PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Langkah Pak Harto 8 Apil 1966 - 1989

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,
Jumat, 8 April 1966

Di bandung terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh KAMI dan KAPPI sebagai protes terhadap RRC. Aksi tersebut mengecam campurtangan RRC terhadap soal-soal dalam negeri indonesia, seperti siaran radio peking yang provokatif dan menghina ABRI, serta tindakan-tindakan RRC yang secara aktif membela G-30-S/PKI 

Sabtu, 8 April 1967

Jenderal Soeharto hari ini mengadakan konferensi persnya yang pertama sejak dilantik menjadi Pejabat Presiden. dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Negara itu, kepada Jenderal Soeharto antara lain telah dinyatakan wartawan tentang kemungkinan ia akan dicalonkan kembali menjadi Presiden. jenderal Soeharto menjawab bahwa terlalu pagi baginya untuk mengatakan akan turut dalam pencalonan sebagai Presiden dalam pemilihan umum yang akan datang. Ketika ditanyakan mengenai keikutsetaan ABRI dalam pemilihan umum tahun 1968 Pejabat Prsiden mengatakan bahwa hal ini akan ditentukan oleh pemerintah bersama dengan DPR-GR.

Senin, 8 April 1968

Presiden Soeharto telah menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi WNA yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia. Menteri Tenaga Kerja juga diinstruksikan untuk melaksanakan pasal 3 dari Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 37/UIN/1967 yang mengharuskan setiap warga negara asing (WNA) yang bekerja dan berusah di Indonesia, termasuk mereka yang mempunyai pekerjaan bebas dan majikan-majikan berkewarganegaraan asing yang berusaha sendiri, diharuskan mempunyai izin kerja tertulis dari Menteri Tenaga Kerja.

Selasa, 8 April 1969

Presiden Soeharto menyatakan bahwa PN-PN yang ada sekarang akan dinilai kedudukannya untuk kemudian ditentukan perlu tidaknya dialihkan bentuknya ke dalam Perusahaan Jawatan (Perjan) atau Perusahaan Perseroan (Persero). Hal ini dikemukakan pagi ini dalam briefing kepada pimpinan PN-PN dan bank-bank pemerintah di Istana Negara. perubahan bentuk ini sesuai dengan Ketetapan MPRS dan sebagai lanjutan dari penyehatan kehidupan PN-PN yang beberapa waktu lalu dirintis dengan pembubaran BPU PN-PN. Pada kesempatan itu, setelah mengkonstatasikan bahwa banyak pengeluaran PN-PN yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan perusahaan, Presiden menginstruksikan agar PN-PN menolak segala macam pungutan yang tidak berdasarkan peraturan dan tidak ada hubungannya dengan ongkos produksi.

Kamis, 8 April 1971

Di Istana Merdeka jam 09.00 pagi ini, Presiden Soeharto menerima Menteri Urusan Kerjasama Ekonomi Jerman Barat, Dr. Erhard Eppler. Pada pertemuan ini, Dr. Erhard Eppler sempat memberi komentar tentang akan diadakannya pemilihan umum di Indonesia. Dikatakannya bahwa Indonesia terlampau berani melaksanakan pemilihan umum sekarang ini. Mendengar komentarnya, Presiden Soeharto menjawabnya bahwa pemerintah akan tetap menyelenggarakan pemilihan umum, karena ini berarti melaksanakan ketetapan MPRS. Presiden menambahkan ia sangat yakin bahwa pemilihan umum ini akan berjalan lancar, lebih-lebih setelah diadakannya konsultasi dengan para pimpinan partai politik dan golkar baru-baru ini.


Sabtu, 7 April 1972
Presiden Soeharto pagi ini mengadakan pertemuan dengan KASAU, Marsekal Suwoto Sukendar, di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu telah dibahas mengenai usaha pembajakan MNA pada tanggal 5 april yang lalu. Presiden mengatakan bahwa pembajakan tersebut merupakan suatu tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir. Presiden meminta perhatian Marsekal Suwoto Sukendar untuk benar-benar menjamin keamanan penerbangan, mengingat pentingannya hubungan udara bagi kepentingan pembangunan dewasa ini.
Pagi ini bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto melantik Mayjen. Sufharmono SH menjadi Sekretaris Negara. dalam amanatnya Presiden mengatakan bahwa betapa luasnya dan beratnya jabatan Sekretaris Negara itu. Tugas pokok sekretaris negara adalah membantu Presiden dalam memperlancar pelaksanaan tugasnya yang bersangkutan dengan penyelenggaraan administrasi negara dan pemerintah dalam arti yang luas. Selain sejretaris negara juga harus memberikan pelayanan administrasi bagi lembaga-lembaga pemerintah non-departemental. Dengan melihat pengalaman, kemampuan, dan pengabdian tugas selama ini, “saya yakin Jenderal Sudharmono dapat menjalankan tugas yang saya percayakan ini dengan sebaik-baiknya”.

