SENIN, 15 AGUSTUS 1966
Hari ini KAMMI Pusat mengeluarkan sebuah Nota Politik. Adapun isi Nota Politik tersebut antara lain menyatakan bahwa meskipun KAMI Pusat bersama sebahagian besar rakyat tidak puas dengan susunan Kabinet Ampera, namun justru karena Pak Harto, penyelamat revolusi Indonesia, yang membentuk kabinet, sudah selayaknyalah apabila KAMI Pusat memberi kesempatan kepada kabinet tersebut. KAMI Pusat meminta kesediaan Jenderal Soeharto untuk mengadakan koreksi-koreksi terhadap struktur dan prosedur Kabinet Ampera, terutama untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan antara Ketua Presidium Kabinet dengan Presiden.
SELASA, 15 AGUSTUS 1967
Pejabat Presiden mengharapkan agar Bappenas dapat menyusun suatu rencana lima tahun pembangunan nasional yang pertama yang realistis dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Demikian dikatakan Jenderal Soeharto ketika melantik Ketua dan Sekretaris Bappenas di Jakarta.
SELASA, 15AGUSTUS 1970
Pemerintah membubarkan "Komite Anti Korupsi" dan kelompok-kelompok lain yang sejenis dengannya.
SELASA, 15 AGUSTUS1972
Presiden Soeharto menganugerahkan Bintang RI Kelas I untuk mantan Wakil Presiden RI, Dr.Mohammad Hatta, Dalam amanatnya pada upacara penganugerahan itu, Presiden mengatakan bahwa sebagai warganegara, kepribadian Bung Hatta patut menjadi teladan kita, sebab itulah tanda kehormatan tertinggi yang dianugerahkan negara sungguh merupakan pernyataan hormat yang setepat-tepatnya.
KAMIS, 15 AGUSTUS 1974
Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-29, pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraannya di hadapan sidang pleno DPR di Senayan, Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden telah mengupas secara panjang lebar perkembangan dan masalah yang kita hadapi dalam bidang sosial, politik dan ekonomi selama ini.
Kepala Negara mengatakan antara lain bahwa Repelita I telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan taraf kehidupan rakyat banyak dan meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk pembangunan tahun berikutnya. Dikemukakannya pula bahwa dalam menyusun program-program pembangunan, Pemerintah makin mengarah pada keseimbangan antara program-program di bidang ekonomi dan non-ekonomi. Menyangkut pembiayaan program-program itu, Pemerintah makin menekankan pada sumber-sumber di dalam negeri, sementara partisipasi, dan swadaya masyarakat di daerah-daerah diusahakan untuk makin diperluas.
Akan tetapi diingatkannya bahwa keberhasilan yang dicapai oleh Repelita I itu adalah berkat terpeliharanya stabilitas nasional selama ini. Oleh sebab itu, setiap kebijaksanaan dan langkah yang diambil Pemerintah dalam mensukseskan Repelita II selalu diperhitungkan pemeliharaan dan pemantapan stabilitas yang dinamis. Dikemukakannya bahwa UUD 1945 khususnya stabilitas pemerintahan yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan.
Selanjutnya dikatakan bahwa kehidupan politik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari hak demokrasi dan penggunaannya oleh dan didalacm masyarakat. Dalam alam Demokrasi Pancasila tetap tetap ada tempat yang terhormat bagi hak untuk menyampaikan pendapat termasuk hak berbeda pendapat dengan pemerintah.
Selanjutnya Presiden mengajak masyarakat menjadi benteng yang tangguh dalam menghadapi perembesan sisa-sisa G-30-S/PKI itu kita masih perlu mengambil tindakan-tindakan lanjutan dalam rangka penyelesaian secara menyeluruh untuk meniadakan sumber-sumber dan tidak terulang lagi. Dalam hubungan ini, ditegaskannya, terhadap yang bersalah kita memang tidak mengenal kompromi. Namun terhadap mereka yang insyaf atas kekeliruannya dan mau kembali ke jalan Pancasila, harus diberi kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan.
Selanjutnya dikatakan bahwa kehidupan politik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari hak demokrasi dan penggunaannya oleh dan didalacm masyarakat. Dalam alam Demokrasi Pancasila tetap tetap ada tempat yang terhormat bagi hak untuk menyampaikan pendapat termasuk hak berbeda pendapat dengan pemerintah.
Selanjutnya Presiden mengajak masyarakat menjadi benteng yang tangguh dalam menghadapi perembesan sisa-sisa G-30-S/PKI itu kita masih perlu mengambil tindakan-tindakan lanjutan dalam rangka penyelesaian secara menyeluruh untuk meniadakan sumber-sumber dan tidak terulang lagi. Dalam hubungan ini, ditegaskannya, terhadap yang bersalah kita memang tidak mengenal kompromi. Namun terhadap mereka yang insyaf atas kekeliruannya dan mau kembali ke jalan Pancasila, harus diberi kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan.
