SENIN, 16 AGUSTUS 1976 --- Dalam rangka peringatan 31 tahun
kemerdekaan RI, dalam acara peresmian Soeharto meresmikan penggunaan
SKSD Palapa. Dalam acara peresmian yang berlngsung pada jam 08.45 pagi
ke gedung DPR itu Kepala Negara mencabut sebilah keris da menekan tombol
elektronis yang terdpat pada gagang keris tersebut. Dengan demikian
resmilah penggunaan SKSD Palapa. Selanjutnya Presiden melakukan
pembicaraan telepone jarak jauh melalui SKSD Palapa dengan Gubernur
Aceh, Muzakkir Walad, dan Gubernur Irian Jaya, Sutran.
Setelah
meresmikan penggunaan SKSD Palapa, Kepala Negara menyampaikan manat
kenegaraannya di depan sidang Paripurna DPR. Pada kesempatan itu
Presiden aantara lain mengatakan bahwa apabila kita bandingkan dengan
keadaan sebelum kita melaksakan pembangunan, apa lagi dengan keadaan
sebelum Orde Baru , maka kita telah banyak mencapai kemajuan.
Kemajuan-kemajuan itu dapat kita rasakan di segala bidang dan dapat
dibuktikan dengan angka-angka statistik yang selalu menaik.
Sehubung dengan itu, sebagai contoh, Presiden mengungkapkan tentang perkembangan GNP, yang sejak awal pelaksaan pembangunan sampai tahun 1075 meningkat rata-rata sebesar 7% setiap tahunnya. Digambarkannya bahwa apabila dalam tahun 1965 GNP kita sebesar Rp 3.805 milyar, maka dalam tahun 1975 telah menjadi Rp 7.768, atau naik dua kali lipat. Kenaikan itu semakin mencolok kalau dibandingkan dengan keadaan antara tahun 1960 dan 1965 yang hanya mengalami kenaikan rata-rata 1,7% setahun. Begitu pula, dalam 10 tahun terakhir, pendapatan perkapita telah naik dari Rp 36. 800 (USS89) dalam tahun 1965 menjadi Rp 59.000 (USS143) dalam tahun 1975.
Lebih jauh Kepala Negara mengatakan bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berkecil hati, apalagi untuk menyaksikan kemajuan-kemajuan yang telah kita capai. Meskipun demikian, kita tidak boleh meras puas diri, apalagi membangga-banggakan diri atas hasil-hasil tersebut.
Sebelumnya Presiden juga menyinggung soal Timor Timur yang secara resmi telah bergabung dengan Indonesia sebelum yang lalu. ditegaskannya bahwa masalah Timor Timur adalah masalah penghapusanpenjajahan dan massalah penentuan nasib sendiri. Dilandaskannya pula bahwa nasib rakyat Timor Timur hanya boleh ditentukan oleh rakyat Timor Timur sendiri dan di bumi Timor Timur. Bukan ditentukan di New York, bukan di Lisabon, dan bukan juga di Jakarta.
Juga dikatakan oleh Kepala Negara bahwa Indonesia menerima penyatuan yang diinginkan oleh rakyat Timor Timur dengan penuh ras tanggungjawab. Dalam hubungan ini, karena keadaan daerah itu masih sangat terbelakang dan karena luka parah yang di derita oleh pertikaian bersenjata yang kejam, diperlukan masa peralihan sebelum Daerah Tingkat I lainnya di negara kita.
Sehubung dengan itu, sebagai contoh, Presiden mengungkapkan tentang perkembangan GNP, yang sejak awal pelaksaan pembangunan sampai tahun 1075 meningkat rata-rata sebesar 7% setiap tahunnya. Digambarkannya bahwa apabila dalam tahun 1965 GNP kita sebesar Rp 3.805 milyar, maka dalam tahun 1975 telah menjadi Rp 7.768, atau naik dua kali lipat. Kenaikan itu semakin mencolok kalau dibandingkan dengan keadaan antara tahun 1960 dan 1965 yang hanya mengalami kenaikan rata-rata 1,7% setahun. Begitu pula, dalam 10 tahun terakhir, pendapatan perkapita telah naik dari Rp 36. 800 (USS89) dalam tahun 1965 menjadi Rp 59.000 (USS143) dalam tahun 1975.
Lebih jauh Kepala Negara mengatakan bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berkecil hati, apalagi untuk menyaksikan kemajuan-kemajuan yang telah kita capai. Meskipun demikian, kita tidak boleh meras puas diri, apalagi membangga-banggakan diri atas hasil-hasil tersebut.
Sebelumnya Presiden juga menyinggung soal Timor Timur yang secara resmi telah bergabung dengan Indonesia sebelum yang lalu. ditegaskannya bahwa masalah Timor Timur adalah masalah penghapusanpenjajahan dan massalah penentuan nasib sendiri. Dilandaskannya pula bahwa nasib rakyat Timor Timur hanya boleh ditentukan oleh rakyat Timor Timur sendiri dan di bumi Timor Timur. Bukan ditentukan di New York, bukan di Lisabon, dan bukan juga di Jakarta.
Juga dikatakan oleh Kepala Negara bahwa Indonesia menerima penyatuan yang diinginkan oleh rakyat Timor Timur dengan penuh ras tanggungjawab. Dalam hubungan ini, karena keadaan daerah itu masih sangat terbelakang dan karena luka parah yang di derita oleh pertikaian bersenjata yang kejam, diperlukan masa peralihan sebelum Daerah Tingkat I lainnya di negara kita.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Soeharto Jilid 1-6
Publikasi : Rayvan Lesilolo
Publikasi : Rayvan Lesilolo