Selasa, 8 April 1975

Presiden Soeharto hari ini memipin sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional di Bina Graha. Sidang telah membahas meluasnya perjudian dalam masyarakat akhir-akhir ini yaitu, dalam bentuk totalisator olahraga. Sebagaimana diketahui toto olahraga ini telah tersebar dalam wilayah yang cukup luas, hamoir di seluruh Indonesia. Akan tetapi bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah selanjutnya untuk mengatasi masalah ini belum diketahui.

Kamis, 8 April 1976

Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di jalan Cendana, Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Mongolia, Lodongiyu Rinchin. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik itu, Menteri Luar Negeri Rinchin telah menjelaskan kepada Kepala Negara mengenai hubungan antara negerinya dengan Uni Soviet dan RRC.


Sabtu, 8 April 1978

Bertempat di Istana Merdeka, pada jam 09.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Sri Lanka, Tyrrel Dirric Samuel Alaric Dissanayaka. Satu jam kemmudian ditempat yang sama, Kepala Negara juga menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Republik Demokrasi Jerman, Ebedhard Feister.

Membalas pidato duta besar Sri LnakaPresiden Soeharto mengingatkan kembali perjuangan kedua negara sebagai sesama negara non-blok untuk membangun hubungan-hubungan internasional yang lebih sesuai dengan perkembangan dunia, sehingga jurang pemisah antara negara maju dengan negara yang sedang membangun dapat dipersempit. Diingatkannya juga bahwa kedua negara selama ini telah berusaha untuk mendorong kerjasama internasional yang lebih serasi, dalam rangka tercapainya tujuan negara-negara non-blok.

Sementara itu kepada duta besar Feister Presiden mengatakan bahwa ia dengan penuh minat menyaksikan hasil-hasil usaha perdamaian di Eropa yang cukup memberikan harapan yang baik. Kepala Negara juga menyambut dengan baik keinginan Jerman Timur untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara.
Menteri PAN JB Sumarlin dan Wapangab/Pangkopkamtib Lasamana Sudhomo siang ini menghadap Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Selesai menghadap bbMenteri Sumarling mengungkapkan kepada pers bahwa dalam operasi tertib yang dilancarkan di lingkungan lembaga-lembaga/aparatur negara selama bulan maret yang lalu, berhasil dibongkar 197 kasus. Dikatakannya bahwa pemerintah telah menindak 279 orang yang tersangkut dalam kasus ini, diantaranya terdapat oknumoknum bupati, walikota, camat, lurah, hakim, jaksa dan pimpinan bank.


Selasa, 8 April 1980

Pagi ini Presiden Soeharto membuka rapat kerja nasional program kependudukan dan keluarga berencana di Istana Negara. dalam amanatnya Kepala Negara meminta agar pelaksanaan program berencana itu dipercepat lagi yaitu dengan mencapai penurunan tingkat kelahiran dengan 50% pada tahun 1990 dan bukan pada tahun 2000. Dalam hubungan ini dimintanya agar semua departemen dan semua lembaga yang berkecimpung dalam program kependudukan dan keluarga berencana bekerjasama seerat-eratnya yang satu dengan lain. Presiden juga meminta agar kampanye keluarga brencana lebih diperluas dan dipergencar lagi, terutama pada kantor-kantor pemerintahan, pada perusahaan-perusahaan da lingkungan kerja lainnya. Ia juga meminta agar dipikirkan adanya perangsang-perangsang baru bagi mereka yang aktif dalam program keluarga berencana, baik petugas-petugas maupun anggota masyarakat peserta. Demikian antara lain pesan-pesa Presiden.


Kamis 8 Apil 1982

Presiden Soeharto Menyatakan Keperihatinan atas terjadinya musibah meletusnya Gunung Galunggung di Jawa Barat tiga hari yang lalu. Sehubungan dengan itu, hari ini Kepala Negara mengistruksikan untuk segera menyelamatkan penduduk, dan merehabilitasi bangunan bangunan yang rusak didaerah Tasikmalaya dan Garut. Demikian diungkapkan oleh  Sesdalopbang, Solichin GP, setelah melaporkan tentang peninjauannya ke daerah musibah tersebut.

Selasa, 8 April 1986
Pukul 10.30 pagi ini, pimpinan DPA datang ke Bina Graha untuk berkonsultasi dengan Presiden Soeharto tentang penyampian rancangan naskah GBHN tahun 1988-1993. Ketua DPA, M Panggabean, setelah bertemu dengan Kepala Negara mengatakan bahwa Dewan yang dipimpinnya itu mengharapkan agar naskah rancangan tersebut dapat bermanfaat membantu Presiden dalam menyusun rancangan GBHN yang akan datang. Juga dikatakan oleh Panggabean bahwa pada kesempatan itu Presiden menekankan kembali bahwa secara konstitusional yang berhak menetapkan GBHN adalah MPR dan bukan pemerintah.
Presiden sore ini menghadiri panen udang di Cipucuk, Karawang, Jawa Barat. Pada kesempatan itu ia mengatakan bahwa untuk menigkatkan hasil tambak Inti Rakyat (TIR) perlu dilakukan kerjasama dengan perusahaan swasta yang sudah maju dalam bidang perudangan ini. Kerjasam itu misalnya dalam hal tukar menukar pengalaman mengelola bidang usaha tambak udang. Demikan antara lain dikatakan Presiden di depan karyawan dan pimpinan proyek TIR dalam acara panen udang tersebut.

