PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Langkah Pak Harto 18 November 1965 - 18 November 1991

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,
Kamis, 18 November 1965

Presiden Soekarno malam ini memimpin sidang KOTI terbatas di War Room KOTI, untuk mendengar laporan-laporan dan membicarakan situasi terakhir dalam dan luar negeri. Dalam sidang ini Presiden menginstruksikan agar konfrontasi berjalan terus dan mengharapkan agar semua bertidak bijaksana, dan kekompakan bangsa Indonesia tetap terpelihara.

Senin, 18 November  1968

Pagi ini bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima 25 orang pimpinan pusat cabang Kosgoro yang sedang mengikutu musyawarah keja nasional. Kepada delagasi, Presiden Soeharto menyatakan keyakinannya bahwa Kosgoro akan berhasil dalam perjuangannya, khususnya dalam menyukseskan program pemerintah terutama dalam pelaksanaan Repelita tahun 1969 yang akan datang. Keyakinan tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa pada hakekatnya Kosgoro sudah punya aktivitas konkrit di desa-desa, yang dilakukanya tanpa gembar-gembor.

Rabu, 18 November 1970


Dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Prof. Dr. GA Siwasbessy, yang didampingi oleh Sekjen Departemen Kesehatan, Dr. Djaka Sutadirwija, dan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat, Dr. Odang, di Bina Graha pagi ini, Presiden Soeharto meminta agar RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo di  Jakarta direhabilitasi  segera. Untuk itu pemerintah akan menyediakan dana sebesar Rp. 126 juta.

Sabtu, 18 November  1972


Presiden Soeharto siang ini mengakhiri kunjungannya di Austria. Dengan diantar oleh Presiden Franz Jonas, Presiden Soeharto beserta rombongan meninggalkan Austria menuju Swiss.

Selasa, 18 November  1975

Di Bina Graha pagi ini berlangsung sidang Dewan Stabilitasi Ekonomi Nasional dibawah pimpinan Presiden Soeharto. Dalam sidang tersebut Kepala  Negara menginstruksikan kepada Menteri  Negara Ekuin agar mengadakan Inpres penghijauan untuk menanggulangi masalah tanah kritis. Inpres tersebut  diharpkan sudah dapat dimulai dalam tahun anggaran 1976/1977. Dikatakannya bahwa dengan berlakunya Inpres penghijauan untuk itu nanti tidak berarti bahwa pemerintah akan menghapuskan Inpres-inpres lain, termasuk Inpres Bantuan Kabupaten,dan lain sebagainya.

Disamping membahas pengadaan stok beras nasional, sidang hari ini juga telah mengadakan laporan Gubernur Bank Indonesia tentang pinjaman sebesar US$425 juta dari sekelompok bank asing yang dipimpin oleh Morgan Guarranty Trust. Pinjaman yang ditandatangani di London, empat hari yang lalu itu akan dimanfaatkan untuk keperluan impor, selain untuk memperkuat cadangan devisa negara.

Minggu, 18 November  1979


Hari ini, dalam suatu acara di Dewan Kota Kolombo, Walikota Kolombo menyerahkan kunci emas kotanya kepada Presiden Soeharto. Pada kesempatan itu pula Dewan Kota Kolombo mengangkat Presiden Soeharto sebagai warga kehormatan kota tersebut. Presiden telah mengambil kesempatan itu, dalam amanatnya, untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Kolombo yang telah memberikan bantuan spontan kepada jamaah haji Indonesia yang mengalami kecelakaan pesawat terbang di dekat lapangan terbang Katunayake tahun lalu.

Perdana Menteri dan Nyonya Premadasa mengormati kunjungan Presiden dan Ibu Soeharto di Sri Lanka dengan mengadakan pesta taman yang meriah di kediaman resminya sore ini. Dalam pesta yang dihadiri oleh pejabat tinggi Sri Lanka serta para duta besar asing dan berlangsung selama dua jam itu diperdengarkan lagu-lagu dari Sri Lanka oleh Korps musik Angkatan Laut Sri Lanka. Pada kesempatan itu PM Premadasa memperkenalkan duta-duta besar tersebut kepada Presiden Soeharto yang kemudian menyalami mereka, termasuk duta besar RRC.

Rabu, 18 November  1987

Kepala Negara menghendaki agar Indonesia secara bertahap mengembangkan ekspor barang-barang perhiasan dari emas, mutiara, batu-batu mulia, dan sebagainya, karena bahan bakunya berlimpah di Indonesia dan kita mempunyai keunggulan komparatif. Menurut Presiden, barang perhiasan memang mempunyai nilai ekspor yang tidak sedikit, dan Indonesia juga memiliki banyak sekali tenaga terampil yang bisa mengembangkannya.

Sebagai misal, demikian Presiden, dewasa ini Indonesia mengekspor emas batangan yang didalam periode Januari-Juli yang lalu, menurut Biro Pusat Statistik, mencapai US$86 juta. Apabila batangan emas itu dapat ditingkatkan menjadi perhiasan, maka hal ini akan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, disamping juga menyerap tenaga kerja yang lebih besar jumlahnya.

Demikian dikatakan oleh Menteri Perindustrian Hartarto setelah menghadap Presiden Soeharto di Cendana pagi ini.

Minggu, 18 November  1990

Setelah menumpang kereta api selama hampir dua jam, siang ini Presiden Soeharto dan rombongan tiba di Shen Zhen dari Guangzhou. Di Shen Zhen, Presiden meninjau zona ekonomi khusus yang terletak di Provinsi Guangdong yang berbatasan dengan Hongkong. Zona ekonomi khusus yang diresmikan pada tahun 1979 itu merupakan salah satu pintu gerbang utama daratan Cina untuk perdagangan internasional melalui Hongkong.

Dalam peninjauan ini Presiden mendapat penjelasan mengenai organisasi, manajemen, dan hasil yang dicapai oleh zona khusus ini. Diinformasikan kepada Presiden bahwa investasi asing di zona ini bisa bersifat 100% asing tanpa harus berpatungan dengan perusahaan nasional. Disamping tidak ada pembatasan jangka waktu operasi usaha, keringanan pajak, juga ada fasilitas penggunaan tanah selama 50 tahun dengan kemungkinan untuk memperbaharui hak pemakaiannya, jika pemerintah tidak memerlukan tanah itu.

Senin, 18 November  1991

Dengan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1991, hari ini pemerintah menetapkan pembentukan dan susunan keanggotaan Komite Penyelidik Nasional. Ketuannya adalah Hakim Agung Djaelani SH, dengan anggota-anggota sebagai berikut: Drs Ben Mang Reng Say (Wakil Ketua DPA), Clementino Des Rei Amaral (anggota DPR), Harisugiman (Departemen Dalam Negeri), Hadi Wayarabi (Departemen Luar Negeri), Anton Suyata SH (Departemen Kehakiman) dan Laksda Sumitro (ABRI).

Dalam melaksanakan tugasnya KPN memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi pemerintah pusat dan daerah serta pihak lain yang dipandang perlu. Setelah selesai menjalankan tugasnya, KPN melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden. 


Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Penyusun : Oval Andrianto