PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Langkah Pak Harto 23 Maret 1966 - 1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,
Rabu, 23 maret 1966

Laksamana Muda (U) Sri Murjono Herlambang mengundurkan diri dari jabatan Menpangau. Pengunduran diri ini telah disampaikan kepada Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Laksamana Herlambang diangkat menjadi Pangau menggantikan Laksamana Omar Dhani, setelah yang terakhir ini dinyatakan terlibat dalam G-30-S/PKI.
KH Achmad Sjaichu, selaku Menteri/Sekjen Front Nasional, menegaskan bahwa politik Front Nasional diarahkan kepada pelaksanaan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Bersamaan dengan ini telah diinstruksikan kepada semua pengurus Front Nasional untuk:
Mengadakan usaha-usaha dan langkah-langkah yang membantu terlaksananya Supersemar.
Mengadakan kerjasama yang erat dengan Panca Tunggal atau penguasa setempat

Jumat, 23 maret 1973

Hari ini Jenderal Soeharto diambil sumpah dan dilantik sebagai Presiden RI di depan Sidang Umum MPR tahun 1973. Pelantikan Wakil Presiden, Sri Sultan Hamengku Buwono IX akan berlangsung besok.

Sabtu, 23 maret 1974

Bertempat di Bina Graha, pagi ini Presiden Soeharto meresmikan beberapa fasilitas kepariwisataan, baik yang baru selesai diperluas, secara sekaligus. proyek yang diresmikan itu adalah Hotel Borobudur, Hotel Ambasador, Hotel Kartika Chandra, Kepala Negara melakukan peninjauan di masing-masing lokasi.

Rabu, 23 maret 1977

Direktur Jenderal Pajak Drs. Sutadi Sukarya menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha siang ini. Selesai menghadap ia menyatakan bahwa Presiden menginstruksikan kepada semua pejabat, baik sipil maupun militer, eselon tiga keatas serta tenaga-tenaga pimpinan perusahaan persero, supaya mengisi dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 1976 dan pajak kekayaan pada tanggal 1 Januari 1977 kepada Kepala Inspektorat Pajak di wilayahnya masing-masing. Presiden Soeharto juga memberikan instruksi agar jangka waktu pemasukan SPT diperpanjang satu bulan lagi. Selain itu Presiden juga mengharapkan laporan dari Direktur Jenderal Pajak setelah batas waktu yang diperpanjang itu selesai.



Kamis, 23 maret 1978

Presiden Soeharto dalam pidatonya pada upacara sumpah jabatan dihadapan Sidang MPR pagi ini mengatakan bahwa ia dengan penuh rasa haru dan penuh tanggung jawab menerima pengangkatannya sebagai Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPR untuk lima tahun mendatang, meskipun ia sadar bahwa ini merupakan tugas yang berat. Ia mengatakan bahwa ia akan berpegang teguh kepada isi sumpah jabatan yang telah diucapkannya. Ia berjanji akan melaksanakan sumpahnya itu dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan, lahir dan batin, dengan segala kesungguhan dan keikhlasan. Ia mohon bantuan seluruh rakyat, bantuan DPR serta dukungan dan kerjasama yang kreatif dan korektif. Ia mengakui bahwa seorang diri saja, ia sungguh tidak berarti apa-apa bagi tugas-tugas pembangunan yang sangat besar ini.
Bekas Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dalam siaran persnya hari ini dengan tegas membantah bahwa keputusannya untuk tidak bersedia dicalonkan lagi sebagai wakil presiden disebabkan ia tidak menyetujui politik Pemerintah yang dipimpin oleh Jenderal (Purn.) Soeharto. Dalam pernyataan tertulisnya ia mengatakan bahwa ia tidak menerima lagi pencalonan, menjadi Wakil Presiden, karena pertimbangan kesehatan. Selain itu juga hambatan teknis yang berupa penjagaan bersenjata, pengawalan, protocol yang terintegrasi, juga karena kedudukan wakil presiden itu begitu tinggi dan menjauhkan pejabatnya dari masyarakat. Dan dikatakan pula bahwa jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta menurut UU merupakan jabatan tetap. Selanjutnya ia akan terus mencurahkan perhatian pada kegiatan-kegiatan KONI, Pramuka, Yayasan Pembinaan Suaka Alam dan Margasatwa, Yayasan Bina Samudra, Kepariwisataan dan lain-lain.
Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik didampingi istri masing-masing, malam ini mengadakan silahturahmi dengan anggota-anggota MPR/DPR dan undangan lainnya di Istana Negara.

