Senin, 24 Maret 1969
Presiden Soeharto telah menginstruksikan kepada aparat kejaksaan untuk menindak dengan tegas setiap pejabat pemerintah yang benar-benar bersalah dan menindak mereka yang melancarkan fitnah terhadap pemerintah atau pejabat. Hal itu dikatakan Presiden Soeharto dalam amanatnya kepada kurang lebih 50 orang peserta musyawarah kerja Kejaksaan di Istana Negara pagi ini.
Rabu 24 Maret 1971
DPR-GR hari ini mensahkan APBN 1971/1972, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, APBN inipun bersifat berimbang antara pendapatan dan pengeluarannya. Besarnya pendapatan dan pengeluaran dalam APBN ini adalah masing-masing Rp. 585.210.385.500.
Senin, 24 Maret 1975
Dpp masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI) menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Dalam pertemuan tersebut Kepala Negara meminta pengurus MPI, yang diketuai oleh Taswin A Natadiningrat, untuk membentuk dana. Dana tersebut disarankan Presiden agar dapat dipergunakan untuk membiayai industri perkayuan, disamping membiayai pendidikan bagi Indonesianisasi tenaga dalam bidang perkayuan jangan semata-mata tergantung pada pemerintah., sebab pendidikan bidang perkayuan memerlukan dana yang besar. Ia menyarankan agar proses Indonesianisasi dalam bidang perkayuan perlu dipercepat untuk mengganti tenaga kerja asing dengan tenaga-tenaga ahli dari bangsa sendiri.
Malam ini Presiden Soeharto menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ang diselenggarakan di Istana Negara. Dalam pidato sambutannya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa pendidikan agama bagi bangsa indonesia sangat penting, karena masyarakat Pancasialis merupakan masyarakat sosialistis yang religius. Sifat religius itu tidak akan bisa dihayati tanpa pendidikan agama. Ditambahkan pula oleh Presiden bahwa pendidikan agama juga berfungsi di dalam memupuk rasa hormat menghormati dan percaya mempercayai antar sesama umat beragama.
Dalam hubungan ini ia memperingatkan agar dalam berhubungan dengan orang-orang yang memeluk agama lain kita perlu menghindari kata-kata atau perbuatan yang menyinggung perasaan agama lain. Penyiaran agama harus diusahakan agar jangan sampai ditujukan kepada orang yang udah beragama lain dari agama yang disiarkan itu. Maka dengan sikap dasar yang demikian akan terbina kerukunan hidup bangsa kita yang barlainan agama dan kepercayaannya ini. Demikian antara lain dikatakan oleh Kepala Negara.
Dalam hubungan ini ia memperingatkan agar dalam berhubungan dengan orang-orang yang memeluk agama lain kita perlu menghindari kata-kata atau perbuatan yang menyinggung perasaan agama lain. Penyiaran agama harus diusahakan agar jangan sampai ditujukan kepada orang yang udah beragama lain dari agama yang disiarkan itu. Maka dengan sikap dasar yang demikian akan terbina kerukunan hidup bangsa kita yang barlainan agama dan kepercayaannya ini. Demikian antara lain dikatakan oleh Kepala Negara.
Sabtu, 24 maret 1979
Presiden Soeharto menginstruksikan agar kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, widyawisata dan rapat kerja yang sekarang ini sering dilakukan oleh instansi pemerintah dikurangi dalam Repelita III nanti. Kepada instansi-instansi pemerintah yang selama ini sudah mengadakan seminar diminta Kepala Negara supaya melaksanakan rumusan-rumusan yang diperoleh dari seminar-seminar tersebut. Menurut Presiden, yang penting sekarang adalah mengambil langkah-langkah nyata di lapangan dan dana-dana yang tersedia harus digunakan di lapangan. Demikian diungkapkan Menteri PAN, Sumarlin, setelah menghadap Presiden pagi ini.
Senin, 24 Maret 1980
Bertempat di Bina Graha, pagi ini Presiden Soeharto menerima Menteri Hankam/Pangab, M Jusuf, beserta 17 orang purnawirawan senior ABRI. Dalam pertemuan itu Presiden Soeharto menyerukan agar purnawirawan ABRI menjaga persatuan antara sesama purnawirawan ABRI yang sampai sekarang tetap berjiwa Sapta Marga dan pendukung serta pembela Pancasila dan UUD 1945. Selain itu Presiden Soeharto juga menghendaki agar purnawirawan menjaga persatuan dengan Angkatan Bersenjata dan persatuan dengan rakyat. Demikian seruan Presiden.
