RABU, 9 MEI 1984
Presiden Soeharto menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan menerima setiap gagasan kerjasama di bidang sosial budaya dengan Papua Nugini. Hal ini karena, menurut Presiden, kerjasama tersebut mempunyai ruang lingkup dan kaitan yang luas didalam pemeliharaan hubungan kedua Negara. Demikian dikatakan Duta Besar RI untuk Papua Nugini, Imam Soepomo, setelah menghadap Kepala Negara pada jam 09.00 pagi ini di Bina Graha.
Duta Besar Soepomo menghadap Presiden untuk menyampaikan laporan mengenai akan ditempuhnya langkah-langkah peningkatan hubungan antara RI dan PNG, terutama menyangkut masalah perbatasan. Kedua Negara akan bertemu untuk membicarakan maslah penyempurnaan perjanjian perbatasan tahun 1979, yang memang ditinjau kembali setiap lima tahun.
Kepala BKKBN, Dr. Haryono Suyono, pukul 10.30 pagi ini menghadap Kepala Negara di Bina Graha. Ia datang guna melaporkan tentang persiapan pelaksanaan program KB untuk Pelita IV serts masalah donor internasional dalam rangka menunjang program KB di Indonesia.
Kepada Kepala BKKBN, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program KB tidak boleh dianggap sebagai soal rutin atau pekerjaan biasa yang hanya dilakukan secara apa adanya saja. Presiden meminta agar para petugas KB hendaknya mengadakan berbagai cara untuk menarik peserta baru dan memelihara pasangan yang sudah ikut KB. Dalam hal ini BKKBN perlu mencari cara-cara yang sudah diterima oleh masyarakat, termasuk bahasa, dan cara yang merakyat lainnya, sehingga tidak timbul kesenjangan antara petugas dengan masyarakat.
Publikasi, Lita.SH