Senin, 23 maret 1981

Pagi Presiden Soeharto bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara  Prasetya Perwira Remaja lulusan Akabri tahun 1981 di Lapangan Sapta Marga. Akabri Bagian Darat, Magelang, Perwira remaja yang dilantik hari ini berjumlah 336 orang.
Dalam amanatnya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa pelaksanaan Dwifunsi ABRI tidak harus dipertentangkan dengan demokrasi dan jangan dinilai dengan ukuran demokrasi Negara lain. Ia kembali mengingatkan bahwa peranan sosial politik ABRI haruslah dilihat dalam sejarah dan pertumbuhan bangsa Indonesia.

Khusus kepada Perwira remaja dimintanya untuk terus siap siaga, melatih diri, mempertinggi pengertahuan dan keterampilan agar mampu memikul tanggungjawab dalam pembangunan ABRI. Dipesankan oleh Kepala Negara agar mereka menjaga diri baik-baik, sehingga dicintai rakyat. Diingatkannya bahwa kekuatan pokok ABRI justru terletak pada dukungan rakyat.
Dari Magelang, Presiden dan Ibu Tien Soeharto melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta untuk meresmikan Lingkungan Industri Kecil “Desa Kerajinan” di Maguwoharjo. Dalam kata sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan yang tidak dapat mengangkat tingkat hidup rakyat banyak tidak ada lagi gunanya bagi kita. Karena itulah pembangunan yang kita laksanakan harus berarti pembangunan yang kita laksanakan harus berarti pembangunan masyarakat dari akar-akarnya, yaitu pembangunan “orang-orang kecil”. Akan tetapi ditegaskannya pula bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat itu harus terwujud karena kegiatan rakyat sendiri, dengan bantuan dan bimbingan Pemerintah.
Menurut Kepala Negara ada tiga tujuan yang harus dicapai Lingkungan Industri Kecil ini. Pertama, mengembangkan industry kecil dalam seluruh aspeknya. Kedua, memeratakan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Dan ketiga, member kesempatan usaha dalam keadaan yang layak, khususnya bagi pengusaha-pengusaha lemah dengan pengrajin-pengrajinnya.

Selasa, 23 maret 1982

Presiden Soeharto hari ini meresmikan Jembatan Ketahun dan Bendung Seluma di Ketahun, Bengkulu Utara. Dengan selesainya jembatan ini, maka jarak antara Muko-muko dan Bengkulu yang dahulu harus ditempuh dalam waktu hanya sekitar 12 jam saja. Sementara itu Bendung Seluma, apabila telah selesai seluruhnya nanti, dapat mengairi sawah seluas 8.000 hektar.

Rabu, 23 maret 1983

Bertempat di Istana Negara, pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto melantik Letjen. LB Murdani menjadi Panglima Angkatan Bersenjata dan Dr Arifin Siregar menjadi Gubernur Bank Indonesia. Setelah menandatangani naskah pelantikan, Presiden menaikkan pangkat Pangab baru menjadi Jenderal berbintang empat.

