SABTU, 18 JUNI 1966
Dalam rangka menyambut Sidang Umum IV MPRS, Waperdam bidang Hankam a.i./Menpangad Letjen. Soeharto telah menyampaikan pesan-pesannya kepada rakyat Indonesia melalui TVRI dan RRI. Antara lain dikatakan Jenderal. Soeharto bahwa Supersemar merupakan sekadar rintisan untuk mengatasi keadaan luar biasa, yaitu kecenderungan negarif ke arah gerakan rakyat secara sendiri-sendiri. Disamping itu dikatakan pula bahwa ia kurang sependapat dengan pernyataan-pernyataan yang beredar dalam masyarakat seakan-akan Supersemar kurang banyak dimanfaatkan.
Sementara itu hari ini ribuan mahasiswa ibukota yang tergabung dalam KAMI dan Lasykar Ampera Arief Rachman Hakim mengeluarkan ikrar bersama yang antara lain mengatkan kebulatan tekad: mereka untuk menyukseskan Sidang Umum IV MPRS.
SENIN, 18 JUNI 1973
Presiden Soeharto menegaskan kembali perlunya partai politik sebagai sendi demokrasi. Oleh karena itu partai politik perlu memiliki kader yang baik, yaitu dalam rangka melaksanakan partisipasinya yang positif dalam pembangunan. hal ini dikatakan oleh Presiden Soeharto ketika meminta sebelas orang pengurus PDI yang dipimpin oleh Presiden untuk segera menyusun program pendidikan kaderisasi. Yang hadir dalam pertemuan itu, selain Isnaeni, adalah Ben Mang Reng Say, Sunawar Sukowati, Alexander Wenas, Achmad Sukarmadidjaja, Murbantoko, Sabam Sirait, Chalik, John Pakan, dan Wignyosumarsono.
Sementara itu, setelah diterima Presiden pagi ini, Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden Soeharto telah mengangkat Brigjen. Acub Zaenal, bekas Pangdam XVII/Cendrawasih, sebagai Gubernur/Kepala Daerah Irian Jaya. Juga diinformasikannya bahwa Muzakkir Walad telah diangkat kembali sebagai Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Aceh.
SELASA, 18 JUNI 1974
Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha memimpin sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional. Sidang antara lain telah mendengar laporan Menteri Pertanian Thojib Hadiwidjaja. Menteri Pertanian telah melaporkan tentang keberhasilan usaha pemberantasan hama sexava. Selain itu Menteri Thojib juga melaporkan tentang proyeksi produksi gula untuk tahun 1974 ini akan mencapai sekitar satu juta ton.
SABTU, 18 JUNI 1977
Letnan Jenderal Tjokropranolo telah ditetapkan Presiden Soeharto sebagai pejabat Gubernur Kepala Negara Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggantikan Letnan Jenderal Marinir H Ali Sadikin. Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Presiden No. 70/M/1977, tanggal 15 Juni 1977. Presiden dengan Surat Keputusan yang sama memberhentikan dengan hormat Letnan Jenderal Ali Sdikin dari jabatannya sebagai pejabat Gubernur DKI dan mengembalikannya kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan.
MINGGU, 18 JUNI 1978
Perkemahan Wirakarya Pramuka Kawasan Asia-Pasifik I pagi ini dibuka oleh Presiden Soeharto di Desa Lebak Harjo, Malang, Jawa Timur. Perkemahan Wirakarya ini berlangsung selama enam minggu, antara lain bertujuan untuk menanamkan rasa ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menggalang rasa persaudaraan dan perdamaian, dan menanamkan semangat bakti dan gotong-royong. Semula perkemahan ini diadakan untuk Pramuka Penegak dan Pandega Jawa Timur, tetapi atas permintaan Biro Kepramukaan Kawasan Asia-Pasifik ditingkatkan menjadi Perkemahan Wirakarya Asia-Pasifik. Kegiatan-kegiatanya meliputi membangun jalan, membuat jembatan, menghijaukan tanah gundul, dan sebagainya.
Dalam amanatnya, Presiden mengatakan bahwa untuk dapat membangun masyarakat memang dierlukan biaya yang sangat besar, disamping berbagai keterampilan. Akan tetapi modal yang paling utama adalah kemauan dan kesanggupan anggota masyarakat itu sendiri untuk bersama-sama membangun dirinya, membangun masa depan yang lebih baik. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut sangat diperlukan kader-kader. Untuk itu Presiden meminta agar Perkemahan Wirakarya ini dapat digunakan sebagai tempat penggemblengan sikap, semangat dan jiwa yang berdasarkan Pancasila. Demikian antara lain dikatakan Kepala Negara.
SENIN, 18 JUNI 1984
Sekretaris Jenderal Liga Arab, Chedli Klibi, diterima Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Dalam pertemuan itu Chedili Klibi telah menjelaskan kepada Kepala Negara berbagai masalah penting yang dihadapi Timur Tengah selama ini. Ia telah menyinggung mengenai masalah konflik Arab-Israel, perkembangan di Lebanon, dan perang Irak-Iran. Pada kesempatan itu Presiden Soeharto menegaskan lagi pendangan dan komitmen Indonesia yang tidak berubah dari dulu hingga sekarang.
Usai bertemu Presiden, Sekretaris Jenderal Liga Arab itu menyatakan kegembiraannya atas penjelasan-penjelasan yang diberikan Presiden Soeharto. Dikatakannya, sikap Indonesia terhadap masalah-masalah tersebut sama dengan apa yang dijalankan oleh Liga Arab.
RABU, 18 JUNI 1986
Di Istana Negara, siang ini Presiden Soeharto melantik delapan orang duta besar Indonesia untuk berbagai negara sahabat. Para duta besar yang dilantik itu adalah Duta Besar Sajid Basoeki Sastrohartojo untuk Bulgari, Duta Besar Raffly Rasad untuk Cekoslowakia, Duta Besar Pongky Soepardjo untuk Finlandia, Duta Besar Abdullah Alwi Murthado untuk Irak, Duta Besar Atmono Suryo untuk Belgia, Duta Besar Bagus Sumitro untuk PNG dan Solomon, Duta Besar R Achmad Djumiril untuk Mesir dan Sudan serta Duta Besar Haryono Nimpuno untuk Spanyol.
Memberikan bekal kepada para duta besar baru itu, Presiden Soeharto mengatakan bahwa dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif kita ingin membangun persahabatan yang tulus dan kerjasama yang saling memberi manfaat dengan semua negara tanpa kita membeda-bedakan sistem politik atau sistem sosial yang mereka anut. Kita ingin membangun saling pengertian yang jujur dengan semua negara, kita ingin menghormati prinsip-prinsip mereka dan kita ingin memahami persoalan-persoalan mereka. Karena itu kita tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri orang lain. Sama halnya dengan sikap kita tidak ingin dicampuri urusan dalam negeri kita dengan orang lain.
Ditegaskan oleh Kepala Negara bahwa politik luar negeri kita adalah politik perdamaian, kerjasama dan membangun. Karena itu tidak pernh terlintas dalam pikiran kita untuk merayah wilayah negara lain. Juga tidak pernah terbayang oleh kita untuk mengganggu negara lain. Karena itu kita pun tidak pernah menyusun kekuatan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Jika kita mesrasa perlu memiliki angkatan bersenjata yang kuat, maka hal itu adalah wajar dan merupakan tanggungjawab untuk memelihara martabat kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Demikian antara lain dikatakan Presiden Soeharto.
Setelah melantik para duta besar baru, di tempat yang sama Kepala Negara melantik pucuk pimpinan baru Angkatan Darat dan Kepolisian. Yang dilantik sebagai KSAD adalah Letjen Try Sutrisno, sementara Letjen. (Pol.) M Sanoesi dilantik sebagai Kapolri.
KAMIS, 18 JUNI 1987
Menteri Negara KLH Emil Salim pagi ini mengadakan pembicaraan selama lebih kurang satu jam dengan Presiden Soeharto di Cendana. Setelah bertemu Kepala Negara, ia mengatakan bahwa ia telah melaporkan kepada Presiden tentang pembicaraan yang dilakukannya dengan pemimpin Kamboja, Pangeran Sihanouk, dan Deputi Menteri Luar Negeri Vietnam, Vu Xuan Ang meminta agar hasil pembicaraan tersebut tidak disiarkan.
JUM’AT, 18 JUNI 1988
Diantar Menteri Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Oman, Yusuf Alawie Bin Abdullah Bin Ibrahim, mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Rombongan tamu dari Kementrian Luar Negeri Oman ini terdiri atas Direktur Jenderal Asia, Direktur Jenderal ASEAN, dan Sekretaris Jenderal.
Setelah pertemuan dengan Kepala Negara itu, Menteri Luar Negeri Oman mengatakan bahwa negaranya akan membantu menerangkan kepada negara-negara Arab lainnya mengenai Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT non-blok. Menurut pendapatnya, sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, maka Indonesia pantas menjadi tuan rumah KTT mendatang. Dikatakannya pula bahwa dalam pembicaraan dengan Presiden Soeharto telah tercapai suatu kesepakatan untuk meningkatkan hubungan tersebut antara lain dalam bentuk pertukaran kunjungan pejabat antara kedua negara, baik pejabat pemerintahan maupun para pengusaha.
Presiden Soeharto meminta Direktur Jenderal Pariwisata, Joop Ave, untuk dapat berperan lebih besar dalam menciptakan diversifikasi menu masyarakat yang sedang digalakkan pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan swasembada beras. Dalam hubungan ini Kepala Negara menyarankan agar hotel, restoran, dan sarana pariwisata lainnya diarahkan untuk mempopulerkan makanan selain beras. Demikian diungkapkan oleh Joop Ave setelah menghadap Presiden di Bina Graha siang ini.
SENIN, 18 JUNI 1990
Setelah diterima Kepala Negara bersama Menteri Keuangan, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Siswono Yudohusodo, mengatakan bahwa Presiden telah menetapkan Jakarta sebagai proyek percontohan peremajaan pemukiman kumuh. Sehubungan dengan itu rumah-rumah susun akan dibangun di Pulogadung, Pademangan Barat, dan Duri oleh Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) dengan biaya sebesar RP30 miliar. Rencana itu akan mencakup pembangunan 428 rumah di Pulogadung, 1.000 di Pademangan Barat, dan 600 rumah di Duri. Selain itu Perumnas juga telah dperintahkan untuk membangun 7.000 unit rumah susun di sebahagian lahan bekas bandar udara Kemayoran.
Penyusun Intarti, SPd.
