Sabtu, 20 Mei 1967
Pemerintah telah mengeluarkan instruksi-instruksi kepada semua penguasa yang ada hubungannya dengan masalah penyeludupan untuk memberantas penyelundupan. Demikian dikatakan Jenderal Soeharto dalam wawancara dengan wartawan di Gubernuran Sumatera Utara, sehubungan dengan sinyalemen adanya penyeludupan barang-barang dari Malaysia dan Singapura.
Senin, 20 Mei 1974
Dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional, Presiden Soeharto meresmikan pemakaian Gedung Kebangkitan Nasional. Gedung tersebut merupakan bekas gedung Stovia yang baru selesai dipugar kembali. Kepala Negara mengatakan bahwa pendidikan sejarah kebangsaan sangat penting untuk memperkokoh pembangunan bangsa Indonesia ke depan.
Selasa, 20 Mei 1975
• Dalam sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional di Bina Graha, Kepala Negara menginstruksikan agar mobil-mobil mewah yang diimpor dari luar negeri untuk tidak diberikan nomor polisi. Nomor polisi baru akan diberikan apabila pemiliknya sudah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bea-cukai dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hal ini dikemukakan dalam rangka mengkampanyekan cara hidup sederhana. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut diharapkan agar orang-orang kaya tidak lagi memamerkan kekayaannya.
• Kepala Negara menerima pengurus Pertuni (Persatuan Tunanetra seluruh Indonesia) yang dipimpin oleh Moh. Ali Partokusumo. Pada kesempatan itu Presiden Soeharto menyatakan bahwa ia akan memberikan sumbangan Rp. 1 juta seti bulannya kepada organisasi itu, yaitu untuk membiayai aktifitasnya. Kepada pengurus Pertuni, Kepala Negara menyarankan agar tenaga-tenaga guru yang tunanetra dapat diusahakan penempatannya di sekolah luar biasa bagian A. Juga dimintanya agar Pertuni menempatkan tenaga-tenaga yang tunanetra yang telah terlatih di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan keahlian mereka, dengan gaji yang sama dengan tenaga yang tidak cacat mata.
Kamis, 20 Mei 1976
Presiden Soeharto meresmikan penggunaan unit bedah Rumah Sakit Gatot Subroto di Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan hingga sekarang ini pemerintah telah memperoleh dana sebesar Rp.40 milyar dari peraturan tata niaga cengkeh yang ditetapkan beberapa tahun yang lalu. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti pembangunan rumah sakit. Pembangunan unit bedah RSGS menghabiskan biaya Rp. 4,5 milyar.
Minggu, 20 Mei 1979
Presiden Soeharto meresmikan Gedung Pola sebagai Gedung Perintis Kemerdekaan. Didampingi Ibu Tien Soeharto, Kepala Negara mengatakan dijadikannya Gedung Pola sebagai Gedung Perintis Kemerdekaan adalah untuk melestarikan penghargaan kita kepada para Perintis Kemerdekaan bangsa Indonesia.
Selasa, 20 Mei 1980
Presiden Soeharto menerima Menteri Muda Urusan Produksi pangan, Ir.Achmad Affandi di Cendana, dalam hal menerima laporan mengenai keadaan dan perkembangan produksi pangan di Indonesia. Dikatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan jika terjadi rawan pangan disuatu daerah seperti NTB sekarang ini.
Dikatakan pula sebagai hasil dari kampanye langsung Presiden, telah terjadi pelonjakan dalam peningkatan mutu intensifikasi pertanian. Terlihat bahwa meningkatnya produksi pangan, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat produksi padi selama ini, seperti Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Menanggapi hal ini, Presiden Soeharto telah mengarahkan agar dilakukan semi mekanisasi dalam melaksanakan usaha pertanian.
Rabu, 20 Mei 1981
Presiden Soehato meresmikan terminal petikemas pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa dengan digunakannya Terminal Petikemas ini, maka kelancaran angkutan laut, khususnya kelancaran pengangkutan barang-barang ekspor dan impor kita akan dapat ditingkatkan.
Rabu, 20 Mei 1992
Presiden dan Ibu Tien Soeharto meresmikan Gedung Granadi (Graha Dana Abadi) yang terletak di jalan Rasuna said, Jakarta Selatan. Gedung yang terdiri dari 12 lantai ini dibangun dengan dana Rp. 32 milyar. Dalam sambutannya Presiden menegaskan bahwa gedung itu bukanlah miliknya, melainkan milik enam yayasan. Dimana keempat yayasan yang akan berkantor didalamnya adalah, Yayasan Dharmais, Yayasan Dakab, Yayasan Supersemar, dan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.
Penyusun : Gani Khair
