PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Pembukaan Kongres ke-3 Partai Demokrasi Indonesia yang berlangsung di TMII, Jakarta Timur.

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,
Selasa, 15 April 1986

Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menghadiri upacara pembukaan Kongres ke-3 Partai Demokrasi Indonesia yang berlangsung di TMII, Jakarta Timur. Memberikan sambutannya dihadapan tokoh PDI yang berdatangan dari segenap pelosok tanah air itu, Presiden antara lain mengatakan bahwa proses pembaharuan dan penyegaran kehidupan politik memasuki tahap baru setelah kita menegaskan melalui undang-undang Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam tahun 1985.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ternyata diperlukan waktu tidak kurang dari dua puluh tahun setelah kita memutuskan untuk memperbaharui dan menyegarkan kehidupan politik di tahun 1966 dan empat puluh tahun setelah kita menyatakan Pancasila sebagai dasar negara di tahun 1945 untuk melaksanakan ketetapan hati kita dalam hukum dan kenyataan. Karena itulah ia pernah mengatakan, demikian Presiden, bahwa pembangunan kehidupan politik merupakan bagian yang dari proses pembangunan bangsa dan negara kita.

Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, maka kekuatan-kekuatan sosial politik adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Sebagai salah satu modal dasar pembangunan maka semua kekuatan sosial politik hanya dapat menjalankan peranannya sebagai penyalur aspirasi rakyat jika ia mempunyai wawasan kebangsaan dan mengembangkan kegiatannya demi kepentingan bangsa, yaitu memberi sumbangan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan nasional yang telah kita tegaskan dalam Pembukaan UUD.

Akhirnya Kepala Negara mengatakan bahwa jika kita bertekad untuk untuk menegakkan demokrasi di negeri ini, maka demokrasi itu pun harus mulai tumbuh dalam diri kekuatan-kekuatan sosial politik itu sendiri. Jika kita bertekad untuk mengembangkan kebebasan yang bertanggungjawab, maka kebebasan yang bertanggungjawab itu pertama-tama harus berkembang dalam tubuh kekuatan-kekuatan sosial politik itu sendiri. Jika kita bertekad untuk mandiri sebagai bangsa, maka semangat kemandirian itu pertama-tama juga harus bersemi dari dalam tubuh kekuatan-kekuatan sosial politik itu sendiri.

Demikian antara lain amanat Presiden.


Sabtu, 15 April 1989

Dengan menumpang bis mini, pagi ini Presiden Soeharto melakukan peninjauan di proyek perumahan Bantuan Presiden untuk para nelayan di Muara Karang, Jakarta Utara. Dalam inspeksi ini Kepala Negara didampingi oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat, Siswono Yudohusodo, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sony Harsono, dan Gubernur DKI Jakarta, Wiyogo Atmodarminto. Kompleks perumahan baru yang ditinjau itu terdiri dari atas 203 unit rumah tipe 21 dengan luas tanah masing-masing 60 meter persegi.

Kemudian Presiden meninjau kapling siap bangun yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan kecil di Bekasi, Jawa Barat. Di kapling yang letaknya berdekatan dengan kompleks perumahan Perumnas Bekasi III di desa Setia Mekar itu kini telah siap 107 unit rumah berukuran 54 meter persegi. Lebih dari separuh kapling yang terdapat disana telah mulai dibangun oleh pemiliknya.


Publikasi Lita.SH