Sabtu, 24 maret 1984
Bertempat di Istana Merdeka, sabtu pagi ini secara berturut-turut Presiden Soeharto menerima surat-surat kepercayaan dari tiga puluh duta besar dari negara-negara sahabat. Mereka adalah Duta Besar Papua Nugini, Brian K. Amini, Duta Besar Chili, Thomas Amenabar Vergara, dan Duta Besar Cekoslowakia, Richard Kral.
Menyambut surat kepercayaan dar Duta Besar Papua Nugini, Kepala Negara mengatakan bahwa sebagai negara tetangga yang berbatasan, kita sama-sama menyadari adanya berbagai persoalan yang sering timbul terutama yang sering terjadi di wilayah perbatasan. Namun rasa persahabatan, saling percaya dan kemauan baik yang sama-sama kita rasakan sebagai tanggungjawab bersama akan merupakan dasar yang paling kuat untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu.
Kepada Duta Besar Chili, Presiden menyatakan sependapat bahwa meskipun secara geografis letk kedua negara kita salng berjauhan, namun jarak yang bejauhan itu tidaklah menjadi penghalang bagi usaha kita untuk mempererat hubungan persahabatan dan memperdalam saling pengertian. Selanjutnya Kepala Negara menyatakan menyambut baik keinginan Pemerintah Chili untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
Sementara itu kepada Duta Besar Cekoslowakia, Presiden mengharapkan agar hubungan persahabatan dan kerjasama antar kedua bangsa dan negara dapat lebih ditingkatkan lagi, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Diharapkannya bahwa pada hari-hari mendatang kedua negara dapat mengadakan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang lebih luas lagi, yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Selasa, 24 Maret 1987
Presiden Bank Dunia Barber B Cornale, pagi ini mengadakan kunjungan kepada Presiden Soeharto di Bina Graha. Usai pertemuan, Presiden bank Dunia itu mengatakan bahwa dalam pertemuan selama 45 menit itu telah dibicarakan berbagai masalah pembangunan yang dibiayai dengan bantuan Bank Dunia.
Ditambahkannya bahwa Presiden Soeharto telah bertindak dengan cepat menangani masalah-masalah yang dihadapi, sehingga indonesia dapat selamat dari kesulitan yang dialami oleh negara-negara lain. Ia menyimpulkan bahwa rangkaian kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi amat berguna dalam mengatasi permasalahan yang ada. Misalanya, deregulasi dan debirokratisasi akan lebih mendorong pengembangan ekonomi.
Bertempat di Bina Graha, pagi ini Presiden Soeharto menerima para pengurus Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) yang dipimpin oleh Ketua Umum Dr Alwi Dahlan. Mereka menghadap Kepala Negara guna menyampaikan keputusan Kongres V HIPIIS yang berlangsung di ujung pandang pada tanggal 15-19 Desember 1986.
Dalam pertemuan itu Presiden kembali menjelaskan tentang Pancasila sebagai Ideologi terbuka. Dikatakannya bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak berarti bahwa Pancasila terbuka bagi ideologi lain. Diterangkannya bahwa yang dimaksudkan adalah bahwa Pancasila terbuka dalam arti kata penjabaran untuk penghayatan dan pengamalannya. Menurut Presiden, implementasi Pancasila tergantung pada situasi dan kondisi, tetapi harus sedemikian rupa, sehingga jangan sampai bertentangan dengan inti Pancasila itu sendiri.
Kamis, 24 Maret 1988
Pukul 09.00 pagi ini bertempat di Cendana, Presiden Soeharto menerima Direksi PT. Taspen yang dipimpin oleh Direktur Utamanya, Drs Ida Bagus Putu Sarga. Pada kesempatan itu, pimpinan PT Taspen menyerahkan santunan hari tua sebesar Rp8.739.200,- kepada Presiden untuk masa bakti 1983-1988 yang baru saja berakhir, dan yang merupakan ketiga kalinya. Santunan pertama sebesar Rp1.569.000,- telah diterimanya pada tahun 1978, sedang santunan kedua yang diterimanya pada tahun 1983 adalah sebersar Rp5.328.000,- .
Sabtu, 24 Maret 1990
Selaku pelindung Nusamba Group, hari ini di Cianjur, Jawa Barat, Presiden mengalihkan 10% saham PT Teh Nusamba Indah kepada koperasi karyawan KUD dan Unit Usaha Petani Teh di lingkungan perusahaan tersebut. Dalam temuwicara dengan para petani teh setelah acara pengalihan saham itu, Kepala Negara mengatakan bahwa pengalihan saham besar kepada koperasi hanyalah sekadar pembuka jalan bagi terciptanya pemerataan.
Ditambahkannya bahwa kelanjutan pengalihan saham itu tergantung pada pelaksanaan kerjasama antara koperasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH.