Minggu, 23 maret 1986

Mulai pukul 08.30 pagi ini, Presiden Soeharto menerima sekitar 200 peserta rapat kerja nasional KNPI di peternakan Tapos, Bogor. Dalam kesempatan ini Ketua Umum KNPI, Ir Abdullah Puteh, menyampaikan laporan tentang hasil-hasil rapat kerja KNPI yang baru saja berakhir tadi malam di Cibubur itu kepada Kepala Negara.
Memberikan sambutannya pada acara tersebut, Presiden Soeharto antara lain mengharapkan agar pemuda bersedia menjadi pelopor di pedesaan serta ikut meningkatkan taraf hidup petani. Dikatakan oleh Presiden bahwa di pedesaan terdapat banyak sekali kegiatan yang memerlukan kehadiran pemuda. Sementara itu, ketika memperlihatkan kegiatan di peternakan itu kepada para pemuda, Kepala Negara telah menjelaskan tentang seluk beluk cara beternak sapid an domba, dengan harapan agar mereka dapat mengembangkannya di daerah mereka masing-masing.

Rabu, 23 Maret 1988

Pukul 10.00 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto Melantik Kabinet Pembangunan V dalam suatu upacara yang berlangsung secara singkat dan khidmat. sesuai upacara, Presiden dan Ibu Soeharto yang didampingi oleh Wakil Presiden dan Ibu Sudharmono mengucapkan selamat dan beramah-tamah dengan para menteri. Kemudian dilakukan foto bersama di tangga Istana Merdeka.


Kamis, 23 maret 1989

Di Mrica, Banjarnegara, Jawa Tengah, hari ini Presiden Soeharto meresmikan tiga buah PLTA, yang masing-masingnya terletak di Cirata (Jawa Barat), Sengguruh (Jawa Timur), dan Mrica. Pada acara peresmian yang juga dihadiri oleh Ibu Tien Soeharto itu PLTA Mrica sekaligus diberi nama baru, PLTA Panglima Besar Soedirman.
Dalam amanatnya, Presiden mengatakan bahwa sejak Repelita I sampai akhir Repelita IV sekarang ini, penyediaan listrik telah melonjak lebh dari 16 kali. Dikatakannya bahwa listrik telah makin banyak mengalir ke rumah-rumah hingga sekarang mencapai lebih dari sembilan juta langganan. Listrik juga telah memasuki lebih dari 18 ribu desa, menggerakkan kegiatan ekonomi dan industri pedesaan. Tidak kurang dari 4,5 juta keluarga yang tersebar di desa-desa kita sekarang telah menikmati manfaat tenaga listrik.
Tentang pembangunan ketiga PLTA yang diresmikan itu, Kepala Negara mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut mencatat pula kemajuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi rancang bangsa dan konstruksi bendungan PLTA. Secara bertahap, demikian Presiden, kita berperan makin besar dalam membangun bendungan dan pusat-pusat listrik bahkan sampai kapasitas tertentu seluruh  pembangunannya telah dapat dilaksanakan oleh tenaga Indonesia sendiri, seperti PLTA sengguruh.
Setelah meresmikan ketiga PLTA itu, Kepala Negara mengadakan temuwicara dengan pemuda nelayan dan pelanggan listrik PLTAPanglima Besar Soedirman. Pada kesempatan itu Presiden menyingkapkan kemungkinan adanya sisa-ssa PKI yang memberikan penerangan yang  tidak benar kepada masyarakat  Kedungombo, sehingga mereka kini menderita akibat menolak dipindahkan ketempat ysng lsin ysng disediakan pemerintah. Dikatakannya bahwa ia mengetahui keadaan Kedunggombo, karena ia pernah menjadi Panglima Divisi di Jawa Tengah dan komandan resimen di Solo. Menurut Kepala Negara, daerah itu dulu merupakan basis PKI.

Senin, 23 maret 1992

Pukul 10.30 pagi ini Presiden Soeharto menerima Menteri Negara Perumahan Rakyat, Siswono Yudohusodo, di Cendana. Setelah menghadap Kepala Negara, ia mengatakan bahwa mulai tanggal 1 April 1992, pemerintah akan menurukan suku bunga kredit pemilikan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dari 12% per tahun menjadi 10%. Dengan demikian diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah bisa membeli RSS. Dikatakannya pula bahwa untuk pembangunan RSS dalam tahun anggaran 1992/1993, pemerintah menyediakan dana sebesar Rp25 milyar.


Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH.