Hadiri Sidang DPA, Presiden Soeharto: DPA Orba Tidak Rangkap Jabatan [1]
SENIN, 20 JANUARI 1969, Presiden Soeharto
pagi ini menghadiri sidang pertama DPA tahun 1969 yang akan membahas
masalah-masalah hukum. Dalam pidatonya Presiden Soeharto antara lain
mengatakan bahwa dalam usaha mewujudkan stabilisasi politik, maka
perhatian harus dipusatkan pada pengerahan tenaga dan kegiatan yang
dapat memperkuat kehidupan konstitusional, tegaknya hukum dan
pertumbuhan demokrasi yang sehat, penumpasan sisa-sisa G-30-S/PKI, dan
pulihnya kembali keamanan dan ketertiban dalam arti luas. Khusus
menyangkut stabilisasi politik diakatakan bahwa ini bukan hanya
tanggungjawab pemerintah saja. Disamping pemerintah, juga
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dan bahkan seluruh kekuatan
sosiao-politik mempunyai peranan besar dan ikut bertanggung jawab dalam
mewujudkan stabilisasi politik itu. Dalam sambutan tersebut, Presiden
juga mengemukakan tentang peranan yang harus dimainkan oleh DPA pada
masa Orde Baru; hal ini bersangkutan pula dengan perbedaan-perbedaan
yang ada pada DPA masa Orla dan Orba.
Dikatakan oleh Presiden Soeharto bahwa DPA Orla merupakan konstruksi demi penyelesaian revolusi, yang telah melahirkan revolusi sebagai hukum tertinggi dan ada pemimpin revolusi yang secara material memegang kekuasana mutlak, sementara kedudukan ketua DPA dipegang oleh Kepala Negara/Pemimpin Besar Revolusi sendiri. DPA pada masa Orba merupkan suatu dewan dimana keanggotannya tidak dirangkap dengan jabatan tertentu, terutama dengan jabatan pada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dengan demikian DPA Orba dapat melihat persoalan secara rasional dan memberikan nasehat yang obyektif kepada Presiden. (AFR)
_____________________
[1] Dikutip dari buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973.
