatera barat. Mereka adalah produk bendungan serbaguna wonogiri, dan akan menepati proyek transmigrasi di sitiung.
Jum’at, 26 Oktober 1979
Pukul 08.30 pagi ini di cendana, presiden soeharto menerima menteri muda urusan koperasi, bustanil arifin. Kepada para wartawan, menteri bustanil mengatakan bahwa ia menghadap kepala negara untuk melaporkan tentang perkembangan koperasi di daerah-daerah, disamping mengenai koperasi listrik. Dikatakannya bahwa koperasi listrik telah memulai dikembangkan di lombok , NTB, dan akan digalakkan di Lampung dan sulawesi selatan. menangapi laporan tersebut, presiden mengharapkan agar koperasi listrik itu dikembangkan dengan baik.
Sabtu, 26 Oktober 1985
Selama dua jam lebih pagi ini presiden soeharto mengadakan pertemuan dengan Menteri koperasi/kepala bulog, bustanil arifin, menteri muda urusan peningkatan produksi peternakan dan perikanan, JH Hutasoit, ketua BKPM, Ginanjar Kartasasmita, dan menteri/sekretaris negara, sudharmono.
Dalam pertemuan itu telah dibahas mengenai perkembangan pola baru dalam bentuk PIR peternakan sapi perah dengan melibatkan perusahaan swasta asing. Dalam hubungan ini presiden menekankan pentingnya pola PIR peternakan sapi perah ini dilaksanakan secara cermat dan baik. Pada kesempatan itu presiden memberikan persetujuan bahwa pola PIR untuk peternakan sapi perah di jawa tengah antara lain 55% dari pihak swasta asing, 20% dari gabungan koperasi susu indonesia, dan 25% dari koperasi ternak Amerika Serikat (LOL).
Rabu, 26 Oktober 1988
Pagi ini presiden soeharto menerima kunjungan wakil presiden bank pembangunan asia (ADB) stanley katz di bina graha. Dalam pertemuan itu, kepala negara telah memberikan penjelasan mengenai perkembangan ekonomi indonesia sekarang ini dan berbagai usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional.
Sementara itu seusai bertemu kepala negara stanley katz mengatakan bahwa ia sangat terkesan akan pengertian dan pengetahuan presiden soeharto terhadap ekonomi dan pembangunan baik di indoensia maupun di dunia. Ia mengungkapkan bahwa total bantuan ADB untuk indonesia mencapai US$4,5 miliar. Bantuan ini diperuntukan bagi pembangunan sektor pertanian, energi serta prasarana, terutama jalan dan pelabuhan. Dalam beberapa tahun ini ADB juga memberikan bantuan untuk sektor peendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Menurut dia, indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memperoleh bantuan ADB.
Jum’at, 26 Oktober 1990
Hari ini presiden soeharto menyetujui RUU kepariwisataan menjadi undang-undang No. 9 tahun 1990. RUU ini telah disahkan oleh DPR dalam sidang paripurnanya pada tanggal 27 september yang lalu. Dengan adanya UU ini, maka penyelenggaraan kepariwisataan menjadi semakin mantap, karna telah ada dasar berpijak yangg lebih kokoh lagi.
Sumber : Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1- 6