Rabu, 8 April 1987

Pada pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin di Bina Graha. Didalam sidang Menteri Perhubungan Rusmin Nuryadin menyampaikan laporan secara terperinci mengenai kecelakaan pesawat DC-9 Garuda di Medan pada tanggal 4 april yang lalu. Dalam hubungan ini Kepala Negara menginsturksikan pimpinan Garuda agar meningkatkan upaya penyempurnaan dan perbaikan pesawat. Dengan demikian masyarakat pengguna jasa angkutan udara tetap memiliki kepercayaan yang tinggi kepada peruahaan milik negara itu.

Diantara masalah-masalah yang lain yang juga dibahas oleh sidang ini adalah persediaan pangan terutama dalam menghadapi bulan pasa dan lebaran. Dalam hubungan ini Kepala Bulog Bustamil Arifin, melaporkan bahwa persediaan beras, gula pasir, terigu dan kedele adalah mantap. Sementara itu Menteri Pertanian Achmad Affandi melaporkan bahwa sejak tahun 1979 sampai tahun 1986 sapi perah yang diimpor dari Australia berjumlah 56.375 ekor. Sapi-sapi tersebut telah disebarkan ke berbagai daerah, dan kini telah berkembang menjadi 182.514 ekor atu bertambah sebanyak 223,7%.


Jumat, 8 April 1988
Presiden republik sosialis rumania dan nyonya elena ceausescu pagi ini tiba di jakarta dalam rangka kunjungan kenegaraan selama tiga hari. Ini merupakan kunjungan yang kedua kalinya dari pemimpi rumania itu ke indonesia; kunjungan pertama dilakukannya pada tahun 1982. Sebagaimana biasanya, upacara penyambutan kebesaran militer digelar di halaman istana merdeka. Setelah itu kedua tamu negara melakukan kunjungan kehormatan kepala presiden dan ibu soeharto di istana merdeka.

Pukul 15:00 sore ini, Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan resmi dengan presiden nicolai ceausescu selama dua jam di istana merdeka. Dalam pembicaraan itukedua pemimpi telah bertukar pikiran mengenai berbagai masalah bilateral dan multilateral. Dalam bidang multilateral, presiden soeharto telah mengemukakan pendangannya tentangkeadilan dunia yang sekarang ini masih jauh dari apa yang diinginkan oleh umat manusia. Dikatakannya bahwa dunia kini masih dicemaskan oleh konflik fisik, masih ditekan oleh situasi perekonomian yang tidak menentu, dimana rakyat di negara-negara yang sedang membangun masih harus bergumul melawan kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk itu presiden soeharto menganggap perlu kedua negara mengambil perana yang aktif dan bertanggungjawab dalam perjuangan pembangunan tatanan dunia yang lebih adil dan tentran, baik di bidang politik maupun ekonomi.
Untuk menghormat kunjungan tamu negara dari rumania itu, malam ini presiden dan ibu soeharto mengadakan jamuan makan malam kenegaraan di istana negara. dalam acara yang juga dihadiri oleh wakil presiden dan ibu sudharmono serta sejumlah pembesar lainnya, diadakan tukar menukar cinderamata.

Dalam pidato sambutannya, presiden soeharto mengemukakan perlunya indonesia dan rumania mengambil perana yang lebih aktif dan bertanggungjawab dalam perjuangan yang tak boleh mengenal lelah untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan tenteram, baik di bidang politik maupun ekonomi. Dalam rangka perjuangan membangun tatanan dunia baru itu, indonesia memandang pacuan senjata hanya menambahketegangan dunia dan memboroskan anggara belanja yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di negara-negara yang sedang membangun.  

Dikemukakannya bahwa indonesia juga berpendapat bahwa masalah ekonomi dunia perlu diselesaikan secara global. Untuk itu harus ada kemauan politik yang sungguh-sungguh dari semua negara, dengan tujuan menyerasikan kepentingan negara-negara maju dan kepentingan negara-negara yang sedang membangun secara menyeluruh.namun demikian, kepala negara menegaskan bahwa nasib suatu bangsa itu sendiri. Oleh karna itu, indonesia terus melanjutkan pembangunannya dengan penuh kesungguhan.

Demikian antara lain dikatakan Presiden Soeharto.

Sabtu, 8 April 1989
Sebagaimana kebiasaan sebelumnya, pada akhir bulan Ramadhan ini Presiden Soeharto juga menyediakan sadaqah berupa beras dan “uang garam” kepada fakir miskin. Sadaqah yang diberikan Kepala Negara kaliini berjumlah 110 ton beras dan ditambah “uang garam” sebanyak Rp2,5 juta. Sadaqah dan “uang garam” tersebut akan dibagikan kepada fakir-miskin di wilayah DKI Jakarta dan Kotamadya Bogor.

Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH.