Selasa, 5 April 1977
Pagi ini Presiden Soeharto tiba di Penang, Malaysia, untuk melakukan pembicaraan tidak resmi dengan PM Malaysia, Hussein Onn. Dalam pertemuan yang berlangsung di Wisma Persekutuan yang terletak di tepi pantai pulau Penang, dibicarakan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan KTT ASEAN yang akan datang. KTT ASEAN tersebut akan diadakan pada bulan Agustus nanti di Kuala Lumpur, bertepatan dengan peringatan sepuluh tahun usia ASEAN.
Pada pertemuan itu juga telah disinggung masalah kerjasama antar ASEAN dan masalah-masalah ASIA Pasifik, serta dunia pada umumnya. Pembicaraan antara Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Hussein Onn itu berlangsung secara tersendiri. Setelah pertemuan terpisah itu, diadakan pula pertemuan lengkap dimana kedua kepala pemerintahan didampingi oleh para pejabat masing-masing negara.
Rabu, 5 April 1978
Bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto pagi ini mengambil sumpah Bank Gubernur Bank Indonesia/Bank Sentral, Drs. Rachmat Saleh dan Wakil Panglima ABRI/Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo. Upacara pelantikan berlangsung selama satu jam dan tanpa amanat Kepala Negara.
Usai upacara pelantikan tersebut, dengan didampingi Wakil Presiden Adam Malik, Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet pembangunan III. Sidang yang berlangsung di Gedung Utama Sekretariat Negara itu diawali dengan penyampaian perkiraan keadaan tahun 1968 yang disampaikan oleh Kepala Bakin.
Dalam amanatnya, Kepala Negara menggariskan pokok-pokok kebijaksanaan sebagai pedoman kerja bagi seluruh kabinet dan setiap departemen/lembaga pemerintah non-departemen. Sebagai pedoman kerja, Presiden antara lain telah memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja.
Petunjuk pelaksanaan tugas yang diberikan Presiden itu mencakup delapan aspek. Pertama, pelaksanaan tahun terakhir Repelita II, dimana ecara jelas terurai masalah-masalah penerimaan dan pengluaran negara, kredit luar negeri serta pembinaan perusahaan-perusahaan milik negara. kedua, penyusunan Repelita III dan pelaksanaannya. Ketiga, pembinaan stabilitas nasional, khususnya stabilitas politik dan keamanan.
Keempat, pengawasan pelaksanaan pembangunan, yang untuk peningkatan dan pengefektifannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan hidup. Kelima, penciptaan aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa. Keenam, pelaksanaan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ketujuh, pelaksanaan pemilihan umum dalam tahun 1982. Kedelapan, usaha-usaha pokok didalam pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif yang berorientasi kepada kepentingan nasional.
Kamis, 5 April 1979
Presiden Soeharto pagi ini menerima pimpinan kontraktor-kontraktor pertamina. Mereka yang menghadap adalah MB Morris dan HV Ward, keduanya Presiden Continental Oil Company (Conoco), J Takamizawa, Presiden Inpex, PE Carlton, Wakil Presiden Getty Oil Company, serta GB Scarborough, Wakil Presiden Gulf Oil Company. Direktur Utama Pertamina, Piet Haryono mendampingi mereka dalam kunjungan tersebut.
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM yang mulai berlaku pada hari ini. Kenaikan harga ini meliputi semua jenis BBM, kecuali minyak tanah (kerosin).
Sabtu, 5 April 1980
Presiden Soeharto pagi ini menginstruksikan kepada Kapolri, Letjen. (Pol.) Awaludin Djamin, untuk terus membenahi tubuh kepolisian yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Demikian penjelasan Kapolri selesai menghadap Presiden di Istana Merdeka untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya sejak menjabat sebagai Kapolri selama setahun lebih.
Bertempat di Istana Merdeka, pagi ini Presiden Soeharto menerima penyerahan surat kepercayaan dari Duta Besar Republik Yunani untuk Indonesia, Dimitri Manolatos. Dalam pidato balasannya Presiden mengatakan bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Yunani memiliki berbagai persamaan, seperti berpegang teguh pada penghargaan luhur terhadap kemerdekaan nasional, penolakan campur tangan urusan dalam negeri masing-masing dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan permasalahan bilateral. Kedua negara juga memiliki kesamaan kepentingan dalam usaha perjuangan selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka ini kiranya kedua negara dapat mempelajari lebih lanjut kemungkinan peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan kedua rakyatnya di berbagai bidang.
Publikasi Lita, SH
